wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKN BAB 3 KELAS X

Total questions: 30

Worksheet time: 23mins

Name
Class
Date
1.

Di bawah ini yang bukan merupakan ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain yaitu...

a)

Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat

b)

Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar

c)

Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah

d)

Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik

e)

Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang

2.

Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

3.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok

tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

4.

Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...

a)

Partai Politik

b)

Interest Group

c)

Pressure Group

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Underbow Partai Politik

5.

Dibawah ini yang bukan merupakan lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia antara lain...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Kedutaan Besar

6.

Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah Agung

7.

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...

a)

Pasal 6 A ayat (1)

b)

Pasal 6 A ayat (2)

c)

Pasal 6 A ayat (3)

d)

Pasal 7 ayat (1)

e)

Pasal 7 ayat (2)

8.

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...

a)

Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR

b)

Anggota DPR dipilih melalui Pemilu

c)

Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan

pendapat DPR

d)

Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR

e)

Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR

9.

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...

a)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

b)

Administrasi Pemerintah

c)

Kebijakan Pemerintah

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Pemerintahan demokratis

10.

Dibawah ini yang bukan merupakan sejumlah ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laode Ida, antara lain...

a)

Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat

b)

Komunikasi, adanya jaringan multisistem

c)

Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)

d)

Tidak memiliki ketergantungan dan kerjasama antara lembaga satu dengan yang lain

11.

kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya adalah pengertian dari...

a)

Partisipasi politik

b)

Media Komunikasi Politik

c)

Partai Politik

d)

Anggota Partai Politik

12.

Dibawah ini yang merupakan yang bukan ciri-ciri dari masyarakat yang dapat disebut sebagai masyarakat politik, antara lain...

a)

Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah

b)

Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat

c)

Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan

d)

Masyarakat tersebut hidup dengan bebas

13.

Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku partisipasi politik di lingkungan sekolah, kecuali...

a)

Ikut serta dalam pemilihan ketua osis

b)

Ikut serta dalam forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

c)

Ikut serta dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti

d)

Terlambat datang ke sekolah

14.

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan di lingkungan masyarakat melalui beberapa kegiatan, kecuali...

a)

Forum warga

b)

Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya

c)

Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

d)

Tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong warga

15.

DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...

a)

mewakili partai politik

b)

melakukan pemilu

c)

menyampaikan suara golongan

d)

menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia

e)

memperjuangkan kepentingan daerah

16.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif adalah ...

a)

partai politik

b)

kelompok kepentingan

c)

infrastruktur politik

d)

kelompok penekan

e)

media komunikasi politik

17.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ...

a)

kepala negara

b)

lembaga tertinggi

c)

kepala pemerintahan

d)

penguasa

e)

lembaga tinggi

18.

Sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat merupakan pendapat ...

a)

Jack C. Plano

b)

Rusadi Kantaprawira

c)

Robert A. Dahl

d)

David Easton

e)

Abraham Lincoln

19.

Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya ...

a)

bebas menentukan perkara

b)

lepas dari pengaruh pemerintah

c)

berada di bawah pengawasan pemerintah

d)

bersama MA memutuskan perkara hakim

e)

bebas memutuskan perkara

20.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yaitu ...

a)

rakyat, pemerintah, negara

b)

rakyat, masyarakat, swasta

c)

pemerintah, swasta, warga masyarakat

d)

negara, swasta, pemerintah

e)

swasta, pemerintah, wiraswasta

21.

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik, yang berarti ...

a)

mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk bergabung dalam suatu partai politik tertentu.

b)

menggalang anggota sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu partai politik tertentu.

c)

memberikan penanaman nilai dengan mengajak orang-orang untuk aktif di partai politik tertentu.

d)

mengajak orang yang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai.

e)

mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.

22.

Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...

a)

kelompok kepentingan

b)

kelompok penekan

c)

partisipasi politik

d)

jaringan politik

e)

partai politik

23.

Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...

a)

kelompok kepentingan

b)

kelompok penekan

c)

partisipasi politik

d)

jaringan politik

e)

partai politik

24.

Lembaga ini memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Anggota dari lembaga ini terdiri atas ...

a)

anggota DPR dan DPD

b)

anggota DPR dan BPK

c)

anggota DPD dan DPRD

d)

anggota BPK dan DPRD

e)

anggota DPR dan DPRD

25.

Penyelenggaraan negara harus sesuai nilai kerakyatan dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara yang sesuai nilai kerakyatan ditunjukkan dalam kegiatan ...

a)

pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar

b)

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

c)

pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR

d)

penyediaan fasilitas kesehatan bagi semua orang

e)

pembacaan doa sebelum dan setelah sidang paripurna MPR

26.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan fungsi untuk mengawasi kinerja para hakim adalah ...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27.

Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas merupakan ciri good governance, yaitu ...

a)

komunikasi

b)

interdepedensi

c)

interaksi yang baik

d)

keseimbanngan kekuatan

e)

proses pengutan diri sendiri

28.

Perhatikan komponen struktur politik berikut !

1) Kelompok Kepentingan

2) Mahkamah Konstitusi

3) Mahkamah Agung

4) Partai Politik

5) Kelompok Penekan

Komponen struktur politik yang termasuk dalam infrastruktur politik ditunjukkan oleh nomor ...

a)

1), 2), dan 3)

b)

1), 3), dan 4)

c)

1), 4), dan 5)

d)

2), 3), dan 4)

e)

3), 4), dan 5)

29.

Pemerintahan yang hasil dari kegiatan dan institusi sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumner daya dengan sebaik-baiknya merupakan penerapan prinsip goog governace, yaitu ...

a)

partisipasi

b)

berkeadilan

c)

transparasi

d)

akuntabilitas

e)

efektif dan efisien

30.

Untuk mencapai idealnya prinsip good governance, pemerintah perlu mengutamakan keahlian berdasarkan kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas pemerintahan yang baik adalah ...

a)

profesionalitas

b)

proporsionalitas

c)

kepastian hukum

d)

kepentingan umum

e)

tertib penyelenggara negara