Font size
WorksheetsPEKERTI UNNES TEORI PERANCANGAN HUKUM
Total questions: 10
Worksheet time: 7mins
Undang-Undang Tentang Pembentukan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Undang-Undang No 15 Tahun 2019
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No.12 Tahun 2021
isi dari konsideren pada pembentukan peraturan perundang-undangan
Filosofis dan sosiologis
sosiologis dan yuridis
Filosofis, Sosiologis dan yuridis
Sosiologis, filosofis dan yuridis
Isi Diktum pada peraturan yang di rancang oleh kabupaten daerah
Presiden
Gubernur
Walikota
Bupati
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang
mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, danpengundangan.
perencanaan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.
perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.
penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.
Pengundangan adalah penempatan Peraturan
Perundang-undangan dalam
Lembaran NegaraRepublik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan LembaranDaerah, atau Berita Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
pentingkan pembuatan Naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Isi Batang Tubuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok
3.Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
Isi dalam Pembukaan Perundang-Undangan
1. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
2. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Diktum
5. Dasar Hukum
1. Konsiderans
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
4. Dasar Hukum
5. Diktum
Penulisan Judul yang tepat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
