Jakarta, CNN Indonesia -- Penelitian data awal oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan Covid-19 varian Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini.

"Berdasarkan data yang ada saat ini, Omicron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadi penularan antar-masyarakat," demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP, Minggu (12/12).

Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omicron sudah menyebar di 63 negara. Mereka melihat Omicron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tak mendominasi.

Namun, mereka juga mencatat penyebaran cepat Covid-19 varian Omicron di Inggris, yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta.

Lihat Juga :

Varian Omicron Diakui Tak Tingkatkan Keparahan di Afsel

Meski demikian, WHO menegaskan bahwa data yang ada saat ini masih kurang. Mereka pun belum dapat memastikan tingkat penularan Omicron tinggi karena lebih mudah menembus respons imun atau memang lebih cepat menular.

Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa data awal menunjukkan Omicron menyebabkan "pengurangan efikasi vaksin terjadi infeksi dan penularan [Covid-19]."

Terlepas dari temuan tersebut, WHO menekankan bahwa infeksi virus corona varian Omicron sejauh ini hanya menyebabkan gejala ringan. Mereka masih mengumpulkan data untuk menentukan tingkat keparahan klinis Omicron.

Penelitian ini masih terus dilakukan setelah Afrika Selatan melaporkan temuan varian baru tersebut ke WHO pada 24 November lalu.

Sejak saat itu, banyak pakar memang menyebut Omicron lebih cepat menular dan kemungkinan dapat melemahkan vaksin yang sudah ada saat ini.

Kendati demikian, sejumlah produsen vaksin menyatakan bahwa suntikan mereka masih efektif melawan Omicron. Pfizer/BioNTech bahkan menyebut tiga dosis vaksin mereka efektif menangkal varian baru itu.

Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks eksplanasi di atas adalah ...

Jakarta, CNN Indonesia -- Penelitian data awal oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan Covid-19 varian Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini.

"Berdasarkan data yang ada saat ini, Omicron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadi penularan antar-masyarakat," demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP, Minggu (12/12).

Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omicron sudah menyebar di 63 negara. Mereka melihat Omicron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tak mendominasi.

Namun, mereka juga mencatat penyebaran cepat Covid-19 varian Omicron di Inggris, yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta.

Lihat Juga :

Varian Omicron Diakui Tak Tingkatkan Keparahan di Afsel

Meski demikian, WHO menegaskan bahwa data yang ada saat ini masih kurang. Mereka pun belum dapat memastikan tingkat penularan Omicron tinggi karena lebih mudah menembus respons imun atau memang lebih cepat menular.

Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa data awal menunjukkan Omicron menyebabkan "pengurangan efikasi vaksin terjadi infeksi dan penularan [Covid-19]."

Terlepas dari temuan tersebut, WHO menekankan bahwa infeksi virus corona varian Omicron sejauh ini hanya menyebabkan gejala ringan. Mereka masih mengumpulkan data untuk menentukan tingkat keparahan klinis Omicron.

Penelitian ini masih terus dilakukan setelah Afrika Selatan melaporkan temuan varian baru tersebut ke WHO pada 24 November lalu.

Sejak saat itu, banyak pakar memang menyebut Omicron lebih cepat menular dan kemungkinan dapat melemahkan vaksin yang sudah ada saat ini.

Kendati demikian, sejumlah produsen vaksin menyatakan bahwa suntikan mereka masih efektif melawan Omicron. Pfizer/BioNTech bahkan menyebut tiga dosis vaksin mereka efektif menangkal varian baru itu.

Jika merujuk pada data yang dihimpun oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), varian Omicron ini sudha menyebari di beberapa negara, di angka berapakah varian Omicron ini menyebar per tanggal 12 Desember 2021?

Jakarta, CNN Indonesia -- Penelitian data awal oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan Covid-19 varian Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini.

"Berdasarkan data yang ada saat ini, Omicron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadi penularan antar-masyarakat," demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP, Minggu (12/12).

Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omicron sudah menyebar di 63 negara. Mereka melihat Omicron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tak mendominasi.

Namun, mereka juga mencatat penyebaran cepat Covid-19 varian Omicron di Inggris, yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta.

Lihat Juga :

Varian Omicron Diakui Tak Tingkatkan Keparahan di Afsel

Meski demikian, WHO menegaskan bahwa data yang ada saat ini masih kurang. Mereka pun belum dapat memastikan tingkat penularan Omicron tinggi karena lebih mudah menembus respons imun atau memang lebih cepat menular.

Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa data awal menunjukkan Omicron menyebabkan "pengurangan efikasi vaksin terjadi infeksi dan penularan [Covid-19]."

