Font size
WorksheetsPAT PPKN XII
Total questions: 25
Worksheet time: 56mins
Sumber hukum formal terdiri dari lima (5) jenis yaitu : hukum Undang-undang, hukum Traktat, hukum kebiasaan, hukum yuresprudensi dan KUHP. Jenis keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama, disebut :
Hukum Undang-undang
Hukum Traktat
Hukum Kebiasaan
Hukum Yurisprudensi
KUHP
Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....
bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan
Peran Indonesia dalam hubungan Internasional dimulai sejak secara de facto dan de jure diakui oleh negara lain menjadi negara merdeka. Sebagai wujud peran Indonesia di kancah dunia ialah ikut memprakarsai dibentuknya beberapa organisasi Internasioanal pada masa Orde Lama. Organisasi tersebut ialah : …
PBB
UNESCO
IMF dan Word Bank
KAA (konferensi Asia Afrika)
Kelompok G 20
Hubungan Internasional Indonesia dilakukan secara Bilateral dan Multilateral. Dibawah ini merupakan contoh hubungan bilateral Indonesia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
Asia Pacific Economic Community (APEC)
Gerakan Non-Blok (GNB)
Pemberian Quota Haji dari Arab Saudi
Setiap warga negara wajib untuk mentaati hukum. Misalnya membayar pajak tepat waktu. Pasal yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah :
Pasal 27 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 28 ayat 1
Pasal 28 ayat 2
SATGAS Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-D UNAMID yang berutugas di Sudan pada bulan Desember 2018 di bawah pimpinan LetKol. Inf. Irdhan, mendapatkan medali kehormatan dari United Nations atau PBB. Medali kehormatan ini diberikan atas dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI yang berhasil :
Membantu Pasukan Pemerintah dalam memerangi Pemberontak di Darfur Sudan
Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan
Membantu PBB melalui Dewan Keamann PBB untuk menghancurkan Pasukan Pemberontak
Mendamaikan Pasukan Pemerintah dengan pasukan Pemberontak
Mewujudkan politik Negara Indonesia yang bebas dan aktif
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia
Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....
kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
Perhatikan prinsip-prinsip Hak asasi manusia di bawah ini!
1. kesetaraan
2. non diskriminatif
3. ketergantungan
4. universal
5. tidak dipertukarkan
6. tidak dibagi-bagi
Berdasarkan data diatas, prinsip yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak-hak orang lain karena rasa, warna kulit, jenis kelamin dan berlaku secara keseluruhan dimanapun berada, di tunjukan oleh nomor ....
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 4
3 dan 5
4 dan 6
Perhatikan data dibawah ini !
1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
2. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden
3. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen
4. Kepala pemerintahan di pimpin oleh seorang perdana menteri
5. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legeslatif
6. Presiden hanya menjabat sebagai kepala negara
Berdasarkan data diatas yang termasuk ciri dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah ....
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
4, 5 dan 6
Perhatikan data dibawah ini !
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.
4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
5. Mengajukan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah
6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.
Berdasarkan data tersebut diatas yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor ....
1 dan 2
2 dan 5
3 dan 6
4 dan 5
5 dan 6
pelanggaran HAM terdiri dari pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Salah satu pelanggaran HAM berat adalah Genosida.
Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang menunjukkan pelanggaran HAM berat seperti Genosida
Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947
Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan
Peristiwa Talangsari tgl 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas
Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas
Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas
Liberalisme.adalah aliran/faham dari negara-negara Eropa yang bisa menjadi ancaman terhadap negara di bidang ideologi. Contoh dari Liberalisme yang paling tepat adalah :
Gaya hidup mewah, dan pergaulan bebas yang cenderung meng-arah pada perilaku seks bebas
Menghalalkan segala macam cara yang penting tujuan tercapai
Tidak peduli kepada orang lain
Agama tidak menjadi urusan Negara
Tidak beragama
Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah:
Menciptakan lapangan kerja baru
Mendatangkan Tenaga Kerja Asing secara Profesional
Mengirim anak bangsa yang nasionalis untuk belajar di luar negeri
Melakukan Penanaman Modal Asing
Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya bersaing
Perhatikan gambar di bawah ini !
Dengan melihat gambar diatas, dampak positif yang muncul dari penggunaan tehnologi adalah (a)
19. Yang dimaksud iptek bersifat netral adalah (a)
Perhatikan Gambar disamping.
Pemberontakan di Papua dikobarkan oleh Gerakan Papua Merdeka (GPM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1970 hingga hingga sekarang. Dengan memperhatikan gambar tersebut muncul ancaman dalam bidang (a)
B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh terkenal dari Indonesia yang berjasa di bidang iptek, khususnya (a)
Ketika menggunakan Internet, Dila tidak pernah menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Karena menurutnya itu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan bisa merugikan pihak lain. Dengan bertindak demikian, Dila telah menjalankan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal (a)
Mengapa ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan!
(a)
19. Mengapa pelajar wajib mengetahui dan melaksanakan UU ITE Nomor 11 tahun 2008!
(a)
Mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan Iptek!
(a)
