NEW
Font size
WorksheetsTWK - Sistem Pemerintahan (Post) by Fachri Setia
Total questions: 20
Worksheet time: 22mins
Berdasarkan Pasal 24C Ayat 3, Mahkamah Konstitusi terdiri atas .... anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden.
Lima
Enam
Tujuh
Delapan
Sembilan
Menurut Pasal 24C Ayat 1, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut, kecuali ....
Menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara
Berikut merupakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga negara yang ada di Indonesia, kecuali ....
Pasal 2
Pasal 4
Pasal 19
Pasal 24 C
Pasal 26
Indonesia bukan Negara yang menganut Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politika secara murni. Indonesia menganut Teori pembagian Kekuasaan, dimana antar Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif terdapat Saling koordinasi dan kerjasama. Seperti halnya dalam pembentukan UU, yang merupakan …
Campur Tangan DPR dalam Hak Kekuasaan Presiden
Campur Tangan Presiden dalam Hak Kekuasaan DPR
Campur Tangan Presiden dalam Hak Kekuasaan MPR
Campur Tangan MPR dalam Hak Kekuasaan Presiden
Campur Tangan DPR dan DPD dalam Hak Kekuasaan MPR
Apabila terjadi perselisihan hasil pemilu maka yang berwenang memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini terdapat dalam pasal…
Pasal 24A
Pasal 24B
Pasal 24C
Pasal 20A
Pasal 22C
Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan untuk membentuk Undang- Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama. Yang bukan merupakan proses tahapan pembuatan undang-undang adalah…
DPD mengajukan usul rancangan Undang-Undang kepada DPR secara tertulis
DPR membahas rancangan Undang- undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR
DPR mengajukan rancangan undang- undang secara tertulis kepada Presiden
DPR menugasi Menteri terkait untuk membahas rancangan undang- undang Bersama Presiden
Apabila rancangan undang-undang disetujui Bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang
Wewenang atau kekuasaan Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 menunjukkan secara jelas bahwa…
MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
MPR merupakan Lembaga tertinggi negara
MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan Lembaga tertinggi negara
Dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar Lembaga negara
Dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem vertikal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara
Konstitusi negara Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-haknya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nigari. Gampong, Huta, dan Huria. Hal tersebut tercantum dalam pasal 18B UUD 1945. Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau Istimewa, yaitu …
Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat
Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua
Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua
Amnesti yang diberikan di Indonesia adalah kepada para pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah proses pengadilan berjalan dan putusan pengadilan tetap, para pemberontak kemudian dibebaskan. Ini diberikan mengingat pemberontak GAM pada tahun 2005. Jadi, amnesti diberikan untuk menghentikan pemberontakan itu sendiri. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan amnesti …
Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat memberikan amnesti dengan memperhatikan Pertimbangan Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat memberikan amnesti dengan memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung
Menurut UUD 1945, negara Indonesia menganut sistem bikameral dalam lembaga legislatif, sebagaimana tercantum ....
a. Pasal 2 ayat 1
b. Pasal 2 ayat 2
c. Pasal 2 ayat 3
d. Pasal 3 ayat 1
e. Pasal 3 ayat 2
Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan dengan kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif disebut ...
Demokrasi
Monarki
Presidensial
Parlementer
Republik
Reformasi adalah suatu perubahan catatan kehidupan lama catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ...
Adanya sejumlah penyimpangan ketika pemerintahan Orde Baru
Utang luar negeri yang amat besar senilai tidak terbayar
Para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
Untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
Jatuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal ini karena sebelum era Reformasi, kekuasaan presiden ...
Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
Pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Secara formal rancangan undang-undang disahkan oleh ...
Presiden
DPR bersama Presiden
DPD
MPR
BPK
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ...
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk…
Membuat Undang-Undang
Menentukan anggaran belanja negara
Melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945
Meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat
Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya … dari jumlah anggota.
1/4
2/4
3/4
1/2
2/3
Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan…
Pajak, pendidikan dan agama
Pendidikan, pajak, dan otonomi daerah
Otonomi daerah, agama, dan APBD
APBD, pajak, dan ekonomi daerah
Pajak, APBD, dan Pendidikan
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Lembaga negara yang dibentuk untuk …………..
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
mengadili pada tingkat kasasi
mengusulkan pengangkatan hakim agung
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan fungsi MPR dalam hal ..…
Konstitusi
Perwakilan
Perwalian
Pengawasan
Sistem pemerintahan
