NEW
Font size
WorksheetsPPKN KELAS XII
Total questions: 50
Worksheet time: 17mins
Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut …
Occupatie
Separatie
Proklamasi
Innovation
Cessie
Instrumen HAM, yang membentuk dasar hukum untuk pembentukan pengadilan HAM di Indonesia, adalah …
UU No. 8 tahun 1999
UU No. 39 tahun 1999
UU No. 26 tahun 2000
UU No. 23 tahun 2004
UU No. 13 tahun 2006
Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apa bila....
Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila
Masing - masing individu harus bekerja keras
Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja
Didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan
Pelaksanaan pembangunan berjalan lancar
Lembaga yang ditugasi menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia adalah ..
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Makamah yang luar biasa
Jaksa Umum
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menurut UUD 1945 kekuasaan legislatif di laksanakan oleh...
Presiden
DPR
MA
MPR
DPR dan MPR
Demokrasi dengan sistem referendum masih ditetapkan di negara...
Inggris
Swiss
Prancis
RRC
Jerman
Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 diantaranya....
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk satu agama
Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama
Hanya ada 5 agama yang keberadaannya diakui oleh negara
Dibawah ini prosedur untuk mengubah Undang - Undang Dasar, kecuali...
Melalui sidang badan legislatif
Melalui Referendum
Melalui rapat paripurna
Melalui musyawarah khusus
Melalui plebisit
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah...
Malaysia
Singapura
Thailand
Indonesia
Inggris
Issu kebhinnekaan mencuat disaat terjadinya pemilukada serentak, kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan...
Pokok pikiran pertama
Pokok pikiran kedua
Pokok pikiran ketiga
Pokok pikiran keempat
Pokok pikiran kedua dan ketiga
Setiap perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta perjanjian, merupakan salah satu asas perjanjian internasional yang disebut…..
Courtesy
Bonafides
Reciprocity
Pacta sunt servada
Egality rights
Nilai yang absen dan permanen (tidak berubah) sangat umum, tidak terikat waktu dan tempat, dengan isi kebenaran, meskipun tidak ada nilai Pembutian ….
Dasar
Rohani
Material
Praktek
Instrimental
Pancasila menjadi norma dasar negara, maksudnya...
Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia dan lembaga - lembaga negara
Kaidah yang berlaku untuk selama - lamanya
Menjadi aturan kemasyarakatan secara turun temurun
Aturan pokok untuk melanjutkan kedaulatan rakyat
Pancasila bersifat statis
Fungsi Pancasila dalam hubungan dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah...
Pandangan hidup
Penyaring atau filter
Pedoman Hidup
Penangkal budaya
Landasan berpijak
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah...
Masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain
Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai keadaan
Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi
Yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia
Pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi
Sistem check and banace dalam sistem pemerintahan hanya dikenal di negara...
Indonesia
Malaysia
Amerika
India
Prancis
Salah satu kunci pokok sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah...
Persiden memegang peperintahan yang tidak terbatas
DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah
Presiden menetapkan UUD dan GBHN
MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat
Pengadilan pasti bertanggung jawab atas penganiayaan kepada anggota TNI, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara?
Pengadilan militer
Pengadilan korupsi
Pengadilan HAM
Hidangan religius
MK
Salah satu dari kekuatan MPR ialah amandemen serta adopsi konstitusi. Ketentuan ini dikonfirmasi di dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pasal
2 ayat (1)
2 ayat (2)
3 ayat (1)
3 ayat (2)
3 ayat (3)
HAM yakni sebagai suatu seperangkat hak yang sangat melekat di sifat keberadaan manusia yakni sebagai ciptaan Tuhan yang haruslah dihormati serta dilestarikan kemudian bisa juga dilindungi oleh negara agar bisa memastikan penghormatan di dalam perlindungan martabat.
Pemahaman di atas soal hak asasi manusia disebut dengan....
Hak Asasi Manusia di bangsa - bangsa
Aristotel
John Locke
UU No. 39 tahun 1999
Koentjoro Poerbopranoto
Di dalam asasi manusia ada kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila disebut dengan...
Kebebasan kepemilikan yang diberikan
Bisa menerima agama tanpa adanya batasan
Saya mempunyai martabat yang sangat mulia
Kebebasan dalam berekspresi
Buat perubahan yang sesuai ajaran agama
Pekerjaan utama dari Kantor Audit Tertinggi ialah...
Meninjau ataupun menyetujui anggaran negara
Kontrol manajemen di dalam keuangan kemudian tanggung jawab kepada pemerintah
Memerangi di dalam penggunaan dari keuangan pemerintah
Administrasi di dalam Keuangan Pembangunan Nasional
Menyerahkan anggaran dinegara
Ketua ataupun Wakil Ketua di Mahkamah Agung bisa di tunjukan oleh...
Wakil Presiden
Presiden
Hakim
DPR
Komisi Yudisial
Seseorang tertuduh memberikan Presiden belas kasihan agar bisa meringankan hukumannya. Presiden akan mengabulkan belas kasihan terdakwa, dengan cara mempertimbangkan dengan salah satu lembaga negaranya. Lembaga negara yang di mana memperhitungkan Presiden di dalam kisah di atas, ialah...
MA
DPR
MPR
KY
MK
Pengadilan Tinggi disebut dengan....
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Keadilan asasi manusia
Pengadilan distrik
Mahkamah Agung
Contoh sebuah sikap di penerapan hak asasi manusia bersama nilai-nilai Pancasila disebut dengan
Melakukan pertimbangan dalam konsensus
Nikmati pekerjaan dari orang lain
Kerja keras
Cintai tanah air dan juga bangsa
Cintailah orang lain
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang - Undang Pasal ....
UU No. 9 Tahun 1998
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2006
UU No. 36 Tahun 2009
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Merupakan isi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 28
Pasal 29 ayat 2
Pasal 30 ayat 1
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ....
Kekeluargaan
Demokrasi ekonomi
Kebersamaan
Hukum ekonomi
Perjanjian masyarakat
Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai....
1
2
3
4
5
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan, merupakan contoh dari nilai ....
Negara
Dasar
Praksis
Absolute
Instrumental
Di bawah ini yang termasuk ke dalam nilai - nilai instrumental adalah....
Tanggung jawab
Cinta tanah air
Tata tertib sekolah
Petunjuk jalan
Perda
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh ....
Aristoteles
Van Apeldoorn
S. M Amir
Wiryo Kusumo
Prof. C.S.T. Kansil
Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
Pasal 1 Ayat (3)
Pasal 3 Ayat (1)
Pasal 4 Ayat (1)
Pasal 5 Ayat (2)
Pasal 6 Ayat (1)
Di bawah ini Undang - Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
UU No. 2 Tahun 2002
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 16 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2006
Kejaksaan di Indonesia disebut dengan executive ambtenaar yang mempunyai arti kejaksaan sebagai ....
Pengendali proses perkara pidana
Pengendali proses perkara perdata
Pengendali proses perkara pidana dan perdata
Satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
Satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata
Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah....
ICW (Indonesia Coruption Watch)
Kepolisian
KPK
Komnas HAM
Intel
Dalam KUHP Pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah....
Pasal 489-502
Pasal 503-520
Pasal 521-528
Pasal 529-530
Pasal 532-547
Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal ....
6
7
8
9
10
Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah ....
Menanamkan sikap patuh pada akan hukum
Mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari
Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
Memupuk budaya hukum
Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum adalah ....
Kesadaran hukum
Budaya hukum
Norma hukum
Ilmu hukum
Sikap hukum
Unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif Panjang adalah....
Menanamkan sikap patuh pada akan hukum
Mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari
Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
Memupuk budaya hukum
Salah satu hak prerogratif presiden adalah....
Menyetujui Undang - undang
Mengangkat anggota MPR
Menetapkan anggota MPR
Membuat UUD
Membuat grasi
Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan diatur dalam UUD negara RI dalam pasal....
27 UUD 1945
28 UUD 1945
29 UUD 1945
30 UUD 1945
31 UUD 1945
Menurut UUD 1945 Presiden memegang jabatan selama....
3 Tahun
6 Tahun
4 Tahun
5 Tahun
2 Tahun
Pertanggungjawaban yang diberikan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden kepada parlemen harus diwakili dengan adanya pertanggungjawaban...
Politis
Sosial
Jabatan
Ekonomis
Yuridis
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah....
Terjaminnya hak - hak negara
Terlaksananya pembangunan sosial
Adanya pembagian kekuasaan
Terwujudnya keadilan sosial
Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri
Sesuai dengan fungsi dan tradisinya, pers harus menjadi....
Penyambung lidah masyarakat
Kontrol kepentingan pemerintah
Alat seleksi kebijakan pemerintah
Penjaga kepentingan publik
Pembela dan alat propaganda pemerintah
Di bawah ini yang bukan merupakan undang - undang yang berkaitan dengan pers di Indonesia adalah...
Pasal 18
Pasal 134
Pasal 154
Pasal 281
Pasal 283
Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah....
Lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan juranlistik
Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar
Surat kabar atau majalah yang berisi berita
Segala aktivitas yang mengumpulkan berita - berita
Segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak
