wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Audit Intern 5

Total questions: 100

Worksheet time: 51mins

Name
Class
Date
1.

Dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN disebut :

a)

RPJP Nasional

b)

RPJM Nasional

c)

Renstra K/L

d)

RKP

e)

Renja K/L

2.

Tahapan penyusunan RKP yang tepat adalah sebagai berikut :

a)

Penyiapan rancangan Renja K/L, penyiapan rancangan awal RKP, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja K/L, Musrenbang, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden

b)

Penyiapan rancangan Renja K/L, penyiapan rancangan awal RKP, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja K/L, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden

c)

Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja K/L, penyiapan rancangan awal RKP, penyiapan rancangan Renja K/L, Musrenbang, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden

d)

Penyiapan rancangan awal RKP, penyiapan rancangan Renja K/L, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja K/L, Musrenbang, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden

e)

Penyiapan rancangan awal RKP, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja K/L penyiapan rancangan Renja K/L, Musrenbang, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden

3.

Sebagai lembaga pembantu Kepala Negara/Presiden, Kementerian/Lembaga menyusun rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disususn sesuai dengan tugas dan fungsi K/L serta berpedoman kepada RPJMN dan bersifat indikatif disebut :

a)

RPJP Nasional

b)

RPJM Nasional

c)

Renstra K/L

d)

RKP

e)

Renja K/L

4.

Implementasi rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga dalam bentuk dokumen perencanaan K/L untuk periode satu tahun disebut :

a)

RPJP Nasional

b)

RPJM Nasional

c)

Renstra K/L

d)

RKP

e)

Renja K/L

5.

Pengertian Penganggaran Negara adalah :

a)

Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan

b)

Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja

c)

Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan, gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, alat pengendalian, instrument politik, dan disusun dalam periode tertentu

d)

Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi belanja, gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, alat pengendalian, instrument politik, dan disusun dalam periode tertentu

e)

Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, alat pengendalian, instrument politik, dan disusun dalam periode tertentu

6.

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip penganggaran tersebut memenuhi prinsip

a)

Transparan dan Akuntabilitas Anggaran

b)

Disiplin AnggaranKeadilan Anggaran

c)

Keadilan Anggaran

d)

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

e)

Disusun dengan pendekatan kinerja

7.

APBN terdiri dari :

a)

Pendapatan saja

b)

Pendapatan dan Belanja

c)

Pendapatan dan Pembiayaan

d)

Belanja dan Pembiayaan

e)

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

8.

Fungsi otorisasi APBN yaitu :

a)

APBN merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

b)

APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

c)

APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

d)

APBN harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

e)

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

9.

Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaa dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen rencana kerja, dengan tidak ada lagi dikotonomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut menggunakan pendekatan

a)

Penganggaran terpadu (unified budgeting)

b)

Penganggaran berbasis kinerja (ABK)

c)

Penganggaran dengan perspektif jangka pendek

d)

Penganggaran dengan perspektif jangka menengah (PPJM)

e)

Penganggaran dengan perspektif jangka panjang

10.

Yang termasuk pembiayaan luar negeri adalah, kecuali :

a)

Penarikan pinjaman luar negeri bruto

b)

Penerusan pinjaman

c)

Pembayaran bunga pinjaman luar negeri

d)

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

e)

Pembayaran seluruh pokok utang luar negeri

11.

Pada mekanisme penyusunan anggaran, yang melakukan penelaahan dan menyatukan usulan anggaran kedalam rancangan APBN untuk disampaikan kepada DPR adalah :

a)

Menteri Keuangan

b)

Kementerian/Lembaga

c)

BPK

d)

DPRD

e)

Presiden

12.

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

a)

Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial

b)

Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan bantuan social

c)

Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, bunga, pendidikan, dan perlindungan sosial

d)

Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan perlindungan sosial

e)

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya

13.

