Font size
WorksheetsUNDANG-UNDANG
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pokok pikiran kedua dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
Negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Berikut ini merupakan alasan yang membuat bahasa Indonesia perlu diatur dalam undang-undangan, kecuali...
Bahasa memiliki peran strategis bagi masyarakat, bangsa, dan negara
Pembangunan bidang bahasa adalah bagian dari pembangunan sebuah negara
Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa paling kaya yang berkembang di Nusantara.
Bahasa Indonesia perlu dikelola agar berkembang dan memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan negara
Pokok pikiran yang ke tiga pembukaan UUD 1945 adalah..
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia engan berdasar atas persatuan
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan
Pokok pikiran Persatuan merupakan pokok pikiran yang ke..
Satu Pembukaan UUD 1945
Dua Pembukaan UUD 1945
Tiga Pembukaan UUD 1945
Empat Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi, yang berbunyi..
Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
Pokok pikiran ke empat pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila yaitu..
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila berkedaulatan rakyat bagi seluruh rakyat indonesia dan secara musyawarah mencapai mufakat.
Sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil
Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, sedangkan pokok pikiran kemanusian yang adil dan beradab mengandung pengertian..
wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur
Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan
Alinea ke empat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu...
Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar
ketentuan diadakannya perubahan Undang-Undang
Democrazy
Bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Tujuan Negara Indonesia yang terdapat pada alinea ke empat, kecuali..
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Melaksanakan ketertiban dunia
Perdamaian abadi
Musyawarah sepihak dari pemerintah
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan atau dijelaskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui..
Alinea-alinea
Bentuk-bentuk
Jumlah kalimatnya
Pasal-pasal
Pokok pikiran yang ke tiga pembukaan UUD 1945 adalah..
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia engan berdasar atas persatuan
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan
Manakah yang benar dari pernyataan berikut...
Konstitusi tidak sama dengan UUD
Konstitusi sama dengan UUD
Konstitusi tidak tertulis, UUD tertulis
Konstitusi kebih luas dari UUD
Dasar negara dalam pembukaan terdapat pada alinea
1
2
3
4
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga berkedudukan sebagai ....
Norma norma dasar negara
Tertib hukum Indonesia
Cita cita hukum
Sebuah konstitusi negara
Sejak tanggal bulan dan tahun berapa ditetapkannya pemberlakuan pembukaan UUD NRI tahun 1945...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) disebut ... .
Konstitusi
Peraturan Negara
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar
Setiap warga mendapatkan pendidikan dasar dan menengah, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal ....
Pasal 28E dan Pasal 29 ayat1,2
Pasal 28D dan pasal 27 ayat 1
Pasal 28D dan pasal 28
Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat 1,2,3,4,5
Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. merupakan makna Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ....
I
II
III
IV
"tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan" hal ini tercantum pada pasal...
28 ayat (2)
27 ayat (1)
27 ayat (2)
28 ayat (1)
"setiap arga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".hal ini terdapat pada pasal...
27 ayat (3)
27 ayat (2)
30 ayat (1)
33 ayat (2)
indonesia adalah negara yang memberikan kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul ,hal ini tertulis pada pasal...
28
29
27
30
isi dari pasal 32 ayat (2) adalah...
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.
negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
negara menghormati dan menjunjung bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.
negara indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yg maha esa .hal ini tertulis pada pasal...
29 ayat (1)
29 ayat (2)
29 ayat (4)
29 ayat (3)
setiap warga berhak mendapat pendidikan...tertulis pada pasal...
31 ayat (1)
30 ayat (1)
33 ayat (1)
31 ayat (2)
pasal yg mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen adalah...
Undang-Undang RI no.8 tahun 1999
Undang-Undang dasar no.8 tahun 2004
Undang-Undang RI no.8 tahun 2001
Undang-Undang RI no.8 tahun 1998
wewenang kepolisian di atur pada pasal...
Undang - Undang RI nomor 2 tahun 2002
Undang - Undang RI nomor 2 tahun 2004
Undang - Undang RI nomor 2 tahun 2008
Undang - Undang RI nomor 16 tahun 2002
keberadaan kejaksaan republik indonesia diatur dalam...
Undang - undang RI Nomor 18 th.2004
Undang - undang RI Nomor 2 th.2002
Undang - undang RI Nomor 16 th.2004
Undang - undang RI Nomor 20 th.2004
pasal yg membahas tentang komisi pemberantasan tindak korupsi adalah...
Undang - undang RI Nomor 30 th.2002
Undang - undang RI Nomor 48 th.2009
Undang - undang RI Nomor 27 th.2008
Undang - undang RI Nomor 33 th.2009
perekonomian nasional diatur pada pasal...
Undang - undang RI Nomor 33 th.2009
Undang - undang dasar NRI pasal 33
Undang - undang RI Nomor 33 th.2008
Undang - undang dasar NRI pasal 34
"fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara " pasal ini tercantum pada...
UUD RI 1945 Pasal 34 ayat (1)
Undang - undang RI Nomor 48
UUD RI 1945 Pasal 36 ayat (1)
UUD RI 1945 Pasal 36 ayat (2)
perlindungan terhadap hak cipta terdapat pada pasal...
UU no.28 tahun 2014
UU no.29 tahun 2018
UU no.28 tahun 2017
UU no.28 tahun 2004
Pada pasal berapakah dari Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara?
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut . . .
hak angket
hak interpelasi
hak inisiatif
hak petisi
hak amandemen
jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas kepresidenan di pegang oleh . . .
jaksa agung
ketua MPR
menlu, mendagri, menhakan
ketua DPR
MA
lembaga kenegaraan, yaitu MK di atur dalam UUD 1945 pasal . . .
23 E
24 A
24 C
24 B
23 F
hak DPR untuk mengajukan RAPBN di sebut . . .
inisiatif
angket
budget
amandemen
petisi
siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan . . .
presiden
DPR
MPR
MA
semua jawaban benar
yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah . . .
MPR
MA
Presiden
WAKIL Presiden
DPR
MPR dapat mengubah UUD. hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal . . .
2, 3 dan 36
2 dan 36
2 dan 37
3 dan 37
3 dan 36
menurut pasal 23F UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari . . .
DPR
DPD
MPR
MA
Presiden
Berapa kali amademen UUD 1945 dilakukan….
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
5 Kali
Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah…
Pasal 31 dan pasal 21
Pasal 3 dan pasal 37
Pasal 22E dan Pasal 26
Pasal 24C
Pasal 37
Syarat mengubah UUD, siding MPR harus dihadiri oleh setidaknya :
2/3 dari jumlah anggota MPR
1/3 dari jumlah anggota MPR
2/5 dari jumlah anggota MPR
1/4 dari jumlah anggota MPR
2/4 dari jumlah anggota MPR
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal….
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 2
Pasal berapa saja UUD 1945 keempat kali di amandemen….
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 30
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 38
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal…
10
11 ayat 1
11 ayat 2
12
13 ayat 1
Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia
UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia
UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa
UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia
“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
