NEW
Font size
WorksheetsSOAL PG USBK PPKn APRIL 2022
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Perhatikan jenis-jenis kekuasaan negara berikut ini:
1. Kekuasaan Konstitutif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Yudikatif
4. Kekuasaan Moneter
5. Kekuasaan Federatif
Jenis kekuasaan diatas yang termasuk pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, adalah .....
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
2, 3, 4, 5
Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek ….
Politik
Ekonomi
Sosial budaya
Pertahanan keamanan
Hukum dan Permintaan
Apa yang dimaksud dengan Sistem hukum ….
Satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
Hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
Sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas
Kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain.
Semua jawaban benar
Sebagai warga negara Indonesia, kami memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat yang ….
dibebaskan tanpa batas
disertai dengan izin dari petugas keamanan
disampaikan dengan sopan dan penuh hormat
Prioritaskan Kepentingan semua pihak
disertai dengan tanggung jawab sosial
Upaya bela negara dalam menghadapi ancaman nonfisik dapat dilakukan dengan cara ....
Mengorbankan harta benda
Melakukan penyerangan
Menyerahkan jiwa dan raga
Bergabung dalam organisasi
Meningkatkan kesadaran diri pribadi
Azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah ….
Keadilan
Kejujuran
Solidaritas
Kerja sama
Kesetiaan
Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia …
Mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa
Tidak perlu tahu ideologi bangsa lain yang berasal dari luar
Telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah
Tidak perlu menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia
Menutup diri terhadap bangsa lain
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan di Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang ….
Mutakhir yang sangat canggih
Berasal dari kebudayaan bangsa
Mudah dipahami
Berkembang di dunia
Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
Otonomi daerah
Devolusi
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Dekontruksi
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan ....
Eksekutif
Konstitutif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan ….
Tanggap terhadap kepentingan bersama
Pengakuan harkat dan martabat manusia
Tidak diskriminasi terhadap warga negaranya
Memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
Memiliki undang-undang dan badan penegak hukum
Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali ….
Hak politik
Hak ekonomi
Hak hukum
Hak pendidikan
Hak memiliki kekayaan
Salah satu manfaat kerja sama dan hubungan internasional adalah ....
Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil
Mudah untuk mendapatkan pinjaman dari negara lain
Menjadi bagian dari negara-negara maju
Dapat melakukan intervensi ke negara lain
Dapat membentuk blok raksasa dunia
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat...
Hakiki
Tidak dapat dibagi
Tidak dapat dicabut
Dapat diwariskan
Universal
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam kontek geo politik bangsa Indonesia adalah ….
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara sebagai wujud kedaulatan bangsa
Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah tanah air Indonesia
Ancaman terhadap suatu pulau pada hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia
Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu milik bangsa
Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup
Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan ….
Iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis
Penghormatan atas bentuk kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
Tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia
Kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang hermonis dan tenggang rasa
Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang dapat membentuk sikap bela Negara
Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan ….
Asas demokrasi
Ciri demokrasi
Pengertian demokrasi
Proses demokratisasi
Bentuk demokrasi
Penggunaan iptek hendaknya diarahkan pada cita-cita negara Indonesia, khususnya...
Pembela negara
Membuat bangsa menjadi lebih maju
Menghindari hal negatif
Menyatukan masyarakat
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga…
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah…
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Menteri Keuangan RI
Gubernur Bank Indonesia
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,
hukum dan keamanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah .....
Membentuk kabinet menteri
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
Membahas rancangan undang-undang APBN
Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas .....
Eksekutif dan yudikatif
Eksekutif, federatif, dan yudikatif
Legislatif dan yudikatif
Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Yudikatif, Normatif, dan legislatif
Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah .....
J. Franseen
J. Wajong
Ateng Syarifuddin
A. S. Hikam
Anglo Saxon
Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari .....
DPR dan MPR
DPR dan DPD
DPR dan DPRD
DPD dan DPRD
DPRD I dan DPRD II
Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan .....
utama sistem keamanan
utama sistem pertahanan
mayoritas sistem pertahanan
pendukung pertahanan keamanan
utama sistem pertahanan dan keamanan
Unsur-unsur dibawah ini yang terdapat dalam hukum kecuali ....
Sekumpulan peraturan
Peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi
Bersifat memaksa
Sekumpulan peraturan yang tidak perlu dilaksanakan
Adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut
Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di indonesia adalah .....
DPR
BPK
PRESIDEN
MA
KABINET
Yang termaksud lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara ialah .....
MA
MK
KY
KPK
BPK
Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal .....
28
30
34
36
37
Pemerintah membentuk lembaga Komnas HAM alasannya yaitu.....
Menegakkan masalah HAM di Indonesia
Demi kepentingan bangsa dan negara
Sudah ada perjuangan Hak Asasi Manusia sejak dulu kala
Karena negara Indonesia berdasarkan HAM
Untuk keadilan HAM di Indonesia
Pada dasarnya Integrasi nasional mengandung arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Hal tersebut merupakan konsep integrasi nasional secara ….
Politis
Yuridis
Sosiologis
Antropologis
Legal formal
Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, yang merupakan tujuan eksternal wawasan nusantara adalah .....
mengembangkan suatu kerja sama dengan negara-negara maju saja
mewujudkan nasionalisme dengan menjunjung tinggi kepentingan golongan
mengembangkan kerja sama dengan menjunjung tinggi kepentingan masional
menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional
terjaminnya kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah .....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu .....
menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan .....
Mahkamah Agung
Mahkamah konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Pendapat Menteri Keuangan
Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan .....
NKRI harga mati
Wawasan Nusantara
Bhinneka Tunggal Ika
Tan Hanna Dharma Mangrwa
Tut Wuri Handayani
Bangsa Indonesia hidup berdampingan dan menjalin persaabatan dengan negara-negara di dunia. Hal ini sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu .....
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
mencerdaskan kehidupan bangsa
memajukan kesejahteraan umum
meningkatkan martabat bangsa
turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia
Di bawah ini yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu .....
Kasus di Papua
Peristiwa Tanjung Priok
Daerah Operasi Militer di Aceh
Haur Koneng di Tasikmalaya
Penggulingan Soeharto
