pembubaran kabinet Dwikora dan digantikan dengan Kabinet 100 Menteri

peristiwa aksi mahasiswa yang menyuarakan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat

dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966

ketetapan Presiden tentang pembubaran PKI

aksi-aksi yang dipelopori oleh mahasiswa

kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik

krisis ekonomi yang melanda masyarakat

meningkatnya angka pengangguran

terkuaknya praktik KKN di kalangan pejabat pemerintah

terjadinya krisis kepercayaan

Elang Mulya Lesmana

Arif Rahman Hakim

Hafidin Royan

Hendriawan Sie

Heri Hartanto

Moses Gatotkaca

Elang Mulya Lesmana

Arif Rahman Hakim

Hendriawan Sie

Heri Hartanto

protes mahasiswa terhadap masuknya modal asing ke Indonesia

pembubaran secara paksa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa

adanya sentimen keagamaan dalam tubuh partai politik

terjadinya krisis politik dan ekonomi yang melanda di Indonesia

adanya kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum

Sidang Umum

Peristiwa Kelabu

Peristiwa 11 Maret

Peristiwa Rangesdengklok

Sidang paripurna

Peristiwa kelabu

Mei kelabu

Tragedi trisakti

PHK

KKN

situasi politik semakin kacau pasca peristiwa G 30 S PKI

keinginan mahasiswa agar membentuk federasi yang dinamakan KAMI

adanya Tritura yang diterima dengan baik oleh Presiden Soekarno

tuntutan mahasiswa agar Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai partai terlarang

tuntutan ABRI agar presiden segera membersihkan orang-orang yang diduga terlibat gerakan PKI

menerapkan ideologi Nasakom

memperbaiki politik yang kacau

menstabilkan kondisi ekonomi yang runtuh

membersihkan sejumlah lembaga negara dari unsur liberalisme

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat

menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik

anti korupsi, kolusi dan nepotisme

koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan orde lama

melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI

Sukses transmigrasi,

Sukses KB

Sukses memerangi buta huruf

Sukses swasembada pangan

Pengangguran minimum

Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

Aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).

Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.

Tempo

Detik

Insert

Lambe Turah

Silet

membubarkan PKI dan ormas-ormasnya

mengamankan 15 menteri dalam kabinet Dwikora yang teribat Gerakan 30 September

Menjadi Presiden RI Ke-2

Menandatangani perjanjian freeport

Menjadikan Soekarno sebagai tahanan rumah

Kebebasan pers terbatas

Partai politik wajib berasas tunggal yaitu Pancasila

politik luar negeri yang bebas aktif sesuai UUD 1945

Soekarno dijadikan tahanan rumah

Kritik dibungkam oposisi diharamkan

Kebebasan berbicara dan berpendapat

Pemberantasan korupsi

Demokrasi yang kebablasan

Demokrasi lebih terbuka

Jumlah partai politik tidak dibatasi.

A.   Ketua PBB

MA

mahasiswa dan kaum intelektual

DPR

kaum pemilik modal

mahasiswa lebih pandai

mahasiswa jumlahnya banyak

mahasiswa selalu memiliki pemikiran benar

mahasiswa masih bersemangat

mahasiswa memiliki sikap proaktif

banyaknya perusahaan asing yang dinasionalisasi

perekonomian mengacu pada pasal 33 UUD 1945

adanya praktik KKN dalam pemerintahan orde baru

merosotnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika

kalangan demonstran menguasai gedung DPR/MPR

kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil

fraksi ABRI ditarik dari perwakilan keanggotaan MPR/DPR

separo jajaran pemerintahan sipil diisi oleh perwakilan dari  ABRI

jalannya pemerintahan Indonesia menjadi kewenangan kepada ABRI

memberi tugas kepada ABRI untuk membantu  tugas dari lembaga DPR

mengawasi masyarakat di seluruh daerah melalui gerakan AMD

mengangkat beberapa jenderal menjadi menteri kabinet Orde Baru

menempatkan perwira aktif dalam dewan pengurus pusat GOLKAR

ABRI ditempatkan di DPR, MPR maupun DPD di tingkat kabupaten dan provinsi

mengendalikan jalannnya GOLKAR dalam bidang politik

Sosial Budaya dan Hankam

Sosial Politik dan Hankam

Politik Budaya dan Hankam

Politik Ekonomi dan Hankam

Sosial Politik dan Ekonomi

tetap mempertahankan dan menegakkan NKRI dan merupakan harga mati

pemerintah akan memberikan otoda khusus kepada daerah yang memintanya

akan bertekad memberikan referendum kepada daerah yang bergejolak

menawarkan perubahan bentuk negara dari NKRI menjadi federal

membiarkan munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah

pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil

memperkuat sektor keuangan dan perbankan

menegakkan supremasi hukum

berakhirnya peran serta ABRI di DPR

lepasnya Timor Timur dari NKRI

Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia

Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia

Melakukan reformasi ekonomi sesuai saran IMF

Memperbaiki nilai angka nilai tukar terhadap dolar AS

Melakukan proses nasionalisasi perbankan Indonesia

membentuk lembaga Kopkamtib dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

