Worksheetssistem pemerintahan sesuai UUD 1945
Total questions: 30
Worksheet time: 10mins
Apakah sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia saat ini?
Parlementer
Presidensial
Republik
Negara Kesatuan
Dibawah ini yang merupakan Presiden Indonesia adalah... (Tick jawaban yang benar)
Soeharto
M. Yamin
Susilo Bambang Yudhoyono
Abdurrahman Wahid
Apakah Indonesia pernag menerapkan sistem pemerintahan parlementer?
Ya
Tidak
3 pembagian kekuasaan menurut ajaran Montesquieu dalam Trias Politica adalah...
Eksekutif
Federatif
Legislatif
Yudikatif
Lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan atau sebagai kepala pemerintahan sesuai undang-undang adalah....
MA
MPR
DPR
Presiden
Lembaga yang tugasnya membuat undang-undang adalah....
MK
KY
DPR
Presiden
Salah satu tugas utama Mahkamah Agung adalah....
Sebagai lembaga peradilan
Menangkap para koruptor
Memberikan nasihat kepada presiden
Menjalin kerjasama dengan negara lain
Apakah Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam lembaga eksekutif?
Ya
Tidak
Perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak....
1
2
3
4
Lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen UUD 1945 adalah (a)
Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa reformasi diselenggarakan untuk memilih wakil‑wakil rakyat. Yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu adalah ....
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Posisi oposisi paling ideal dalam pemerintahan adalah ….
partai politik yang kalah dalam pemilu namun menempatkan wakil rakyat
partai pemenang pemilu
gabungan menteri yang diberhentikan presiden
presiden yang menjabat sebelumnya
partai tertua dalam pemilu
Setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sistem pemerintahan berganti dari ….
parlementer ke presidensial
presidensial ke parlementer
ministerial ke presidensial
parlementer ke ministerial
kabinet ke parlementer
Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah ….
dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah
kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara
sukar diharapkan partisipasi masyarakat untuk negara
selalu menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain walaupun itu benar
terjadinya kesewenang‑wenangan oleh penguasa
Dalam era modernisasi ini, pemerintah yang terbuka mempunyai arti penting antara lain ….
menciptakan kebebasan kehidupan berbangsa dan bernegara
memperkuat kokuasaan pemerintah
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
memperbanyak ancaman, baik dari dalam maupun dari luar
memperlemah ketahanan negara lain
Salah satu contoh pemerintahan yang tertutup adalah pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru. Contoh ketertutupan Orde Baru dalam bidang politik adalah ....
kekuasaan eksekutif terpusat di bawah kontrol lembaga kepresidenan
hubungan antara daerah dan pusat bersifat desentralistik
makin memudarnya budaya feodalistik
ketimpangan sosial ekonomi yang kronis
ketimpangan perbankan yang tidak mandiri
Di Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah….
wakil rakyat
kelompok penekan
parlemen
partai politik
tokoh politik
Tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia adalah, kecuali ....
menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, AU
bersama DPR menetapkan Undang-Undang
menetapkan Perpu (dalam kegentingan yang memaksa)
Dibawah ini yang bukan merupakan hak-hak anggota DPR RI adalah ....
mengajukan rancangan undang-undang
mengajukan pertanyaan kepada pemerintah
menyampaikan usul dan pendapat
Imunitas
melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negara
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
menindak pelanggaran penggunaan keuangan negara
mengelola pembiayaan pembangunan nasional
mengajukan anggaran pembelanjaan negara
Lembaga negara yang berwenang mengelola kebijakan fiskal adalah . . . .
BPK
DPR
Bank Indonesia
Mahkamah Agung
Menteri Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal . . .
23C
23D
23E
23F
24
Dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah tugas ....
BPK
DPR
MPR
Mahkamah Agung
DPD
Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno melakukan berbagai penyimpangan antara lain di bawah ini, kecuali….
Sidang Umum MPRS 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai GBHN
pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap perdana meteri II
pengangkatan wakil-wakil MPR dipilih dari partai besar (pemenang pemilu)
melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta aparat
Yang berwenang membubarkan partai politik berdasarkan UUD 1945 dalam amendemen ketiga adalah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Presiden
MPR
DPR bersama Presiden
Menurut UUD 1945 yang telah diamendemen keempat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, secara bersamaan pelaksana tugas kepresidenan adalah ….
Menhamkam, Mendagri, dan Mendiknas
Mendagri, Menlu, dan Mendiknas
Mendagri, Menlu, dan Menhankam
Menlu, Mendagri, dan Menhub
Menlu, Menhankam, dan Menristek
Dalam ilmu pemerintahan, yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam arti sempit adalah ….
eksekutif
legislatif
yudikatif
federatif
fakultatif
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
26 ayat 1
26 ayat 2
27 ayat 1
27 ayat 2
27 ayat 3
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal ....
23 ayat 1
23 ayat 2
23 ayat 3
23 B
23
Penyebab di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah . . .
Dewan Konstituante yang gagal mencapai kesepakatan
dikuasainya pemerintah oleh PKI
gagalnya pemilihan umum
KNIP yang menggantikan parlemen
tidak berpengaruhnya presiden soekarno dalam pemerintahan