Terlepas dari temuan tersebut, WHO menekankan bahwa infeksi virus corona varian Omicron sejauh ini hanya menyebabkan gejala ringan. Mereka masih mengumpulkan data untuk menentukan tingkat keparahan klinis Omicron.

Penelitian ini masih terus dilakukan setelah Afrika Selatan melaporkan temuan varian baru tersebut ke WHO pada 24 November lalu.

Sejak saat itu, banyak pakar memang menyebut Omicron lebih cepat menular dan kemungkinan dapat melemahkan vaksin yang sudah ada saat ini.

Kendati demikian, sejumlah produsen vaksin menyatakan bahwa suntikan mereka masih efektif melawan Omicron. Pfizer/BioNTech bahkan menyebut tiga dosis vaksin mereka efektif menangkal varian baru itu.

Dampak dari varian virus Omicron tersebut adalah ...

Jakarta, CNN Indonesia -- Penelitian data awal oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan Covid-19 varian Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini.

"Berdasarkan data yang ada saat ini, Omicron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadi penularan antar-masyarakat," demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP, Minggu (12/12).

Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omicron sudah menyebar di 63 negara. Mereka melihat Omicron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tak mendominasi.

Namun, mereka juga mencatat penyebaran cepat Covid-19 varian Omicron di Inggris, yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta.

Lihat Juga :

Varian Omicron Diakui Tak Tingkatkan Keparahan di Afsel

Meski demikian, WHO menegaskan bahwa data yang ada saat ini masih kurang. Mereka pun belum dapat memastikan tingkat penularan Omicron tinggi karena lebih mudah menembus respons imun atau memang lebih cepat menular.

Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa data awal menunjukkan Omicron menyebabkan "pengurangan efikasi vaksin terjadi infeksi dan penularan [Covid-19]."

Terlepas dari temuan tersebut, WHO menekankan bahwa infeksi virus corona varian Omicron sejauh ini hanya menyebabkan gejala ringan. Mereka masih mengumpulkan data untuk menentukan tingkat keparahan klinis Omicron.

Penelitian ini masih terus dilakukan setelah Afrika Selatan melaporkan temuan varian baru tersebut ke WHO pada 24 November lalu.

Sejak saat itu, banyak pakar memang menyebut Omicron lebih cepat menular dan kemungkinan dapat melemahkan vaksin yang sudah ada saat ini.

Kendati demikian, sejumlah produsen vaksin menyatakan bahwa suntikan mereka masih efektif melawan Omicron. Pfizer/BioNTech bahkan menyebut tiga dosis vaksin mereka efektif menangkal varian baru itu.

Informasi faktual dari teks di atas adalah ...

-Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik -

Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.Baca selengkapnya di artikel "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik".

Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik Ilustrasi Mobil Listrik Ramah Lingkungan. FOTO/iStock Penulis: Advertorial - 7 Feb 2021 22:01 WIB Dibaca Normal 3 menit Tahun ini, 125 ribu unit mobil listrik diperkirakan bakal membanjiri pasar otomotif dalam negeri. tirto.id - Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.

Sumber : Advertorial 2021. "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik", Tirto.id.

Berdasarkan teks di atas, ada berapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi polusi di Indonesia adalah ...

-Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik -

Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.Baca selengkapnya di artikel "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik".

Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik Ilustrasi Mobil Listrik Ramah Lingkungan. FOTO/iStock Penulis: Advertorial - 7 Feb 2021 22:01 WIB Dibaca Normal 3 menit Tahun ini, 125 ribu unit mobil listrik diperkirakan bakal membanjiri pasar otomotif dalam negeri. tirto.id - Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.

Sumber : Advertorial 2021. "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik", Tirto.id.

Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi permaslahan polusi udara adalah ...

-Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik -

Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.Baca selengkapnya di artikel "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik".

Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik Ilustrasi Mobil Listrik Ramah Lingkungan. FOTO/iStock Penulis: Advertorial - 7 Feb 2021 22:01 WIB Dibaca Normal 3 menit Tahun ini, 125 ribu unit mobil listrik diperkirakan bakal membanjiri pasar otomotif dalam negeri. tirto.id - Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.

Sumber : Advertorial 2021. "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik", Tirto.id.

Jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 138.56 juta unit, maka dalam dua tahun berapa unitkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ?

-Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik -

Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.Baca selengkapnya di artikel "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik".

Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik Ilustrasi Mobil Listrik Ramah Lingkungan. FOTO/iStock Penulis: Advertorial - 7 Feb 2021 22:01 WIB Dibaca Normal 3 menit Tahun ini, 125 ribu unit mobil listrik diperkirakan bakal membanjiri pasar otomotif dalam negeri. tirto.id - Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.

Sumber : Advertorial 2021. "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik", Tirto.id.

Istilah khusus yang tidak dtentukan dari infromasi teks di atas adalah ...

-Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik -

Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.Baca selengkapnya di artikel "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik".

Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik Ilustrasi Mobil Listrik Ramah Lingkungan. FOTO/iStock Penulis: Advertorial - 7 Feb 2021 22:01 WIB Dibaca Normal 3 menit Tahun ini, 125 ribu unit mobil listrik diperkirakan bakal membanjiri pasar otomotif dalam negeri. tirto.id - Di Indonesia, polusi udara masih menjadi masalah besar. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesarnya. Ini tak mengherankan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kendaraan bermotor mencapai 138,56 juta unit. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Selain terus membangun infrastruktur kendaraan umum seperti MRT dan LRT, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Presiden Jokowi, regulasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta ketahanan dan konservasi energi sektor transportasi. Lebih jauh lagi, peraturan ini bertujuan jangka panjang: mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta membuktikan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” tulis Jokowi dalam peraturan itu. Menindaklanjuti peraturan itu, sejumlah peraturan turut mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia. Misalkan PP Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor (PpnBM). Dalam aturan ini, pengenaan pajak akan berdasarkan emisi gas buang. Artinya, semakin besar emisi sebuah kendaraan, maka pajaknya akan semakin besar. Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian juga turut mengeluarkan peraturan yang menyokong keberadaan mobil listrik di Indonesia. Dengan segala dukungan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan terjadi tren mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tahun 2021 ini diperkirakan akan ada 125 ribu unit mobil listrik membanjiri pasar otomotif dalam negeri. Pada 2030, diperkirakan jumlah mobil listrik akan menyentuh angka 2,2 juta unit. Meski jumlahnya besar—dan diasumsikan akan mengurangi penggunaan mobil berbahan bakar fosil— kendaraan listrik ini justru bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 9,44 juta kilo liter per tahun. Pemerintah juga mempunyai target panjang untuk menghadirkan 2 juta unit mobil listrik pada 2030, yang bersama motor listrik, bisa menurunkan CO2 sebanyak 11,1 juta ton serta menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar karena pengurangan impor BBM.

Sumber : Advertorial 2021. "Menuju Indonesia Lebih Baik dengan Mobil Listrik", Tirto.id.

Berdasarkan informasi di atas, yang bukan merupakan fakta adalah ...

Hal senada disampaikan Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono yang juga merupakan pakar Ekohidrolik dan pelopor restorasi sungai Indonesia. Ia mengatakan bahwa seharusnya tahun basah bisa dimanfaatkan.

Daerah kering dan semi kering juga dapat memanfaatkan air berlimpah. Air tanah bisa maksimal terisi begitu pula dengan danau, situ, serta telaga. Alur sungai juga bisa sempurna terbentuk.

"Memang ada ancaman bencana tapi harus dijadikan pengungkit kemajuan dalam segala bidang misalnya pengetahuan, penemuan rekayasa teknologi dan industri, penyediaan sandang, papan dan pangan, daya juang dan motivasi bangsa, sikap tanggap dan peduli serta menjaga alam dan lingkungan," katanya.

Menurut Agus, pemerintah harus menyeting masyarakat untuk melakukan suatu gerakan secara sporadis untuk menghadapi La Nina. Misalnya dengan susur sungai, sehingga masyarakat di sekitar sungai tahu potensi-potensi sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mitigasi maupun untuk pemanfaatan potensi wisata, potensi sumber air, dan potensi perikanan.

"Kalau ada bencana mereka siap karena mereka tahu dimana titiknya dan kalau tidak ada bencana mereka juga tahu manfaatnya sehingga bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Begitu pula dari sektor pertanian, Rizaldi Boer dari Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, La Nina punya manfaat bagi pertanian pangan. La Nina mempunyai dampak positif antara lain peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang.

Dampak positif lainnya yaitu meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut, lahan pesisir akan berkembang lebih baik karena salinitas dapat dikurangi dan perikanan darat bisa dikembangkan lebih awal.

Untuk mengurangi dampak La Nina, menurut dia, perlu pembinaan kepada para petani tentang metode pengeringan dan penyimpanan benih, karena saat La Nina curah hujan tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Masyarakat juga perlu membangun gudang benih dan menyediakan varietas padi tahan rendaman serta penyesuaian aplikasi pupuk.

Petani juga dapat memanfaatkan dampak positif La Nina dengan meningkatkan areal tanam pada musim hujan dan khususnya pada lahan kering. Memanfaatkan mundurnya akhir musim hujan dengan tanaman umur pendek dan berekonomi tinggi. Serta adaptasi teknik budidaya pada daerah endemik banjir dan pertanian lahan kering di lahan gambut.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Edy Purnawan mengatakan, di Indonesia lahan pertanian yang terdampak banjir rata-rata 237 ribu hektare, dari total lahan tersebut yang bisa diselamatkan hanya 72 persen selebihnya terkena puso.

Sebagai langkah antisipasi dampak La Nina, Kementerian Pertanian melakukan tujuh langkah yaitu pemetaan wilayah rawan banjir, sistem peringatan dini dan rutin pantau informasi BMKG, membentuk brigade La Nina, gerakan pompanisasi, menggunakan benih tahan genangan, asuransi usaha tani, dan bantuan benih gratis bagi puso juga bantuan alat pengering untuk menyelamatkan hasil panen.

Dari segi sumberdaya air, menurut Direktur Bina Teknik SDA Kementerian PU-Pera Eko Winar Irianto, kondisi La Nina dapat memenuhi kapasitas energi maksimum pada operasional waduk, sementara dalam kondisi El Nino energi yang dihasilkan akan berkurang.

"Maka fungsi waduk dalam rangka untuk menjaga stabilitas dari sumberdaya air yang dikeluarkan termasuk juga menjaga dalam kondisi El Nino produksi energi yang dihasilkan tidak jatuh sedangkan La Nina akan bisa dicapai maksimum," katanya.

Bagaimana dampak La Nina dari segi sumber daya Air?

Hal senada disampaikan Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono yang juga merupakan pakar Ekohidrolik dan pelopor restorasi sungai Indonesia. Ia mengatakan bahwa seharusnya tahun basah bisa dimanfaatkan.

Daerah kering dan semi kering juga dapat memanfaatkan air berlimpah. Air tanah bisa maksimal terisi begitu pula dengan danau, situ, serta telaga. Alur sungai juga bisa sempurna terbentuk.

"Memang ada ancaman bencana tapi harus dijadikan pengungkit kemajuan dalam segala bidang misalnya pengetahuan, penemuan rekayasa teknologi dan industri, penyediaan sandang, papan dan pangan, daya juang dan motivasi bangsa, sikap tanggap dan peduli serta menjaga alam dan lingkungan," katanya.

Menurut Agus, pemerintah harus menyeting masyarakat untuk melakukan suatu gerakan secara sporadis untuk menghadapi La Nina. Misalnya dengan susur sungai, sehingga masyarakat di sekitar sungai tahu potensi-potensi sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mitigasi maupun untuk pemanfaatan potensi wisata, potensi sumber air, dan potensi perikanan.

"Kalau ada bencana mereka siap karena mereka tahu dimana titiknya dan kalau tidak ada bencana mereka juga tahu manfaatnya sehingga bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Begitu pula dari sektor pertanian, Rizaldi Boer dari Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, La Nina punya manfaat bagi pertanian pangan. La Nina mempunyai dampak positif antara lain peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang.

Dampak positif lainnya yaitu meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut, lahan pesisir akan berkembang lebih baik karena salinitas dapat dikurangi dan perikanan darat bisa dikembangkan lebih awal.

Untuk mengurangi dampak La Nina, menurut dia, perlu pembinaan kepada para petani tentang metode pengeringan dan penyimpanan benih, karena saat La Nina curah hujan tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Masyarakat juga perlu membangun gudang benih dan menyediakan varietas padi tahan rendaman serta penyesuaian aplikasi pupuk.

Petani juga dapat memanfaatkan dampak positif La Nina dengan meningkatkan areal tanam pada musim hujan dan khususnya pada lahan kering. Memanfaatkan mundurnya akhir musim hujan dengan tanaman umur pendek dan berekonomi tinggi. Serta adaptasi teknik budidaya pada daerah endemik banjir dan pertanian lahan kering di lahan gambut.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Edy Purnawan mengatakan, di Indonesia lahan pertanian yang terdampak banjir rata-rata 237 ribu hektare, dari total lahan tersebut yang bisa diselamatkan hanya 72 persen selebihnya terkena puso.

Sebagai langkah antisipasi dampak La Nina, Kementerian Pertanian melakukan tujuh langkah yaitu pemetaan wilayah rawan banjir, sistem peringatan dini dan rutin pantau informasi BMKG, membentuk brigade La Nina, gerakan pompanisasi, menggunakan benih tahan genangan, asuransi usaha tani, dan bantuan benih gratis bagi puso juga bantuan alat pengering untuk menyelamatkan hasil panen.