Siklus anggaran yang tepat adalah sebagai berikut :

a)

Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN, dan pertanggungjawaban APBN

b)

Penetapan APBN, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBN, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN, dan pertanggungjawaban APBN

c)

Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBN, penetapan APBN, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN, dan pertanggungjawaban APBN

d)

Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban APBN, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN

e)

Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN, pelaksanaan APBN, dan pertanggungjawaban APBN

14.

Proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada merupakan proses …

a)

Perencanaan

b)

Penganggaran

c)

Pelaksanaan

d)

Pengorganisasian

e)

Pelaporan

15.

Perangkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut paham pembagian kekuasaan merupakan pengertian dari

a)

Pengorganisasian

b)

Lembaga negara

c)

Badan

d)

Badan hukum

e)

BUMN/BUMD

16.

Berdasarkan UUD 1945, berikut merupakan bagian struktur kelembagaan negara, kecuali:

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Inspektif

e)

APIP

17.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan terdiri atas DPR, MPR dan DPD adalah

a)

Lembaga legislative

b)

Lembaga ekekutif

c)

Lembaga yudikatif

d)

Lembaga inspektif

e)

Tidak ada jawaban yang benar

18.

1.    MPR merupakan lembaga tinggi negara

2.    MPR terdiri atas DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu

3.    Keanggotaan MPR diresmikan presiden

Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan Yang bukan merupakan pernyataan terkait MPR (setelah mandemen)adalah

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

Tidak ada jawaban benar

19.

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPR adalah:

a)

Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama

b)

Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD

c)

Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR

d)

Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

20.

Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait DPD:

a)

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang ditunjuk oleh DPR

b)

Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR

c)

Melakukan pengawasan pelaksanaan UU terkait pelaksana otonomi daerah saja

d)

Mempertimbangkan masukan DPR atas RUU APBD

e)

Tidak ada jawaban yang benar

21.

Lembaga eksekutif artinya lembaga yang meegang kekuasaan pemerintahan, di Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil pesiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan peemrinta. Urusan pemerintahan tersebut mencakup bidang-bidang sebagai berikut, kecuali:

a)

Moneter dan fiscal

b)

Peradilan

c)

Agama

d)

Kependudukan dan catatan sipil

e)

Pertahanan dan keamanan

22.

Berikut merupakan pernyataan yang benar terkait lembaga yudikatif:

a)

Lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK

b)

MA merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman dan terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim agung.

c)

MK merupakan badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, dan terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

d)

Lembaga negara bersifat mandiri disebut MA.

e)

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman dan bebas dari campur tangan siapa pun.

23.

1.  BPK merupakan badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara

2.  Dalam pelaksanaan tugas BPK terlepas dari intervensi / kekuasaan pemerintah lain

3.  Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden

4.  Salah satu kewenangan BPK adalah menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara pada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya

Pernyataan yang benar terkait lembaga inspektif/BPK adalah

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

Semua jawaban benar

24.

Pemerintah pusat biasanya disebut pemerintah, adalah perangkat NKRI yang terdiri atas presiden dan para pembantu presiden (wakil presiden dan para menteri). Organisasi pemerintahan terdiri dari berikut, kecuali:

a)

Presiden dan wakil presiden

b)

Cabinet

c)

NGO

d)

TNI

e)

Badan Ekstra Struktural

25.

Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, dan melaksanakan tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden merupakan tugas yang dimiliki oleh:

a)

Cabinet

b)

Kementerian

c)

Lembaga

d)

Wakil Presiden

e)

Lembaga yudikatif

26.

Badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi biasanya mewakili cabang eksekutif. Dapat pula disebut sebagai dewan menteri merupakan pengertian dari:

a)

Lembaga pemerintahan

b)

Menteri-menteri

c)

Cabinet

d)

TNI

e)

Polri

27.

Berikut adalah contoh lembaga pemerintah non kementerian, kecuali:

a)

Badan Pusat Statistik

b)

Komisi Nasional HAM

c)

Arsip Nasional Republik Indonesia

d)

Komisi Pemililhan Umum

e)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

28.

Lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu merupakan pengertian dari:

a)

Lembaga pemerintah non kementerian

b)

Kejaksaan

c)

Badan independen

d)

TNI dan Polri

e)

Badan ekstra structural

29.

Gambar di atas merupakan struktur organisasi pengelolaan keuangan pada K/L (Pengguna Anggaran/PA) yang ideal menurut…

a)

UU No 17 Tahun 2003

b)

UU No 15 Tahun 2004

c)

UU No 1 Tahun 2003

d)

UU No 1 Tahun 2005

e)

Tidak ada jawaban benar Soal 17 (hal 78)

30.

Anggaran secara teknis dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait di mana menteri/pimpina lembaga ditetapkan sebagai pengguna anggaran (PA) atau pengguna barang (PB). Menteri/pimpinan lembaga selaku PA berwenang menetapkan para pejabat di lingkungannya yang ditunjuk sebagai berikut:

a)

KPA/KPB (kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang)

b)

Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara

c)

Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran

d)

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

e)

Semua jawaban benar

31.

Berikut adalah manfaat darijadwalk egiatan sebagai salah satu wujud pengorganisasian, kecuali:

a)

Menentukan metode/cara yang sesuai

b)

Membuat kegiatan lebih teroganisir

c)

Mempermudah perumusan permasalahan dengan mengetahui kegiatan yang perlu sumber daya

d)

Mengetahui keterkaitan antar kegiatan sehingga menghemat anggaran yang digunakan untuk kegiatan

e)

Memudahkan kooridnasi dan alokasi sumber daya dengan mengetahui keterkaitan antar kegiatan

32.

Setiap kegiatan yang direncanakan perlu dibuatkan kerangka acuan kerja (KAK). Berikut adalah hal-hal yang sebaiknya termuat dalam KAK, kecuali:

a)

Apa pengertian dan keluaran yang dicapai dari kegiatan

b)

Siapa personil/tim/satker yang bertanggungjawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran dan siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan

c)

Mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi dan sasaran program yang hendak dicapai

d)

Kapan kegiatan dimulai dan selesai, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan

e)

Berapa realisasi anggaran atas program atau kegiatan tersebut Soal 20 (hal 72)

33.

1.  Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang

2.  Memberikan abolisi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhkan hukuman

3.  Menetapkan hakim agung

4.  Memberi amnesti atau penghapusan suatu tuntutan pidana

Pernyataan yang benar terkait kewenangan di bidang kehakiman yang dimiliki presiden adalah sebagai beriku

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

2 dan 4

e)

2 dan 3

34.

Berikut merupakan Siklus pengelolaan keuangan negara pada tingkat K/L :

1. Penetapan APBN

2. Perencanaan dan Penganggaran

3. Pelaksanaan Anggaran

4. Pertanggung jawaban

5. Review

Urutan yang benar terhadap siklus tersebut adalah

a)

1,2,3,4,5

b)

1,2,3,5,4

c)

2,1,3,4,5

d)

2,1,4,3,5

e)

2,1,3,5,4

35.

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, Pejabat negara, pensiunan serta pegawai lainnya di lingkungan pemerintahan. Yang tidak termasuk belanja pegawai adalah

a)

Tunjangan

b)

Uang Makan

c)

Honorarium

d)

Gaji BLU

e)

Lembur

36.

DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) disusun dan ditetapkan oleh

a)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b)

Pembantu Pengguna Anggaran(PPA)

c)

Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM)

d)

Menteri keuangan

e)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

37.

Berikut ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

DIPA, KecualiBerikut ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

DIPA, Kecuali

a)

Kep-pres mengenai rancangan APBN

b)

RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh irjen anggaran

c)

Rencana data pengeluaran bendahara umum negara

d)

Bukti transaski Khusus

e)

Daftar Nominatif Anggaran

38.

