wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fungsi dan Struktur APBN

Total questions: 71

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Fungsi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi, termasuk APBN, adalah seperti berikut ini, kecuali...

a)

Fungsi stabilisasi

b)

Fungsi distribusi

c)

Fungsi alokasi

d)

Fungsi budgetair

2.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran merupakan tugas dari seorang...

a)

CFO

b)

COO

c)

CEO

d)

CTO

3.

Adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan penghitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen merupakan perwujudan dari asas...

a)

keterbukaan

b)

pemeriksaan

c)

akuntabilitas

d)

profesionalisme

4.

Merujuk Pasal 12 UU No 1 tahun 2004, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi...

a)

Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih

b)

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih

c)

Kekayaan pemerintah pusat dan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban pemerintah

d)

Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali

5.

Sebelum tahun 2000, siklus anggaran dimulai pada tanggal

a)

1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya

b)

1 Mei sampai dengan 30 April tahun berikutnya

c)

1 Juni sampai dengan 31 Mei tahun berikutnya

d)

1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya

6.

Sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Hal ini berkaitan dengan APBN yang berfungsi?

a)

Akuntabilitas

b)

Manajemen

c)

Distribusi

d)

Alokasi

7.

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan, hal ini berkaitan dengan APBN yang berfungsi?

a)

otorisasi

b)

perencanaan

c)

distribusi

d)

alokasi

8.

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Hal ini berkaitan dengan APBN yang berfungsi?

a)

Otorisasi

b)

Perencanaan

c)

Distribusi

d)

Alokasi

9.

Dalam pengadministrasian penerimaan negara, K/L tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengecualian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini diwujudkan dalam bentuk?

a)

Badan Hukum Milik Negara

b)

Badan Usaha Milik Negara

c)

Badan Layanan Umum

d)

Special Mission Vehicles (SMVs)

10.

Sebelum diundangkannya UU 17/2003, anggaran belanja pemerinta pusat dibedakan menjadi ...

a)

pengeluaran umum dan pengeluaran proyek

b)

pengeluaran umum dan pengeluaran pembangunan

c)

pengeluaran rutin dan pengeluaran proyek

d)

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

11.

Keseimbangan primer adalah ...

a)

Total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga

b)

Total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga

c)

Total pendapatan dikurangi pengeluaran termasuk pembayaran bunga

d)

Total pendapatan dikurangi pengeluaran tidak termasuk pembayaran bunga

12.

Tahap perencanaan/penganggaran APBN diakhiri dengan...

a)

Perubahan pagu indikatif menjadi pagu anggaran

b)

Penyusunan Nota Keuangan

c)

Pengesahan DIPA

d)

Pelaporan LKPP

13.

Pada keadaan normal, Surat Bersama mengenai pagu indikatif diterbitkan pada bulan...

a)

Januari - Februari

b)

Februari - Maret

c)

Maret - April

d)

April - Mei

14.

RPJMN ditetapkan dengan ...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Kepala Bappenas

15.

Proses penyesuaian angka dasar dilakukan saat proses penetapan ...

a)

Baseline

b)

Pagu indikatif

c)

Pagu anggaran

d)

Pagu perubahan

16.

Pada keadaan normal, pembahasan mengenai Pagu Anggaran antara pemerintah dan DPR dilakukan di bulan...

a)

Mei

b)

Juni

c)

Juli

d)

Agustus

17.

Pada keadaan normal, distribusi DIPA kepada Satuan Kerja dilakukan pada...

a)

Bulan November - Desember tahun sebelumnya

b)

Bulan Desember tahun sebelumnya - Januari tahun berjalan

c)

Bulan Januari - Februari tahun berjalan

d)

Bulan November - Desember tahun berjalan

18.

Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan merupakan esensi dari

a)

Penganggaran Terpadu

b)

Penganggaran Berbasis Kinerja

c)

Pendekatan Penganggaran

d)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

19.

Output utama dari tahap penyusunan kebijakan dan kapasitas fiskal RAPBN adalah ...

a)

RAPBN itu sendiri

b)

APBN

c)

Resource envelop pagu indikatif K/L

d)

Resource envelop pagu anggaran K/L

20.

Penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan harus dilakukan paling lambat bulan?

a)

April

b)

Maret

c)

Februari

d)

Januari

21.

Yang termasuk parameter APBN selain asumsi dasar ekonomi makro adalah...

a)

tingkat kemiskinan

b)

lifting minyak

c)

suku bunga SBN 10 tahun

d)

pertumbuhan ekonomi

22.

Proyeksi penerimaan perpajakan, termasuk kebijakan yang akan ditempuh, dilakukan oleh instansi-instansi berikut ini, kecuali ..

a)

Direktorat Jenderal Pajak

b)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

d)

Badan Kebijakan Fiskal

23.

Bila terjadi kekurangan sumber pendanaan dalam APBN, maka akan dilakukan identifikasi sumber pendanaan melalui langkah-langkah berikut ini, kecuali...

a)

pengurangan alokasi/realokasi belanja

b)

identifikasi sumber pendapatan tambahan

c)

identifikasi sumber pembiayaan tambahan

d)

penggunaan APBN tahun sebelumnya

24.

Proyeksi kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara disebut ...

a)

asumsi dasar ekonomi makro

b)

resource envelop

c)

angka dasar

d)

pagu indikatif

25.

Berikut ini adalah komponen yang tidak termasuk ke dalam Medium Term Budget Framework adalah ...

a)

Proyeksi penerimaan perpajakan

b)

Proyeksi penerimaan negara bukan pajak

c)

Proyeksi penerimaan pembiayaan

d)

Proyeksi pendapatan hibah

26.

Di antara jenis pajak berikut ini yang menurut peraturan perundangan diserahkan pengurusannya dari pemerinta pusat kepada pemerintah daerah adalah ...

a)

Pajak Penghasilan Non-Migas

b)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c)

Pajak Perseroan

d)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

27.

Jenis perimaan negara yang berasal dari perdagangan internasional mencakup ...

a)

Bea masuk

b)

Bea masuk dan pajak ekspor

c)

Bea masuk, pajak ekspor, dan pajak valuta asing

d)

Bea masuk, pajak ekspor, pajak valuta asing, dan pajak impor

28.

Berikut ini yang bukan merupakan pendapatan negara adalah ...

a)

penerimaan dari hasil divestasi

b)

hasil sumber daya alam

c)

penerimaan negara bukan pajak

d)

penerimaan hibah

29.

Berikut ini yang bukan merupakan pendapatan negara adalah ...

a)

penerimaan dari hasil divestasi

b)

hasil sumber daya alam

c)

penerimaan negara bukan pajak

d)

penerimaan hibah

30.

Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai hibah adalah ...

a)

Hibah tidak perlu ada pengembalian kepada pemberi hibah

b)

Kebijakan hibah hanya diperuntukkan untuk yang berasal dari luar negeri

c)

Hibah dapat berupa uang dan barang

d)

Hibah dalam bentuk barang tidak perlu dicantumkan dalam APBN

31.

Di antara jenis perjanjian berikut, yang bukan merupakan kontrak khusus antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontranktor minyak adalah ...

a)

Kontrak Bangun, Operasi, dan Transfer

b)

Kontrak Bagi Hasil

c)

Kontrak Operasi Bersama

d)

Kontrak Karya

32.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan meliputi ...

a)

Iuran Hak Pengusahaan Hutan

b)

Provisi Sumber Daya Hutan

c)

Dana Reboisasi

d)

Semua jawaban benar

33.

Berikut ini adalah beberapa dokumen yang dikenakan Bea Meterai, kecuali ...

a)

Akta Notaris

b)

Kuitansi Pembayaran

c)

Surat Keterangan Penghasilan

d)

Surat Perjanjian Kontrak Sewa

34.

Yang tidak termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan adalah ...

a)

Warisan

b)

Penghasilan dokter

c)

Hadiah

d)

Penghasilan dari usaha

35.

Ketentuan PNBP saat ini diatur dalam

a)

UU No 9 Tahun 2018

b)

UU No 19 Tahun 2018

c)

UU No 29 Tahun 2018

d)

UU No 39 Tahun 2018

36.

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Negara Pengelola Hibah adalah

a)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

b)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

c)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

d)

Direktorat Jenderal Anggaran

37.

Bentuk dana perimbangan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan ekonomi secara vertikal adalah ...

a)

Dana Alokasi Khusus

b)

Dana Alokasi Umum

c)

Dana Otonomi Khusus

d)

Dana Bagi Hasil Pajak

38.

Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan tentang belanja adalah ...

a)

Belanja ekstrakomptabel termasuk belanja modal atas barang yang nilai kapitalisasinya lebih dari satu juta rupiah

b)

Belanja subsidi tidak membebani APBN karena yang memberikan subsidi adalah Badan Usaha Milik Negara

c)

Pembayaran bunga bukan merupakan belanja, tetapi merupakan kas keluar dalam bentuk pembiayaan

d)

Belanja dekonsentrasi dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah

39.

Contoh sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran meliputi hal-hal berikut, kecuali ...

a)

Kredit perbankan dalam negeri

b)

Saldo rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia

c)

Surat Utang Negara (SUN)

d)

Hibah dari luar negeri

40.

Jenis belanja pemerintah yang ditujukan untuk distribusi pendapatan adalah ...

a)

Belanja hibah

b)

Belanja perimbangan keuangan

c)

Belanja bantuan sosial

d)

Subsidi

41.

Bentuk dana perimbangan yang dimaksudkan untuk mencegah /mengurangi terjadinya ketimpangan ekonomi secara horizontal adalah ...

a)

Dana Alokasi Umum

b)

Dana Alokasi Khusus

c)

Dana Otonomi Khusus

d)

Dana Bagi Hasil

42.

Berikut ini yang bukan merupakan belanja pemerintah adalah ...

a)

Pembayaran pokok pinjaman kredit perbankan

b)

Pembayaran bunga pinjaman

c)

Pembayaran subsidi

d)

Pembayaran dana perimbangan kepada pemerintah daerah

43.

Di antara penerimaan negara yang dibagihasilkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi ...

a)

Sumber dari pajak dan sumber dari sumber daya alam

b)

Hanya bersumber dari pajak

c)

Hanya bersumber dari sumber daya alam

d)

Tidak terdapat penerimaan yang dihasilkan

44.

Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk sumber pembiayaan APBN mengandung risiko berikut ini, kecuali ...

a)

Pembiayaan kembali pinjaman

b)

Lifting minyak

c)

Nilai tukar rupiah

d)

Tingkat bunga SUN

45.

Belanja Pemerintah Pusat yang diupayakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kurang mampu adalah ...

a)

Belanja hibah

b)

Belanja subsidi

c)

Belanja sosial

d)

Belanja penyesuaian daerah otonom

46.

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, dasar alokasi dalam proses penganggaran adalah program-program yang diajukan oleh ...

a)

Kementerian negara/lembaga

b)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

c)

Kementerian Keuangan

d)

Semua jawaban benar

47.

Dana otonomi khusus diberikan kepada provinsi berikut ini, kecuali ...

a)

Nangroe Aceh Darussalam

b)

Daerah Istimewa Yogyakarta

c)

Papua

d)

Papua Barat

48.

Retribusi masuk ke dalam jenis ...

a)

pajak langsung

b)

iuran

c)

hibah

d)

pungutan resmi

49.

Pada APBN, pajak yang terima dapat disalurkan pada berbagai proyek pembangunan. APBN dalam hal ini menjalankan fungsi

a)

Distribusi

b)

Pengembangan

c)

Stabilisasi

d)

Alokasi

50.

Penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam mencakup ...

a)

Penerimaan dari sumber daya minyak

b)

Penerimaan dari sumber daya minyak dan gas alam

c)

Penerimaan dari sumber daya minyak, gas alam, perikanan, dan kehutanan

d)

Penerimaan dari sumber daya minyak, gas alam, perikanan, kehutanan, dan pertambangan lain

51.

Yang bukan termasuk pengeluaran pembiayaan adalah ...

a)

dana investasi pemerintah

b)

dana pengembangan pendidikan nasional

c)

kewajiban penjaminan

d)

privatisasi BUMN

52.

Berikut adalah subjek Pajak Pertambahan Nilai, kecuali ...

a)

Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak)

b)

Ekspor barang kena pajak yang dilakukan oleh Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak)

c)

Perseorangan yang melakukan kegiatan membangun sendiri

d)

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

53.

Yang tidak termasuk objek pajak dalam Pajak Penghasilan di bawah ini adalah ...

a)

Penggantian asuransi kebakaran kepada wajib pajak badan

b)

Hadiah undian

c)

Harta hibah

d)

Upah harian di bawah Rp150.000/hari

54.

Pertimbangan privatisasi BUMN untuk sumber pembiayaan APBN meliputi kondisi di bawah ini, kecuali ...

a)

Dalam kondisi sehat dan menguntungkan

b)

Mempunyai daya saing yang kuat di pasar global

c)

BUMN tersebut bersifat strategis

d)

Mempunyai nilai dan menarik bagi investor

55.

Berikut ini dapat berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kecuali ...

a)

Kepala Kantor Wilayah

b)

Sekretaris Direktorat Jenderal

c)

Menteri

d)

Kepala Kantor Pelayanan

56.

Yang bukan merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran adalah ...

a)

Menyusun DIPA

b)

Menetapkan PPK dan PPSPM

c)

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan

d)

Menetapkan analisis beban anggaran dan rencana penarikan dana

57.

Pembayaran LS ditujukan kepada ...

a)

Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak

b)

Bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan pembayaran belanja pegawai non gaji induk

c)

Bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan pembayaran belanja operasional

d)

Bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan

58.

Penyedia barang/jasa adalah ...

a)

badan usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

b)

orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

c)

badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

d)

pegawai negeri sipil

59.

BPP merupakan singkatan dari ...

a)

Bendahara Pembantu Pengeluaran

b)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

c)

Badan Pembantu Pengeluaran

d)

Balai Pelatihan Penyuluhan

60.

Bank Operasional (BO) mitra kerja kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dari Uang Persediaan adalah ...

a)

BO I

b)

BO II

c)

BO III

d)

BO IV

61.

Dalam rangka pengisian kembali UP yang telah digunakan kepada KPPN, PPK akan menerbitkan

a)

SP2D-GUP

b)

SPM-GUP

c)

Cek Giro

d)

SPP-GUP

62.

Koreksi/ralat SPM terhadap Bagan Akun Standar (BAS) dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan hal-hal berikut, kecuali ...

a)

Perubahan atas uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode

b)

Perubahan jumlah uang pada SPM

c)

Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi pagu minus

d)

Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker

63.

Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara merupakan jenis penerimaan negara berupa ...

a)

pajak

b)

PNBP

c)

pembiayaan

d)

hibah

64.

Bendahara Penerimaan hanya ditunjuk apabila pada satker bersangkutan terdapat PNBP yang bersifat ...

a)

umum

b)

khusus

c)

tetap

d)

fungsional

65.

Untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor ditunjuk ...

a)

Bank Persepsi

b)

Bank Umum

c)

Bank Devisa Persepsi

d)

Bank Ekspor-Impor

66.

Setoran penerimaan negara melalui pos dianggap sah apabila sudah mendapatkan

a)

NTPN dan NTB

b)

NTPN dan NTP

c)

NTPN dan NTT

d)

NTPN dan NRP

67.

Bendahara Penerimaan PNBP wajib menyetor penerimaan negara ke kas negara pada ...

a)

setiap akhir tahun

b)

setiap akhir hari kerja

c)

saat target telah tercapai

d)

tidak disetorkan karena akan digunakan kembali

68.

Transfer Dana Desa disampaikan melalui transfer dari pemerintah pusat kepada ...

a)

APBD Provinsi

b)

APBD Kabupaten/Kota

c)

APB Desa

d)

Rekening Bendahara Umum Desa

69.

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-undang, pelaksanaannya dituangkan dalam ...

a)

Undang-undang tentang APBN

b)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

c)

Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi K/L

d)

Keputusan Menteri Keuangan selaku BUN

70.

Istilah perkiraan pengeluaran tertinggi dalam anggaran belanja mengandung makna ...

a)

Dana yang tersedia harus dihabiskan

b)

Pengeluaran tidak boleh melampaui batas anggaran yang tersedia

c)

Pengeluaran diupayakan mendekati plafon yang ada

d)

Penyerapan anggaran diupayakan setinggi-tingginya

71.

Tindakan pejabat publik untuk menguji sahnya suatu tagihan kepada negara adalah fungsi

a)

auditor

b)

obligator

c)

otorisator

d)

ordonator

Similar Resources on Wayground

SOAL QUIZZIZ BABAK PENYISIHAN

75 questions

SOAL QUIZZIZ BABAK PENYISIHAN

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Quiz Kode Etik Polisi Pamong Praja

71 questions

Quiz Kode Etik Polisi Pamong Praja

quiz

Worksheet

•

Professional Development