wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Total questions: 20

Worksheet time: 12mins

Name
Class
Date
1.

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah .....

a)

Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat

b)

Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

c)

Keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama

d)

Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama

e)

Efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara yang luas dengan penduduk yang beragam

2.

Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

a)

Otonomi daearah

b)

Devolusi

c)

Dekonsentrasi

d)

Desentralisasi

e)

Dekontruksi

3.

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ......

a)

Daerah otonom

b)

Tugas pembantuan

c)

Dekonsentrasi

d)

Desentralisasi

e)

Sentralisasi

4.

Rancangan peraturan daerah yang merupakan produk hukum daerah disusun oleh ......

a)

DPR bersama presiden

b)

DPRD provinsi dan bupati

c)

DPRD kabupaten/ kota bersama bupati atau walikota

d)

Pimpinan satuan kerja perangkat daerah

e)

Gubernur bersama presiden

5.

Pelaksanaan otonomi daerah selalu menjadi sarana untuk lebih baik dan berpikiran ke depan untuk kepentingan bersama ialah prinsip ....

a)

Nyata

b)

Dinamis

c)

Unitaris

d)

Bertanggung jawab

e)

Statis

6.

Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...

a)

Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing

b)

Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu

c)

Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

d)

Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

e)

Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan

7.

Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...

a)

Pertahanan keamanan

b)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

c)

Pelayanan pertanahan

d)

Penyelenggaraan pendidikan

e)

Penyediaan sarana dan prasarana umum

8.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...

a)

Menteri dalam negeri atas nama presiden

b)

menteri luar negeri atas nama presiden

c)

MPR

d)

DPR

e)

DPRD

9.

Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam ...

a)

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2000

b)

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000

c)

Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2000

d)

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000

e)

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2000

10.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau perangkat daerah disebut ....

a)

Desentralisasi

b)

Otonomi daerah

c)

Sentralisasi

d)

Dekonsentrasi

e)

Devolusi

11.

Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada ...

a)

DPR

b)

DPRD

c)

MPR

d)

Presiden

e)

Rakyat

12.

Berikut yang tidak termasuk pada fungsi pengaturan pemerintah pusat pada pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

a)

Menyediakan infrastruktur ekonomi

b)

Menyediakan barang dan jasa

c)

Menjembatani konflik dalam masyarakat

d)

Menjaga stabilitas ekonomi

e)

Memperhatikan pemerataan dan keadilan

13.

(1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

(2) Pelayanan ketenagakerjaan

(3) Penyediaan sarana dan prasarana umum

(4) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Dari uraian diatas yang termasuk pada fungsi pengaturan dalam kedudukan dan peran pemerintah pusat adalah

a)

(1), (2), (3) dan (4)

b)

(1) dan (4)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2) dan (3)

e)

(2) dan (4)

14.

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....

a)

seluas-luasnya

b)

nyata

c)

bertanggung jawab

d)

desentralisasi

e)

regulasi

15.

Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....

a)

pelayanan

b)

pengaturan

c)

pemberdayaan

d)

keamanan

e)

pembantuan

16.

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....

a)

Yogyakarta

b)

Aceh

c)

Surakarta

d)

Surabaya

e)

Papua

17.

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....

a)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18

b)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27

c)

UU No. 32 Tahun 2004

d)

UU No. 25 Tahun 2014

e)

UU No. 23 Tahun 2014

18.

Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....

a)

Rakyat

b)

Presiden

c)

DPRD

d)

MPR

e)

Menteri dalam Negeri

19.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....

a)

Rakyat

b)

Presiden

c)

DPRD

d)

MPR

e)

Menteri dalam Negeri

20.

Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...

a)

timbulnya paham kedaerahan

b)

memerlukan waktu yang lama

c)

memerlukan biaya yang besar

d)

dapat mengurangi birokrasi

e)

struktur pemerintahan bertambah kompleks