NEW
Font size
WorksheetsUndang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah
Ranai
Batam
Daik
Tanjung Pinang
Di bawah ini adalah asas dalam menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah, kecuali :
Keadilan
Kesederhanaan
Efisiensi
Sukarela
Klaster perubahan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah sebagai berikut, kecuali
PBB
PPN
Pajak Penghasilan
KUP
NIK merupakan kepanjangan dari :
Nomor Induk Kependudukan
Nomor Ijazah Kependudukan
Nama Induk Kependudukan
Nota Induk Kependudukan
Salah satu pembahasan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah tentang penetapan batasan omzet bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Omzet usaha yang tidak dikenakan pajak adalah :
Lebih dari 4,8 M
Sama dengan 4,8 M
Sampai dengan 500 juta
Lebih dari 50 M
Kepanjangan dari PPS adalah :
Program Pengungkapan Sukarela
Program Pemenuhan Subsidi
Program Perpajakan Sukarela
Program Pemerintah Sekarang
Masa pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah :
1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022
1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022
Motto dari Kabupaten Natuna adalah :
Bandar Dunia Madani
Kayuh Serentak Langkah Sepijak
Laut Sakti Rantau Bertuah
Tim Askar Bertuah
Salah satu nama pulau yang berada di Kabupaten Natuna adalah :
Pulau Sedanau
Pulau Lingga
Pulau Batam
Pulau Bintan
Pengertian Pajak adalah
Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli
Dana yang harus disetor warga negara kepada pemberi hutang
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
dana khusus untuk membangun desa
