NEW
Font size
WorksheetsUji Pemahaman - Iuran
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Manakah pernyataan berikut ini yang paling benar?
Dalam Perpres 82 Th 2019 Iuran PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu Rp. 23.000 per orang per bulan
Dalam Perpres 75 Th 2019 Iuran bagi Peserta PBI jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,- per org per bln dan berlaku per 1 September 2019
Dalam Perpres 64 Th 2020 Iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar Rp.42.000,- per org per bln dan berlaku per 1 Januari 2020
Dalam Perpres 64 Th 2020 Iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar Rp.42.000,- per org per bln dan berlaku per 1 Agustus 2019
Dalam Permendagri 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 disebutkan Dasar Perhitungan Iuran Gaji atau Upah Iuran bagin PNSD yaitu
Gaji Pokok , Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi, dan Tambahan Penghasilan bagi PNSD
Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi, dan Tambahan Penghasilan bagi PNSD
Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Profesi, Tambahan Penghasilan bagi PNSD, Tunjangan Daerah Terpencil
Semua jawaban salah
Pak Adi adalah seorang PNSD di BPKAD Kota Jayapura, setiap bulan Pak Adi menerima Gaji Rp. 8.000.000, Tunjangan Keluarga Rp. 500.000, Tunjangan Jabatan Rp. 2.500.000, Tunjangan Tambahan Penghasilan Rp. 2.500.000. Berapakah besaran iuran yang harus disetorkan baik oleh pemberi kerja maupun pekerja ke BPJS Kesehatan
4% sebesar Rp. 540.000, dan 1 % sebesar Rp. 135.000
4% sebesar Rp. 480.000 dan 1 % sebesar Rp. 120.000
3% sebesar Rp. 360.000 dan 2% sebesar Rp. 240.000
Semua jawaban salah
Tata cara pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2017
Pemerintah Daerah Wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui Kontribusi Pajak Rokok yang ditetapakn sebesar
37,75% dari realiasai penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota
3,75% dari realiasai penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota
37,5% dari realiasai penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota
35,7% dari realiasai penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota
Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok yang paling benar dibawah ini adalah
Apabila anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebesar 37,5% atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok
Apabila anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang dari 37,5% pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5%
Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5%
Semua jawaban benar
Dalam PMK 78/PMK.02/2020 pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa besaran kontribusi iuran peserta PBI yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi yang dibagi dan dibebankan ke masing-masing provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah adalah sebagai berikut, kecuali
Kapasitas Fiskal Daerah Sangat Tinggi Rp. 2.200 per orang per bulan
Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi Rp. 2.100 per orang per bulan
Kapasitas Fiskal Daerah Rendah sebesar Rp. 2.100 per orang per bulan
Kapasitas Fiskal daerah Rendah sebesar Rp. 2.000 per orang per bulan
Dalam PMK 78/PMK.02/2020 pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa Bantuan Iuran sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan , mulai Tahun 2021 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan
Sebesar Rp. 4.200 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Rp. 2.800 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
Sebesar Rp. 4.200 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan Rp. 2.800 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
Sebesar Rp. 4.000 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Rp. 3.000 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
Sebesar Rp. 4.000 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan Rp. 3.000 per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
Berapa kali dalam setahun seharusnya melakukan Proses Rekonsiliasi Iuran Data Iuran Wajib Pemda
1 kali dalam setahun
2 kali dalam setahun
3 kali dalam setahun
4 kali dalam setahun
Cara mendaftar Autodebit via Smartphone melalui metode USSD adalah sebagai berikut
'*141*999#
'*141*222#
A dan B benar
A dan B salah
REHAB merupakan akronim dari..
Rencana Pembayaran Bertahap
Reaktivasi Secara Bertahap
Rencana Pengaktivan Bertahap
Rencana Peralihan Bertahap
Mekanisme pembayaran iuran dan tunggakan iuran peserta JKN segmen peserta PBPU dan Bukan Pekerja ditetapkan melalui sistem pembayaran?
Terbuka (open payment system)
Tertutup (close payment system)
Keduanya benar
Keduanya salah
Siapa saja yang dapat mengikuti program REHAB?
Peserta PBPU untuk seluruh kelas layanan yang memiliki tunggakan >3 bulan (tunggakan 4 s.d. 24 bulan).
Peserta PBPU kelas II dan III yang memiliki tunggakan >3 bulan (tunggakan 4 s.d. 24 bulan).
Peserta PBPU untuk seluruh kelas layanan yang memiliki tunggakan >4 bulan (tunggakan 4 s.d. 24 bulan).
Peserta PBPU kelas II dan III yang memiliki tunggakan >4 bulan (tunggakan 4 s.d. 24 bulan).
Status kepesertaan peserta PBPU yang mengikuti program REHAB akan kembali aktif setelah..
Pembayaran REHAB Tahap I telah dibayarkan
Seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalannya telah lunas
Seluruh tunggakan iuran dibayarkan
Semuanya benar
Pada program REHAB, Tahapan pembayaran harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal..
12 tahapan
24 tahapan
6 tahapan
3 tahapan
Pembayaran denda pelayanan dapat dilakukan dengan REHAB.
BENAR
SALAH
Peserta yang sudah pernah mengikuti program relaksasi bisa mengikuti program REHAB.
BENAR
SALAH
Berapakah target bulanan dari PTT Telekolekting di tahun 2022?
115 Juta/Bulan
120 Juta/Bulan
130 Juta/Bulan
100 Juta/Bulan
Apakah yang dimaksud dengan NK-RK?
Nota Kesepakatan-Rencana Kerja
Nota Kesepahaman-Rencana Kerja
Nota Kesepakatan-Rencana Kinerja
Nota Kesepahaman-Rencana Kinerja
Dalam konsep Three Lines of Defense, posisi fungsi pengendalian yang dilakukan masing-masing Unit kerja terletak pada lini...
1 (satu)
2 (dua)
3 (tiga)
Semua Benar
