WorksheetsPre-Test 4 pancasila sebagai dasar negara
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Pada masa orde lama ini banyak terjadi penyimpangan dalam badan UUD dan Pancasila. Juga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan seperti munculnya....
Penyimpangan UUD 1945
Liberalisme dan Komunisme
Banyaknya KKN
Penghancuran Kekuasaan Pemerintah
Pembatsan Sosial media
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaedah negara dan fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai kedudukan yaitu....
Sebagai faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
Sebagai acuan Hukum yang ada di Negara
Sebagai hukum tertinggi dari segala hukum Adat
Sebagai penyeimbang
Sebagai dasar sosial
Apakah yang dimaksud dengan ‘negara’
Organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
kekuasaan yang didalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat
kekuasaan yang diakuai negara lain
Suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat ada rakyat, dan wilayah yang berdaulat.
kekuasaan dari , oleh, dan untuk Rakyat
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, telah tegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia....
4
3
2
1
4 dan 1
pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia di sahkan dalam....
No XX/MPRS/1966. (Jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978)
MPR No.V/MPR/1972 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978)
No XX/MPR/1966.
MPRS No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPRS/1978)
No. IX/MPRS/1978)
Dalam proses reformasi MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 Menetapkan kembali Pancasila sebagai dasar Negara terteralam....
tap. No. XVIII/MPR/1998
tap. No. XVIII/MPR/1999
tap. No. XVIII/MPR/2000
tap. No. VIII/MPR/1998
tap. No. XVIII/MPRS/1998
Didalam penyelengaan Negara, Negara memiliki Sifat yaitu
memaksa, memonopoli dan mencakup semua.
keamanan, memonopoli dan mencakup semua.
keamanan, kesejahteraan dan keadilan
memonopoli dan mencakup semua.
memonopoli, kesejahteraan dan keadilan
bahwasaannya Indonesia menganut negara hukum merupakan bunyi ....
UUD 1945 PASAL 1 AYAT 1
UUD 1945 PASAL 1 AYAT 2
UUD 1945 PASAL 1 AYAT 3
UUD 1945 PASAL 1 AYAT 4
UUD 1945 PASAL 1 AYAT 5
ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu...
a. HAM terjamin oleh undang-undang
b. Supremasi hukum
c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur yaitu....
Supremacy Of Law, Equality Before The Law, Human Rights
Supremacy Of Politik, Equality Before The Law, Human Rights
Supremacy Of Law, Equality Before The Law, Sosial Justis
Supremacy Of Gaverment, Equality Before The Law, Human Rights
Supremacy Of Law, Belive Of Good, Human Rights
Apakah yang dimaksud dengan Trias Politika…
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Eksekutif, legislatif dan Yudikatif
Yurisprudensi Hukum
Negara hukum dan berkeadilan
“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan,baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis., merupakan bunyi dari pasal….
Pasal 2 UU No.10 tahun 2004
UUD 1945 Pasal 1
UUD 1945 Pasal 2
UUD 1945 Pasal 3
Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945
Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni…
Eksekutif, legislative dan Yudikatif
Yurisprudensi Hukum dan adanya peradilan
Negara hukum dan berkeadilan
Dari, oleh dan untuk rakyat
A. Terdapat pembatasan kekuasaan, Azas Legalitas dan Pemisahan Kekuasaan.
Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.
Merupakan isi dari…..
a. Pasal 27, ayat (1),
b. Pasal 27, ayat (2),
c. Pasal 27, ayat (3),
d. Pasal 28, ayat (1),
e. Pasal 29, ayat (1),
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merupakan isi dari….
a. Pasal 27, ayat (1),
b. Pasal 27, ayat (2),
c. Pasal 27, ayat (3),
d. Pasal 28, ayat (1),
e. Pasal 29, ayat (1),
