NEW
Font size
WorksheetsPenilaian Harian 1
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Undang-Undang Perikanan merupakan panduan utama dalam sektor perikanan Indonesia. Undang-Undang Perikanan pertama adalah....
UU no 9 tahun 1985
UUno 31 tahun 2004
UU no 12 tahun 1992
UU no 45 tahun 2009
UU no 7 tahun 2017
Undang-Undang No. 31/2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009 yang ditandatangani oleh....
Presiden Suharto
Presiden Susilo Bambang Yudoyono
Presiden Aburrahman Wachid
Presiden Jokowi
Presiden Megawati
Undang-Undang No. 31/2004 mempunyai beberapa kelemahan tentang ....
Pengaturan jalur
Pengaturan denda
Pengaturan pengelolaan penangkapan
Illegal fishing
Pengaturan tindak pidana
Komponen penting dalam Undang-Undang Perikanan adalah pemberian kewenangan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan perikanan kepada....
Menteri perikanan
Bupati
Gubernur
Nelayan
warga negara asing
Yang bukan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Perikanan dan menjadi kewenangan Menteri untuk mengawasi adalah ....
ZEE
Teritorial
Zona Tambahan
Perairan pedalaman
perairan daran
wilayah laut teritorial adalah sepanjang ....
3 mill
12 mill
24 mill
200 mill
diatas 200 mill
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengatur tentang ....
Ratifikasi Marpol
Ratifikasi ColReg
Ratifikasi STCW
Ratifikasi UNCLOS
Ratifikasi STCW Fisheries
Nelayan skala kecil menggunakan kapal dengan ukuran ....
30 GT
100 GT
5 GT
15 GT
> 100 GT
Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan adalah kegiatan....
Eksplorasi SDI
Eksploitasi SDI
Konservasi SDI
Konsolidasi SDI
Pengelolaan SDI
yang disebut laut lepas adalah ....
wilayah 12 mill
wilayah 24 mill
wilayah 200 mill
wilayah > 200 mill
semua wilayah perairan
Kapal pengangkut ikan harus mempunyai perijinan berupa ....
IUP
SPI
APIPM
SIKPI
SIUP
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 mengatur tentang....
perikanan
usaha perikanan
penangkapan ikan
pembudidaya ikan
pemasaran ikan
wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia disebut .....
WPP NRI
jalur 1
jalur 2
jalur 2b
jalur 3
Peraturan Menteri Kelautan Perikananan Nomor PER.30/MEN/2012 mengatur tentang ....
pembudidaya ikan
Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
Usaha pembekuan ikan
Usaha pemasaran ikan
usaha pengolahan ikan
WPP NRI terbagi menjadi .... wilayah pengelolaan
8
9
10
11
12
Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa termasuk WPP NRI ....
571
572
573
711
712
pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas adalah ....
PPP
SPP
SSBP
PHP
PPH
WPP NRI 712 merupakan wilayah pengelolaan perikanan di ...
Samudera Hindia selatan jawa
Samudera Hindia selatan sumatra
Laut Jawa
Laut karimata
Laut Cina Selatan
Menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku merupakan konsekuensi dari meratifikasi ....
UNCLOS 1982
SCTW 2010
ColReg 1972
MarPol 1995
CCRF 1993
Undang Undang perikanan yang terbaru adalah ....
UU no 9 tahun 1985
UU No 31 tahun 2004
UU no 7 tahun 2017
UU no 45 tahun 2009
UU no 22 tahun 2014
