WorksheetsEvaluasi Sosialiassai Reformasi Birokrasi
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2022 telah memasuki periode ke....
1
2
3
4
Reformasi birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance yang meliputi 8 area perubahan. Berikut ini yang termasuk 8 area perubahan RB adalah
1. Manajemen perubahan
2. Penataan tata laksana
3. Budaya dan hubungan organisasi
1. Penataan dan penguatan organisasi
2. Pengendalian fisik atas aset
3. Deregulasi kebijakan
1. Deregulasi Kebijakan
2. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
3. Manajemen Perubahan
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Deregulasi kebijakan
3. Manajemen Sistem Informasi
Sasaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut, kecuali
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Percepatan pemulihan ekonomi
Meningkatnya kapasitas dana akuntabilitas kinerja birokrasi
Road map Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana rinci RB sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design RB yang disusun:
Setiap tahun
Setiap 2 tahun
Setiap 3 tahun
Setiap 5 tahun
Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Salah satu komponen hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan oleh:
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
Indeks Kapabilitas APIP
Indeks Maturitas SPIP
Indeks Pengelolaan Keuangan
Kepanjangan dari PMPRB adalah
Penilaian Sendiri Reformasi Birokrasi
Penilaian Bersama Reformasi Birokrasi
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Penilaian Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB yang diperoleh Kementerian Perhubungan tahun 2021 adalah sebesar:
82,50
80,20
79,20
78,20
Dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, disebut:
Quick wins
Quick count
Quick time
Double wins
Target yang hendak dicapai dari program penguatan pengawasan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) adalah sebagi berikut, kecuali:
Meningkatnya sistem integritas di K/L/D
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L/D
Meningkatnya kemampuan K/L/D dalam mengelola kinerja organisasi
Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara
Yang tidak termasuk komponen pemenuhan dalam area penguatan pengawasan
Pengendalian gratifikasi
Penegakan aturan disiplin/kode etik
Penanganan benturan kepentingan
Penerapan SPIP
Yang mana dari gambar dibawah ini yang merupakan logo Aplikasi SIMADU
Aspek reform pelaksanaan program penguatan pengawasan Reformasi Birokrasi diukur melalui indikator, antara lain:
Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Kinerja individu
Pemberian reward dan punishment
Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
Salah satu ukuran keberhasilan yang digunakan sebagai hasil antara apabila penguatan pengawasan berjalan baik di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) adalah dengan melihat:
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Indeks Pengelolaan Keuangan
Indeks Maturitas SPIP
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ satuan kerja yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima adalah:
Wilayah bebas pajak
Wilayah bebas dari korupsi (WBK)
Whistle Blowing System (WBS)
Unit kerja inovatif
Pernyataan yang benar mengenai pengendalian gratifikasi adalah
Gratifikasi dalam jumlah yang kecil tidak perlu dilaporkan
Gratifikasi boleh diterima jika diberikan tanpa unsur paksaan
Gratifikasi dalam bentuk apapun harus ditolak dan dilaporkan
Pernyataan a,b, dan c tidak ada yang benar
Singkatan dari Unit Kepatuhan Internal adalah
UKA
UKI-HUB
AKI
UKI
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Zona Integritas (WBK/ WBBM) adalah sebagai berikut, kecuali:
Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas
Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
Membuat strategi komunikasi untuk menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat hanya berdasarkan arahan pimpinan
Seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi tindak pidana/pelanggaran yang terjadi dalam organisasi tempatnya dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana tersebut adalah:
Collaborator
Watchdog
Whistleblower
Pengadu
Nama aplikasi pengelolaan dan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan:
SIMADU
WISE
SITAKON
SAKTI
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri dari:
UPG Utama, UPG Eselon I, dan UPG Eselon II
UPG Eselon I, UPG Eselon II, dan UPG UPT
UPG Utama, UPG Eselon I, dan UPG UPT
UPG Utama, UPG Eselon I, dan UPG Pembantu
