Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PKN BAB 3 TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Total questions: 20

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

peraturan pemerintah/perpu dapat ditetapkan menjadi undang-undang jika mendapat persetujuan dari....

a)

presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

MA

2.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

3.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

4.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

5.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

6.
Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut . . . .
a)
Norma Adat
b)
Peraturan Perundang-Undangan
c)
Dasar Negara
d)
Peraturan sekolah
7.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

8.
Dengan menaati peraturan-peraturan perundangan berarti kita telah menjadi . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Warga negara yang baik
c)
pengawas perundangan
d)
calon pejabat daerah
9.

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

10.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

11.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

12.
Berikut ini yang tidak termasuk kepala daerah adalah . . . .
a)
Menteri
b)
Gubernur
c)
Bupati
d)
Walikota
13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .

a)

Damai dan aman

b)

Menjelang perang

c)

Menjelang Akhir Tahun

d)

Darurat

14.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan tenang, tertib, dan lancar apabila siswa-siswanya . . . .

a)

Mau bercerita sendiri-sendiri

b)

Bermain bersenang-senang di kelas

c)

Mempunyai persyaratan sendiri

d)

Mau menaati semua peraturan

15.

Peraturan perundang-undangan yang ke dua dibawah undang-undang 1945 adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

ketetapan MPR

d)

Peraturan Daerah Provinsi

16.

Peraturan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut termasuk dalam peraturan . . . .

a)

Tertulis

b)

Tidak tertulis

c)

Khusus

d)

Umum

17.

Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan . . . .

a)

Presiden

b)

Menteri dalam negeri

c)

Ketua DPR

d)

Ketua MPR

18.

Bangsa Indonesia memiliki konstitusi yang mengikat dan memaksa seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan mematuhinya, hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang di dalam UUD Negara RI Tahun 1945....

a)

pasal 1 ayat (1)

b)

pasal 1 ayat (2)

c)

pasal 1 ayat (3)

d)

pasal 7 ayat (1)

19.

Dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang menduduki sebagai sumber hukum tertinggi, adalah ....

a)

Peraturan Presiden (PERPRES)

b)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

c)

Peraturan Pemerintah (PP)

d)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

20.

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat, mencerminkan asas ....

a)

Pengayoman

b)

Kemanusiaan

c)

Bhinneka Tunggal Ika

d)

Keadilan