Memberikan kemudahan dan pelayanan bagi Pemotong Pemungut PPh untuk membuat dan melaporkan SPT Masa

Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Potong

Meningkatkan kepatuhan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT

Menjamin akurasi dan validasi kepada Pemotongan / Pemungutan PPh

Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan menyerahkan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut

Menyetorkan PPh yang telah dipotong , dipungut dan atau disetor sendiri

Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Mendaftarkan diri sebagai pemotong/pemungut PPh

Pembetulan , dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur

Penghapusan, dalam hal diketahui bahwa terdapat double pembuatan bukti potong

Pembatalan , dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan

Penambahan , dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15

PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26

Dapat dilakukan untuk 1 ( atau beberapa jenis PPh

Memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Belum dilakukan pemeriksaan atau pemberiksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan

Bentuk SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan tidak mengikuti bentuk semula (sebelum dibetulkan)

Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat 2 a) UU KUP berupa bunga

SPT PPh Unifikasi yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa denda sebesar Rp 100 000 00 (seratus ribu rupiah) untuk jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap tiap jenis PPh

Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat 2 a) UU KUP berupa bunga

Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 7   UU KUP berupa bunga

ebupot unifikasi diakses pada laman djponline.pajak.go.id

Setelah login dengan NPWP pemotong/pemungut, pilih menu Tab lapor

Pilih menu Pra Pelaporan untuk akses ebupot Unifikasi

Pilih menu Pelaporan untuk akses ebupot Unifikasi

PPh yang disetor sendiri; PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23; PPh Non Residen; Impor Data PPh; Posting

PPh yang disetor sendiri; PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23; PPh Non Residen; Impor Data PPh; Lapor

PPh yang disetor sendiri; PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23; PPh Expratriat; Impor Data PPh; Posting

PPh 21; PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23; PPh Non Residen; Impor Data PPh; Posting

Lihat BPE

Lihat Bukti Potong Pada SPT

Cetak SPT

Unduh SPT