Berikut ini yang termasuk PNBP Fungsional adalah

a)

Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara

b)

Penerimaan hasil penyewaan barang/jasa negara

c)

Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu

d)

Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam

e)

Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

39.

Dalam penetapan tariff PNBP harus memperhatikan hal berikut kecuali

a)

Manfaat dari PNBP itu sendiri

b)

Dampak pengenaan

c)

penyelenggaraan

d)

Penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan

e)

Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

40.

PNBP terutang akan menjadi kadaluwarsa setelah

a)

15 Tahun sejak saat terutang

b)

10 Tahun sejak saat terutang

c)

8 Tahun sejak saat terutang

d)

5 Tahun sejak saat terutang

e)

1 Tahun sejak

41.

Surat Pengesahan DIPA memerlukan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, merupakan syarat pengesehan untuk jenis DIPA berikut ini, kecuali

a)

DIPA Tugas Pembantuan

b)

DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

c)

DIPA Urusan Bersama

d)

DIPA Dekonsentrasi

e)

DIPA Satker Pusat yang ada di Daerah

42.

Yang tidak termasuk alasan revisi DIPA dapat dilakukan adalah

a)

Terjadi perubahan APBN tahun anggaran berjalan

b)

Instruksi DPR atas pengehamatan Anggaran

c)

Kebijakan Pemerintah

d)

Penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi

e)

Instruksi presiden mengenai penghematan anggaran

43.

Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan rencana PNBP tahun anggaran yang akan datang secara tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat pada

a)

Tanggal 15 Agustus tahun anggaran berjalan

b)

Tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan

c)

Tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan

d)

Tanggal 15 Mei tahun anggaran berjalan

44.

Penggunaan dana PNBP setelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan

diperbolehkan atas kegiatan berikut, kecuali

a)

Penelitian dan Pengembangan teknologi

b)

Pendidikan dan pelatihan

c)

Bantuan pengembangan usaha masyarakat

d)

Pelestarian Sumber Daya Alam

e)

Penegakan Hukum

45.

Berikut ini yang tidak termasuk dokumen sumber realisasi peneriamaan negara

adalah

a)

Surat Setoran Pabean

b)

Surat Setoran Bukan Pajak

c)

Bukti Penerimaan Negara

d)

Kwitansi

e)

Surat Setoran Pengembalian Belanja

46.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan

a)

10.000.000

b)

50.000.000

c)

200.000.000

d)

250.000.000

47.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Bukti Pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan

a)

10.000.000

b)

50.000.000

c)

200.000.000

d)

250.000.000

e)

300.000.000

48.

Batas maksimal pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selain untuk pembayaran honorarium/perjalanan dinas/kegiatan lain atas persetujuan Menteri keuangan adalah sebesar

a)

10.000.000

b)

20.000.000

c)

30.000.000

d)

40.000.000

e)

50.000.000

49.

Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM adalah sebagai berikut kecuali

a)

SPP-UP/TUP diselesaikan paling Lambat dua hari kerja

b)

SPP-GUP diselesaikan paling lambat lima hari kerja

c)

SPP-PTUP diselesaikan paling lambat tiga hari kerja

d)

SPP-LS diselesaikan paling lambat lima hari kerja

e)

SPP-GUP diselesaikan paling lambat empat hari kerja

50.

Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan secara tertulis dari

a)

Bendahara Umum (BU)

b)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c)

Pengguna Anggaran (PA)

d)

Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM)

e)

Pejabat Pengelola Anggaran

51.

Yang termasuk prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah

a)

Efisien, Ekonimis, Efektif, Persaingan sehat

b)

Transparansi, Keterbukaan, Tidak Diskriminatif, Akuntabel

c)

Ekonomis, Akuntabel, Tidak Diskriminasi

d)

Keterbukaan, Subjektif, Transparansi, Akuntabel

e)

Ekonomis, Subjektif, Transparansi, Efisien

52.

Pinjaman yang diterima Indonesia dari lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara seperti Asian Development Bank adalah bentuk pinjaman yang bersumber dari

a)

Kreditor Bilateral

b)

Kreditor Multilateral

c)

Kreditor Swasta Asing

d)

Lembaga Non Keuangan Asing

e)

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

53.

Pinjaman luar negeri dapat digunakan pemerintah untuk hal berikut ini kecuali

a)

Membiayai kegiatan prioritas kementrian/ lembaga

b)

Diteruspinjamkan kepada BUMN

c)

DIhibahkan kepada Pemerintah daerah

d)

Diinvestasikan pada swasta

e)

Membiayai Defisit APBN

54.

Berikut ini merupakan mekanisme pembayaran menggunakan SP2D rekening khusus,

1.    KPPN Khusus menerbitkan SP2D-RK dan dikirim ke BI

2.    KPPN Khusus memerikasa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen

3.    BI melakukan pembayaran kepada rekening pihak ketiga

4.    Satker mengajukan SPM-RK kepada KPPN khusus Jakarta IV

Urutan yang benar dari prosedur menggunakan SP2D rekening khusus adalah

a)

1,2,3,4

b)

1,2,4,3

c)

2,1,4,3

d)

3,2,1,4

e)

4,2,1,3

55.

Pada tahap pelaksanaan anggaran APBN yang merupakan kewenangan presiden selaku kepala pemerintah yang memberikan peran kepada menteri keuangan sebagai CFO untuk mendistribusikan anggaran anggaran APBN yang telah disetujui kepada Kementerian/Lembaga. hal yang perlu dilakukan oleh kementerina/lembaga pada awal pelaksanaan anggaran adalah melakukan persiapan berikut

a)

Penetapan jumlah penerimaan negara

b)

Penetapan PPA, penerbitan dan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran

c)

Penetapan jumlah belanja negara

d)

Penetapan rincian APBN

56.

Penetapan PPK berdasarkan pada peraturan

a)

Pasal 14 PP 45 tahun 2013

b)

Pasal 13 PP 45 tahun 2013

c)

Pasal 12 PP 45 tahun 2013

d)

Pasal 11 PP 45 tahun 2013

57.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara ditetapkan oleh

a)

Pejabat Pembuat Komkitmen

b)

Menteri

c)

Pengguna Anggaran

d)

Presiden

58.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan oleh

a)

Pejabat Pembuat Komitmen

b)

Menteri

c)

Pengguna Anggaran

d)

Kuasa Pengguna Anggaran

59.

DIPA yang lengkap terdiri dari 5 bagian, bagian yang berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung setiap satuan kerja adalah

a)

Halaman I

b)

Halaman II

c)

Halaman III

60.

Anggaran yang telah disetujui oleh DPR dirinci ke dalam

1.    Organisasi

2.    Fungsi

3.    Bagian Anggaran

4.    Subfungsi

5.    Program

Urutan yang benar untuk strukturpenganggaranadalah

a)

1, 2, 3, 4, 5

b)

3, 1, 2, 4, 5

c)

3, 2, 1, 4, 5

d)

1, 3, 2, 4, 5

61.

Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah. Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi menjadi delapan, empat diantaranya adalah

a)

Belanja barang, belanja pajak, belanja modal, beban bunga utang

b)

Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja utang

c)

Belanja pegawai, subsidi, bantuan sosial, hibah

d)

Belanja modal, belanja barang, belanja utang, belanja pajak

62.

Salah satu jenis klasifikasi belanja adalah modal, contohnya

a)

Asuransi kesehatan, lembur, kontibusi sosial

b)

Pembelian tanah, jaringan, gedung dan bangunan

c)

Pemeliharaan, perjalanan, pengadaan barang dan jasa

d)

Dana cadangan dan risiko fiskal

63.

