Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Total questions: 20

Worksheet time: 4mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

 

Komisi Yudisial

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Komisi Pemilihan Umum

2.

Menurut Pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapaun lembaga negara yang berhak memeriksa. Mengaudit, dan memutuskannya adalah....

a)

 

Kepolisian Republik Indonesia

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Komisi Yudisial

e)

Kejaksanaan Agung

3.

Berikut yang merupakan fungsi anggota MPR adalah ....

a)

 

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan

b)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

c)

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

d)

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

e)

Mengubah atau mengganti presiden yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya

4.

Dalam sidang MPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan dengan bantuan ....

a)

Presiden

b)

DPD

c)

MA

d)

DPR

e)

MK

5.

Jika MPR bersengketa dengan lembaga negara lain, maka yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut adalah ....

a)

MK

b)

MA

c)

Presiden

d)

KY

e)

DPR

6.

Hak yang dimiliki oleh DPR yang berfungsi untuk memintak berbagai keterangan kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai penting dan strategis serta yang memiliki suatu dampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia disebut dengan hak ....

a)

Interpelasi

b)

Angket

c)

Menyatakan pendapat

d)

Veto

e)

Budget

7.

Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensial adalah ....

a)

Menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislatif sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik

b)

Melakukan koordinasi dengan DPR melaksanakan mekanisme dengar pendapat

c)

Sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan kabinet yang dibentuk

d)

Mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat

e)

Melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu

8.

Lembaga negara yang beradaannya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang memiliki anggota 9 orang dan salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI Tahun 1945 dan atau memutus pembubaran partai politik disebut lembaga ....

a)

Mahkamah konstitusi

b)

Mahmakah Agung

c)

Presiden

d)

KY

e)

DPR

9.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Badan Pengawas Keuangan

10.

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung,  Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…

a)

Presiden

b)

Mahkamah Agung

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Badan Pengawas Keuangan

11.

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

a)

Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

b)

Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

c)

Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

d)

Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

e)

Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

12.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”. disebut ....

a)

Kekuasaan konstitutif

b)

Kekuasaan ekseutif

c)

Kekuasaan yudikatif

d)

Kekuasaan moneter

e)

Kekuasaan eksaminatif / inspektif

13.

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Pengertian budaya tersebut tersebut menurut pendapat .....

a)

Sir Edward Bomett Taylor

b)

Soerjono Soekanto

c)

Koentjraningrat

d)

William A. Haviland

e)

A. L Kroeber

14.

Suatu kebiasaan atau perilaku dalam menjalankan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi proses penyelenggaraan administrasi negara, proses politik, pemerintahan, adat istiadat, hukum dan norma kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut ....

a)

Politik kebangsaan

b)

Partisipasi politik

c)

Budaya politik

d)

Asas budaya politik

e)

Komunikasi politik

15.

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menanang, jika terjadi kritis maka akan di cari kambing hitam. Pernyataan tersebut merupakan pengertian budaya politik ....

a)

Budaya politik parokial

b)

Budaya politik toleransi

c)

Budaya politik militan

d)

Budaya politik kaula

e)

Budaya politik partisipan

16.

Suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Pernyatab berikut merupakan pengertian dari ....

a)

Politik kebangsaan

b)

Partisipasi politik

c)

Budaya politik

d)

Asas budaya politik

e)

Komunikasi politik

17.

Berikut ini yang merupakan contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat adalah ....

a)

Membuat peraturan yang berupa anggaran rumah tangga dan anggaran dasar bagi organisasi kemasyarakatan, RT-RW, dan koperasi

b)

Mengikuti pemilihan umum atau pemilu dalam memilih anggota legislatif dan presiden

c)

Melakukan aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah

d)

Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah yang dilaksanakan di sekolah.

e)

Menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui usulan serta saran kepada pejabat sekolah

18.

Metode sosialisasi politik melalui pendidikan politik, yaitu dilakukan dengan proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik biasa digunakan pada negara ….

a)

Demokrasi

b)

Monarki

c)

Diktator

d)

Oligarki

e)

Komunis

19.

Pranata, tata nilai, dan unsur – unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat atau kepala suku adalah pemimpin politik, adalah diri budaya politik ....

a)

Parokial

b)

Kaula

c)

Partisipan

d)

Subjek

e)

Apatis

20.

Masyarakat perkotaan, terutama di Pulau Jawa memiliki budaya politik yang partisipan. Hal ini didukung oleh ....

a)

Sikap toleran terhadap kepentingan politik pihak-pihak lain

b)

Sikap yang terbuka artinya mau menerima segala perubahan

c)

Kemampuan sosial ekonomi dan pendidikan yang relatif tinggi

d)

Keterampilan dan fasilitas yang memadai untuk berpolitik secara aktif

e)

Kebijakan pemerintah kota memberi keleluasan untuk kegiatan politik