Font size
WorksheetsUH X MIPA MODUL 1-2
Total questions: 15
Worksheet time: 42mins
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikati
Eksaminatif
Menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara merupakan bagian dari..
Kekuasaan eksaminatif
Kekuasaan moneter
Kekuasaan fiskal
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan konstitutif
kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga ini bertugas memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan, lembaga yang dimaksud adalah....
eksekutif
Kekuasaan pengadilan
legislatif
kekuasaan Hukum
Yudikatif
gamabar tersebut merupakan kekuasaan....
eksaminatif
eksekutif
moneter
konstitutif
legislatif
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui pejabat...
menteri
non-kementerian
gubernur
DPR
MPR
LAPAN =
(a)
BPN =
(a)
Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membentuk kabinet
Membahas rancangan undnag-undnag APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
separation of powers =
(a)
pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang merupakan pengertian dari kekuasaan secara............
legislatif
eksekutif
horizontal
vertikal
penuh
Lembaga negara di Indonesia yang mengurusi kepegawaian/PNS/ASN adalah ...
BPN
ANRI
BKN
BPOM
BPS
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan digantikan oleh.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
