Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Peraturan Perundang-undangan

Total questions: 30

Worksheet time: 17mins

Name
Class
Date
1.

Kemerdekaan indonesia dicapai tidak semata hasil perjuangan, melaikan atas dorongan motivasi spiritual yang luhur. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yaitu....

a)

untuk membentuk suatu kehidupan kebangsaan yang bebas

b)

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur

c)

pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia

d)

atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa

2.

Alinea keempat UUD 1945 memuat tentang....

a)

ketatanegraan Indonesia

b)

Perlidungan kepada warga negara

c)

Tujuan dan dasar negara

d)

Perwujudan perdamaian dunia

3.

1. Perhatikan Penyataan!

1. Meningkatkan kerjasama internasional

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa

3. Memajukan kesejahteraan umum

4. Melaksanakan ketertiban dunia

5. Melindungi segenap bangsa indonesia

Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukan oleh....

a)

1, 2, 3, dan 4

b)

1, 2, 3, dan 5

c)

1, 3, 4, dan 5

d)

2, 3, 4, dan 5

4.

Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umat-Nya yang berjuang di jalan kebenaran.

Berdasarkan gambar dan ilutrasi di atas merupakan makna Pembukaan UUD NRI 1945 alinea... .

a)

kesatu

b)

kedua

c)

ketiga

d)

keempat

5.

1. Perhatikan ilustrasi!

UUD NRI 1945 merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut... .

a)

singkat dan supel

b)

tertulis

c)

memuat norma-norma

d)

hukum positif tertinggi

6.

1. Perhatikan ilustrasi!

UUD NRI 1945 sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut...

a)

singkat dan supel

b)

tertulis

c)

memuat norma-norma

d)

hukum positif tertinggi

7.

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali... .

a)

alat kontrol

b)

pengatur

c)

penentu

d)

penekan

8.

Perhatikan pernyataan!

1.Tidak mengubah Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Tetap mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dapat merubah Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

4. Mempertegas sistem

pemerintahan presidensial.

5. Penjelasan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif

akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batangtubuh);

6. Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar Berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu pada nomor... .

a)

1,2,3,4 dan 5

b)

1,2,3,5 dan 6

c)

1,2,4,5 dan 6

d)

2,3,4,5 dan 6

9.

Tata urutan perundang-undangan.

(1) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(4) Peraturan Pemerintah (PP)

(5) Peraturan Presiden (Perpres)

(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

(7) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

Urutan yang tepat peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu…

a)

(1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

b)

(2), (1), (7), (3), (4), (5), dan (6)

c)

(3), (2), (1), (4), (5), (6), dan (7)

d)

(7), (6), (5), (4), (3), (2), dan (1)

10.

Perhatikan ilustrasi!

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya berdasarkan ilustrasi diatas, yaitu sebagai berikut... .

a)

Kejelasan tujuan

b)

Dapat dilaksanakan

c)

Kelembagaan yang tepat

d)

Kedayagunaan

11.

Perhatikan ilustrasi!

Bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya berdasarkan ilustrasi diatas, yaitu sebagai berikut....

a)

Kejelasan tujuan

b)

Dapat dilaksanakan

c)

Kelembagaan yang tepat

d)

Kedayagunaan

12.

Perhatikan ilustrasi!

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas berdasarkan ilustrasi di atas, sebagai berikut.....

a)

pengayoman

b)

kemanusiaan

c)

kebangsaan

d)

kekeluargaan

13.

Perhatikan ilustrasi!

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas berdasarkan ilustrasi di atas, sebagai berikut... .

a)

pengayoman

b)

kemanusiaan

c)

kebangsaan

d)

kekeluargaan

14.

Lembaga negara yang berwenang dapat merubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPD

15.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan nasional yang dibentuk oleh lembaga negara... .

a)

Presiden dan DPD

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

DPR dan DPD

16.
Peraturan dibuat untuk . . . .
a)
Dilanggar
b)
Dijauhi
c)
Ditaati
d)
Dicuhkan
17.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

a)

UUD 1945

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Pancasila

18.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....

a)

Undang-undang

b)

Perda

c)

UUDs

d)

PERPPU

19.

Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...

a)

Keinginan pejabat yang berwenang

b)

Otonomi daerah

c)

TAP MPR

d)

ANggota legislatif wilayah

20.

Urutan peraturan perndang-undangan yang paling tinggi yaitu . . . .

a)

Undang-Undang Dasar

b)

Undang-undang

c)

Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang)

d)

PP (Peraturan Pemerintah)

21.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota

a)

50 %

b)

50% + 1

c)

50% + 10

d)

50% - 1

22.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga keamanan negara

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

23.

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....

a)
b)
c)
d)
24.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

25.

Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....

a)

harus dicabut

b)

segera disahkan

c)

akan diundangkan

d)

harus direvisi

26.

Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .

a)

rakyat, dan presiden

b)

presiden, dan lembaga legislatif

c)

lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif

d)

lembaga legislatif, dan rakyat

27.

DPRD Kota menyusun, merancang, dan menyetujui rancangan Perda Kota bersama ....

a)

presiden

b)

DPR Pusat

c)

walikota

d)

bupati

28.

Setelah disetujui DPRD Provinsi, Rancangan Perda Provinsi disahkan oleh ....

a)

lurah

b)

camat

c)

bupati

d)

gubernur

29.

Apabila Perpu tidak disetujui dalam sidang untuk dijadikan UU, maka tindakan selanjutnya adalah ....

a)

tetap berlaku

b)

dipertahankan

c)

diabaikan saja

d)

tidak berlaku lagi

30.

Konsekuensi yang harus diterima sebagai negara hukum berarti

a)

Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yg berlaku

b)

Hukum mengatur pemerintah agar tidak semena mena dengan rakyat

c)

Segala aspek kehdupan di dunia harus menghormati hukum

d)

Tidak ada jawaban yang relevan