WorksheetsPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Total questions: 20
Worksheet time: 4mins
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Menurut Pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapaun lembaga negara yang berhak memeriksa. Mengaudit, dan memutuskannya adalah....
Kepolisian Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Kejaksanaan Agung
Berikut yang merupakan fungsi anggota MPR adalah ....
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah
Mengubah atau mengganti presiden yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya
Dalam sidang MPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan dengan bantuan ....
Presiden
DPD
MA
DPR
MK
Jika MPR bersengketa dengan lembaga negara lain, maka yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut adalah ....
MK
MA
Presiden
KY
DPR
Hak yang dimiliki oleh DPR yang berfungsi untuk memintak berbagai keterangan kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai penting dan strategis serta yang memiliki suatu dampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia disebut dengan hak ....
Interpelasi
Angket
Menyatakan pendapat
Veto
Budget
Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensial adalah ....
Menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislatif sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik
Melakukan koordinasi dengan DPR melaksanakan mekanisme dengar pendapat
Sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan kabinet yang dibentuk
Mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat
Melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu
Lembaga negara yang beradaannya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang memiliki anggota 9 orang dan salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI Tahun 1945 dan atau memutus pembubaran partai politik disebut lembaga ....
Mahkamah konstitusi
Mahmakah Agung
Presiden
KY
DPR
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
Presiden
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”. disebut ....
Kekuasaan konstitutif
Kekuasaan ekseutif
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan moneter
Kekuasaan eksaminatif / inspektif
Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Pengertian budaya tersebut tersebut menurut pendapat .....
Sir Edward Bomett Taylor
Soerjono Soekanto
Koentjraningrat
William A. Haviland
A. L Kroeber
Suatu kebiasaan atau perilaku dalam menjalankan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi proses penyelenggaraan administrasi negara, proses politik, pemerintahan, adat istiadat, hukum dan norma kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut ....
Politik kebangsaan
Partisipasi politik
Budaya politik
Asas budaya politik
Komunikasi politik
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menanang, jika terjadi kritis maka akan di cari kambing hitam. Pernyataan tersebut merupakan pengertian budaya politik ....
Budaya politik parokial
Budaya politik toleransi
Budaya politik militan
Budaya politik kaula
Budaya politik partisipan
Suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Pernyatab berikut merupakan pengertian dari ....
Politik kebangsaan
Partisipasi politik
Budaya politik
Asas budaya politik
Komunikasi politik
Berikut ini yang merupakan contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat adalah ....
Membuat peraturan yang berupa anggaran rumah tangga dan anggaran dasar bagi organisasi kemasyarakatan, RT-RW, dan koperasi
Mengikuti pemilihan umum atau pemilu dalam memilih anggota legislatif dan presiden
Melakukan aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah
Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah yang dilaksanakan di sekolah.
Menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui usulan serta saran kepada pejabat sekolah
Metode sosialisasi politik melalui pendidikan politik, yaitu dilakukan dengan proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik biasa digunakan pada negara ….
Demokrasi
Monarki
Diktator
Oligarki
Komunis
Pranata, tata nilai, dan unsur – unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat atau kepala suku adalah pemimpin politik, adalah diri budaya politik ....
Parokial
Kaula
Partisipan
Subjek
Apatis
Masyarakat perkotaan, terutama di Pulau Jawa memiliki budaya politik yang partisipan. Hal ini didukung oleh ....
Sikap toleran terhadap kepentingan politik pihak-pihak lain
Sikap yang terbuka artinya mau menerima segala perubahan
Kemampuan sosial ekonomi dan pendidikan yang relatif tinggi
Keterampilan dan fasilitas yang memadai untuk berpolitik secara aktif
Kebijakan pemerintah kota memberi keleluasan untuk kegiatan politik