Dari segi sumberdaya air, menurut Direktur Bina Teknik SDA Kementerian PU-Pera Eko Winar Irianto, kondisi La Nina dapat memenuhi kapasitas energi maksimum pada operasional waduk, sementara dalam kondisi El Nino energi yang dihasilkan akan berkurang.

"Maka fungsi waduk dalam rangka untuk menjaga stabilitas dari sumberdaya air yang dikeluarkan termasuk juga menjaga dalam kondisi El Nino produksi energi yang dihasilkan tidak jatuh sedangkan La Nina akan bisa dicapai maksimum," katanya.

Berdasarkan informasi di atasm berapa orang pakar yang memberikan pernyataannya terkait dampak La Nina?

Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Negara kita memiliki banyak sekali gunung berapi yang siap meletus kapan saja dan menimbulkan bencana serta kerusakan yang tidak diinginkan. Kerusakan akibat gunung meletus bukan hanya terbatas pada material magma, debu vulkanik, dan batuan yang dikeluarkan kawah gunung, melainkan juga gempa vulkanik yang mengguncang wilayah di sekitar gunung. Terjadinya gunung meletus 100% dipengaruhi oleh gejala alam.

Pilihlah 2 pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks adalah ….

Pertambahan penduduk Indonesia dalam kurun waktu hanya 40 tahun meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya 97.985.000 jiwa, tetapi pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 203.456.000 jiwa. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhaan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika dampak ledakan penduduk tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan dalam mempercepat proses pembangunannya.

Gagasan utama teks tersebut adalah ….

Aksi solidaritas saat bencana alam tiba merupakan salah satu fenomena sosial yang positif di masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap ada bencana alam yang menimpa di suatu wilayah, masyarakat Indonesia dengan sukarela membantu para korban. Aksi spontan masyarakat tersebut berdampak pada penguatan moral bagi korban bencana. Bantuan dalam aksi solidaritas dapat diberikan secara langsung maupuan secara tidak langsung. Bantuan langsung biasanya dilakukan dengan menyumbangkan uang ataupun logistik ke sejumlah LSM ataupun media yang membuka dompet amal peduli bencana alam. Selain itu, sejumlah kegiatan pun turut dilakukan untuk membantu korban bencana alam secara tidak langsung, seperti doa bersama, konser amal, meminta sumbangan, dan sebagainya.

Ringkasan teks tersebut adalah …

Perbedaan pola pengembangan kedua teks di atas adalah ….

Perbaikan kalimat bercetak tebal pada teks tersebut adalah …

Kebakaran hutan pada tahun 2019 seluas 1,6 juta hektar hutan/lahan di Indonesia. Sementara di tahun 2020 ini mendekati 300 ribu hektar hutan yang terbakar. Kebakan hutan biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti udara yang sangat panas di saat musim kemarau dan fenomena El Nino yang mempermudah dan memperluas penyebaran api. Selain itu, kebakaran hutan juga disebabkan karena ulah manusia yang tidak sadar pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. Mereka berpikir metode inilah yang paling murah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembukaan lahan dengan membakar hanya perlu biaya Rp. 600.000,00 – Rp. 800.000,00 per hektar , sedangkan tanpa bakar Rp. 3.500.000,00 – Rp. 5.000.000,00. Mereka hanya mengeluarkan biaya sedikit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, Pembersihanan lahan dengan cara membakar dalam rangka keperluan untuk membuka ladang dianggap satu cara yang paling mudah, hemat dan efisien. Bagi masyarakat (khususnya masyarakat Dayak) berladang merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jika satu keluarga di kampung itu tidak berladang maka mereka akan dikatakan sebagai pemalas.

Berdasarkan teks tersebut, pilihlah 2 motif yang melatarbelakangi pembakaran lahan!

(1) Westernisasi berproses melalui jalur perdagangan, penjajahan, dan misionaris yang percaya bahwa cara hidup mereka lebih unggul daripada orang-orang di negara tempat mereka bepergian. (2) Orang-orang yang dijajah didorong untuk mengadopsi praktik bisnis, bahasa, huruf, dan pakaian Eropa Barat. (3) Pada abad ke-20, negara -negara di benua Afrika menjadi pengekspor budaya barat. (4) Film, musik, dan mode mereka ambil dari Asia dan Amerika.

Pilihlah 2 pernyataan pada teks tersebut yang berisi fakta! adalah ...