wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PAS PPKn X BDP 1 GANJIL 2021

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.
Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
a)
MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
b)
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
c)
Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
d)
Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
e)
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
2.
Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....
a)
mengubah DPR dengan kekuatan politik
b)
menetapkan sendiri anggaran tersebut
c)
meningkatkan pemungutan biaya
d)
mencari sumber dari luar negeri
e)
menjalankan anggaran tahun yang lalu
3.

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....

a)

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat

b)

negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

c)

keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama

d)

wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama efisien dan efektifitas

e)

Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam

4.
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
a)
negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
b)
negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
c)
negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
d)
negara serikat dengan sistem sentralisasi
e)
negara demokrasi dengan sistem otonomi
5.
Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
a)
otonomi daerah
b)
devolusi
c)
dekonsentrasi
d)
desentralisasi
e)
kekontruksi
6.
Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
a)
Belanda
b)
Perancis
c)
Yunani
d)
Inggris
e)
Arab
7.
Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan- urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah
a)
C. J. Franseen
b)
J. Wajong
c)
Ateng Syarifuddin
d)
A. S. Hikam
e)
Anglo Saxon
8.
Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut.
a)
daerah otonom
b)
tugas pembantuan
c)
dekonsentrasi
d)
desentralisasi
e)
sentralisasi
9.
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
a)
presiden, wakil presiden dan anggota DPR
b)
presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
c)
gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
d)
presiden, wakil presiden, dan gubernur
e)
para menteri negara, gubernur, dan DPR
10.
Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
a)
seluas-luasnya
b)
nyata
c)
bertanggung jawab
d)
desentralisasi
e)
regulasi
11.
Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
a)
pelayanan
b)
pengaturan
c)
pemberdayaan
d)
keamanan
e)
pembantuan
12.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun ....
a)
2004
b)
2005
c)
2006
d)
2007
e)
2008
13.
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
a)
18
b)
18B
c)
22A
d)
22B
e)
29
14.
Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
a)
Yogyakarta
b)
Aceh
c)
Surakarta
d)
Surabaya
e)
Papua
15.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
a)
politik luar negeri
b)
keamanan
c)
kebijakan fiskal
d)
kebudayaan
e)
kebijakan moneter
16.
Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....
a)
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
b)
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
c)
UU No. 32 Tahun 2004
d)
UU No. 25 Tahun 2014
e)
UU No. 23 Tahun 2014
17.
Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
a)
Agama
b)
Pendidikan
c)
Kesehatan
d)
tenaga kerja
e)
kelautan dan perikanan
18.
Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....
a)
Rakyat
b)
Presiden
c)
DPRD
d)
MPR
e)
Menteri dalam Negeri
19.
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
a)
Rakyat
b)
Presiden
c)
DPRD
d)
MPR
e)
Menteri dalam Negeri
20.
Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
a)
Menteri dalam negeri
b)
Gubernur
c)
Presiden
d)
DPRD
e)
MPR
21.
Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
a)
Almond
b)
Sukarna
c)
Robert Dahl.ll,
d)
David Easton
e)
Rusandi Sumintapura
22.
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
a)
Interest Group
b)
Pressure Group
c)
Political Figures
d)
Infrastruktur Politik
e)
Suprastruktur Politik
23.

3. Perhatikan lembaga di bawah ini !

1. Lembaga swadaya masyarakat

2. Dewan Perwakilan Rakyat

3. Dewan Perwakilan Daerah

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

5. presiden dan Wakil Presiden

6. Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor ….

a)

1, 2, 3 dan 4

b)

1, 3, 4 dan 5

c)

1, 3, 5 dan 6

d)

2, 3, 5 dan 6

e)

3, 4, 5 dan 6

24.

Pada dasarnya Infrastruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...

a)

Partai Politik

b)

Lembaga Negara

c)

Kelompok Penekan

d)

Kelompok Kepentingan

e)

Pendapat Umum bersama media massa.

