NEW
Font size
WorksheetsHubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....
Mengubah DPR dengan kekuatan politik
Menetapkan sendiri anggaran tersebut
Meningkatkan pemungutan biaya
Mencari sumber dari luar negeri
Menjalankan anggaran tahun yang lalu
Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
Keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
Efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
Negara serikat dengan sistem sentralisasi
Negara demokrasi dengan sistem otonomi
Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
otonomi daerah
devolusi
dekonsentrasi
desentralisasi
kekontruksi
Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
Belanda
Perancis
Yunani
Inggris
Arab
Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah ....
C. J. Franseen
J. Wajong
Ateng Syarifuddin
A. S. Hikam
Anglo Saxon
Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ....
daerah otonom
tugas pembantuan
dekonsentrasi
desentralisasi
sentralisasi
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
presiden, wakil presiden dan anggota DPR
presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
presiden, wakil presiden, dan gubernur
para menteri negara, gubernur, dan DPR
Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
seluas-luasnya
nyata
bertanggung jawab
desentralisasi
regulasi
Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
pelayanan
pengaturan
pemberdayaan
keamanan
pembantuan
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun ....
2004
2005
2006
2007
2008
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
18
18B
22A
22B
29
Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
Yogyakarta
Aceh
Surakarta
Surabaya
Papua
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
politik luar negeri
keamanan
kebijakan fiskal
kebudayaan
kebijakan moneter
Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
agama
pendidikan
kesehatan
tenaga kerja
kelautan dan perikanan
Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....
Rakyat
Presiden
DPRD
MPR
Menteri dalam Negeri
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
Rakyat
Presiden
DPRD
MPR
Menteri dalam Negeri
Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh .... di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
Menteri dalam negeri
Gubernur
Presiden
DPRD
MPR
Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