DIPA dikelompokkan menjadi 2 yaitu

a)

DIPA provinsi dan DIPA Kabupaten

b)

DIPA Kementerian dan DIPA BUD

c)

DIPA BLU dan DIPA BUN

d)

DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA-BUN

64.

Pada prosedur penyelesaian DIPA, tugas Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama adalah

a)

Menyusun jadwal validasi DIPA kementerian negara/lembaga

b)

Memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk menyampaikan DIPA kepada Dirjen Perbendaharaan

c)

Memerintahkan para KPA satker agar menyampaikan DIPA dan ADK kepada Dirjen Perbendaharaan

65.

Pengesahan DIPA satker vertikal dilakukan oleh

a)

Menteri keuangan

b)

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan

c)

Dirjen Perbendaharaan

d)

Presiden

66.

Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan ketentuan DIPA sementara adalah

a)

Diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan berdasarkan Daftar Nominatif Anggaran

b)

DIPA sementara ditandatangani oleh PA/KPA

c)

Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, keperluan kantor sehari-hari, daya dan jasa, bahan makanan

67.

Pelaksanaan anggaran pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan merupakan kewenangan

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

Pimpinan Lembaga

68.

PNBP umum adalah PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Yang termasuk PNBP umum adalah

a)

Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam

b)

Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara

c)

Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah

d)

Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi

69.

Penetapan tarif atas jenis PNBP memperhatikan

a)

Dampak pengenaan terhadapa masyarakat dan kegiatan usahanya

b)

Pendapatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis kegiatan

c)

Belanja negara atas penyelenggaraan usaha yang bersangkutan

d)

Aspek keadilan pendapatan masyarakat

70.

Dalam hal terdapat revisi rencana PNBP tahun yang akan datang, pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan revisi rencana PNBP kepada menteri keuangan paling lambat tanggal

a)

15 juli tahun anggaran berjalan

b)

15 agustus tahun anggaran berjalan

c)

5 agustus tahun anggaran yang bersangkutan

d)

15 agustus tahun anggaran bersangkutan

71.

Pada dasarnya seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara, namun sebagian PNBP dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak tersebut, meliputi hal berikut kecuali

a)

Penelitian dan pengembangan teknologi

b)

Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan

c)

Program kegiatan sesuai keinginan pimpinan

72.

Proses permohonan untuk menggunakan sebagian dana PNBP diatur dalam

a)

PP No. 60 tahun 2008

b)

PP No. 73 tahun 1999

c)

UU No. 17 tahun 2003

73.

Jika wajib bayar kurang membayar jumlah PNBP yang terutang sebagaimana hasil pemeriksaan, wajib bayar yang bersangkutan wajib

a)

Melunasi kekurangannya ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 5% sebulan paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan tersebut

b)

Melunasi kekurangannya ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% sebulan paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan tersebut

c)

Melunasi kekurangannya ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 5% sebulan paling lama 12 bulan dari jumlah kekurangan tersebut

74.

Persyaratan subtantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan BLU yang berhubungan dengan hal berikut, kecuali

a)

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum

b)

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum

c)

Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan

d)

Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

75.

Penetapan PPK-BLU dapat berupa BLU secara penuh atau BLU-Bertahap. Status BLU-Bertahap diberikan jika

a)

Seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan

b)

Seluruh persyaratan telah dipenuhi tetapi tidak memuaskan

c)

Persyaratan subtantif dan administratif telah terpenuhi, tetapi persyaratan teknis belum terpenuhi secara memuaskan

d)

Persyaratan subtantif dan teknis telah terpenuhi, tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan

76.

BLU bertahap A mempunyai target PNBP sebesar Rp.100miliar dan mendapatkan persetujuan Menkeu untuk penggunaan 90% dari target penerimaan tersebut. Keputusan Menkeu tentang penetapan BLU menyebutkan satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar 60%. Realisasi PNBP sebesar Rp.30miliar. PNBP yang dapat digunakan secara langsung adalah

a)

Rp.30miliar X 90% X 40%

b)

Rp.30miliar X 90% X 60%

c)

Rp.100miliar X 90% X 40%

d)

Rp.100miliar X 90% X 60%

77.

KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satker dalam satu bulan yang dibayarkan melalui UP. Pemberian UP untuk pagu jenis belanja yang bisas dibayarkan melalui UP di atas Rp.900 juta s.d. Rp.2.400 juta diberikan paling banyak sebesar

a)

Rp.50 Juta

b)

Rp.100 juta

c)

Rp.200 juta

d)

Rp.500 juta

78.

Tahun 200X proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah sebesar 60%. Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan adalah Rp.100 juta. Jumlah setoran sebesar Rp.300 juta. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sebesar

a)

Rp.200 juta

b)

Rp.80 juta

c)

Rp.100 juta

d)

Rp. 300 juta

79.

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan 7 prinsip-prinsip dasar pengadaan yang dipraktikkan secara internasional yaitu

a)

Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, mandiri, tidak diskriminasi, akuntabel

b)

Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, akuntabel

c)

Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, mandiri, bebas, tidak diskriminasi, akuntabel

d)

Efisiensi, efektivitas, bebas, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, akuntabel

80.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk untuk pengadaan dengan nilai

a)

>Rp.300 juta untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan >Rp.100 juta jasa konsultasi

b)

>Rp.300 juta untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan >Rp.50 juta jasa konsultasi

c)

>Rp.200 juta untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan >Rp.100 juta jasa konsultasi

d)

>Rp.200 juta untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan >Rp.50 juta jasa konsultasi

81.

HPS barang /jasa disusun berdasarkan masukan dari tim pendukung dan menetapkannya dalam jangka waktu

a)

Paling lama 15 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

b)

Paling lama 20 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

c)

Paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

d)

Paling lama 30 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

82.

Dalam rangka pengawasan penatausahaan kas dan ketertiban pembukuan, KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya sebanyak

a)

Satu kali dalam satu bulan

b)

Satu kali dalam satu triwulan

c)

Satu kali dalam satu kuartal

d)

Satu kali setahun

83.

Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak jika

a)

Menyampaikan SPT tetapi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali

b)

Terlambat menyampaikan SPT Masa PPh

c)

Membayar atau menyetor pajak setelah jatuh tempo tanggal penyetoran

d)

WP tidak memberikan infromasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang

84.

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya disebut

a)

Penerimaan

b)

Pengeluaran

c)

Belanja

d)

Pembiayaan

85.

Tata cara pengadaan serta cara penerusan pinjaman luar negeri diatur dalam

a)

PP no.10 tahun 2011

b)

PP no.15 tahun 2004

c)

PP no. 1 tahun 2004

d)

PP no. 17 tahun 2003

86.

Hal berikut yang merupakan prinsip pinjaman luar negeri, kecuali

a)

Tidak disertai ikatan politik

b)

Tidak memiliki muatan yang dapat menganggu stabilitas keamanan negara

c)

Bersumber dari negara koalisi

d)

Kehati-hatian

87.

Kewenangan penghapusan piutang atau penyelesaian piutang bermasalah dengan jumlah Rp.20 miliar adalah kewenangan

a)

Menteri/Pimpinan Lembaga

b)

Menteri Keuangan

c)

Presiden

d)

Presiden dengan persetujuan DPR

88.

Utang yang timbul sehubungan dengan adanya pengadan barang/jasa yang telah diterima tetapi pada akhir tahun anggaran belum dibayar disebut

a)

Utang Negara

b)

Utang Operasional

c)

Utang Jangka Panjang

d)

Utang perhitungan pihak ketiga

89.

