wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Audit Intern 3

Total questions: 100

Worksheet time: 56mins

Name
Class
Date
1.

Apabila tanggapan dari auditan bertentangan dengan kesimpulan, fakta, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit intern, dan menurut auditor tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor harus menyampaikan :

a)

Ketidaksetujuannya atas tanggapan auditan beserta alasannya secara seimbang dan objektif

b)

Ketidaksetujuannya atas tanggapan auditan beserta alasannya secara seimbang dan subjektif

c)

Kesetujuannya atas tanggapan auditan beserta alasannya secara seimbang dan objektif

d)

Ketidaksetujuannya atas tanggapan auditan beserta alasannya secara seimbang dan subjektif

e)

Tidak ada yang benar

2.

Tujuan dilakukannya komunikasi auditor dengan instansi teknis yang terkait adalah sebagai berikut :

a)

Untuk memperoleh informasi yang kompeten tentang suatu permasalahan yang dijumpai oleh tim audit yang memerlukan penjelasan

b)

Untuk meminta konfirmasi atau penegasan tentang suatu permasalahan yan diduga akan menimbulkan kontroversi dengan pihak auditan

c)

Untuk melakukan konfirmasi tentang suatu data hasil audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah

d)

A dan B benar

e)

B dan C benar

3.

Karena secara formal auditor tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga, maka komunikasi dilakukan dengan sepengetahuan auditan, bahkan secara formal yang meminta informasi itu adalah auditan, tetapi jawaban pihak ketiga tersebut dapat langsung diterima oleh auditor tanpa melalui auditan. Hal yang dilakukan auditor tersebut termasuk ke dalam :

a)

Komunikasi auditor dengan instansi teknis

b)

Komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan

c)

Komunikasi auditor dengan nara sumber atau pakar

d)

Komunikasi auditor dengan instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian)

e)

Komunikasi auditor dengan auditan

4.

Komunikasi dalam rangka sebagai pemberi keterangan ahli dan pemberian bantuan penyidikan dilakukan oleh :

a)

Pejabat/petugas yang ditunjuk secara khusus

b)

Tim audir yang menangani kasus yang bersangkutan

c)

Instansi penyidik

d)

Tim audit

e)

Nara sumber

5.

Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dan bersifat formal. Komunikasi secara lisan dapat dilakukan antara lain berupa :

a)

Pemaparan (ekspose) indikasi awal pada masa proses audit khusus atas suatu kasus

b)

Penyerahan laporan hasil audit khusus yang didalamnya memuat indikasi tidak pidana khusus dan tindak perdata yang menimbulkan kerugian keuangan Negara

c)

Pemberian informasi adalam rangka sebagai pemberi keterangan ahli dalam suatu kasus

d)

A dan B benar

e)

B dan C benar

6.

Pernyataan yang tidak benar terkait dengan profesional adalah

a)

Berkaitan dengan profesi

b)

Memerlukan keahlian khusus

c)

Memerlukan pendidikan tertentu

d)

Ilmu yang dimiliki bersifat umum

e)

Adanya tuntutan untuk dapat memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan

7.

Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditanng terdapat beberapa syarat agar suatu pekerjaan disebut sebagai pekerjaan profesi, yang tidak termasuk kedalam syarat tersebut adalah

a)

Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang banyak

b)

Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut

c)

Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut

d)

Tidak ada kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota

e)

adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat

8.

Auditor sebagai profesi memerlukan suatu standar dan kode etik yang berfungsi

sebagai

a)

Upaya untuk mencipatkan kekompakan tim

b)

Membangun struktur organisasi yang kuat

c)

Pedoman bagi seluruh anggota profesi

d)

Alat mendorong terciptanya komitmen dalam organisasi

e)

Pencapaian visi misi organisasi

9.

Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan undang-undang adalah pengertian

a)

Standar Audit

b)

Etika

c)

Kode Etik

d)

Standar Profesional Audit

e)

SOP

10.

Pernyataan yang salah terkait kode etik adalah

a)

Bersifat mengikat bagi anggota profesi

b)

Dengan Adanya kode etik diharapkan agar hasil pekerjaan auditor dapat dipercaya masyarakat

c)

Berguna agar hasil pekerjaan memenuhi kualitas yang ditetapkan organisasi

d)

Merupakan sistem dari prinsip‐prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara pribadi

e)

Harus dipatuhi seluruh anggota profesi

11.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tidak etis adalah

a)

Orang tersebut secara tidak sengaja bertindak tidak etis

b)

Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya

c)

Tuntutan dari lingkungan sekitar untuk berperilaku tidak etis

d)

Standar yang sama antara satu orang dengan yang lainnya

e)

Perilaku tidak etis dianggap untuk kepentingan bersama

12.

