WorksheetsKUIS BAB 1 Kelas 10 (Ganjil)
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pemegang Kekuasaan Yudikatif terdiri atas
DPR, DPD, Presiden
DPR, MPR, DPD
MA, MK, KY
BPK, BI, dan Presiden
DPR, MPR, Presiden
Menurut pandangan John Locke pemerintahan pada suatu negara harus di pisah-pisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu....
legislatif, eksekutif, dan federatif
eksekutif dan eksaminatif
legislatif dan eksekutif
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
legislatif dan federatif
Kekuasaan untuk mempertahankan UU termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap UU adalah kekuasaan
legislatif
eksekutif
yudikatif
kekuasaan eksaminatif
kekuasaan moneter
Lembaga yang memegang kekuasaan konstitutif dan memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah.....
MPR
Presiden
Kementerian
DPR
DPRD
Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah...
Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga
Adanya sifat sepihak dan searah
Adanya berbagai lembaga kenegaraan
Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara
Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri
Kekuasaan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah kekuasaan ....
Konstitutif
Moneter
Legislatif
Eksaminatif
Yudikatif
Pembagian Kekuasaan secara vertikal telah tertuang dalam ....
Pasal 23E ayat 1
Pasal 20 ayat 6
Pasal 4 ayat 2
Pasal 18B ayat 3
Pasal 18 ayat 1
Kekuasaan yang menjaga sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah dan mencetak uang yaitu ...
Eksaminatif
Moneter
Konstitutif
Yudikatif
Eksekutif
pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dipimpin oleh ....
Para menteri
Gubernur, Bupati, Walikota
Wakil Presiden
Gubernur saja
Lembaga Pemerintah nonkementerian
Lembaga yang bertugas mengawasi para hakim ....
MA
KY
MK
MPR
Pengadilan Tinggi
MPR memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai dengan pasal... .
4 ayat 1
24 ayat 1
10 ayat 1
3 ayat 1
23B ayat 2
Kekuasaan moneter memiliki kekuasaan untuk menjaga sistem pembayaran negara dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini dilaksanakan oleh ....
BPK
KPK
Kementerian Keuangan
Bank sentral Indonesia
Kementerian Dalam Negeri
Menurut John Locke Kekuasan untuk melaksanakan hubungan luar negeri disebut dengan kekuasaan....
Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan moneter
Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan Federatif
Kekuasaan Konstitutif
Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal....
Pasal 3 ayat 1
Pasal 4 ayat 1
Pasal 23
Pasal 23E ayat 1
Pasal 24 ayat 2
Lembaga peradilan yang berkedudukan di tingkat provinsi adalah ....
DPRD Provinsi
Pengadilan Agama
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
MA, MK, KY
Lembaga legislatif yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota adalah ....
DPR
DPRD Kabupaten/Kota
DPRD
DPD
Gubernur/Bupati
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD RI 1945, adalah kekuasaan .....
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut Montesquieu dan John Locke, kekuasaan terdiri dari tiga kekuasan Gagasan dari Montesquieu ini dikenal dengan sebutan ....
Trisakti
Trisula
Trias Politica
Tridharma
Justice Justitia
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ....
Otonomi daerah
Daerah otonom
Desentralisasi
Otonomi negara
Sentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pengertian ....
Dekonsentrasi
Desentralisai
Tugas Pembantuan
Otonomi daerah
Mandat
Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden termasuk dalam lembaga ....
pemerintahan nonkementerian
Lembaga Kementerian
Kementerian dalam negeri
Kementerian Luar Negeri
Kemenko Polhukam
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yag memuat tiga tata nilai utama, yaitu ....
nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis
nilai agama, nilai sosial, nilai budaya
dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional
nilai material, nilai normatif,nilai dasar
dimensi realita, idealisme, dan instrumental
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur nya diatur secara tegas dalam UU diantaranya yaitu ....
Kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan
kemenag, kemensos, kemenkes
BUMN, BUMD, BUMDes
Kementerian dalam negeri, kemenkeu, kemendikbud
BPOM, BMKG, BULOG
Di Indonesia, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh ....
MPR
MA
MK
Presiden
DPR
Contoh butir nilai-nilai pancasila yang mencerminkan pancasila sila pertama yaitu ....
Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
Nasionalisme
Cinta tanah air dan bangsa
Mengusahakan keputusan bersama melalui musyawarah
menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal
