Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut...

Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...

Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali...

Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah...

Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....

Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah...

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannyasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiadansebagaidaerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi yaitu kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok kontinental menyatakan ...

Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah ...

Dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia terdapat nilai unitaris dan nilai dasar desentaralisasi teritorial. Nilai dasar desentralisasi terotorial bersumber dari ...

Perhatikan dimensi berikut ini !

1. Politik

2. Administratif

3. Kabupaten/kota

4. Unitaris

5. Desentralisasi teritorial

Dimensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjukkan pada nomor ...

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, norma, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yustisi

(5). Agama, fiskal, yustisi, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi ...

1.Pendapatan Asli Daerah

2.Dana Alokasi

3.Dana Alokasi Khusus

4. Dana perimbangan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas ...

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas ...

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu ...

Hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk ...

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan ........... saling melengkapi satu sama lain.

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh …

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi ….

Kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syarat Islam

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum kecuali....

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk ….

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama, tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....

Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....

Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....

Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....

Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh .... di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip ....

Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....

Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....

Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...