Font size
WorksheetsAkuntansi Pemerintahan
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Laporan Keuangan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR setiap?
Semester
Triwulan
Tahun
bulan
Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini. Jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK, namun bukan opini yang terbaik adalah:
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer
Tidak Wajar (TW)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Pos-pos Laporan Operasional berikut ini tidak terdapat pada Satker Pengadilan, yaitu:
Beban subsidi, beban bunga, pendapatan hibah
Beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan
Beban penyusutan dan amortisasi
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Berikut ini adalah kriteria dalam Pemberian Opini BPK, kecuali:
Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Kecukupan atas pengungkapan (full disclosure)
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangaan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Berikut ini adalah pos-pos atau akun-akun di dalam neraca kecuali:
Pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak
Utang biaya listrik, air, telepon, gaji rapel belum dibayar
Kas, Persediaan, Peralatan, Mobil, Gedung, Tanah
Ekuitas
Ilustrasi: Pada akhir Juni 2022, KPA memeriksa uang kas yang ada pada brankas Bendahara Pengeluaran. KPA mendapati Uang Persediaan sebesar Rp50 juta, uang pajak belum disetor sebesar Rp7 juta, sisa TUP belum disetor sebesar Rp11 juta dan uang di rekening bank nihil. Jika demikian, berapa saldo Uang Kas pada Bendahara Pengeluaran pada Neraca (dalam jutaan rupiah) per 30 Juni 2022 ?
(a)
Satu-satunya istilah yang berbeda dari yang lainnya adalah:
Uang Muka dari KPPN
Kas di Bendahara Pengeluaran
Pembukuan Kas Bendahara Pengeluaran
Uang Persediaan
Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan menggunakan Peraturan ?
Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2020
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010
Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2010
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2020
Berikut ini termasuk ke dalam Aset Tetap pada Neraca Satker, kecuali:
Tanah
Jalan dan Jembatan
Iritasi
Jaringan
Urutan Laporan Keuangan untuk digabungkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 adalah:
LRA
NERACA
LO
LPE
CALK
LRA
LO
LPE
NERACA
CALK
LRA
NERACA
LO
SILPA
CALK
NERACA
LRA
LO
LPE
CALK
