WorksheetsULANGAN PPKN
Total questions: 30
Worksheet time: 51mins
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Eksaminatif
Yudikatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
Menteri Keuangan RI
Komisi Pemberantasan Korupsi
Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Pengaturan kekuasaan yang meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan agar sesuai dengan harapan rakyat diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Alasan pentingnya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam suatu negara adalah...
Melaksanakan konsep kekuasaan modern yang diajarkan oleh Montesquieu dan John Locke
Menjaga keberlangsungan negara agar dapat menjalankan fungsi menegakan kedaulatan negara dan mensejahterakan rakyat
Menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu lembaga
Agar terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan
Menjaga Keamanan dan Kemajuan Bangsa
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu....
Melaksanakan kekuasaan eksekutif
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan
Mengkoordinasi para gubernur
Sebagai utusan presiden dalam menjelaskan progran kepada DPR
Mendampingi presiden dalam kunjungan kenegaraan sebagai kepala pemerintahan
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undnag-undnag APBN
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
Konstitutif
Eksaminatif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan disebut....
dekonsentrasi
desentralisasi
sentralisasi
daerah otonom
kebijakan fiskal
Tugas lembaga legislatif adalah.....
Melaksanakan Undang-Undang
Mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Membuat undang-undang
Melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
Memberikan perlindungan hak asasi manusia
Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden berkedudukan sebagai....
Pelaksanaan Pemerintahan tertinggi dari semua bidang
lembaga yang membubarkan parlemen
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udsrs
Penanggungjawabn dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
Lembaga pemerintahan nonkementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu tugas....
DPR
MA
MK
Presiden
MPR
Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan kekuasaan...
Vertikal
Horizontal
Struktural
Fungsional
legislatif
Otoritas Nasional untuk Kependudukan dan Keluarga Berencana berada di bawah koordinasi Menteri.
kesehatan
Penggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Koordinator ekonomi
Promosi perlindungan perempuan dan anak
Lingkungan
Lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana, yaitu
ANRI
BKKBN
BMKG
BIN
BKPN
Lembaga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah....
Presiden
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
2 dan 3
1 dan 2
4 dan 6
3 dan 5
5 dan 6
Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah...
Keselarasan
Partisipasi
Perdamaian
Keadilan
Solidaritas
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
Pertahanan
Keamanan
Moneter
Fiskal
Retribusi
Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....
Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri
Menteri Agama
Menteri Sosial
Menteri Pertahanan
Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
Soesilo Bambang Yudhoyono
Bj. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati
Soeharto
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu…
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
BPK dan Gubernur berkedudukan Sejajar dalam Pemerintahan
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah.
Menghormati harkat dan martabat manusia
Pancasila adalah Falsafah Negara Implementasi Pncasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Berikut yang bukan termasuk sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah...
mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara demokratis dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan berbangsa
mengembangkan prinsip toleransi dan bekerja sama dalam setiap perikehidupan
bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Jelaskan Konsep Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 !
Jelaskan yang dimaksud Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan berikan contoh lembaganya !
Jelaskan sistem pembagian kekuasaan menurut montesquiue !
Sebutkan menurut anda, contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ke -2 dalam penyelenggaraan pemerintahan !
Sebutlkan 5 Contoh Kementerian Negara Republik Indonesia beserta nama menterinya !
