Font size
WorksheetsSoal Audit Intern 6
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paliang lama diserahkan kepada DPR pada
Akhir bulan Agustus tahun berikutnya
Akhir bulan Juli tahun berikutnya
Akhir bulan Juni tahun berikutnya
Akhir bulan Mei tahun berikutnya
Akhir bulan April tahun berikutnya
Pelaporan atas upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut ini kecuali
Akuyn
Manajemen
Tranparansi
Subjektifitas
Evaluasi Kinerja
Laporan keungan untuk kepentingan umum mempunyai peranan prediktif yaitu
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
Menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan
Batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 adalah
2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
SAP berbasis akrual sudah mulai diterapkan dalam penyelenggaraan SAPP sejak
2012
2013
2014
2015
2016
Tujuan yang dicapai :
1. Ditetapkannya prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara pihak
2. Tersedianya informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
3. Terselenggaranya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan
4. Tercapainya ketersedian informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
5. Menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Yang termasuk 3 tujuan untuk perlunya SAPP adalah
1,2,3
2,3,5
3,4,5
4,5,1
5,1,3
Sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 , yang memiliki kewenangan menetapkan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara adalah
Menteri keuangan
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pemimpin Negara
Laporan yang berisi informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer , surplus/defisit LRA dan pembiayaan masing-masing yang dibandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode adalah
Neraca
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Berikut ini pernyataan yang benar adalah
SAKUN menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara
SAU menghasilkan Laporan Operasional dan Neraca SAU
SAI hanya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan
SiAP dilaksanakan oleh semua kementerian negara/lembaga
Dalam pelaksanaan SAI Kementerian/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Jasa
Dibawah ini yang tidak termasuk Unit Akuntansi Keuangan adalah
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon II
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL disampaikan setiap tahun kepada
Menteri Keuangan
Menteri PPN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BPK
Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara adalah
Kementerian Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPK
DPR
KPK
Undang-Undang yang memuat tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara adalah
Undang_Undang Nomor 14 Tahun 2004
Undang_Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang_Undang Nomor 16 Tahun 2004
Undang_Undang Nomor 14 Tahun 2006
Undang_Undang Nomor 15 Tahun 2006
Ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi pemeriksa diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2004
15 Tahun 2004
16 Tahun 2004
14 Tahun 2006
15 Tahun 2006
Jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan BPK adalah
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan Keuangan dan pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan disebut
Opini
Kesimpulan
Temuan
Rekomendasi
Kriteria untuk pemberian opini adalah sebagai berikut, kecuali
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan pengetahuan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Efisiensi anggaran
Pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji secara material namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Pemberian opini terhadap laporan keuangan seperti diatas adalah
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Tidak wajar (adversed opinion)
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Pos-pos tertentu dalam laporan keuangan tidak mengandung salah saji secara material dan laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Pemberian opini terhadap laporan keuangan seperti diatas adalah :
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Tidak wajar (adversed opinion)
Apabila terdapat permasalahan yang belum dapat dituntaskan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, diberikan opini jenis :
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Tidak wajar (adversed opinion)
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Jika pos-pos laporan keuangan mengandung salah saji material sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak wajar, diberikan opini jenis :
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Tidak wajar (adversed opinion)
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Jika pemeriksa tidak dapat memperoleh keyakinan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, diberikan opini jenis :
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Tidak wajar (adversed opinion)
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Pemeriksaaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas efektivitas disebut:
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan harta
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan tanpa tujuan
Hasil pemeriksaan kinerja antara lain :
Temuan
Kesimpulan
Rekomendasi
Temuan dan kesimpulan
Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah :
Temuan
Kesimpulan
Rekomendasi
Temuan dan kesimpulan
Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah :
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan hal lain bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigative
Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemeriksaan investigative
Apabila dalam pemeriksaan, BPK tidak mempunyai tenaga ahli pada bidang tertentu, sementara keahlian itu diperlukan, maka BPK dapat menggunakan bantuan :
Tenaga Ahli dari intern BPK
Tenaga Ahli dari luar BPK
Tenaga honorer
Tenaga pimpinan BPK
Ancaman pidana maksimal yang diberikan kepada setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis yaitu :
Penjara enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara satu tahun enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara tiga tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-
Penjara satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000.000,-
Ancaman pidana maksimal yang diberikan kepada setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaaan yaitu :
Penjara enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara satu tahun enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara tiga tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-
Penjara satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,-
Penjara satu tahun enam bulan dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-
Ancaman pidana maksimal yang diberikan kepada setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan yaitu :
Penjara enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara satu tahun enam bulan dan/atau denda Rp. 500.000.000,-
Penjara tiga tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-
Penjara satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,-
Penjara satu tahun enam bulan dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada legislatif sesuai dengan kewenangannya dan juga disampaikan kepada :
Presiden/gubernur/bupati/walikota
Menteri Keuangan
KPK
Kepala BPK
Masyarakat
Krisis mutidimensi yang diawali oleh krisis financial pada Tahun 1997-1998 mendorong arus balik yang menuntuk perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang kita alami tersebut adalah buruknya atau salah kelola dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan (poor governance).
1. Dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga pengawasan sulit untuk diwujudkan
2. Terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk keperluan pribadi
3. Terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Rendahnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik di berbagai bidang
Yang termasuk indikasi terjadinya poor governanceadalah
1 dan 3
1 dan 2
1 dan 4
Jawaban a dan b benar
Jawaban a dan c benar
Latar belakang diperlukannya penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sebagai berikut, kecuali:
Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat
Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia
Pengaruh globalisasi
Poor governance
Semua jawaban benar
Pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP mengandung aspek politik, ekonomi, dan administrative, yang disebut dengan three legs. Yang dimaksud dengan economic governance adalah:
Proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan.
Proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan autoritatif.
Sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sector public secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka
Manajemen proses pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pilar good governance
Tidak ada jawaban yang benar
Pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP mengandung aspek politik, ekonomi, dan administrative, yang disebut dengan three legs. Yang dimaksud dengan political governance adalah:
Proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan atau menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan autoritatif
Sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sector public secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka
Proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi
Manajemen proses pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pilar good governance
Tidak ada jawaban benar
Pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP mengandung aspek politik, ekonomi, dan administrative, yang disebut dengan three legs. Yang dimaksud dengan administrative governance adalah:
Proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan atau menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan autoritatif
Sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sector public secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka
Proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi
Manajemen proses pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pilar good governance
Tidak ada jawaban benar
Kombinasi dari proses dan struktur yang dilaksanakan oleh dewan direksi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah pengertian dari:
Kepemerintahan
Birokrasi
Hirarki
Tata kelola
Pernyataan yang paling tepat terkait dengan pandangan governance dalam manajemen public adalah;
Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar
Warga negara bersifat pasif dalam memperoleh hak-haknya
Warga negara tidak berhak mmenuntuk pemerintah untuk bertanggunjawab atas kebijakan yang dilakukan
Warga negara diberlakukan sebagai konsumen
Pemerintah yang modern adalah ketidak terkaitan antara akuntabilitas dan warga negara
Apakah yang dimaksud dengan hands-on professional management dalam karakteristik NPM?
Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara professional oleh manajer dengan remunerasi yang sama dengan manajer swasta
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang di bawah
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Tidak ada jawaban benar
Adanya kewajiban menerapkan SKP bagi instansi pemerintah merupakan perwujudan dari karakteristik NPM:
Pembagian tugas ke dalam unit yang di bawah
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas
Reviu kinerja secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah merupakan perwujudan dari karakteristik NPM, terkait dengan:
Pembagian tugas ke dalam unit yang di bawah
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Pernyaataan tersebut merupakan salah satu prinsip good governance yang mana?
Strategic vision
Participation
Rule of law
Transparency
Accountability
Peran pemerintah masih sangat penting/dominan dalam manajemen pembangunan. Akan tetapi, di tengah kecenderungan terjadinya “privatisasi”, peran pemerintah mungkin akan berkurang dalam hal:
Mengelola lingkungan hidup
Merancang dan melaksanaan kebijakan public
Memberikan arahan dan petunjuk dari pusat pemerintahan
Meningkatkan kinerja sector pertanian, ketenagakerjaan, fasilitas social dan umum
Perancangan dan pelaksanaan kebijakan public
Menurut C.Hood karakteristik new public management terdiri dari berapa kriteria?
5
6
7
8
9
Apakah yang dimaksud dengan explicit standards and measures of performance dalam karakteristik NPM?
Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara professional oleh manajer dengan remunerasi yang sama dengan manajer swasta
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Terdapat ukuran kinerja yang jelas
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Tidak ada jawaban benar
Apakah yang dimaksud dengan greater emphasis on output control dalam karakteristik NPM?
Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara professional oleh manajer dengan remunerasi yang sama dengan manajer swasta
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Terdapat ukuran kinerja yang jelas
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Tidak ada jawaban benar
Apakah yang dimaksud dengan a stress on private sectore styles of management practice dalam karakteristik NPM?
Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara professional oleh manajer dengan remunerasi yang sama dengan manajer swasta
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Terdapat ukuran kinerja yang jelas
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Tidak ada jawaban benar
Apakah yang dimaksud dengan a stress on greater discipline and parsimony in resource use dalam karakteristik NPM?
Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara professional oleh manajer dengan remunerasi yang sama dengan manajer swasta
Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer professional
Terdapat ukuran kinerja yang jelas
Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran
Tidak ada jawaban benar
Orientasi privatisasi yang terdapat dalam NPM tidak berarti bahwa peran pemerintah berkurang. Pemerintah masih tetap bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:
Perancangan dan pelaksanaan kebijakan public
Mengelola tata ruang
Keagamaan
Pertahanan dan keamanan negara
Semua jawaban benar
Gambar di atas merupakan gambaran konsep tata kelola. Poin penting dari gambar di atas adalah sebagai berikut, kecuali:
Aktivitas internal dan eksternal memberikan jaminan kepada manajemen dan pimpinan terhadap efektivitas proses tata kelola
Jajaran pimpinan harus mengetahui dan focus terhadap pemenuhan kebutuhan stakeholders
Tata kelola dilaksanakan melalui kegiatan manajemen risiko
Pimpinan organisasi dan jajarannya berperan sebagai payung untuk organisasi
Jajaran pimpinan melakukan kebijakannya sendiri
Menurut penjabaran konsep GG dari UNDP, peran dunia usaha yang sehat adalah:
Kualitas layanan serta memberikan nilai tambah yang positif bagi masyarakat
Kepercayaan, penghargaan, dan kontribusi keuntungan
Tingkat keamanan negara
Legitimasi politik dari masyarakat
Tidak ada jawaban yang benar
Prinsip-prinsip good governance antara lain:
Partisipasi
Akuntabilitas
Visi strategis
Efektivitas dan efisiensi
Semua jawaban benar
Saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama yang dikenal dengan sebutan Ahok, seringkali menyajikan berbagai rapat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta dalam tayangan youtube. Tindakan tersebut merupakan salah satu contoh penerapan prinsip good governance:
Transparancy
Participation
Equity
Rule of Law
Accountability
Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat. Pernyataan tersebut merupakan satu dari salah satu prinsip good governance apa?
Transparancy
Participation
Equity
Rule of Law
Responsiveness
Penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik KKN. Hal tersebut selaras dengan sasaran penciptaan tata kepemerintahan yang baik, yaitu:
Terbangunnya suatu consensus yang menyeluruh
Terciptanya kerangka hukum yang adil
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, professional, transparan, dan akuntabel
Pelayanan terhadap semua stakeholders secara baik
Tidak ada jawaban benar
Suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negative pada pencapaian tujuan instansi pemerintah adalah pengertian dari
Internal Control
Risiko
Probabilitas
Opportunities
Manajemen Risiko
Suatu tingkatan dari sekelompok risiko dimana organisasi akan menerima dan dapat mengelola dalam suatu periode tertentu disebut
Risk Tolerance
Risk Appetite
Risk Management
Tolerable Misstatement
Opportunities
Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenalkan dalam konteks organisasi secara keseluruhan disebut dengan
Risk Tolerance
Risk Appetite
Risk Management
Tolerable Misstatement
Opportunities
Risiko yang muncul karena faktor‐faktor non keuangan, misalnya manusia, teknologi, sistem dan prosedur, dan alam, disebut dengan
Risiko Murni
Risiko Spekulatif
Risiko Eksternal
Risiko Operasional
Risiko Keuangan
Yang merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan risiko spekulatif adalah
Risiko yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi
Risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan
Risiko yang disebabkan oleh faktor‐faktor non keuangan seperti manusia, teknologi, sistem dan prosedur, dan Alam
Risiko yang berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku
Berikut ini yang tidak termasuk jenis risiko berdasarkan sudut pandang hierarki risiko adalah
Risiko Strategis
Risiko Program
Risiko Proyek
Risiko Operasional
Risiko Ketaatan
Pernyataan yang kurang tepat terkait dengan manajemen risiko adalah
Dilaksanakan secara terus menerus dan dimonitor secara berkala
ditentukan oleh pihak‐pihak yang berada di luar lingkungan organisasi
Disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi
Dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi
Dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan
Yang tidak termasuk manfaat dari manajemen risiko adalah
Membantu pencapaian tujuan organisasi
Menghindari pemborosan, dan membuka peluang bagi organisasi untuk memberikan pelayanan yang standar
Meningkatkan akuntabilitas dan corporate governance.
Memberikan dasar penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap unsur kunci risiko
Mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka
Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-prinsip dasar agar manajemen risiko dapat
terlaksana secara efektif yaitu
Manajemen risiko menciptakan nilai tambah
Manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi
Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan
Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif
Manajemen risiko dibuat sesuai keinginan pengguna
Elemen/proses manajemen risiko yang bertujuan untuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan adalah
Komunikasi dan Informasi
Penetapan Konteks
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Penanganan Risiko
Elemen/proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko adalah
Komunikasi dan Informasi
Penetapan Konteks
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Penanganan Risiko
Penetapan konteks internal adalah untuk memastikan keselarasan manajemen risiko dengan budaya, proses dan struktur organisasi dengan mempertimbangkan hal berikut, kecuali
Pemangku kepentingan internal
struktur organisasi
Kepentingan Stakeholder
kebijakan, sasaran, strategi
sistem informasi dan komunikasi
Metode analisis risiko yang dianggap efisien pada tahap awal penilaian risiko
adalah
Survei kepuasan publik
Menggunakan literatur yang relevan
Eksperimen dan prototype
Berdasarkan pengalaman yang relevan
Brainstorming
Beberapa opsi dalam penanganan risiko adalah sebagai berikut kecuali
Mengindari Risiko
Menghilangkan Risiko
Menerima Risiko
Mengurangi konsekuensi risiko
Membagi risiko
1. Proses penanganan risiko
2. Evaluasi Penanganan risiko
3. Penyiapan Rencana Penanganan
4. Pemilihan Opsi Penanganan
5. Implementasi Penanganan Risiko
6. Penilaian risiko residual
7. Identifikasi opsi penanganan
Urutan yang benar dalam proses penangan risiko adalah
1,2,3,4,5,6
2,6,1,3,5,4
3,5,2,6,4,1
5,3,4,2,6,1
6,1,3,2,4,5
Berikut ini yang tidak termasuk tujuan monitoring dan review adalah
Memastikan langkah penanganan risiko benar‐benar dilaksanakan sesuai dengan rencana
Mengantisipasi adanya perubahan risiko yang bersifat mendadak yang dapat berpengaruh pada profil risiko
Mengetahui adanya penyimpangan atau perbedaan antara harapan dengan kenyataan atas proses manajemen risiko
Menyediakan daftar risiko yang ada dan mengembangkan database organisasi
Mengetahui kondisi akhir dari profil risiko dalam satu unit kerja
Yang tidak termasuk alasan pentingnya pendokumentasian manajemen risiko
adalah
Menggambarkan proses manajemen risiko yang dilaksanakan telah berjalan dengan tepat
Memberikan masukan data dan informasi untuk proses identifikasi dan analisis risiko.
