wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pengayaan PPKn

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Bagi negara yang merdeka dan berdaulat dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena ...

a)

Tanpa dasar negara tidak menenuhi unsur negara

b)

Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui

c)

Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban

d)

Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara

e)

Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara

2.

Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari ber bagai wilayah di Indonesia, hal itu dimaksudkan agar ...

a)

Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang

b)

Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda

c)

Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan

d)

Ada keterwakilan seluruh Bangsa Indonesia

e)

Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia

3.

Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah ...

a)

Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru

b)

DPR membuat undang-undang tentang pendidikan

c)

Presiden memilih menteri-menteri di cabinet kerja

d)

Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR

e)

Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK

4.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehi dupan sehari-hari yaitu ...

a)

Perayaan hari besar agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara

b)

Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR

c)

Warga negara dimungkinkan mengajukan uji materiil terhadap undang-undang

d)

Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau

e)

Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

5.

Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silahturahmi antarwarga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi ...

a)

Menurunnya kualitas hidup gotong-royong

b)

Penggunaan alat komunikasi yang canggih

c)

Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan

d)

Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan

e)

Hubungan guru dan siswa semakin akrab

6.

Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut ....

a)

Melanggar norma kesopanan

b)

Dibolehkan pejabat di atasnya

c)

Mendapat dukungan masyarakat

d)

Melanggar ketentuan hukum

e)

Menjadi kebiasaan masyarakat

7.

Sesuai dengan nilai-nilai yang terkadung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau menteri-menteri negara melalui ...

a)

Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden

b)

Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet

c)

Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang

d)

Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional

e)

Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara

8.

Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah ...

a)

Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang

b)

Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia

c)

Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik

d)

Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu

e)

Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia

9.

Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi pada masa orde baru dan reformasi di antaranya adalah dalam hal ...

a)

Pengambilan keputusan

b)

Pelibatan rakyat

c)

Keterbukaan

d)

Transparansi

e)

Kebebasan

10.

Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah ...

a)

Terlambat membayar pajak kendaraan

b)

Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan

c)

Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkerama

d)

Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan

e)

Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah

11.

Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah ...

a)

Perintah memakai helm mengendarai motor

b)

Larangan membuang sampah ke sungai

c)

Perintah membayar berbagai macam pajak

d)

Larangan menerima uang saat pilkada

e)

Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk

12.

Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam perisƟ wa sejarah perumusan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

a)

Sikap rela berkorban yang tinggi

b)

Keinginan untuk merdeka yang kuat

c)

Kecerdasan tinggi para pendiri negara

d)

Keterlibatan semua komponen bangsa

e)

Kerjasama yang baik dengan Jepang

13.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai ...

a)

Sumber hukum materiil di Indonesia

b)

Perundang-undangan yang tidak boleh diubah

c)

Acuan pengembangan hukum di Indonesia

d)

Sumber hukum tertinggi di Indonesia

e)

Dasar falsafah hukum di Indonesia

14.

Tata urutan peraturan perundangan-undangan dalam sistem hukum di Indonesia memngandung makna bahwa ...

a)

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

b)

Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus mendasarkan pada undang-undang

c)

Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain

d)

Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya asalkan wajar

e)

Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah

15.

Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna ...

a)

Pernyataan kemerdekaan Indonesia

b)

Tujuan negara Indonesia merdeka

c)

Kemerdekaan Indonesia telah diraih

d)

Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan

e)

Perjuangan kemerdekaan telah selesai

16.

Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Perwujudannya diantaranya adalah ...

a)

A. Pembangunan nasional di segala bidang

b)

B. Pembentukan TNI dan Kepolisian

c)

C. Pembentukan kementerian pertahanan

d)

D. Adanya pendidikan bela negara

e)

E. Adanya konsep wawasan nusantara

17.

Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat pada ...

a)

A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia

b)

B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota

c)

C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat

d)

D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom

e)

E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah

18.

Kedaulatan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah ....

a)

A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat

b)

B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik

c)

C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu

d)

D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR/DPD

e)

E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak

19.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan diantara keduanya adalah ...

a)

A. Status atau kedudukannya

b)

B. Kartu identitas yang dimiliki

c)

C. Tempat dan waktu kelahiran

d)

D. Waktu tinggal di wilayah negara

e)

E. Asal usul keturunan orang tua

20.

Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ...

a)

A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketenteraman

b)

B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tenteram, terkendali, dan sejahtera

c)

C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional

d)

D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman

e)

E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan

21.

Pembatasan masa jabatan Presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan ...

a)

A. Rekrutmen politik terbuka

b)

B. Penegakan supremasi hukum

c)

C. Rotasi kekuasaan negara

d)

D. Akuntabilitas pemerintahan

e)

E. Pelaksana pemerintahan

22.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang Memiliki kewenangan sebagai berikut ...

a)

A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan

b)

B. Memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri Negara dalam satu paket

c)

C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat

d)

D. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik

e)

E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat

23.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum (law making) adalah

a)

A. MPR dan DPR

b)

B. KY dan Presiden

c)

C. MA dan DPR

d)

D. DPR dan Presiden

e)

E. MK dan MA

24.

Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi nal dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh ...

a)

A. Pengadilan Negeri

b)

B. Pengadilan Tinggi

c)

C. Komisi Yudisial

d)

D. Mahkamah Agung

e)

E. Mahkaman Konstitusi

25.

Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar-bangsa sebagaimana diamatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk ...

a)

A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia

b)

B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia

c)

C. Mengatur kehidupan warganegara yang berada di luar negeri

d)

D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara

e)

E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri

26.

Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH mau pun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian, karena ...

a)

A. Adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan

b)

B. Adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum

c)

C. Adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat

d)

D. Adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak

e)

E. Adanya penegak hukum yang kurang profesional

27.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ...

a)

A. Anggaran negara yang terus semakin membesar

b)

B. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi

c)

C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas

d)

D. Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional

e)

E. Peran serta masyarakat yang sangat kurang

28.

Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan ...

a)

A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah

b)

B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat

c)

C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat

d)

D. Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah

e)

E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat

29.

Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya ...

a)

A. Pegawai baru bagi pemerintah

b)

B. Kaum terpelajar Indonesia

c)

C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka

d)

D. Berbagai organisasi sosial - politik untuk kemerdekaan

e)

E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga

30.

Sumpah Pemuda, tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa ..

a)

A. Kerja keras

b)

B. Semangat pemuda indonesia

c)

C. Hadirnya kaum muda yang terpelajar

d)

D. Pergerakan Politik pemuda Indonesia

e)

E. Persatuan Bangsa Indonesia

31.

Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan ...

a)

A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar

b)

B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda

c)

C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan

d)

D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia

e)

E. Organisasi poliTIk yang menentang kolonial Belanda

32.

Untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk ...

a)

A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba

b)

B. Menolak paham intoleransi

c)

C. Menolak segala bentuk kekerasan

d)

D. Menghindari perbuatan yang tercela

e)

E. Menolak paham radikalisme

33.

Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk ...

a)

A. Melawan segala bentuk kemaksiatan

b)

B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian

c)

C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme

d)

D. Menghindari perbuatan yang tercela

e)

E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan

34.

Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara yaitu ...

a)

A. Memahami Pancasila, UUD NRI 1945, dan peraturan hukum lainnya

b)

B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

c)

C. Menjaga nama baik sekolah

d)

D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara

e)

E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara

35.

Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah ...

a)

A. Pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah

b)

B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkansumber dayanya

c)

C. Terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah

d)

D. Hanya putera-putera daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah

e)

E. Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis

36.

Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari ...

a)

A. Ketahanan nasional

b)

B. Wawasan nusantara

c)

C. Nasionalisme Indonesia

d)

D. Kebhinekatunggalikaan

e)

E. Keadilan sosial

37.

Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI yaitu ...

a)

A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b)

B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

c)

C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

d)

D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain

e)

E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

38.

Salah satu faktor penghambat dimana terjadi konfl ik antarkelompok masyarakat yang dapat mem bahayakan NKRI. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku ...

a)

A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya

b)

B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal

c)

C. Pertukaran kesenian antar daerah

d)

D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya

e)

E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan

39.

Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional, salah satu caranya adalah ...

a)

A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi

b)

B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum

c)

C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler

d)

D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama

e)

E. Menjadi anggota aktif Gerakan Pramuka

40.

Kesalahpahaman antarkampung atau antarsuku dapat memicu konfl ik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah ...

a)

A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya

b)

B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang

c)

C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai

d)

D. Membangun kesadaran mulai kultural dalam berbagai bidang

e)

E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan

41.

Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas/memotong rumput bagi masyarakat Madura, untuk memberi makan ternak sapi. Tetapi tidak jarang benda ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang antar individu. Senjata adat yang dimaksud adalah ...

a)

A. Kujang

b)

B. Clurit

c)

C. Mandau

d)

D. Parang

e)

E. Sabit

42.

Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti , membantu bencana alam dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahan saja karena ...

a)

A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong

b)

B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia

c)

C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda

d)

D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia

e)

E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia

43.

Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Hal itu ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan belum menurun secara signifi kan. Dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah ...

a)

A. Memenuhi kebutuhanpanganpenduduk melalui impor beras

b)

B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran

c)

C. Menggalakkan program zakat tanpa pandang bulu

d)

D. Menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar

e)

E. Meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan produksi

44.

Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar ...

a)

A. Terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat

b)

B. Terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah

c)

C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram

d)

D. Terjadi penyelesaian perrmasalahan di masyarakat

e)

E. Tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat

45.

Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman,yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ...

a)

A. Ideologi

b)

B. Politik

c)

C. Ekonomi

d)

D. Sosial Budaya

e)

E. Pertahanan dan Keamanan

46.

Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu, di antaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah ...

a)

A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat

b)

B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal

c)

C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur

d)

D. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan

e)

E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separaƟ s dari luar negeri

47.

Dalam rangka perumusan UUD NRI Tahun 1945, sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945 susunan anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang. Penambahan anggota baru tersebut mengindikasikan bahwa ....

a)

A. Memperkuat perwakilan dari wilayah Borneo untuk bergabung dengan kemerdekaan Indonesia

b)

B. Dilibatkannya generasi muda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia

c)

C. Dilibatkannya golongan minoritas dalam membentik Indonesia merdeka

d)

D. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka

e)

E. Semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan negara yang merdeka

48.

Anggota BPUPKI Muh. Yamin mengusulkan, bahwa “negara kebangsaan” yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia merdeka didasarkan atas ...

a)

A. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa di dunia

b)

B. Kemauan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan

c)

C. Politik etis penjajahan Jepang dan ikatan keturunan

d)

D. Kekuasaan negara yang mengatur kepentingan warganya

e)

E. Perjalanan sejarah dan kondisi sosiologis bangsa

49.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah ....

a)

A. Hukum tertinggi di Indonesia

b)

B. Satu-kesatuan dengan konvensi

c)

C. Hukum tertulis nasional

d)

D. Sumber segala sumber hukum

e)

E. Landasan ideal hukum nasional

50.

Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Pokok pikiran ini lebih lanjut dituangkan dalam ketentuan ...

a)

A. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis

b)

B. Hakim Konstitusi dipilih oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden

c)

C. Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyswaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat dengan musyawarah mufakat

d)

D. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara langsung

e)

E. Hakim Agung ditetapkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden