NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian PPKn Kelas 10 Bab 4
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah disebut ...
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Otonomi Daerah
Perhatikan hal-hal berikut!
1) Mengurangi bertumpukanya pekerjaan di pemerintah pusat
2) Kemajuan daerah menjadi lebih terukur
3) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang relatif lama
4) Dapat mengurangi birokrasi karena keputusan dapat segera dilaksanakan
5) Struktur pemerintahan bertambah kompleks
Yang merupakan dampak positif dari adanya desentralisasi ditunjukkkan oleh nomor ...
1, 2, dan 4
1, 2, dan 5
1, 3, dan 4
2, 4, dan 5
2, 3, dan 5
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan …
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi Daerah
Tugas Pembantuan
Otonomi daerah diselenggarakan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah …
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
Keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang luas dengan kondisi tiap daerah yang sama
Efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah dalam ...
Dimensi Statis
Dimensi Dinamis
Dimensi Politik
Dimensi Administratif
Dimensi Kab/Kota
Menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban termasuk dalam prinsip otonomi daerah yang disebut prinsip…
Dinamis
Nyata
Bertanggung Jawab
Politik
Administratif
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah pusat terdiri atas …
Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
Gubernur, Walikota atau Bupati beserta wakilnya
Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur
Menteri, Gubernur, dan DPR
Berikut yang tidak termasuk ke dalam urusan pemerintah pusat yang absolut adalah …
Moneter
Pertahanan
Kependudukan
Agama
Yustisi
Pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur atau dinas terkait di daerah dinamakan ...
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi Daerah
Tugas Pembantuan
Berikut yang merupakan contoh dari pelaksanaan dekonsentrasi adalah ...
Pemerintah pusat melantik pemerintah daerah
Pemerintah pusat menangani sistem adminintrasi kependudukan
Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Regional
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah
Penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut dengan …
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi Daerah
Tugas Pembantuan
Hasil pajak daerah merupakan sumber keuangan daerah yang termasuk ke dalam ...
Dana Perimbangan
Dana Hibah
Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Sosial Provinsi
Bantuan Pemerintah Pusat
Dengan adanya Daerah Istimewa dan Daerah Khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus yaitu Nangroe Aceh Darussalam. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Aceh adalah …
Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam
Dalam menjalankan pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan
Partai politik lokal dapat mengikuti pemilihan umum
Ulama berperan dalam penetapat kebijakan di Aceh
Pendidikan berkualitas serta diberikan muatan local sesuai dengan syariat islam
Peraturan Daerah ditetapkan oleh daerah setelah pendapatkan persetujuan atau pengesahan dari …
DPD
DPR
DPRD
Sekretariat Daerah
Kepala Daerah
Berikut fungsi DPRD dalam bidang legislasi adalah …
Merancang dan mengesahkan peraturan daerah
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
Melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD
Merancang APBD bersama kepala daerah
Melakukan penyelidikan terkait kebijakan yang diberlakukan kepala daerah
Perhatikan hal-hal berikut ini!
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain
3. Menetapkan hari besar keagamaan
4. Memungut pajak dan retribusi
5. Memilih pemimpin daerahnya melalui pilkada
Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam hak dan wewenang daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah …
1, 2, dan 5
1, 3, dan 5
1, 4, dan 5
1, 3, dan 4
1, 2, dan 4
Secara struktural kedudukan DPRD terhadap Kepala Daerah adalah ...
Sejajar
Di bawahnya
Di atasnya
Tidak berkaitan
Pembuat Kebijakan
Segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat secara langsung maupun secara dekonsentrasi disebut dengan …
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi Daerah
Tugas Pembantuan
Timbulnya hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh factor proses, sebab akibat atau karena kepentingan yang sama. Berdasarkan pernyataan tersebut hubungan fungsional berkaitan dengan …
Struktur dan sistem pemerintahan
Kebijakan dan fungsi
Keadilan dan pemerataan
Perencanaan dan pembinaan
Pembagian tugas dan wewenang
Penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip ...
Akuntabilitas
Efisiensi
Eksternalitas
Kepentingan strategis nasional
Kepentingan stategis daerah