Menyediakan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang relevan dengan rencana dan pelaksanaan manajemen risiko
Memfasilitasi pengawasan dan review yang berkelanjutan
Menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan, terkait dengan proses manajemen risiko
Yang merupakan hasil dokumentasi pada proses memberikan tanggapan dan
perlakukan atas risiko adalah
Kriteria Evaluasi
Matriks Analisis risiko
Daftar Rencana Tindakan/Mitigasi Risiko
Daftar Hasil Monitoring Risiko
Kebijakan /Piagam Manajemen Risiko
Berikut ini adalah hambatan dalam menerapkan manajemen risiko dalam
membangun budaya peduli risiko, kecuali
Risiko yang muncul pada sektor publik terlalu besar dibanding sector privat
Risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negative
Risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya
Daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan keuntungan yang besar
Tata Kelola Pemerintahan yang lemah
Yang tidak termasuk elemen-elemen dalam manajemen risiko menurut “The Australian and New Zealand Standard for risk management-AS/NZS” adalah
Komunikasi dan Konsultasi
Identifikasi Risiko
Evaluasi Risiko
Penangan Risiko
Pemantaun Risiko
Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan dikenal dengan istilah apa?
Risk taker
Risk avoidance
Risk appetite
Risk tolerance
Risk lover
Mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan merupakan tujuan dari salah satu elemen manajemen risiko apa?
Identifikasi risiko
Penetapan konteks
Evaluasi risiko
Analisis risiko
Penilaian risiko
Manajemen risiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi, merupakan karakteristik manajemen risiko apa?
Designed to identify potential events
Applied in strategy setting
On going process
Applied across the enterprise
Provide reasonable assurance
Sebuah institusi pemerintah dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upaya pemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran. Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko:
Mengurangi frekuensi risiko
Mengurangi konsekuensi risiko
Membagi risiko
Menerima risiko
Tidak ada jawaban yang benar
Klasifikasi risiko menjadi risiko keuangan dan risiko operasional, merupakan klasifikasi risiko berdasarkan sudut pandang apa?
Akibat
Kejadian
Aktivitas
Penyebab
Jenis risiko
Risiko yang berhubungan dengan keselarasan dengan terhadap selera risiko merupakan pengertian risiko … , salah satu jenis risiko dilihat dari sudut pandang …
Risiko strategis – hirarki risiko
Risiko operasional – hirarki risiko
Risiko strategis – tujuan organisasi
Risiko operasional – tujuan organisasi
Tidak ada jawaban benar
Masing masing tahap manajemen risiko harus didokumentasikan secara layak. Contoh dokumentasi manajemen risiko dalam tahap penetapan konteks adalah:
Asumsi, metode, dan sumber data yang digunakan
Daftar hasil identifikasi risiko
Matriks analisis risiko
Kriteria evaluasi risiko
Daftar kegiatan pengendalian
Sejumlah risiko dalam organisasi yang akan diterima dalam rangka penapaian visi dan misi dikenal dengan istilah?
Risk taker
Risk avoidance
Risk appetite
Risk tolerance
Risk lover
Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan makna risiko adalah:
Proses komunikasi dengan pesan yang dikemas dalam bentuk pengkodean
Sesuatu yang harus dikomunikasikan
Media penyalur pesan
Kemungkinan kejadian yang menghalangi pencapaian tujuan
Mengantisipasi perubahan risiko yang bersifat mendadak dan persistent baik pada tingkat risiko maupun arah risiko yang berdampak negative pada profil risiko merupakan tujuan dari salah satu elemen manajemen risiko apa?