25.

Perhatikan kewenangan MPR:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta..

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...

a)

1, 2, dan 3

b)

2, 4, dan 6

c)

3, 4, dan 5

d)

3, 4, dan 6

e)

4, 5, dan 6

26.
Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....
a)
DPR dan MPR
b)
DPR dan DPD
c)
DPR dan DPRD
d)
DPD dan DPRD
e)
DPRD I dan DPRD II
27.
Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu …
a)
menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
b)
mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
c)
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
d)
mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
e)
menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
28.

Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Rakyat yang memilih

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

29.
Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal …
a)
menetapkan UU
b)
menyatakan perang
c)
menetapkan anggaran
d)
mengangkat duta dan konsul
e)
mengangkat menteri-menteri
30.

Menurut Pasal 23F UUD NRI 1945, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari .....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Badan Pengawas Keuangan

31.
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan …
a)
Mahkamah Agung
b)
Mahkamah konstitusi
c)
Dewan Perwakilan Daerah
d)
Badan Pemeriksa Keuangan
e)
Pendapat Menteri Keuangan
32.
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan …
a)
Federatif
b)
legislatif
c)
eksekutif
d)
yudikatif
e)
koordinatif
33.

Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Pengadilan Banding

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Menteri Hukum dan HAM

e)

Dewan Perwakilan Rakyat

34.

Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari …

a)

Mahkamah Agung

b)

Pengadilan Banding

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Menteri Hukum dan HAM

e)

Dewan Perwakilan Rakyat

35.
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
a)
Mahkamah Agung
b)
Mahkamah Konstitusi
c)
Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Dewan Perwakilan Daerah
e)
Badan Pengawas Keuangan
36.
Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah …
a)
Mahkamah Agung
b)
Mahkamah Konstitusi
c)
Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Dewan Perwakilan Daerah
e)
Badan Pengawas Keuangan
37.
Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ....
a)
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
b)
Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
c)
Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
d)
Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
e)
Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
38.

Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan dibawah Undang-Undang adalah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

39.

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...

a)

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

b)

Melakukan pengawasan atas Anggota DPR

c)

Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim

d)

Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang

e)

Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

40.
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
a)
Presiden
b)
Mahkamah Agung
c)
Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Dewan Perwakilan Daerah
e)
Badan Pengawas Keuangan
41.

Menurut Pasal 23E UUD NRI 1945, Lembaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

42.
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ….
a)
MA dan MK
b)
DPR dan DPD
c)
BPK dan DPD
d)
MPR dan DPR
e)
Presiden dan Wakil Presiden
43.
APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….
a)
kejayaan bangsa
b)
kemakmuran rakyat
c)
Kesejahteraan rakyat
d)
kemahmuran pemerintah
e)
kestabilan pemerintahan
44.

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali…

a)

mengatur dan mengawasi Bank

b)

menetapkan kebijakan moneter

c)

melaksanakan kebijakan moneter

d)

lembaga negara yang independen

e)

mengatur kelancaran sistem pembayaran

45.

Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....

a)

Partai Politik

b)

Organisasi Politik

c)

Kelompok Penekan

d)

Kelompok Kepentingan

e)

Organisasi Kemasyarakatan

46.

Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan gambar di atas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas adalah ….

a)

ikut memilih dalam pemilihan umum

b)

berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan

c)

ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat

d)

membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan

e)

membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong

47.

Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan gambar di atas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas adalah ….

a)

membawa poster demi kebaikan bangsa

b)

demonstrasi untuk perubahan secara damai

c)

berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan

d)

membantu masyarakat kehidupan berbangsa

e)

bersama-sama menolak pemerintah yang sah

48.

Berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….

a)

Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas

b)

Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia

c)

Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah

d)

Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya

e)

Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

49.
Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
a)
Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
b)
Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
c)
Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
d)
Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
e)
Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
50.
Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...
a)
menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
b)
memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
c)
pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
d)
tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
e)
adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlak