wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN SOAL PKN KELAS 8

Total questions: 111

Worksheet time: 3hrs 34mins

Name
Class
Date
1.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

2.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

3.

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

a)

untuk diketahui oleh masyarakat umum

b)

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

c)

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

d)

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

4.

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...

a)

sumber dari perundang-undangan

b)

kaidah negara yang fundamental

c)

norma dasar dan pertama

d)

sumber hukum tertinggi

5.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

6.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

7.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

8.

Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

9.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

10.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

11.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

12.

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berada di nomor urut...

a)

dua

b)

tiga

c)

empat

d)

lima

13.

Kepala Pemerintahan di Kota adalah...

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

14.

Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

15.

lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

a)

MPR

b)

BPUPKI

c)

PPKI

d)

DPR

16.

Di antara materi muatan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah ...

a)

muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

b)

tugas dan wewenang kepala daerah

c)

hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten

d)

melaksanakan kebijakan umum nasional

17.

Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

18.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...

a)

11 Tahun 2012

b)

12 Tahun 2011

c)

12 Tahun 2012

d)

11 Tahun 2011

19.

yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah...

a)

DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur

b)

DPR atau Gubernur

c)

DPRD Provinsi atau Gubernur

d)

DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota

20.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

21.

Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPUPKI

d)

PPKI

22.

lembaga yang berwenang untuk mengesahkan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

MPR

d)

Presiden

23.

Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan ....

a)

UUD

b)

UU

c)

Tap MPR

d)

Keppres

24.

Pembentukan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia diatur berdasarkan pada ....

a)

UU No. III/MPR/2000

b)

Tap MPR No. III/MPR/2000

c)

UU No. 11 Tahun 2012

d)

UU No. 12 Tahun 2011

25.

tata cara perubahan UUD diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal...

a)

35

b)

36

c)

37

d)

38

26.

cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan...

a)

amandemen

b)

fundamental

c)

adendum

d)

random

27.

Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR sesuai dengan pasal 5 UUD 1945 ayat (1). Maksudnya adalah ....

a)

Presiden mempunyai tanggung jawab membuat undang-undang

b)

Presiden bersama DPR memegang kekuasaan legislatif

c)

DPR yang memegang kekuasaan membuat undang-undang

d)

Presiden bisa mengajukan usul rancangan undang-undang dan presiden tidak wajib menyampaikan rancangan undang-undang

28.

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal...

a)

37 ayat (5)

b)

37 ayat (4)

c)

37 ayat (3)

d)

37 ayat (1)

29.

I. Menimbulkan disintegrasi bangsa

II. Menciptakan keamanan lingkungan

III. Meningkatkan kesenjangan sosial

IV. Menciptakan ketertiban

V. Menimbulkan ketakutan


Pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan arti penting perturan perundang-undangan bagi warga adalah....

a)

I dan III

b)

II dan IV

c)

III dan IV

d)

IV dan V

30.

Sikap patuh pada peraturan yang berlaku di masyarakat antara lain ....

a)

Menjadi dikenal dan dipuji oleh warga

b)

akan mendapatkan dukungan bila mencalonkan diri sebagai lurah atau camat

c)

menjadi panutan masyarakat atas anjuran para tokoh masyarakat

d)

mendapatkan rasa aman,tentram, dan damai

31.

Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah ....

a)

warga menjalankan tugas kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW

b)

menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas

c)

mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat

d)

membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya

32.

Perhatikan pernyataan - pernyataan berikut ini.

I. Seorang pejabat tinggi negara yang menerima bingkisan terimakasih adalah wajar

II. Tindak korupsi yang banyak merugikan negara harus dihukum, kecuali kerugiannya sedikit

III. Setiap orang melawan hukum harus dihukum sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu

IV.Tidak ada bantuan hukum bagi rakyat kecil yang terkena sanksi hukum

V. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam bisang hukum

VI. Penganiayaan oleh oknum aparat hukum itu hal yang wajar karena menjalankan tugas


Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sikap menjalani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor ....

a)

I dan II

b)

II dan IV

c)

III dan V

d)

IV dan VI

33.

dalam bahasa Jepang Badan Penyelidilikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal dengan nama...

a)

Keibodan

b)

Seinendan

c)

Dokuritsu Junbi Iinkai

d)

Dokuritsu Junbi Coosakai

34.

UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya, karena ....

a)

UUD Negara RI Tahun 1945 meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh, dimana batang tubuh penjabaran dari pembukaan UUD 1945 yang menyantumkan proklamasi kemerdekaan, cita-cita negara, tujuan negara, dan rumusan negara.

b)

UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum dasar tertulis yang disahkan bersamaan dengan dasar negara pancasila

c)

UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur kehidupan setiap WNI secara rinci, yaitu berupa hak dan kewajiban sebagai warga negara

d)

berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 bahwa UUD 1945 harus dijalankan kembali secara murni dan konsekuen

35.

Peraturan Perundang-undangan yang pertama adalah...

a)

UUD 1945

b)

Tab MPR

c)

UU/Perpu

d)

Peraturan Pemerintah

36.

Dalam suatu negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan...

a)

rakyat

b)

Penguasa

c)

MPR

d)

Presiden

37.

Dalam sistem pemerintahan presidensial pemerintah atau kabinet bertanggungjawab kepada ....

a)

Perdana Menteri

b)

DPR

c)

Presiden

d)

MPR

38.

Perhatikan pernyataan berikut ini.

1. UUD

2. UU

3. Peraturan pemerintah

4. Adat istiadat

5. Peraturan daerah

Dari pernyataan di atas yang merupakan peraturan tertulis ditunjukkan nomor . . .

a)

1, 2, 3

b)

1,3 ,4

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

39.

Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah . . .

a)

Undang – undang

b)

Peraturan presiden

c)

Peraturan pemerintah

d)

Peraturan menteri

40.

Tata urutan peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .

a)

undang – undang dasar

b)

peraturan pemerintah pengganti UU

c)

undang – undang

d)

peraturan presiden

41.

Lembaga yang berwenang membuat undang – undang disebut . . . .

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Federatif

42.

Negara Indonesia adalah negara ...

a)

Hukum

b)

Kerajaan

c)

Parlementer

d)

Kekaisaran

43.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya merupakan bunyi pasal ...

a)

1 Ayat 3

b)

27 Ayat 1

c)

29

d)

1 Ayat 2

44.

Tata urutan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah sesuai UU No.12 Tahun 2011 adalah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Peraturan Daerah Provinsi

d)

Peraturan Presiden

45.

Dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan adalah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Ketetapan MPR

46.

Ketetapan MPR memuat GBHN. GBHN singkatan dari ...

a)

Garis-garis Besar Haluan Nasional

b)

Garis-garis Besar Haluan Nusantara

c)

Garis-garis Besar Haluan Negara

d)

Garis-garis Besar Haluan NkRI

47.

Peraturan Pemerintah dibuat dan ditetapkan oleh ...

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

Ketua MPR

d)

Ketua DPR

48.

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama ...

a)

Bupati

b)

Gubernur

c)

Wali kota

d)

Camat

49.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

50.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

51.

Tahap ketiga dalam penyusunan peraturan pemerintah disebut?

a)

Tahap Pembuatan dan Perancangan

b)

Tahap Penetapan dan Pengundangan

c)

Tahap Perencanaan

d)

Tahap Pengajuan dan Pembagian

52.

Usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya .... anggota MPR

a)

1/4

b)

50 + 1

c)

1/3

d)

1/2

53.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

54.

Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

c)

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

d)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

55.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa (kegentingan yang memaksa) adalah ....

a)

Perpu

b)

UU

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Pemerintah

56.

Tata Urutan Perundang-Undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Pemerintah adalah ....

a)

UUD 1945

b)

Perda

c)

UU/Perpu

d)

PP

57.

Proses Pembentukan Perundang-Undangan pada Tahapan ke-4 adalah ....

a)

pengesahan

b)

penyusunan

c)

pembahasan

d)

perencanaan

58.

Proses Pembentukan Perundang-Undangan pada Tahapan ke-1 adalah ....

a)

pengesahan

b)

penyusunan

c)

pembahasan

d)

perencanaan

59.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah ...

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah Provinsi

d)

Undang-Undang

60.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang kedua berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah ...

a)

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

61.

Pihak yang tidak dapat mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah ...

a)

DPR

b)

DPD

c)

MA

d)

Presiden

62.

Jika jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berjumlah 120 orang, perubahan pasal UUD Tahun 1945 dapat dilakukan ketika sekurang-kurangnya ... anggota hadir.

a)

50

b)

60

c)

70

d)

80

63.

Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, selanjutnya dibahas oleh ...

a)

Gubernur

b)

DPRD Provinsi

c)

DPRD Provinsi bersama Gubernur

d)

DPRD Provinsi bersama Walikota

64.

