WorksheetsKuis Konstitusi Negara
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Konstitusi adalah hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut....
Dekrit Presiden
Peraturan Pemerintah
UU
UUD
Keputusan Presiden
Hukum yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan disebut....
Norma kesopanan
Peraturan
Konvensi
Konstitusi
Hukum Adat
UUD 1945 sudah mengalami amandemen. Amandemen kedua dilangsungkan pada tanggal....
12 - 21 Oktober 1998
7 - 18 Agustus 2000
1 - 9 November 2001
14 - 21 Oktober 1999
19 - 26 Agustus 2000
Ketentuan pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan di dalam UUD 1945 adalah....
Kewenangan lembaga negara
Pembukaan
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembukaan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Semua benar
Indonesia adalah negara hukum, bukan termasuk negara yang berdasarkan pada penguasa. Pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam UUD 1945 Pasal....
Pasal 1 Ayat 1
Pasal 1 Ayat 2
Pasal 1 Ayat 3
Pasal 2 Ayat 1
Pasal 5 Ayat 1
Naskah pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan yang final, sah dan mengikat seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang disahkan pada tanggal
15 Agustus 1945
20 Agustus 1945
11 Maret 1945
18 Agustus 1945
23 September 1945
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan
Tetap mempertahankan naskah aslinya & naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah aslinya
boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru
boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah....
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undang-undang APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 …
terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pada tahun berapa Indonesia pernah menganut bentuk negara federal?
1945-1949
1950-1959
1966-1998
1959-1966
1949-1950
Salah satu kelemahan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer yaitu ...
Berpengaruhnya pengawasan DPR
Sering terjadi krisis kabinet
Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
Program pemerintahan cebderung terhambat
Perdana menteri dipilih oleh rakyat
Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut konstitusi tertulis yakni UUD NRI 1945, dan konstitusi Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, dari amandemen yang pernah dilakukan berapa jumlah pasal dalam UUD NRI 1945 pada amandemen terakhir sampai sekarang..
20 BAB, 73 Pasal, 193 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
20 BAB, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
20 BAB, 37 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
16 BAB, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, 2 Pasal aturan tambahan
16 BAB, 73 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, 2 Pasal aturan tambahan
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR seperti berikut ini, kecuali...
Terdiri dari gabungan DPR dan DPD
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Kekuasaannya berdasarkan UUD 1945
DPR memiliki fungsi, salah satunya adalah Fungsi Legislasi yang artinya....
menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPD
DPD, MA
MA, DPR
DPR, MA
MK, DPR
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Pokok pikiran kedua UUD 1945 adalah.....
A. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
B. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan
D. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
E. Negara berlandaskan tujuan memakmurkan rakyat
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal......
31 ayat (1)
32 ayat (1)
33 ayat (1)
31 ayat (2)
30 ayat (2)
Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Militer
Komisi Yudisial
Latar belakang diadakannya Pemilu I tahun 1955 adalah ...
Pergolakan di daerah-daerah
Para wakil partai politik tidak melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat
Mengganti status negara serikat ke kesatuan
Mengubah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin
Keinginan mewujudkan parlemen yang merupakan aspirasi rakyat
Tujuan diselenggarakan pemilu tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih ...
DPR
MPR
Badan Konstituante
DPD
Presiden
Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya menetapkan UUD baru maka presiden soekarno mengajurkan untuk kembali kepada...
UUDS 1950
UUD RIS
UUD 1945
uud 1959
pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ...
DPR dan Badan Konstituante
DPR dan MPR
DPRS dan Badan Konstituante
DPAS dan Kabinet Kerja
Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dinyatakan bahwa pemerintah akan ....
membubarkan sistem pemerintahan Parlementer
menerima bentuk negara kesatuan
menyetujui pembentukan partai-partai politik
terus menekan partai oposisi
membatasi adanya jumlah partai-partai politik
Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. pemilu yang demokratis
3. sistem peradilan yang independen
4. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
5. menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah….
1,2,3
1,2,4
1,2,5
1,3,5
1,4,5
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut...
ius sanguinis
ius soli
kewarganegaraan tunggal
kewarganegaraan ganda
asas tempat kelahiran
"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Terdapat pada...
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002
1. Cinta tanah air
2. menjaga toleransi masyarakat
3. Kesadaran berbangsa dan bernegara
4. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
6. Memiliki kemampuan awal bela negara
( yang bukan termasuk hal penting dalam unsur bela negara adalah...)
1
2
3
4
5
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. pernyataan di atas merupakan penjabaran pasal berapa
Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Sistem pertahanan dan keamanan negara RI diatur dalam pasal
pasal 29 UUD RI 1945
pasal 28 UUD RI 1945
pasal 30 UUD RI 1945
pasal 31 UUD RI 1945
Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Maka orang tersebut pada dasarnya …
Ius soli
Apatride
Bipatride
Ius sanguinis
Naturalisasi
Perhatikan data berikut !
1. Perang
2. Spionase
3. Penyelundupan
4. Kemiskinan
Dari data di atas yang merupakan ancaman dalam bentuk non militer ditunjukan oleh data nomor ….
1 dan 2
1 dan 4
2 dan 3
3 dan 4
Komnas HAM di Indonesia sudah ada dan dibentuk berdasarkan.…
Keppres No. 50 tahun 1993
Keppres No. 83 tahun 1998
Keppres No.31 tahun 2001
Keppres No. 53 tahun 2001
Keppres No. 40 tahun 2004
Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….
Kepres no 50 tahun 1993
Undang-undang no 39 tahun 1999
Undang-undang no 40 tahun 1999
Undang-undang no 26 tahun 2000
Undang-undang no 23 tahun 2002
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia terus diupayakan. Berikut yang merupakan salah satu hambatan yang merintangi tegaknya pelaksanaan HAM sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah ......
menganggap diri sebagai manusia biasa
minimnya pengetahuan tentang hukum
kurang adanya kesadaran politik masyarakat
adanya sikap tidak menghargai orang lain
masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah
UU No. 8 Tahun 2005
UU No. 9 Tahun 2006
UU No. 10 Tahun 2005
UU No. 10 Tahun 2006
UU No. 12 Tahun 2006
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal ....
Pasal 28 A
Pasal 28 B
Pasal 28 C
Pasal 28 D
Pasal 28 E
Hak presiden untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR, tertera dalam pasal...
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
Pasal 20 ayat (1)
Pasal 21 ayat (1)
Pasal 22 ayat (1)
Pasal 23 ayat (1)
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih...
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan Nah kamu kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
