Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Multikultural. Kemajemukan budaya yang sangat bervariasi disebabkan oleh faktor ….

Berikut yang bukan faktor pendorong integrasi nasional adalah

Orientasi hidup bangsa Indonesia harus diarahkan pada tercapainya kesatuan di berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak semua bidang kehidupan harus menjadi satu kesatuan. Salah satu contohnya adalah ….

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang berfungsi sebagai penentu pencapaian tujuan. Tujuan bangsa Indonesia dicantumkan dalam ….

Salah satu perilaku yang harus dikembangkan di tengah kondisi masyarakat yang mulitikultural untuk mendukung negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika adalah ….

Kemajemukan masyarakat Indonesia tampak pada perbedaan warga masyarakat yang terdiri atas berbagai hal. Berikut ini yang tidak termasuk dalam perbedaan tersebut adalah ....

Masyarakat termotivasi untuk setia kepada negara dalam integrasi nasional. Suatu hal yang bertujuan menggugah kemampuan adalah ....

Berdasarkan makna alenia pertama Pembukaan UUD 1945, selain bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka juga ....

Ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah serta peranan yang dimainkannya dalam dunia internasional disebut ....

Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional disebut ....

Pentingnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka ...

Perilaku yang mencerminkan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah adalah ....

Usaha yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam usaha bela negara adalah ....

Berikut yang tidak termasuk tujuan warga negara melakukan upaya pembelaan negara adalah ....

Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama yaitu ....

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri

Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan

negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

_{Perhatikan data berikut :}

_{(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama}

_{(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri}

_{(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan}

_{(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi}

_{(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan}

_{Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah}

_{pusat ditunjukkan oleh nomor....}

_{Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....}

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah…

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….