Dalam menetapkan suatu tindakan etis atau tidak etis organisasi pengusaha Rotary International menggunakan empat pertanyaan yang dikenal the four way step, yang tidak termsuk adalah 

a)

Apakah tindakan tersebut benar?

b)

Apakah tindakan tersebut keinginan semua pihak?

c)

Apakah tindakan tersebut adil untuk semua pihak?

d)

Apakah tindakan tersebut dapat membangun kesan baik dan pertemanan yang lebih baik?

e)

Apakah tindakan tersebut menguntungkan semua pihak?

13.

Rerangka the Six-Step Approach dalam memecahkan dilema etika :

1.  Identifikasikan kejadiannya

2.  Identifikasikan alternatif‐alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut

3.  Tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh serta tetapkan apa konsekuensi yang akan diterima/ditanggungnya berkaitan dengan kejadian tersebut

4.  Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai‐nilai etika yang dimiliki dan konsekuensi serta kesanggupan menanggung konsekuensi atas pilihan tindakannya

5.  Identifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut

6.  Identifikasikan konsekuensi dari tiap‐tiap alternatif tersebut

Urutan langkah pemecahan dilemma etika yang tepat adalah

a)

6,5,4,3,2,1

b)

Identifikasikan alternatif‐alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut

c)

3,2,5,6,4,1

d)

Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai‐nilai etika yang dimiliki dan konsekuensi serta kesanggupan menanggung konsekuensi atas pilihan tindakannya

e)

1,5,3,2,6,4

14.

Untuk tercapainya keseragaman ukuran perilaku, terkait apakah suatu tindakan etis atau tidak etis, maka kode etik perlu ditetapkan. Kode etik ditetapkan oleh

a)

Pimpinan Profesi

b)

Perwakilan anggota profesi

c)

Seluruh anggota Profesi

d)

Sebagian anggota profesi

e)

Pengurus inti perhimpunan profesi

15.

Standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, standar antara lain diperlukan sebagai berikut kecuali

a)

Pedoman Kerja

b)

Batas tanggung jawab

c)

Kemudahan pribadi

d)

Ukuran mutu

e)

Alat pemberi perintah

16.

Yang merupakan ciri pekerjaan yang memerlukan standar sebagai ukuran adalah

a)

Menyangkut kepentingan pribadi

b)

Sifat dan Mutu pekerjaan berbeda

c)

Tidak ada organisasi yang mengatur

d)

Mutu hasilnya ditentukan

e)

Melibatkan hanya sebagian orang

17.

Ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit yang memerlukan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam pelaksanaan tugas auditnya disebut

a)

Standar Audit

b)

Etika

c)

Kode Etik

d)

Standar Profesional Audit

e)

SOP

18.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu terjadi karena

adanya pengingkaran oleh sebagian anggota profesi terhadap

a)

Kode etik dan standar profesi

b)

Tanggung jawab sosial

c)

Kesadaran terhadap profesi

d)

Pedoman kerja

e)

Etika Publik

19.

Ayu Maya, S.E. adalah seorang internal auditor pada Inspektorat XYZ yang bersertifikat dan ia harus mematuhi ketentuan perilaku yang dinamakan:

a)

Standar Audit

b)

Etika

c)

Kode Etik.

d)

Standar Profesional

e)

Standar Operasi

20.

Pada umumnya, pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak perlu diatur dengan standar karena standar berfungsi sebagai

a)

Ukuran Mutu yang harus dicapai

b)

Alat pembagian tugas

c)

Alat pertanggungjawaban

d)

Pedoman kerja

e)

Standar kerja

21.

Suatu program yang dilakukan dalam upaya pemenuhan standar audit yang mengharuskan auditor menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan saksama disebut dengan

a)

Program Jaminan Mutu

b)

Program Jaminan Kinerja

c)

Program Jaminan Standar

d)

Program Jaminan Kepatuhan

e)

Program Jaminan Keahlian

22.

Salah satu langkah pengendalian mutu dalam penugasan audit yaitu di lingkungan BPKP, sebagaimana ditetapkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE‐448/K/1990 tanggal

a)

10 September 111 September 1990990

b)

11 September 1990

c)

10 September 1991

d)

11 September 1991

e)

11 September 1992

23.

Kode etik APIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 31 Maret 2008 dengan Nomor

a)

03 Tahun 2008

b)

04 Tahun 2008.

c)

05 Tahun 2008

d)

06 Tahun 2008

e)

07 Tahun 2008

24.