Kewenangan penghapusan/Pemindahtanganan BMN berupa tanah adalah kewenangan

a)

DPR

b)

Menteri Keuangan

c)

Presiden

d)

Presiden dengan persetujuan DPR

90.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib untuk

a)

Menyusun dan mempublikasikan laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

b)

Menyusun dan menyajikan laporan Operasional dan Laporan Kinerja

c)

Menyusun dan Mengungkapkan Laporan Keuangan dan Laporan Operasional

d)

Menyusun dan Menyajikan laporan Keuangan dan laporan Kinerja

e)

Menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja

91.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran dengan elemen kunci sebagai berikut kecuali

a)

Perencanaan dan Penetapan Tujuan

b)

Pengembangan Ukuran yang relevan

c)

Pelaporan formal atas hasil

d)

Evaluasi atas hasil

e)

Penggunaan informasi

92.

Dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk pengukuran kinerja pada berbagai

tingkatan adalah

a)

Perencanaan kinerja, Penganggaran, perjanjian kinerja

b)

Perencanaan Kinerja, Pengembangan Ukuran kinerja, Perjanjian Kinerja

c)

Penganggaran, Perjanjian Kinerja, dan laporan formal

d)

Perjanjian kinerja, penganggaran, pengembangan ukuran kinerja

e)

Perjanjian kinerja, perencanaan kinerja, laporan formal

93.

Tingkatan entitas akuntabilitas adalah sebagai berikut kecuali

a)

Entitas akuntabilitas kinerja SKPD

b)

Entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga

c)

Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon I

d)

Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon III

e)

Entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

94.

Proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih

mendalam adalah pengertian dari

a)

Perencanaan

b)

Analisis

c)

Identifikasi

d)

Sintesis

e)

Review

95.

Proses untuk menyatukan kondisi, ide, atau objek menjadi suatu yang baru secara

keseluruhan adalah pengertian dari

a)

Perencanaan

b)

Analisis

c)

Identifikasi

d)

Sintesis

e)

Review

96.

Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-prinsip penyusunan LAKIP adalah

a)

Prinsip Pertanggungjawaban

b)

Prinsip Kebergantungan

c)

Prinsip Pengecualian

d)

Prinsip Manfaat

e)

Prinsip Akuntabilitas

97.

Prinsip yang menyatakan bahwa laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau instansi lain adalah pengertian prinsip

a)

Prinsip Pertanggungjawaban

b)

Prinsip Akuntabilitas

c)

Prinsip perbandingan

d)

Prinsip Pengecualian

e)

Prinsip Manfaat

98.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Kementerian /Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

c)

Badan Pemeriksan Keuangan

d)

DPR

e)

Pejabat Pengelola keuangan

99.

Penyerahan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat kementerian/Lembaga disampaikan kepada Presiden selambat-lambatnya

a)

0,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

1,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir

c)

2,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

3,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir

e)

4,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir

100.

Berikut adalah tahapan RPJM :

1.    Penyiapan rencana-rencana strategis K?L

2.    Penyusunan rancangan RPJM Nasional

3.    Penyelenggaraan Musrenbang

4.    Penyiapan rancangan awal RPJM Nasional

5.    Penyusunan rancangan akhir RPJM Nasional

6. Penetapan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional

Urutan tahapan penyusunan RPJMN yang tepat adalah

a)

I,II,III,IV,V,VI

b)

III,I,II,IV,V,VI

c)

IV,I,II,III,V,VI

d)

IV,I,III,II,V,VI

e)

IV, III,II,I,V,VI

Similar Resources on Wayground

QUIZ MATERI ROVERING TO SUCCES

100 questions

QUIZ MATERI ROVERING TO SUCCES

quiz

Worksheet

•

University

PREVIEW PEMAHAMAN FOTOGRAFI | SMK TON'S BEKASI

95 questions

PREVIEW PEMAHAMAN FOTOGRAFI | SMK TON'S BEKASI

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University