Perhatikan hal-hal berikut:

(1) otonomi daerah

(2) hubungan pusat dan daerah

(3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

(4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

(5) perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal di atas merupakan rancangan undang-undang yang diajukan oleh ...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Pemerintah

65.

Setiap warga masyarakat wajib mengembangkan perilaku positif terhadap pancasila berarti wajib...

a)

mengamalkan pancasila

b)

mempelajari makna pancasila

c)

menyebarluaskan pancasila

d)

menghafal rumusan pancasila

66.

Peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila adalah...

a)

menghapalkan nilai-nilai pancasila

b)

memperhatikan nilai pancasila

c)

memperjuangkan kepentingan sendiri

d)

menghayati dan mengamalkan Pancasila

67.

Tono adalah seorang anak dari keluarga tidak mampu. Ayahnya hanya seorang kuli panggul. Hal tersebut menggerakan hati Pak Arman, pemilik toko tempat ayah Tono bekerja, untuk memberikan bantuan agar Tono dapat sekolah. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Arman mencerminkan polok pikiran ... dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

68.

Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dari tahun 1999 sampai sekarang telah dilakukan sebanyak ... .

a)

dua kali

b)

tiga kali

c)

empat kali

d)

lima kali

69.

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

70.

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

71.

Peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden

a)

undang – undang

b)

peraturan pemerintah

c)

peraturan presiden

d)

peraturan daerah provinsi

72.

Melakukan perubahan dengan cara adendum adalah

a)

mengurangi pasal dengan menghilangkan pasal sebelumnya

b)

menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya

c)

menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya

d)

mengurangi pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya

73.

Perhatikan proses pembuatan Undang – undang

sebagai berikut

1) DPR mengajukan rancangan undang – undang secara tertulis kepada presiden.

2) Apabila di setujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya rencangan undang – undang disahkan oleh presiden menjadi undang – undang.

3) Presiden menugaskan terkait membahas rancangan undang – undang bersama DPR.

Urutkan yang benar pembuatan Undang – undang

a)

2), 3), dan 1)

b)

3), 2), dan 1)

c)

1), 2), dan 3)

d)

1), 3), dan 2)

74.

materi muatan peraturan perundang – undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

a)

pengayoman

b)

kebangsaan

c)

kemanusiaan

d)

kekeluargaan

75.

Pejabat yang berwenang membuat Undang-Undang adalah ....

a)

Pemerintah daerah

b)

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

c)

Mahkamah Agung dan Presiden

d)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

76.

1. Pejabat yang berwenang membuat peraturan daerah Propinsi adalah ....

a)

Pemerintah daerah

b)

Walikota dan Presiden

c)

Gubenur dan DPRD

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati

77.

Perhatikan keterangan berikut ini;

1) Mengayomi hak-hak warga negara

2) Mempertahankan kepastian hukum

3) Membatasi hak warga negara

4) Memberikan rasa keadilan

5) Melatih tanggungjawab warga negara

Pentingnya peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh nomor ….

a)

1), 2), dan 3)

b)

1), 2), dan 4)

c)

1), 3), dan 5)

d)

3), 5), dan 4)

78.

MPR hingga saat ini sudah melakukan amademen terhadap UUD 1945 dalam amadamen terhadap UUD NRI 1945. Upaya MPR tersebut berkaitan dengan UUD 1945 yang bersifat ….

a)

Supel

b)

Dinamis

c)

Singkat

d)

Universal

79.

Sumber hukum tertulis tertinggi yang berlaku di negara Indonesia adalah ….

a)

Pancasila

b)

UUD NRI 1945

c)

Ketetapan MPR

d)

Undang-undang

80.

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

81.

Peraturan daerah provinsi adalah...............

a)

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkansebagaimana mestinya.

b)

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan untuk menjalankan Perppu yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

c)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur.

d)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Bupati

e)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan Bupati/ walikota

82.

Ketentuan yang mengandung perintah atau larangan yang dibuat oleh badan negara/ pemerintah dan harus ditaati dan dan dikenakan sangsi hukum jika dilanggar disebut....................

a)

Norma hukum

b)

Perundang-undangan

c)

Undang-undang

d)

ketetapan

e)

Adat istiadat

83.

Berikut pernyataan yang benar tentang "hierarki perundangan", kecuali.................

a)

Tata urutan perundangan yang berlaku di indonesia

b)

Peraturan perundang - undangan bahwa perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundangan diatasnya

c)

Penempatan perundangan pada hierarki tidak boleh ditukar / diubah

d)

TAP MPR merupakan peraturan perundangan tertinggi di Indonesia

e)

Menurut Hierarki perundangan, peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden

84.

1. Norma hukum

2. Permenkes

3. KUHP

4. Hukum adat

5. UU kesehatan

Yang merupakan produk hukum dari perundang-undangan adalah...................

a)

1, 2 dan 3

b)

1 dan 3

c)

2 dan 4

d)

5 saja

e)

3 dan 5

85.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

86.

Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya paling rendah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah.....

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

d)

Peraturan Bupati/Wali Kota

87.

Berikut ini yang Tidak termasuk asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 adalah....

a)

Kejelasan Tujuan

b)

Keilmuan

c)

Kejelasan Rumusan

d)

Keterbukaan

88.

Demi terciptanya ketertiban lalu lintas maka pengemudi kendaraan bermotor wajib....

a)

Memperhatikan batas kecepatan maksimal

b)

Mematuhi rambu-rambu lalu lintas

c)

Memperhatikan pengemudi kendaraan bermotor

d)

Memperhatikan Polisi Lalu Lintas

89.

Berikut ini yang Bukan merupakan fungsi Peraturan Perundang-undangan adalah....

a)

Menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis rasa

b)

Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara

c)

Memberikan perlindungan atas hak asasi manusia

d)

Melindungi kepentingan pemerintah terhadap rakyatnya

90.

Setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas....

a)

Pengayoman

b)

Kemanusiaan

c)

Bhinneka Tunggal Ika

d)

Keadilan

91.

Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa disebut....

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

92.

Secara historis UUD NRI 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh....

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

KNIP

d)

KPKI

93.

Pemerintah pusat dapat membatalkan Peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan....

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Presiden

c)

Kebijakan Pemerintah Pusat

d)

Peraturan yang lebih tinggi

94.

Peraturan yang dibuat oleh daerah dengan melibatkan DPRD dan kepala daerah disebut....

a)

Keputusan kepala daerah

b)

Peraturan Daerah

c)

Instrumen Daerah

d)

Undang-undang daerag

95.

Proses pembahasan RUU dilaksanakan didalam persidangan DPR, maka rakyat....

a)

Tidak perlu memperhatikan pembahasan RUU tersebut

b)

Dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR

c)

Jika tidak setuju dapat mengadakan demonstrasi/unjuk rasa

d)

mempercayakan sepenuhnya kepada DPR

96.

Berikut ini merupakan perilaku menaati Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, kecuali....

a)

Memiliki akta lahir

b)

Mematuhi aturan berlalu lintas

c)

Mempelajari semua ilmu hukum agar menjadi patuh

d)

Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum

97.

Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga sekolah akan mengakibatkan....

a)

Kecemasan guru dan karyawan

b)

Keresahan di kalangan siswa

c)

kekacauan dalam KBM

d)

Tidak dapat diterapkan dengan baik

98.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan

a)

a. ketetapan

b)

b. keputusan

c)

c. peraturan

d)

d. norma

99.

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada............................

a)

DPRD

b)

DPD

c)

MPR

d)

DPR

100.

Rancangan peraturan daerah setelah melalui proses pengajuan dibahas ddalam...................

a)

Sidang paripurna DPRD

b)

Sidang paripurna DPR

c)

Sidang paripurna MPR

d)

Sidang paripurna MK

101.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

102.

Berikut ini merupakan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ….

a)

Penyusunan

b)

Perencanaan

c)

Pengundangan

d)

Penyebarluasan

103.

UUD 1945 berapa kali di amandemen?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

104.

Jika jumlah anggota MPR berjumlah 120 orang, perubahan pasal UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan ketika sekurang-kurangnya.... anggota yang hadir.

a)

50

b)

60

c)

70

d)

80

105.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UUD adalah ....

a)

dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 anggota MPR

b)

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR

c)

harus didukung oleh semua unsur dalam masyarakat

d)

harus meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

106.

Badan yang berwenang membuat atau menyusun Peraturan Daerah Kabupaten adalah ....

a)

DPRD Kabupaten

b)

Bupati bersama DPRD Kabupaten

c)

Bupati atas perintah Gubernur

d)

Walikota bersama DPRD dan Gubernur

107.

Apabila Perpu telah disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden mempunyai kekuatan sejajar dengan ....

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Pemerintah

108.

Apabila Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu ....

a)

tetap berlaku

b)

tidak berlaku

c)

harus diperbaiki

d)

dapat diajukan lagi

109.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

UU Nomor 12 Tahun 2011

c)

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR

d)

Lembaran Negara

110.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

111.

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

KNPI

d)

MPR