wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KUIS BAB 1 Kelas 10 (Ganjil)

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Pemegang Kekuasaan Yudikatif terdiri atas

a)

DPR, DPD, Presiden

b)

DPR, MPR, DPD

c)

MA, MK, KY

d)

BPK, BI, dan Presiden

e)

DPR, MPR, Presiden

2.

Menurut pandangan John Locke pemerintahan pada suatu negara harus di pisah-pisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu....

a)

legislatif, eksekutif, dan federatif

b)

eksekutif dan eksaminatif

c)

legislatif dan eksekutif

d)

legislatif, eksekutif, dan yudikatif

e)

legislatif dan federatif

3.

Kekuasaan untuk mempertahankan UU termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap UU adalah kekuasaan

a)

legislatif

b)

eksekutif

c)

yudikatif

d)

kekuasaan eksaminatif

e)

kekuasaan moneter

4.

Lembaga yang memegang kekuasaan konstitutif dan memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah.....

a)

MPR

b)

Presiden

c)

Kementerian

d)

DPR

e)

DPRD

5.

Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah...

a)

Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga

b)

Adanya sifat sepihak dan searah

c)

Adanya berbagai lembaga kenegaraan

d)

Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara

e)

Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri

6.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah kekuasaan ....

a)

Konstitutif

b)

Moneter

c)

Legislatif

d)

Eksaminatif

e)

Yudikatif

7.

Pembagian Kekuasaan secara vertikal telah tertuang dalam ....

a)

Pasal 23E ayat 1

b)

Pasal 20 ayat 6

c)

Pasal 4 ayat 2

d)

Pasal 18B ayat 3

e)

Pasal 18 ayat 1

8.

 

Kekuasaan yang menjaga sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah dan mencetak uang yaitu ...

a)

Eksaminatif

b)

Moneter

c)

Konstitutif

d)

Yudikatif

e)

Eksekutif

9.

pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dipimpin oleh ....

a)

Para menteri

b)

Gubernur, Bupati, Walikota

c)

Wakil Presiden

d)

Gubernur saja

e)

Lembaga Pemerintah nonkementerian

10.

Lembaga yang bertugas mengawasi para hakim ....

a)

MA

b)

KY

c)

MK

d)

MPR

e)

Pengadilan Tinggi

11.

MPR memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai dengan pasal... .

a)

4 ayat 1

b)

24 ayat 1

c)

10 ayat 1

d)

3 ayat 1

e)

23B ayat 2

12.

Kekuasaan moneter memiliki kekuasaan untuk menjaga sistem pembayaran negara dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini dilaksanakan oleh ....

a)

BPK

b)

KPK

c)

Kementerian Keuangan

d)

Bank sentral Indonesia

e)

Kementerian Dalam Negeri

13.

Menurut John Locke Kekuasan untuk melaksanakan hubungan luar negeri disebut dengan kekuasaan....

a)

Kekuasaan Kehakiman

b)

Kekuasaan moneter

c)

Kekuasaan Eksaminatif

d)

Kekuasaan Federatif

e)

Kekuasaan Konstitutif

14.

Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal....

a)

Pasal 3 ayat 1

b)

Pasal 4 ayat 1

c)

Pasal 23

d)

Pasal 23E ayat 1

e)

Pasal 24 ayat 2

15.

Lembaga peradilan yang berkedudukan di tingkat provinsi adalah ....

a)

DPRD Provinsi

b)

Pengadilan Agama

c)

Pengadilan Negeri

d)

Pengadilan Tinggi

e)

MA, MK, KY

16.

Lembaga legislatif yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota adalah ....

a)

DPR

b)

DPRD Kabupaten/Kota

c)

DPRD

d)

DPD

e)

Gubernur/Bupati

17.

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD RI 1945, adalah kekuasaan .....

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

18.

Menurut Montesquieu dan John Locke, kekuasaan terdiri dari tiga kekuasan Gagasan dari Montesquieu ini dikenal dengan sebutan ....

a)

Trisakti

b)

Trisula

c)

Trias Politica

d)

Tridharma

e)

Justice Justitia

19.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ....

a)

Otonomi daerah

b)

Daerah otonom

c)

Desentralisasi

d)

Otonomi negara

e)

Sentralisasi

20.

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pengertian ....

a)

Dekonsentrasi

b)

Desentralisai

c)

Tugas Pembantuan

d)

Otonomi daerah

e)

Mandat

21.

Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden termasuk dalam lembaga ....

a)

pemerintahan nonkementerian

b)

Lembaga Kementerian

c)

Kementerian dalam negeri

d)

Kementerian Luar Negeri

e)

Kemenko Polhukam

22.

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yag memuat tiga tata nilai utama, yaitu ....

a)

nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis

b)

nilai agama, nilai sosial, nilai budaya

c)

dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional

d)

nilai material, nilai normatif,nilai dasar

e)

dimensi realita, idealisme, dan instrumental

23.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur nya diatur secara tegas dalam UU diantaranya yaitu ....

a)

Kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan

b)

kemenag, kemensos, kemenkes

c)

BUMN, BUMD, BUMDes

d)

Kementerian dalam negeri, kemenkeu, kemendikbud

e)

BPOM, BMKG, BULOG

24.

Di Indonesia, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh ....

a)

MPR

b)

MA

c)

MK

d)

Presiden

e)

DPR

25.

Contoh butir nilai-nilai pancasila yang mencerminkan pancasila sila pertama yaitu ....

a)

Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia

b)

Nasionalisme

c)

Cinta tanah air dan bangsa

d)

Mengusahakan keputusan bersama melalui musyawarah

e)

menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal