Paragraf ketiga atau paragraf opini

Paragraf kedua atau paragraf lingkup

. Hanya di paragraf pertama

Paragraf keempat atau paragraf penjelasl

Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan arahan tim akuntansi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah terkini, tepat, akurat, terperinci, dan dapat dipahami

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan sesuai dengan jenis perusahaan yang bersangkutan

.   Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai

Manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun serta jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya.

Manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan kedalam periode-periode akuntansi yang semestinya.

Manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai pemerolehan hak entitas atas kekayaan yang disewaguna-usahakan dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban suatu  entitas.

Manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan, serta manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas

Pemeriksa diharuskan menerbitkan opini disclaimer dalam hal terdapat ketidakpastian material

.  Pemeriksa diharuskan menerbitkan opini disclaimer dalam hal terdapat masalah kelangsungan usaha

Pemeriksa diharuskan menerbitkan opini disclaimer dalam hal terdapat ketidakpastian material dan masalah kelangsungan usaha

.Pemeriksa memiliki opsi, tetapi tidak diharuskan untuk menerbitkan opini disclaimer dalam hal terdapat ketidakpastian material atau masalah kelangsungan usaha

.  Kesesuaian dengan asersi manajemen, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan SPI

Kesesuaian dengan asersi manajemen, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI

Kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI

Standar dengan 3 paragraf

Terdapat paragraf penjelasan

Dengan modifikasi

Tidak terdapat paragraf Opini

Keadaan di luar kendali entitas

Keadaan terkait sifat dan waktu penugasan

Materialitas

Pembatasan oleh manajemen

Keterjadian merupakan transaksi dan peristiwa yang memang benar terjadi, dan merupakan transaksi dari entitas yang bersangkutan

Keterjadian merupakan transaksi dan peristiwa yang memang benar terjadi, dan merupakan transaksi dari entitas yang bersangkutan

Akurasi merupakan angka – angka, jumlah data lain yang terkait transaksi dan peristiwa sudah dicatat dengan pada akun yang tepat

Pisah batas adalah transaksi yang dicatat dalam periode akuntansi yang benar

Tentukan apakah temuan berakibat pada terjadinya salah saji, jika berakibat maka tentukan nilai salah saji yang terjadi;

Tentukan apakah temuan telah didukung dengan bukti audit yang memadai (ada tidaknya pembatasan lingkup);

Tentukan apakah nilai salah saji akun atau dampak potensi adanya salah saji (jika ada) dari adanya pembatasan lingkup bersifat material, yaitu bila melebihi Tolerable Misstatement (TM). TM merupakan materialitas tingkat akun yang merupakan batas kesalahan yang dapat ditolerir;

Tentukan apakah akun yang terpengaruh bersifat tidak pervasive dengan mempertimbangkan faktor kompleksitas, pengaruhnya pada manajemen, dan pengungkapannya

Kesesuaian Pilihan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akutansi terpilih

Sering tidaknya keterjadian salah saji

Kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan

Reviu

Kajian

Analisa

Perumusan Simpulan

Memastikan usulan temuan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan sudah tepat.

Memastikan bahwa pengelompokan temuan yang berakibat pada terjadinya salah saji dan penentuan besarnya nilai salah saji sudah tepat dan didukung dengan bukti audit yang memadai atau jika karena adanya pembatasan lingkup audit sudah tepat.

Memastikan penggunaan bahasa dan format yang digunakan dalam merumuskan opini sudah sesuai dengan Juklak, Juknis, dan Panduan pemeriksaan LKPD.

Memastikan bahwa penghitungan nilai salah saji akun atau dampak potensi adanya salah saji dari adanya pembatasan lingkup bersifat material (melebihi TM) sudah wajar, dan penentuan pervasive terhadap akun yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan sudah dibuat dengan mengikuti petunjuk pimpinan.

Bukti meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat.

Bukti tidak andal dan metodologi perumusan kesimpulan yang tidak tepat.

Bukti yang andal dan metodologi perumusan kesimpulan yang tepat.

Bukti meyakinkan dan metodologi perumusan kesimpulan yang tepat.

Keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif

Penafsiran logis mengenai hal pokok/informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan.

Kegiatan mengatur atau menyetujui sesuatu secara formal (pertimbangan) opini yang diperoleh setelah mempertimbangkan semua informasi terkait sesuatu

Suatu keputusan dan penilaian yang diperoleh melalui penalaran, sebuah preposisi logis yang diperoleh dari beberapa premis.

Pemeriksa melakukan pengukuran atau mengevaluasi subject matter dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh pemeriksa sendiri dengan mempertimbangkan resiko serta materialitas/signifikansi.

Pemeriksa tidak dapat melakukan pengukuran atau mengevaluasi subject matter dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan serta outcome dari proses tersebut dipaparkan melalui laporan pemeriksaan dalam bentuk temuan, kesimpulan, rekomendasi atau opini.

Pemeriksa melakukan pengukuran atau mengevaluasi subject matter dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Badan serta outcome dari proses tersebut dipaparkan melalui laporan pemeriksaan dalam bentuk LHP.

Pemeriksa yang melakukan pengukuran atau mengevaluasi subject matter dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Badan tanpa mempertimbangkan resiko serta materialitas/signifikansi.

Overall Conclusion

Subject Matter

Direct reporting engagements:

Opini

Merumuskan kesimpulan berdasarkan professional judgement

Hanya menyajikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Dapat merumuskan kesimpulan pemeriksaan dengan baik

Menggunakan kriteria yang bersifat umum (sapu jagat)

indentifikasi masalah

analisis penyebab

evaluasi hubungan penyebab dengan masalah

menemukan siapa yang harus bertanggung jawab

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Tujuan Pemeriksaan Investigatif memberikan kesimpulan apakah ditemukan penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

Tujuan Pemeriksaan PDTT untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

Tujuan Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Temuan Pemeriksaan

Management Letter

Ringkasan Eksekutif

Bukti yang mendukung temuan pemeriksaan

Arahan dari pimpinan dalam menentukan kesimpulan apa yang seharusnya dibuat

Bagaimana cara “menarik garis” kesimpulan dari temuan-temuan yang didapatkan

Cara berpikir secara deduktif dan pertimbangan professional hingga mencapai titik akar penyebab utama dari suatu masalah.

Merangkum semua temuan pemeriksaan yang telah dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa dan menganalisisnya dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan material atau tidaknya penyimpangan yang terjadi

Menentukan bentuk kesimpulan yang sesuai setelah mempertimbangkan materialitas, dan memformulasikan (secara kuantitatif dan kualitatif) atas hasil pemeriksaan dengan faktor-faktor/parameter nilai, dampak, indikasi kecurangan, visibilitas dan sensitivitas, dan besarnya harapan.

Menuangkan kesimpulan dalam bentuk LHP dan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat modifikasi dalam kesimpulan

Menuangkan kesimpulan secara terinci dalam LHP sesudah melalui proses pembahasan.

Pemahaman pemeriksa terhadap entitas dan lingkungannya

Hasil pelaksanaan prosedur penilaian risiko

Keterjadian permasalahan pada kegiatan entitas

Sifat dan luasnya salah saji yang terungkap dalam pemeriksaan sebelumnya

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Hal Lain;

wajar dengan pengecualian

tidak wajar

 tidak memberikan pendapat

Kesimpulan yang diambil harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, kesimpulan didapatkan dari analisi yang logis terhadap bukti-bukti yang mendukung temuan pemeriksaan dan bukan merupakan ringkasan dari temuan;

Pola penalaran yang digunakan adalah pola penalaran induktif kausalitas. Dimana dalam perumusan kesimpulan didasarkan pada suatu pernyataan/premis khusus (audit findings) dan memenuhi suatu pernyataan/premis umum (audit objectives) berdasarkan suatu rangkaian hubungan kausalitas (sebab dan akibat) dan perumusan kesimpulan perlu mempertimbangkan ketersediaan kriteria untuk menilai subject matter. Kriteria menyediakan dasar untuk mengevaluasi bukti, mengembangkan temuan pemeriksaan dan merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaannya;

Pemeriksa harus memperoleh bukti yang lengkap untuk mendukung temuan pemeriksaan, menarik kesimpulan sesuai kebutuhan pengguna laporan untuk menindaklanjuti rekomendasi;

Tujuan, kriteria, bukti, dan temuan pemeriksaan merupakan suatu elemen atau variabel yang penting dan harus diperhatikan dalam proses pengambilan kesimpulan pada pemeriksaan kinerja. Oleh karena itu Pemeriksa harus dapat menyusun laporan pemeriksaan kinerja yang logis dan memberikan hubungan yang jelas antara tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Segala argumen yang relevan harus dipergunakan untuk mencapai hal tersebut

Pasal 23E

pasal 176

pasal 167

pasal 177

untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah secara khusus bagi entitas dam secara luas bagi pemilik kepentingan, yaitu publik.

untuk memastikan bahwa pendapat BPK memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah secara khusus bagi entitas dam secara luas bagi pemilik kepentingan, yaitu publik

untuk memastikan bahwa entitas yang diperiksa telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah

  untuk memastikan bahwa entitas telah memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah khususnya bagi pemilik kepentingan, yaitu publik.

Judgment berbeda di antara auditor yang berpengalaman dapat terjadi (pelatihan dan pengalaman dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dalam judgment).

Faktor-faktor seperti bukti yang tidak cukup dan/atau tidak tepat, prosedur pemeriksaan yang tidak memadai, atau kelalaian yang disengaja maupun informasi yang menyesatkan.

Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, accounting dan standar etika.

  Rendahnya skeptisisme profesional dari audit

Meletakkan paragraf tersebut sebelum paragraph opini dalam laporan pemeriksa

Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada CaLK yang relevan

Mengindikasikan bahwa opini pemeriksa dimodifikasi sehubungan dengan hal yang  ditekankan tersebut

Tidak terdapat pernyataan yang benar

Wajar tanpa pengecualian

Wajar dengan pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal

Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal

  Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lain

standar yang digunakan Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kinerja

tujuan pemeriksaan dan/atau pertanyaan pemeriksaan

aktivitas, organisasi, dan/atau program yang diperiksa 

Nilai aktiva tidak dapat diketahui dengan pasti

tepat waktu

berimbang

lengkap

meyakinkan

Pencantuman Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Penekanan Hal Lain mengacu pada SPAP 2013 dan SA 706

Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator merupakan pertimbangan untuk mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal

Paragraf hal lain adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan Pemeriksa yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan

Paragraf hal lain diletakkan langsung setelah paragraf opini apabila tidak ada paragraf penekanan suatu hal. Namun apabila ada paragraf penekanan suatu hal, maka paragraf hal lain diletakkan sebelum paragraf penekanan suatu hal

pernyataan yang merupakan jawaban atas tujuan pemeriksaan

sesuai dengan kebutuhan entitas yang diperiksa

temuan signifikan yang menjadi penghambat pencapaian tujuan  pemeriksaan

Me-review usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana

Membangun kerangka berpikir logis saat menyusun Temuan Pemeriksaan

Menentukan akar permasalahan (root causes)

Merumuskan opini atas laporan keuangan

Merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kecukupan pengungkapan  (adequate disclosure)

Penyajian materialitas

Efektivitas Sistem Pengendalian  Intern (SPI)

Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan

Berorientasi pada tindakan yang nyata dan spesifik

Dapat dilaksanakan

Entitas kesulitan melaksanakan rekomendasi