Font size
WorksheetsUH PPKn Bab 3 Kelas 8
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum disebut ....
Peraturan sekolah
Peraturan perusahaan
Peraturan kelas
Peraturan perundang-undangan
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Dibentuk/dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara berwenang
2) Berupa perintah dan larangan
3) Isinya bersifat mengikat & memaksa
4) Berlaku tidak menyeluruh
5) Bersifat abstrak
Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah ....
1, 3, 5
1, 3, 4
2, 3, 4
2, 4, 5
Peraturan perundang-undangan tertinggi di Negara Indonesia adalah ....
UU
UUD 1945
Ketetapan MPR
Perppu
Salah satu penyebab sesorang melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah ....
pemerintah yang demokratis
lemahnya penegakan hukum
rendahnya kesadaran hukum
lingkungan yang terbuka
Peraturan dibentuk dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan ....
pemerintahan di daerah
pemerintah pusat
memperkuat kekuasaan pemerintah
memperluas pungutan pajak
Berikut merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
kejelasan tujuan
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
bersifat bebas, artinya semua orang bisa membentuk peraturan
kejelasan rumusan
Yang bukan merupakan fungsi peraturan perundang-undangan adalah ....
Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
Memberikan perlindungan HAM
Menciptakan rasa keadilan
Menimbulkan kekacauan
Tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. ....
11 Tahun 2012
12 Tahun 2011
11 Tahun 2011
12 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sejajar dengan ....
UU
UUD 1945
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Peraturan daerah yang mengatur pemerintah Provinsi dibuat oleh ....
DPRD Provinsi dan Gubernur
DPRD Provinsi dan Bupati
DPRD Kabupaten dan Gubernur
Gubernur dan Bupati
Undang-undang disusun oleh ....
DPR dan Presiden
DPR dan Gubernur
DPR dan Bupati
DPR dan Wali Kota
Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa ....
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Negara Indonesia adalah Negara Industri
Negara Indonesia adalah Negara Ekonomi
Negara Indonesia adalah Negara Agraris
Peraturan yang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah ....
UU
UUD 1945
Perppu
Peraturan presiden
Peraturan daerah kota dibuat oleh ....
DPRD dan Gubernur
DPRD Kota dan Walikota
DPR dan Walikota
DPRD Provinsi dan Walikota
Berikut ini contoh pelaksanaan peraturan, kecuali ....
membuang sampah pada tempatnya
berkendara sesuai dengan rambu lalu lintas
datang tepat waktu ke sekolah
tidak membayar pajak listrik
Berikut ini contoh pelaksanaan peraturan di sekolah, kecuali ....
datang tepat waktu
menghormati guru
berdoa sebelum belajar
mengganggu teman yang sedang belajar
Yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang menurut pasal 20 ayat 1 adalah ....
Presiden
DPR
MPR
Gubernur
Peraturan perundang-undangan yang menempati posisi yang paling bawah adalah ....
UU
UUD 1945
Perppu
Peraturan daerah kabupaten/kota
Perppu dibuat oleh ....
Gubernur
Presiden
DPR
Pemerintah
Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Federatif
Perhatikan pernyataan berikut :
1) berisi wewenang lembaga negara
2) berisi tujuan negara
3) berisi dasar negara
4) berisi bentuk negara
dari pernyataan yang merupakan alasan MPR tidak merubah isi dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
1 , 2 , 3
1 , 2 , 4
1 , 3 , 4
2 , 3 , 4
Perhatikan pernyataan berikut!
1) dapat dilaksanakan secepat mungkin
2) kejelasan rumusan
3) kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
4) kejelasan tujuan
yang merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
Untuk melaksanakan perintah UUD 1945 di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan suatu aturan yang disebut dengan...
TAP MPR
Undang undang (UU)
PERPPU
Peraturan Pemerintah (PP)
UUD 1945 dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai...
Aturan hidup berbangsa
Identitas Negara hukum
Hukum Dasar
Hukum Lanjutan
Urutan atau tingkatan tata perundang-undangan yang yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan ..
Azas Hukum
Norma Hukum
Hierarki
Sumber Hukum
Dalam hierarki tata urutan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang adalah ...
Lebih tinggi
Lebih rendah
Sederajat
tidak sama
Tahun berapakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen yang ketiga kalinya...
1999
2000
2001
2002
Lembaga apakah yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 ?
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Agung (MA)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Lengkapi pernyataan berikut sesuai dengan bagan/gambar.
Jika Rancangan Undang-undang yang diajukan tidak mendapat persetujuan bersama antar DPR dengan Presiden, maka ...
Rancangan UU tetap disahkan dan berlaku.
Rancangan Undang-undang harus direvisi/diperbaiki
Rancangan Undang-undang diajukan kembali pada persidangan masa itu
Rancangan Undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu
Berikut ini adalah lembaga yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang, kecuali...
MPR
DPR
DPD
Presiden
Jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-undang sebagaimana mestinya adalah...
PERPPU
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden
Berikut ini adalah asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kecuali ....
Kejelasan Tujuan
Kepentingan Pemerintah
Kelembagaan pembentuk yang tepat
Kejelasan rumusan
Salah satu Kesepakatan dasar yang harus dilaksanakan dalam melakukan Amandemen UUD 1945 adalah ...
Mendapat Persetujuan seluruh rakyat Indonesia
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Dapat bermanfaat untuk seluruh warga negara
Dirumuskan dengan jelas
Jumlah Pasal dan ayat UUD 1945 setelah mengalami amandemen adalah...
37 Pasal & 49 ayat
73 Pasal & 120 ayat
37 Pasal & 170 ayat
73 Pasal & 170 ayat
UUD 1945
Tap MPR
UU/ .....
PP
Perpres
Perda Provinsi
Perda Kab/Kota
Nama peraturan yang tepat pada posisi yang kosong adalah ...
Instruksi Presiden
Perda Daerah
Perppu
Peraturan Negara
Menjunjung tinggi hukum mempunyai maksud dan sejumlah konsekuensi seperti di bawah ini, kecuali ...
bertanggung jawab di depan hukum
sadar akan hak dan kewajibannya
mengerti hukum
tunduk di bawah pemimpin
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 membahas tentang ...
tata urutan perundang-undangan
ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Daerah
Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi satu tingkat dari Peraturan Pemerintah adalah ...
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Jika melihat teman yang melanggar hukum, sebaiknya ...
dilaporkan kepada pihak yang berwenang/ orang tuanya
dibiarkan karena hak asasinya
didoakan agar menjadi patuh
diberi fasilitas agar lebih nyaman
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Hal ini penjelasan asas ... dalam materi peraturan perundang-undangan.
Kebangsaan
Kenusantaraan
Kekeluargaan
Bhinneka Tunggal Ika