Kode etik APIP yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

berlaku untuk auditor di lingkungan…, kecuai

a)

BPKP

b)

Inspektorat Jenderal Kementerian

c)

Inspektorat Provinsi

d)

Unit Pengawasan LPNK

e)

BPK

25.

Yang termasuk dalam tujuan ditetapkannya standar audit APIP adalah:

a)

Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan auditan agar memiliki nilai tambah

b)

Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.

c)

Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP

d)

Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP

e)

Memenuhi tanggung jawab jabatan

26.

Suatu alat yang dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP, merupakan tujuan dari:

a)

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

b)

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

c)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

d)

Tata Kelola Pemerintahan

e)

Pengendalian Internal

27.

Peraturan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tertuang dalam:

a)

PP No 60 Tahun 2008

b)

Perpres No 192 Tahun 2014

c)

PP No 16 Tahun 1994

d)

UU No 1 Tahun 2004

e)

PP No 42 Tahun 2004

28.

Yang bukan merupakan landasan pembuatan KE-AIPI (Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia) adalah sebagai berikut:

a)

PP No 42 Tahun 2004

b)

PP No 60 Tahun 2008

c)

UU No 1 Tahun 2004

d)

PP No 16 Tahun 1994

e)

AD/ART AAIPI Pasal 8

29.

KE-AIPI ditetapkan oleh:

a)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

b)

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

c)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

d)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

e)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

30.

Berikut ini merupakan pihak-pihak yang diharuskan menerapkan KE-AIPI:

a)

Auditor internal pemerintah

b)

Auditor pemerintah

c)

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh APIP

d)

Tim audit

e)

Seluruh auditor dan PNS yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya

31.

1.  Prinsip etika

2.  Aturan Perilaku

3.  Pengaturan kegiatan audit intern APIP

4.  Standar Pelaksanaan

Yang merupakan komponen KE-AIPI adalah:

a)

1 dan 4

b)

1 dan 2

c)

2 dan 3

d)

3 dan 4

e)

Tidak ada pilihan jawaban yang benar

32.

Tiga dari enam prinsip etika yang tertuang dalam KE-AIPI adalah sebagai berikut;

a)

Integritas, Independensi, Kerahasiaan

b)

Obyektivitas, Kompetensi, Orientasi pada Pengguna

c)

Kompetensi, Akuntabel, Profesional

d)

Kerahasiaan, Responsibilitas, Profesional

e)

Akuntabel, Nurani, Profesional

33.

Integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku professional merupakan … yang tertuang dalam KE-AIPI:

a)

Aturan perilaku

b)

Standar pelaksanaan

c)

Prinsip dasar

d)

Prinsip etika

e)

Tidak ada jawaban yang benar

34.

Dua prinsip etika yang ditambahkan oleh AAIPI dalam KE-AIPI jika dibandingkan dengan PER/04/M.PAN/03/2008 adalah:

a)

Integritas dan Obyektivitas

b)

Kerahasiaan dan perilaku professional

c)

Akuntabel dan Perilaku professional

d)

Integritas dan Akuntabel

e)

Kompetensi dan Integritas

35.

Tindakan yang tidak hanya menggambarkan kejujuran, namun juga hubungan wajar dengan keadaan yang sebenarnya merupakan deskripsi dari prinsip etika KE-AIPI:

a)

Integritas

b)

Obyektivitas

c)

Kerahasiaan

d)

Kompetensi

e)

Akuntabel

36.

Sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan adalah salah satu dari enam prinsip etika KE-AIPI, yaitu:

a)

Independensi

b)

Obyektivitas

c)

Kerahasiaan

d)

Kompetensi

e)

Akuntabel

37.

Yang dimaksud dengan integritas adalah:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan

d)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

e)

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

38.

Yang dimaksud dengan obyektivitas adalah:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

d)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

e)

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

39.

Yang dimaksud dengan kerahasiaan adalah:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

d)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

e)

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

40.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

d)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

e)

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

41.

Yang dimaksud dengan perilaku professional:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

d)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

e)

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

42.

Yang dimaksud dengan kompetensi:

a)

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam pengambilan keputusan atau tindakan

b)

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

c)

tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

d)

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

e)

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya

43.

Auditor intern pemerintah menunjukkan obyektivitas professional tingkat tertinggi dalam hal:

a)

pengumpulan, evaluasi, dan komunikasi informasi terkait kegiatan atau proses yang sedang diaudit

b)

pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

c)

pemeriksaan auditi

d)

kegiatan penjaminan bahwa SPIP yang dijalankan oleh instansi terkait sudah berjalan secara efektif dan efisienUJ

e)

kegiatan reviu laporan keuangan dan pemberian jaminan

44.

Kewajiban auditor intern pemerintah untuk bersikap terus terang, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan merupakan salah satu prinsip etika KE-AIPI yaitu:

a)

Integritas

b)

Obyektivitas

c)

Perilaku professional

d)

Akuntabilitas

e)

Kompetensi

45.

Menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban professional untuk melakukannya merupakan salah satu prinsip KE-AIPI, yaitu;

a)

Integritas

b)

Obyektivitas

c)

Perilaku professional

d)

Kerahasiaan

e)

Kompetensi

46.

Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern merupakan salah satu prinsip KE-AIPI, yaitu;

a)

Integritas

b)

Obyektivitas

c)

Perilaku professional

d)

Kerahasiaan

e)

Kompetensi Soal

47.

Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip KE-AIPI, yaitu;

a)

Akuntabel

b)

Obyektivitas

c)

Perilaku professional

d)

Kerahasiaan

e)

Kompetensi

48.

Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi, merupakan salah satu prinsip KE-AIPI, yaitu;

a)

Integritas

b)

Obyektivitas

c)

Perilaku professional

d)

Kerahasiaan

e)

Kompetensi

49.

Setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip perilaku auditor merupakan hal yang diatur dalam KE-AIPI, khususnya pada bagian:

a)

Aturan perilaku

b)

Prinsip etika

c)

Aturan pelakanaan

d)

Standar pelaksanaan

e)

Tidak ada jawaban yang benar

50.

1.    Aturan perilaku individu auditor intern

2.    Aturan perilaku dalam organisasi

3.    Aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor

4.    Aturan perilaku untuk hubungan antara auditor dan auditan

Yang merupakan area perilaku auditor yang diatur dalam KE-AIPI adalah:

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1,2 dan 3

d)

1,2,3, dan 4

e)

2,3,dan 4

51.

Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun merupaan salah satu kewajiiban audit intern pemerintah dalam hal:

a)

Profesional

b)

Kerahasiaan

c)

Integritas

d)

Akuntabel

e)

Independen

52.

Yang bukan merupakan salah satu kewajiban auditor intern pemerintah dalam penerapan prinsip integritas adalah:

a)

Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab

b)

Menaati hukum dan membuat pengungkapan

c)

Menghormati dan berkontribusi ada tujuan organisasi yang sah dan etis

d)

Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

e)

Tidak menerima gratifikasi

53.

Pengungkapan semua fakta material (yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan) merupakan salah satu kewajiban auditor intern pemerintah dalam prinsip:

a)

Profesional

b)

Obyektivitas

c)

Integritas

d)

Akuntabel

e)

Independen

54.

Budi merupakan salah satu pemegang saham BUMN X di Indonesia. Melalui jabatannya sebagai auditor intern pemerintah dia mengetahui informasi terkait kesulitan keuangan yang sedang dihadapi oleh BUMN Z yang merupakan saingan BUMN X, dan hal ini berdampak positif terhadap BUMN X. Budi menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan atas saham yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran aturan perilaku sesuai KE-AIPI prinsip;

a)

Profesional

b)

Kerahasiaan

c)

Akuntabel

d)

Independen

55.

Ani merupakan salah satu auditor pertama BPKP yang sudah bekerja selama 4 bulan. Selama penugasannya, ia selalu ditugaskan sebagai anggota tim untuk melaksanakan penugasan reviu laporan keuangan. Pada bulan ke-5, ia mendapat surat penugasan dari atasan untuk bergabung bersama tim audit keuangan. Sebagai wujud penerapan prinsip kompetensi, apa yang seharusnya dilakukan Ani?

a)

Membujuk atasan untuk memberikan penugasan terkait reviu laporan keuangan dengan alasan ingin memperdalam kemampuan di bidang reviu laporan keuangan

b)

Menerima penugasan dengan antusiasme untuk menambah ilmu baru dan menambah pengalaman kerja

c)

Menerima dengan pasrah karena sebagai pegawai baru tidak berhak untuk melawan perintah atasan

d)

Melakukan pekerjaan yang diberikan dengan berat hati

e)

Tidak berusaha untuk memberikan kinerja yang maksimal

56.

Melakukan pengawasa sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia merupakan salah satu kewajiban auditor intern pemerintah untuk menerapkan prinsip:

a)

Profesional

b)

Kerahasiaan

c)

Integritas

d)

Kompetensi

e)

Independen

57.

Salah satu kewajiban auditor intern pemerintah yang diatur dalam KE-AIPI terkait prinsip perilaku professional adalah sebagai berikut:

a)

Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas

b)

Memberikan pelayanan yang dapat diselesaikan

c)

Tidak menerima gratifikasi

d)

Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam menjalankan tugas yang bersifat konsultasi

e)

Tidak ada jawaban yang benar

58.

