WorksheetsPPKN KELAS X "UUD NRI Tahun 1945 "
Total questions: 17
Worksheet time: 6mins
Rumah tanpa Pondasi maka akan gampang roboh begitu juga dengan Suatu Negara. berdasarkan pernyataan diatas menurut kalian apakah Pondasi dari Negara Kita.
Pancasila
UUD'NRI Tahun 1945
PPKI
BPUPKI
hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara.Jawaban yang mendukung Benar mendukung pernyataan di atas adalah.
KONSTITUSI RIS
UUDS
UUD NRI Tahun 1945
KONSTITUSI
Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara Tercantum di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea :
I
II
III
IV
Ada 2 macam Konstitusi ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis,pilihlah dari jawaban yang ada termasuk contoh tidak tertulis adalah
KONVENSI
TAP MPR
UU
UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan,Perubahan yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 adalah :
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
UUDS Tahun 1950
Dekrit Presiden
UUD Tahun 1945
UUD Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan,tata urutan yang benar setelah amandemen antara lain :
Pembukaan 4 alenia,Batang Tubuh,16 Bab,37 Pasal,49 ayat,4 Pasal aturan Peralihan,2 ayat aturan tambahan
Pembukaan 4 alenia,Batang Tubuh,21 Bab,73 Pasal,170 ayat, 3 Pasal aturan Peralihan,2 ayat aturan tambahan
Pembukaan 4 alenia,Batang Tubuh,22 Bab,73 Pasal,171 ayat, 3 Pasal aturan Peralihan,2 ayat aturan tambahan
Pembukaan 4 alenia,Batang Tubuh,21 Bab,73 Pasal,170 ayat, 2 Pasal aturan Peralihan,3 ayat aturan tambahan
pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara, misalnya terkait dengan jaminan dan perlindungan beragama. adalah pasal
29
30
31
34
tolok ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia atau aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah. jawaban benar yang mendukung Pernyataan tersebut adalah.
Aturan
Hukum
Norma
Adat Istiadat
BerSumber dari hati nurani dengan Sanksi Merasa bersalah ini merupakan pernyataan yang mendukung arti dari jenis Norma
Susila
Kesopanan
agama
Hukum
Norma Kesopanan adalah Aturan yang dapat berperan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam hubungan masyarakat dengan Sanksinya.
hati Nurani
di Kucilkan
penjara
Neraka
Aturan yang tertulis di dalam Undang-undang yang telah di buat oleh pemerintah dan di akui oleh Masyarakat luas,ini merupakan Norma Hukum yang bersumber dari :
Pemerintah
Negara
Presiden
Lembaga Yudikatif
Ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal,pernyataan tersebut termasuk pada :
Norma Formal
Norma nonFormal
Norma Hukum
Norma Sosial
Mengapa Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara.
Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum
Karena Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah
Karena Pancasila sebagai pewujud cita-cita bangsa dan Negara
Karena dengan Pancasila negara Indonesia bisa berdirih kokoh
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. dari pernyataan di atas yang termasuk Lembaga Negara adalah :
Presiden dan Wapres
Lembaga Eksekutif
Lembaga Legislatif
MPR dan DPR
Hierarki Peraturan Perundang-undangan antara Lain :
1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. PERDA Prov
7. PERDA Kota /Kabupaten
Hirarki tersebut berdasarkan :
TAP MPR No.XX/MPRS/1966
TAP MPR No.III/MPRS/2000
UU No.10 Tahun 2004
UU No.12 Tahun 2011
Ditetapkan oleh MPR
yang terdiri dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Materi muatan yang di atur Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-
prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya. Jenis peraturan perundang-undangan adalah
Undang-
Undang (UU)
atau Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
(Perppu)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI
Tahun 1945)
Peraturan
Pemerintah (PP)
Peraturan
Presiden
UU / PERPU dirancang oleh
DPR
Presiden
MPR
DPR dan Presiden