Identifikasi risiko
Penetapan konteks
Monitoring dan review
Evaluasi risiko
Salah satu alasan dilakukan pendokumentasian manajemen risiko adalah sebagai berikut, kecuali:
Memfasilitasi pengawasan dan review yang berkelanjutan
Memberikan masukan data dan informasi untuk proses identifikasi dan analisis risiko
Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan manajemen risiko
Menggambarkan proses manajemen risiko yang sedang berjalan
Mengetahui adanya penyimpangan atau oerbedaan antara harapan dengan kenyataan dari pelaksanaan manajemen risiko
Hambatan dalam menerapkan manajemen risiko adalah sebagai berikut, kecuali:
Risiko pada sector public seringkali masih dipandang sebagai Sesuatu yang negative
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sudah tidak bias dimaksimalkan lagi
Risiko dipandang sebagai instansi yang melakukan pemborosan biaya
Daya Tarik untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada kecurangan dianggap lebih memberikan keuntungan yang besar
Tujuan dari penerapan penetapan kiinteks menurut AS/NZS adalah:
Memperoleh informasi yang relevan
Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko
Mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko nantinya akan diterapkan
Mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi
Daftar hasil identifikasi risiko merupakan dokumen terkait elemen manajemen risiko …
Penetapan konteks
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Monitoring dan review
Tidak ada jawaban yang benar
Apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan disebut risiko:
Risiko operasional
Risiko spekulatif
Risiko murni
Risiko strategis
Tidak ada jawaban yang benar
Berikut ini manakah yang bukan prinsip dalam pelasanaan manajemen risiko:
Manajemen risiko menciptakan nilai tambah
Manajemen risiko merupakan bagian integral dalam organisasi
Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan pimpinan organisasi
Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu
Proses penanganan risiko adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan opsi penanganan
2. Evaluasi opsi penanganan
3. Penyiapan rencana penanganan
4. Identifikasi opsi penanganan
5. Penilaian risiko residual
6. Implementasi penanganan risiko
Untuk proses penanganan risiko yang benaradalah
1-2-3-4-5-6
1-3-4-5-6-2
2-5-4-3-1-6
4-2-1-3-6-5
Dari elemen manajemen risiko menurut AS/NZS , elemen yang melekat pada seluruh proses manajemen risiko adalah:
Penanganan risiko dan analisis risiko
Penilaian risiko dan monitoring reviu
Komunikasi dan konsultasi serta monitoring dan review
Penetapan konteks dan komunikasi dan konsultasi
Tidak ada jawaban yang benar
Penentuan skala dampak dan keungkinan dari risiko dan membuat peta risiko merupakan tahapan dari elemen manajemen risiko:
Penetapan konteks
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Evaluasi risiko
Beberapa konsep penting terkait penanganan risiko sebagai berikut, kecuali:
Menggunakan pemahaman mendalam
Memperhatikan kompetensi SDM
Menggunakan pendekatan sistematis dan komprehensif
Mempertimbangkan cost and benefit analysis
Manfaat pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan wajar adalah seabgai berikut:
Memberikan dasar penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap unsur kunci risiko
Mengetahui risko yang memiliki tingkat urgensitas tertinggi
Menentukan risiko mana yang ditangani
Memastikan langka penanganan risiko atas risiko yang ada di organisasi
Tidak ada jawaban yang benar
Berikut pernyataan yang benar terkait unsur risiko adalah sebagai berikut:
Unsur risiko harus dipenuhi seluruhnya, jika tidak maka dinamakan masalah
Unsur risiko terdiri dari adanya dampak dan kemungkinan
Unsur risiko merupakan tingkatan sekelompok risiko dimana organisasi akan menerima risiko
Unsur risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan dapat menghambat pencapaian tujuan
Tidak ada jawaban yang benar
Definisi pengendalian intern menurut COSO sebagai berikut :
Suatu proses yang hanya dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan
Suatu proses yang tidak dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, dan hanya personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan
Suatu proses yang tidak dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan
Suatu proses yang dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk tidak menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan
Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, antara lain :
Efektivitas kegiatan
Efisiensi kegiatan
Kehandalan pelaporan keuangan
Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku
Semua benar
Pola Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dikembangkan
sejalan dengan teori keagenan, yang berperan sebagai agen adalah
Masyarakat
DPR
MPR
Menteri Keuangan
Pemerintah
