NEW
Font size
WorksheetsAPBN DAN APBD
Total questions: 25
Worksheet time: 21mins
APBN adalah….
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.
APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang
mengatur tentang APBN adalah….
UU No. 17 Tahun 2000
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 17 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2005
UU No. 17 Tahun 2008
Tujuan dari penyususunan APBN adalah….
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak
termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….
Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN
Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN
DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan
Postur APBN terbagi atas Penerimaan dan Pengeluaran . Penerimaan meliputi….
Penerimaan Pajak
Penerimaan Pajak dan Penerimaan non Pajak
Penerimaan Dalam negeri
Penerimaan dalam Negeri dan Penerimaan Hibah
Penerimaan Luar Negeri dan Hibah
Penerimaan dalam negeri dalam APBN meliputi….
Pajak
Penerimaan Bukan Pajak
Pajak, bukan Pajak dan Hibah
Pajak dan Bukan Pajak
Laba BUMN dan Hibah
Pada kejadian Gempa di Lombok dan Sulawesi Pemerintah mendapat banyak bantuan berupa Hibah maka penerimaan tersebut akan dicatat dalam APBN sebagai….
Penerimaan bukan Pajak
Penerimaan dalam negeri
Penerimaan Hibah
Penerimaan Negera Bukan Pajak
Penerimaan Dalam negeri dari kejadian luar biasa
Dibawah ini adalah tujuan pengeluaran yang dilakukan pemerintah, kecuali….
Melaksanakan pembangunan nasional
Meningkatkan kemakmuran
Meningkatkan kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN
Memperlancar roda perekonomian
Mewujudkan stabiltas nasional yang mantap dan dinamis
Perhatikan data Pengeluaran dibawah ini
1. Belanja pegawai
2. Bantuan Proyek
3. Subsidi Daerah otonom
4. Belanja Barang
5. Cicilan Utang
Yang termasuk pengeluaran rutin adalah nomor…..
1, 2 dan 3
1, 3 dan 4
1, 4 dan 5
1, 2 dan 5
1, 3 dan 5
Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yatu …
Alokasi
Regulasi
Distribusi
Stabilisasi
Evaluasi
Alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan
dana pemerintah daerah disebut…
Dana alokasi umum
Dana subsidi daerah
Dana alokasi khusus
Dana penyeimbang
Dana penanggulangan bencana
Jika penyusunan APBN di sektor penerimaan diusahakan ada peningkatan dan di sektor pengeluaran diusahakan penghematan, penyusunan APBN tersebut menggunakan kebijakan anggaran…
Defisit
Surplus
Perkiraan
Taksiran
Berimbang
Pengeluaran dibawah ini tidak termasuk pengeluaran pembangunan adalah…
Pembiayaan rupiah
Bantuan Proyek
Pengeluaran pemerintah berupa barang
Subsidi daerah otonom
Pengeluaran berupa pembangunan unit proyek
Pemerintah daerah membebaskan biaya pembuatan KTP bagi penduduknya
kebijakan tersebut termasuk tujuan APBD dalam rangka…
Meningkatkan pembanguan sarana dan prasarana daerah
Menciptakan rasa aman dan penegakan keadilan
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan lapangan pekerjaan
Meningkatkan kesejahtraan masyarakat
Berikut yang tidak termasuk penghasilan asli daerah adalah….
Retribusi parkir
Pajak kendaraan
Bea balik nama
Pajak Restoran
Pajak penghasilan
Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan
Satu minggu
Satu bulan
tiga minggu
tiga bulan
empat bulan
Dalam penyusunan APBN tentunya ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Dibawah ini yang tidak termasuk aspek penting yang menjadi pertimbangan penyusunan APBN adalah….
Keadaan ekonomi global
tingkat inflasi
Harga minyak bumi
Sumber-sumber penerimaan negara
Kerjasama yang dilakukan dengan negara lain
Perhatikan komponen pengeluaran dibawah ini :
1. belanja pegawai,
2. belanja barang dan jasa ,
3. pengeluaran rupiah
4. subsidi daerah otonom,
5. bunga cicilan utang
dari komponen diatas yang tidak termasuk pengeluaran rutin adalah….
1
2
3
4
5
Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam
bentuk….
Undang-undang
Kepres
Permendagri
Perda
Nota Keuangan
Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…
UUD 1945 Pasal 23
UUD 1945 Pasal 28
UUD 1945 Pasal 29
UUD 1945 Pasal 30
UUD 1945 Pasal 33
Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut…
1. Pajak penghasilan migas dan non migas
2. Pajak ekspor
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak Pertambahan nilai
5. Bea masuk
6. Hibah
Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor…
1, 2 dan 3
1, 3 dan 4
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
4, 5 dan 6
Alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan
dana pemerintah daerah disebut…
Dana alokasi umum
Dana alokasi daerah
Dana alokasi khusus
Dana penyeimbang
Dana penanggulangan bencana
Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran , maka
fungsi APBN yang dimaksud adalah …
Fungsi perencanaan
Fungsi distribusi
Fungsi stabilisasi
Fungsi alokasi
Fungsi pengawasan
Unsur – unsur dibawah termasuk unsur pengeluaran anggaran belanja rutin
kecuali….
belanja barang
cicilan utang
pembelian kendaraan dinas
bantuan proyek
subsidi daerah otonomi
