WorksheetsSaksi mahkota
Total questions: 10
Worksheet time: 2mins
konsep, prinsip, dan langkah penentuan saksi mahkota sesuai dengan aturan apa? :
KUHP Lama
KUHAP Baru No. 20/2025
UU ITE
KUHAP No. 8/1981 saja
Apa definisi "saksi mahkota":
Saksi ahli yang dihadirkan penasihat hukum
Tersangka/terdakwa yang memberi kesaksian untuk tersangka/terdakwa lain dalam tindak pidana yang sama
Korban yang menjadi saksi utama
Aparat penyidik yang memberi keterangan di sidang
Pada KUHAP Lama, dasar praktik saksi mahkota bersumber dari apa?:
Yurisprudensi dan splitsing Pasal 142 (UU 8/1981)
B. Peraturan Kejaksaan tahun 2020
Putusan Mahkamah Konstitusi
Surat Edaran Kapolri
Pasal berapa dalam KUHAP Baru yang menjadi dasar peran saksi mahkota pada tahap penyidikan?
Pasal 22 ayat (2) dan (3)
B. Pasal 73
Pasal 74
Pasal 142
Prinsip "non-inkriminasi" pada tahap penyidikan berarti saksi mahkota...
Wajib mengaku bersalah demi keringanan
Tidak dipaksa menjerat diri sendiri
Harus didampingi lebih dari satu advokat
Dibebaskan dari segala tuntutan
Pada tahap penuntutan (Pasal 73), apa yang dilakukan penuntut umum terhadap terdakwa yang berperan sebagai saksi mahkota?
Menggabungkan berkas perkara semua terdakwa
Memanggil terdakwa secara terpisah untuk bersaksi
Membebaskan terdakwa dari proses persidangan
Menyerahkan perkara ke pengadilan tinggi
Asas "unus testis nullus testis" berkaitan dengan prinsip apa dalam konteks saksi mahkota?
Splitsing
Requisitoir
Koroborasi (dukungan minimal dua alat bukti)
Oportunitas
Pasal 74 mengatur pemeriksaan saksi mahkota di persidangan. Apa yang tetap melindungi diri saksi mahkota meski terikat sumpah?
Hak ingkar parsial
Hak imunitas penuh
.Hak menolak pemeriksaan silang
Hak menunda persidangan
Salah satu perbedaan utama KUHAP Baru dari KUHAP Lama terkait keringanan hukuman bagi saksi mahkota adalah...
Tidak ada batasan keringanan
Maksimal 2/3, kecuali untuk pidana mati
Keringanan otomatis berupa pembebasan
Keringanan hanya berlaku pada tahap penyidikan
. Implikasi praktis bagi jaksa dalam menangani saksi mahkota mencakup hal-hal berikut, KECUALI
Koordinasikan
Koroborasikan
Ukur keringanan
Abaikan risiko sumpah palsu