Salah kewajiban auditor intern terkait aturan perilaku dalam organisasi yang sesuai dengan KE-AIPI adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Menaati semua peraturan perundang-undangan

b)

Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi

c)

Menunjukkan loyalitas dalam hal berkaitan dengan profesi dan organisasi

d)

Menggalang kerjasama yang sehat dan strategis

e)

Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan

59.

Raihan sebagai ketua tim audit selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik untuk meningkatkan efektivitas penugasan yang dilakukan oleh tim (baik dari atasan, maupun dari junior) guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sehat. Hal tersebut merupakan salah satu contoh penerapan aturan perilaku dalam area:

a)

Aturan perilaku individu auditor intern

b)

Aturan perilaku dalam organisasi

c)

Aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor

d)

Aturan perilaku untuk hubungan antara auditor dan auditan

e)

Tidak ada jawaban yang benar

60.

1.    menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;

2.    menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;

3.    mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan

4.    menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Yang merupakan kewajiban auditor intern pemerintah dalam aturan perilaku hubungan auditor dengan auditan antara lain

a)

1 dan 2

b)

1,2 dan 3

c)

1,2 dan 4

d)

2,3 dan 4

e)

1 dan 4

61.

Majelis kode etik melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE- AIPI yang dilakukan oleh auditor intern pemerintah.

Pernyataan di atas dinyatakan benar atau salah? Alasannya?

a)

Benar, Majelis kode etik hanya dibentuk apabila ada pelaporan terkait pelanggaran auditor intern pemerintah terkait KE-AIPI

b)

Salah, yang melaksanakan tugas tersebut adalah inspektorat auditor intern pemerintah itu sendiri

c)

Salah, yang melaksanakan tugas tersebut adalah komite kode etik

d)

Benar, majelis kode etik selanjutnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan organisasi

e)

Tidak ada jawaban yang benar

62.

Berikut adalah pernyataan yang sesuai terkait majelis kode etik, kecuali:

a)

Majelis kode etik bersifat sementara

b)

Majelis kode etik dibentuk saat terjadi pelaporan terkait dugaan auditor intern pemerintah melakukan pelanggaran

c)

Majelis kode etik mengambil keputusan langsung dengan melakukan voting

d)

Majelis kode etik sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang, jika lebih dari itu maka harus berjumlah ganjil

e)

Auditor intern pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan majelis kode etik

63.

Pemberian sanksi kepada auditor intern pemerintah yang telah terbukti melakukan pelanggaran terkait KE-AIPI dilakukan oleh:

a)

Majelis kode etik

b)

Kepala pemerintah

c)

Komite kode etik

d)

Pimpinan APIP

e)

Tidak ada jawaban yang benar

64.

1.    Pelanggaran ringan

2.    Pelanggaran sedang

3.    Pelanggaran berat

Yang merupakan kategori pelanggaran berdasarkan KE-AIPI adalah

a)

2 saja

b)

3 saja

c)

1 saja

d)

2 dan 3

e)

1,2, dan 3

65.

Konsorsium organisasi profesi audit internal menyusun kode etik dengan pendekatan yang berbeda. Istilah yang digunakan konsorsium adalah:

a)

Nilai etika konsorsium

b)

Standar perilaku auditor

c)

Standar audit internal

d)

Etika audit konsorsium

e)

Tidak ada jawaban yang benar

66.

1.  Auditor internal harus menunjukkan loyalitas pada organisasi maupun pihak yang dilayani

2.  Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya

3.  Auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal

4.  Auditor internal hanya melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimiliki

Dari pernyataan di atas, yang termauk stnadar perilaku auditor konsorsium organisasi profesi audit internal adalah

a)

1,3 dan 5

b)

Auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal

c)

2,4 dan 5

d)

Semua jawaban benar

e)

Tidak ada jawaban benar

67.

Kode etik akuntan Indonesia (KEAI) adalah pedoman yang diperuntukkan bagi:

a)

Seluruh auditor

b)

Auditor internal pemerintah saja

c)

Auditor internal perusahaan swasta

d)

Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

e)

Tidak ada jawaban yang benar

68.

Beberapa prinsip perilaku etika menurut KEAI antara lain sebagai berikut, kecuali:

a)

Tanggung jawab profesi, kepentingan umum/public, kompetensi dan kehati-hatian professional

b)

Independensi, kerahasiaan, standar teknis

c)

Integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional

d)

Kerahasiaan, perilaku profesiona, standar teknis

e)

Tanggung jawab profesi, integritas, obyektivitas

69.

Berikut adalah yang dimaksud dengan standar audit AIPI:

a)

Prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik audit seharusnya

b)

Kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah

c)

Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh AIPI (auditor intern pemerintah Indonesia)

d)

Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern

e)

Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern

70.

1.  Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.  Standar Audit Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: PER-10/IJ/2010 tanggal 27 Agustus 2010).

4.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER‐ 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

5.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Yang merupakan landasan peraturan terkait SAIPI adalah

a)

1,2,3 dan 4

b)

2,3,4 dan 5

c)

1,2,4, dan 5

d)

1,2 dan 4

e)

Semua jawaban benar

71.

Salah satu tujuan standar audit adalah sebagai berikut, kecuali;

a)

menetapkan prinsip‐prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik‐praktik audit yang seharusnya

b)

menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah

c)

menetapkan dasar‐dasar pengukuran kinerja audit intern

d)

pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP

e)

menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern

72.

Standar audit memiliki fungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam hal berikut, kecuali:

a)

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik‐praktik audit intern yang seharusnya

b)

pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP

c)

pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP

d)

penetapan dasar pengakuan kinerja audit intern

e)

penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern

73.

Berdasarkan SAIPI, ruang lingkup kegiatan audit intern terkait kegiatan penjaminan kualitas adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Audit

b)

Pengendalian

c)

Evaluasi

d)

Reviu

e)

Pemantauan

74.

1.    Standar atribut

2.    Standar pelaksanaan

3.    Standar pelaksanaan audit intern

4.    Standar komunikasi audit intern

SAIPI terdiri dari dua bagian utama. Poin manakah yang benar

a)

2 dan 3

b)

2 dan 4

c)

1 dan 4

d)

1 dan 3

e)

1 dan 2

75.

Gambar di atas merupakan penggalan dari sistematika standar audit. Untuk bagan yang ditandai merah, merupakan lingkup kegiatan yang diatur dalam standar pelaksanaan, yaitu:

a)

Evaluasi dan reviu

b)

Reviu dan pemantauan

c)

Assurance dan consulting

d)

Audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

e)

Assurance dan reviu

76.

Standar yang mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab sikap dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern serta dibagi menjadi prinsip dasar dan standar umum, adalah:

a)

Standar atribut

b)

Standar pelaksanaan

c)

Standar perilaku etika

d)

Standar audit intern

e)

Tidak ada jawaban yang benar

77.

Piagam audit (audit charter) yang dimiliki oleh organisasi merupakan salah satu contoh penerapan prinsip dasar yang tertuang dalam SAIPI. Komponen yang tercantum di dalam audit charter menurut prinsip dasar SAIPI adalah:

a)

Prinsip penugasan audit intern

b)

Tata cara pelaporan pimpinan APIP pada tingkat pimpinan K/L/Pemda

c)

Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP

d)

Melakukan kegiatan audit internal berbasis risiko

e)

Sikap netral yang harus dimiliki oleh auditor sehingga tidak bias dalam melaksanakan penugasan

78.

Penilaian independensi dan obyektivitas APIP mencakup komponen berikut:

a)

Status APIP dalam K/L/Pemda

b)

Kedudukan APIP dalam instansi

c)

Tanggung jawab yang diemban oleh APIP

d)

Program kerja audit

e)

Tidak ada jawaban yang benar

79.

Yang dimaksud dengan independensi menurut prinsip dasar SAIPI adalah:

a)

Sikap mental tidak memihak atau tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan.

b)

Melaksanakan penugasan dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas.

c)

Tidak menempatkan auditor dalam situasi yang tidak mampu dalam pengambilan keputusan.

d)

Kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif

e)

Tidak ada jawaban yang benar

80.

Yang dimaksud dengan obyektivitas menurut prinsip dasar SAIPI adalah:

a)

Sikap mental tidak memihak atau tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan.

b)

Pemerolehan dukungan dari auditi sehingga dapat bekerja sama dengan baikd an memperoleh dukungan dalam penugasan yang dilakukan.

c)

APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi

d)

Kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif

e)

Tidak ada jawaban yang benar

81.

Berdasarkan prinsip dasar SAIPI, pimpinan APIP harus mengonfirmasikan independensi APIP dalam kegiatan audit intern ke pimpinan K/L/Pemda minimal

a)

Setiap semester

b)

Setiap triwulan

c)

3 tahun sekali

d)

Setiap tahun

e)

5 tahun sekali

82.

Pembuktian independensi APIP telah teraksana secara efektif adalah ketika pimpinan APIP secara fungsional melaporkan kepada pimpinan K/L/Pemda. Contoh pelaporan fungsional adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Menyetujui piagam audit

b)

Menyetujui risk-based internal audit

c)

Menyetujui anggaran audit dan rencana sumber daya

d)

Menerima komunikasi dari pimpinan APIP atas kinerja aktivitas audit intern

e)

Pengalokasian sumber daya

83.

