wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH X MIPA MODUL 1-2

Total questions: 15

Worksheet time: 42mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

a)

MPR, DPR, DPRD dan DPD

b)

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

c)

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

d)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

2.

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ….

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikati

e)

Eksaminatif

3.

Menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara merupakan bagian dari..

a)

Kekuasaan eksaminatif

b)

Kekuasaan moneter

c)

Kekuasaan fiskal

d)

Kekuasaan legislatif

e)

Kekuasaan konstitutif

4.

kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga ini bertugas memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan, lembaga yang dimaksud adalah....

a)

eksekutif

b)

Kekuasaan pengadilan

c)

legislatif

d)

kekuasaan Hukum

e)

Yudikatif

5.

gamabar tersebut merupakan kekuasaan....

a)

eksaminatif

b)

eksekutif

c)

moneter

d)

konstitutif

e)

legislatif

6.

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

7.

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

a)

Menteri Keuangan RI

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Gubernur Bank Indonesia

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

8.

lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui pejabat...

a)

menteri

b)

non-kementerian

c)

gubernur

d)

DPR

e)

MPR

9.

LAPAN =

(a)  

10.

BPN =

(a)  

11.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

a)

Membentuk kabinet

b)

Membahas rancangan undnag-undnag APBN

c)

Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

d)

Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

e)

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

12.

separation of powers =

(a)  

13.

pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang merupakan pengertian dari kekuasaan secara............

a)

legislatif

b)

eksekutif

c)

horizontal

d)

vertikal

e)

penuh

14.

Lembaga negara di Indonesia yang mengurusi kepegawaian/PNS/ASN adalah ...

a)

BPN

b)

ANRI

c)

BKN

d)

BPOM

e)

BPS

15.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan digantikan oleh.....

a)

Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

b)

Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

c)

Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

d)

Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

e)

Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan