PERMENPAN RI NO 80 TAHUN 2014

PERMENPAN RI NO 80 TAHUN 2012

PERATURAN LAN RI NO 88 TAHUN 2020

PERMA NO 9 TAHUN 2020

UU NO 14 TAHUN 2008

UU NO 14 TAHUN 2010

UU NO 15 AHUN 2008

UU NO 15 TAHUN 2010

SURAT TERTUTUP DAN PENTING

SURAT PENTING DAN BIASA

SURAT TERTUTUP DAN TERBUKA

SURAT TERTUTUP DAN RAHASIA

KP

KT

KN

KS

HU

HK

HM

UM

segala macam dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik ditulis maupun diketik, berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia

materi yang lingkupnya esensial dalam komunikasi kedinasan yang meliputi penentuan jenis surat, sifat, format surat yang menampung bentuk redaksional serta penggunaan sarana pengamanan surat, serta kewenangan penandatanganan.

Sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain

dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kita memberikan kuasa penuh kepada orang lain sesuai dengan peran dan kebutuhannya

pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan.

pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pelaksanaan kegiatan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan.

pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pelaksanaan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan.

pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, pelaporan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan.

Surat dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tingkat Banding, dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tingkat Pertama diperkenankan mengirim surat yang ditujukan langsung kepada instansi eselon I dan II di Pusat

Pengadilan Tingkat Pertama tidak diperkenankan mengirim surat yang ditujukan langsung kepada instansi eselon I dan II di Pusat, kecuali sebagai jawaban atau tindak lanjut dari yang dialamatkan langsung kepada Pengadilan Tingkat Pertama

Surat dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding ke jajaran instansi tingkat pusat, dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Pejabat setingkat eselon i,

Surat dari Sekretaris, Panitera ke pejabat eselon dibawah Badan Pengawasan, BUA, Dirjen harus dialamatkan kepada pimpinan satuan organisasi dimaksud atau u.p. pejabat yang dituju.

Surat dari Dirjen atau pejabat dibawahnya  pejabat eselon II dibawah Badan-Badan, harus dialamatkan kepada pimpinan satuan organisasi dimaksud atau u.p. pejabat yang dituju

Surat dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ke jajaran instansi horisontal dari daerah, dialamatkan kepada pimpinan satuan organisasi dimaksud atau u.p pejabat yang dituju

Surat dari Badan-Badan atau pejabat dibawahnya ke pejabat eselon II dibawah Direktorat Jenderal, dialamatkan kepada sekretaris satuan organisasi dimaksud