Kegiatan penjaminan kualitas harus bebas dari campur tangan auditi. Hal ini terkait;

a)

Penentuan ruang lingkup

b)

Pelaksanaan

c)

Pengkomunikasian hasil

d)

A,b, dan c benar

e)

Tidak ada jawaban yang benar

84.

Salah satu contoh penerapan obyektivitas auditor adalah sebagai berikut, kecuali;

a)

Auditor memiliki sikap netral dan tidak bias

b)

Pelaksaaan penugasan dilakukan dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas

c)

Auditor menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan

d)

Terjadi pembatasan ruang lingkup audit oleh auditi

e)

Tidak ada jawaban yang benar

85.

Berdasarkan prinsip dasar SAIPI, jika independensi dan obyektivitas auditor terganggu (baik secara factual maupun penampilan), maka harus dilaporkan pada:

a)

APH

b)

Pimpinan APIP

c)

Auditi

d)

Majelis Kode Etik

e)

Tidak ada jawaban yang benar

86.

1.    Konflik kepentingan pribadi

2.    Pembatasan akses ke catatan, personel dan prasarana

3.    Pembatasan sumber daya

4.    Hubungan dekat dengan auditi

5.    Kaitannya dengan tugas konsultansi, auditor terlibat dalam pengambilan keputusan

6.    Melakukan penugasan assurance atas suatu program, kegiatan, atau aktivitas selama >1 tahun secara berturut-turut

Yang merupakan contoh gangguan independensi dan obyektivitas auditor terganggun menurut SAIPI adalah

a)

1,2,3 dan 4

b)

1,3,4 dan 5

c)

1,2,4 dan 6

d)

2,3,4 dan 6

e)

Semua poin benar

87.

Kepatuhan terhadap kode etik merupakan hal yang diatur dalam SAIPI, khususnya dalam:

a)

Standar atribut – prinsip dasar

b)

Standar atribut – standar umum

c)

Standar pelaksanaan – standar pelaksanaan audit intern

d)

Standar pelaksanaan – standar komunikasi audit intern

e)

Tidak ada jawaban yang benar

88.

Berdasarkan standar umum SAIPI, penugasan audit intern harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan professional. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah sebagai berikut:

a)

Kompetensi umum saja

b)

Kompetensi teknis saja

c)

Kompetensi kumulatif saja

d)

Kompetensi umum dan teknis

e)

Kompetensi umum, teknis, dan kumulatif

89.

Kompetensi minimal auditor bersifat kumulatif, artinya:

a)

Latar belakang pendidikan memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan

b)

Latar belakang kompetensi memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan

c)

Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan auditor yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan auditor di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya

d)

Latar belakang pengalaman kerja memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan

e)

Kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor

90.

Kompetensi teknis audit intern meliputi beberapa bidang kompetensi berikut, kecuali:

a)

Manajemen risiko

b)

Strategi kegiatan audit intern

c)

Pelaporan hasil audit intern

d)

Sikap professional

e)

Lingkungan pengendalian

91.

1.  Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya

2.  Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan kualifikasi yan diperlukan harus dievaluasi secara periodic guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi auditan

3.  Auditor harus mempunyai sertifikasi JFA dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah

4.  Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik

5.  Penggunaan tenaga ahli diperbolehkan jika auditor tidak mempunyai keahlians untuk melaksanakan penugasan audit intern sehingga membutuhkan saran/nasihat dari pihak yang berkompeten

6.  Ketegasan oleh auditor dalam menolak penugasan konsultansi jika auditor tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh atau sebagian penugasan

Beberapa hal yang diatur dalam SAIPI terkait kompetensi auditor adalah

a)

1,2,3,4 dan 6

b)

.  1,2,3,4 dan 5

c)

2,3,4,5 dan 6

d)

1,2,4 dan 5

e)

Semua poin benar

92.

Sesuai standar umum SAIPI auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama (due professional care) serta berhati-hati dalam setiap penugasan audit. Due professional care dilakukan dalam beberapa aspek audit, kecuali:

a)

Formulasi tujuan penugasan audit intern

b)

Penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern

c)

Pemilihan pengujian dan hasilnya

d)

Pengumpulan dan pengujian bukti audit intern

e)

Biaya kegiatan konsultansi dikaitkan dengan potensi manfaat

93.

Kecermatan professional tidak berarti kesempurnaan. Pertimbangan penerapan kecermatan professional adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Kebutuhan dan harapan klien

b)

Penugasan

c)

Kompleksitas dan tingkat kerja relative yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan

d)

Pemilihan pengujian dan hasilnya

e)

Biaya kegiatan konsultansi dikaitikan dengan potensi manfaat

94.