semua partai politik harus berasas tunggal, yaitu Pancasila

semua unsur pemerintahan tidak boleh berpolitik

  PPP dan PDIP tidak boleh mengungguli suara GOLKAR

  merehabilitasi kebijakan ekonomi nasional yang mensejahterakan rakyat

  menonaktifkan poros Nefos – Oldefos

  menolak kerja bilateral dengan negara-negara yang menganut faham komunis

mengaktifkan kembali hubungan luar negeri poros Jakarta-Pnom Penh

menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif sesuai UUD 1945

membina hubungan diplomatik dengan Negara-negara investor

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Penyelesaian masalah Aceh

  Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Mahkamah Konstituante

Dewan Perwakilan Daerah

Kartu Indonesia Pintar

Jamkesmas

PNPM Mandiri

BLT

BOS

meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri

mendorong terwujudnya masyarakat yang adil sejahtera

upaya untuk pengentasan kemiskinan

menurunkan tingkat utang luar negeri yang sudah sangat besar

menolak kerja sama dengan lembaga keuangan IMF

terlibat dalam skandal korupsi Bruneigate dan Buloggate

  usulan pembatalan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966

usulan untuk segera keluar dari keanggotaan OPEC

usulan mengadakan kerja sama bilateral dengan Israel

usulan untuk mengadakan kerja sama dengan organisasi NATO

Tokoh Reformasi

Bapak Revolusi

Bapak Pluralisme

Bapak Pembangunan

Bapak Partai Islam

B.J. Habibie dan Megawati Sukarnoputri

Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz

K.H. Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz

K.H. Abdurrahman Wahid dan B.J. Habibie

B.J. Habibie dan Muhammad Jusuf Kalla

Rencana pembangunan Kasimo Plan

Pembangunan lima tahun (Pelita)

Penanaman modal asing, Freeport di Papua

Mensejahterakan hidup rakyat melalui transmigrasi

Pembuatan pesawat terbang di Bandung (IPTN)

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945

memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa

SBY, Gusdur, Megawati, BJ Habibie

BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY

Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY

Gusdur, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie

BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY

terjadi krisis sosial yang menyebabkan terpecahbelahnya masyarakat Indonesia

beban anggaran negara bertambah karena harus menyelesaikan kekisruhan akibat demonstrasi

kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa meningkat drastis

muncul konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap universitas sebagai penyelenggara pendidikan

munculnya gelombang aksi solidaritas yang berujung pada kerusuhan Mei 1998

  peristiwa penculikan para aktivis Mahasiswa dan tokoh-tokoh LSM oleh intelijen pemerintah orde baru

kerusuhan dan penjarahan ribuan tempat tinggal, kantor-kantor, pertokoan dan kendaraan-kendaraan terutama milik keturunan Cina

pembakaran terhadap mobil-mobil mewah milik para pejabat yang dianggap pro kapitalisme

penyerbuan kantor pusat PDI yang diduga dilakukan oleh kelompok PDI pimpinan Suryadi

pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa yang didukung masyarakat

Kasus korupsi melibatkan pejabat publik

Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemerintah yang transparan

Rakyat terjebak pada euphoria kebebasan

Penegakan demokrasi

bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya

hapuskan dwifungsi ABRI

kembali ke UUDS 1950 dan bentuk DPRS

tegakkan supremasi hukum dan HAM

hapuskan praktik KKN

B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Suharto

secara hukum formal pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional

kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru

B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung

B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN

Departemen sosial dan departemen penerangan

Departemen pendidikan dan departemen pertanian

Departemen pertahanan keamanan dan departemen kelautan

Departemen pendidikan dan departemen sosial

Departemen sosial dan departemen agama

Dwi Fungsi ABRI

Pembentukan sistem semi perwakilan

Pemberlakuan sistem masa mengambang

Kebebasan berkumpul dan berpendapat

Pembanguan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing

Bersifat Otoriter

Menjadi alat penguasa

Menjadi kekuatan Hankam

Merupakan kekuatan terbesar di DPR

Tidak mendukung gerakkan Reformasi

Kemandirian rakyat meningkat

Kesejahteraan rakyat meningkat

Rendahnya tingkat pengangguran

Tingginya angka pendapatan nasional

Rakyat ikut menanggung hutang

Melemahnya IHSG di bursa saham di New York

Terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996

Terjadinya krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan juli 1996

Utang luar negeri membengkak menjadi 137 milliar dollar AS

Menguatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap nilai mata uang-mata uang lokal

Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dan pemerintah melarang mendirikan partai politik lain

penentuan keanggotaan DPR dan MPR, diatur serta bergantung pada penguasa

DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa

Keanggotaan DPR dan MPR dibentuk melalui Kepres

Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara sepihak

Kebijakan pemerintah yang penuh rekayasa politik untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu

Tindakan ABRI yang cenderung melanggar HAM dalam mengatasi tindak kejahatan

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah social yang cenderung menggunakan langkah represiv

Pembatasan hak – hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya

Perlakuan keras terhadap setiap orang yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah

Terjadinya krisis perbankan

Krisis kepercayaan

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat

Utang luar negeri membengkak dan sudah jatuh tempo pembayaran

Macetnya ekspor-impor sebagai dampak krisis ekonomi negara-negara Asia Tenggara

Parlemen dengan stelsel daftar

Unsur-unsur Representatives

Unsur-unsur Korupsi

Unsur-unsur Kolusi

Unsur-unsur Nepotisme

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto

Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama-sama mengatasi krisis

Lunturnya rasa cinta tanah air,bangsa dan negara dari sebagian besar masyarakat

Terjadinya berbagai tindak anarkhis diberbagai pelosok tanah air

Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele

Perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat

Perubahan secara lambat dan terorganisir

Perubahan dalam setiap bidang kehidupan secara terencana

Perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan

Perubahan sera cepat dalam pola yang sama dan serentak

Dilakukan didalam kampus

Tidak mengganggu keamanan

Tidak merusak fasilitas umum

Dilaksanakan secara damai

Tidak mengganggu kegiatan Masyarakat

Amien Rais

Emil Salim

B.J. Habibi

Harmoko

Adnan Buyung

Kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta

Kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet

Kerusuhan di Tasik Malaya

Kerusuhan sambas, yakni konlik antar etnis atau konflik berbau SARA

Kerusuhan Ambon, yakni konflik yang berbau SARA

Tragedi Semanggi

Tragedi Trisakti

Peristiwa Malari

Peristiwa Kuda Tuli

Tragedi Tanjung Priok

Penjarahan masal dengan sasaran pertokoan milik warga Cina keturunan

Pendudukan gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa

Bentrok massal antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok pendukung gerakan reformasi

konflik horizontal akibat munculnya Isu dukun Santet di banyuwangi

Konflik berbau SARA di Sambas dan Ambon

Untuk mencegah timbulnya korban, dan menciptakan suasana aman aktivitas kerja cabinet/pemerintahan sementara dihentikan

Bentrok antar mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan.

Pemerintah dengan alasan demi kepentingan rakyat memenuhi tuntutan mahasiswa

Meluasnya terjadi tindakan anarkhis para mahaisiswa yang diikuti berbagai lapisan masyarakat lain

Demonstrasi meluas kemana-mana, sehingga roda perekonomian macet

Memperbarui tatanan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945

Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Baru

Mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil pejabat Orde Baru

Memberdayakan lembaga tinggi negara lebih peduli kepada rakyat

Menuntaskan permasalahan hukum yang pernah diselewengkan

Menjadi sarana untuk memperoleh keadilan bagi para penguasa

Digunakan sebagai rujukan bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan

Menjadi lembaga yang bebas dari campur tangan partai politik

Menjadi pelayan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya

Digunakan sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan sosial

Dimintai pertimbangan dalam membentuk Dewan Reformasi Nasional yang diketuai Presiden Suharto

Dimintai pertimbangan dalam membentuk cabinet Reformasi

Dimintai pertimbangan dalam rangka mengambil langkah-langkah reformasi.

Mendukung kebijakan Presiden dalam menyikapi berbagai aksi mahasiswa yang semakin anarkhis

Mendukung amandemen UUD 45

Ketidakberhasilannya menurunkan harga

Tidak terwujudnya rencana pembentukan komite Reformasi

Masa pemerintahannya yang terlalu lama

Desakan dari Mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat

Didudukinya gedung DPR/MPR oleh para demonstran

Condong ke Negara-negara Blok Timur

Condong ke Negara-negara Blok Barat

Memihak ke Negara-negara Arab Saudi

Memihak ke Negara-negara bekas Jajahan Eropa

Memihak ke Negara-negara yang sedang berkembang