Dalam sebuah penugasan audit kinerja, Rian sebagai salah satu anggota tim audit diberikan data mengenai laporan kinerja dinas, yang telah disusun rapih dan menarik. Pimpinan dinas meyakinkan Rian dan Danu (selaku ketua tim) bahwa kinerja dinas X tersebut bagus, hamper seluruh target telah tercapai, kecuali beberapa program sesuai yang tertuang di laporan kinerja dinas mereka. Pimpinan, pejabat structural maupun staf dinas X pun bekerja sama untuk memberikan data-data yang diminta oleh tim audit.

Jika Anda bertindak sebagai Danu selaku ketua tim maupun Rian sebagai anggota tim, apa yang Anda lakukan?

a)

Menerapkan skeptisme professional, yaitu membangun trust dengan auditi namun memverifikasi perkataan dan data laporan yang diterima apakah telah sesuai dilaporkan atau tidak

b)

Tidak percaya pada auditi dan langsung meminta semua data pendukung pembuatan laporan kinerja dinas X tersebut

c)

Langsung mempercayai seluruh data yang tertuang dalam laporan kinerja dinas X

d)

Mengucilkan diri dari auditi untuk mempertahankan independensi dan obyektivitas

e)

Tidak ada pilihan jawaban yang benar

95.

Pengertian skeptisme professional menurut SAIPI adalah sebagai berikut:

a)

Berhati-hati dalam setiap penugasan audit yang dilakukan

b)

Persyaratan umum yang harus dimiliki untuk dapat diangkat sebagai auditor

c)

Pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya

d)

Sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian bukti secara kritis

e)

Tidak ada jawaban yang benar

96.

Berdasarkan SAIPI, auditor memiliki kewajiban antara lain;

a)

Mengikuti standar audit

b)

Peningkatan kompetensi

c)

Melakukan audit dengan menerapkan skeptisme professional

d)

Jawaban a dan b benar

e)

Jawaban a dan c benar

97.

Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam program pengembangan dan penjaminan kualitas, kecuali;

a)

Program pengembangan dan penjaminan kualitas mencakup penilaian intern dan ekstern

b)

Pemantauan berkelanjutan merupakan penilaian intern yang dilakukan sebagai salah satu program pengembangan dan penjaminan kualitas

c)

Telaah sejawat dilakukan sesuai dengan pedoman yang disediakan oleh organisasi profesi

d)

Pemantauan berkelanjutan menggunakan proses, peralatan, dan informasi yang dianggap perlu untuk mengevaluasi atau mereviu keseuaian pelaksanaan kegiatan audit intern sehari-hari dengan kode etik dan standar

e)

Penilaian periodic tidak dilakukan karena dirasa kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit intern dengan kode etik dan standar telah dievaluasi di tahapan pemantauan berkelanjutan

98.

1.    Mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan

2.    Menetapkan kebijakan dan prosedur

3.    Menyusun rencana kegiatan audit intern

4.    Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat

5.    Melakukan koordinasi

6.    Mengelola sumber daya

7.    Menyampaikan laporan berkala

Urutan pengelolaan yang harus dilakukan oleh pimpinan APIP sesuai dengan standar pelaksanaan audit intern adalah sebagai berikut

a)

3 – 1 – 6 – 2 – 5 – 4 – 7

b)

3 – 1 – 6 – 2 – 5 – 7 – 4

c)

4 – 3 – 1 – 6 – 2 – 5 – 7

d)

3 – 1 – 5 – 2 – 6 – 4 – 7

e)

3 – 2 – 6 – 1 – 5 – 4 – 7

99.

Dalam penyusunan rencana kegiatan audit intern tahunan, pimpinan APIP memperhatikan hal berikut, kecuali:

a)

Kegiatan yang memiliki risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

Didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko yang dilakukan oleh APIP

c)

Kompetensi yang dimiliki oleh mayoritas sumber daya manusia di instansi

d)

Mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat

e)

Mengacu pada rencana strategis lima tahunan

100.

Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit intern dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah :

a)

Adanya reviu tanpa tanggapan pejabat yang bertanggung jawab

b)

Adanya reviu dan tanggapan pejabat yang bertanggung jawab

c)

Adanya evaluasi tanpa tanggapan pejabat yang bertanggung jawab

d)

Adanya evaluasi dan tanggapan pejabat yang bertanggung jawab

e)

Tidak ada yang benar

Similar Resources on Wayground

Pengetahuan agama

100 questions

Pengetahuan agama

quiz

Worksheet

•

University

Kata Baku part II

100 questions

Kata Baku part II

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...