Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hard Competency KPPN Sekayu

Total questions: 197

Worksheet time: 2hrs 39mins

Name
Class
Date
1.

Yang dimaksud dengan dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam peride 1 (satu) tahun adalah

a)

Balanced Scorecard

b)

Kontrak Kinerja

c)

Indikator Kinerja Utama

d)

Sasaran Strategis

2.

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja ditandatangani oleh

a)

Kepala Kantor dan Bendahara Pengeluaran

b)

Kasubbag Umum dan Kepala Kantor

c)

Kepala Kantor dan Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Bendahara Pengeluaran dan Kasubbag Umum

3.

Berikut ini yang bukan merupakan cara bayar Bendahara untuk membayar tagihan adalah

a)

Tunai

b)

Cicilan Kendaraan Bermotor

c)

Kartu Debit

d)

Kartu Kredit

4.

Pejabat Barang/Jasa melakukan pembelian ATK senilai Rp.2.200.000,- (termasuk PPN), berapakah nilai PPN transaksi dimaksud?

a)

Rp.300.000

b)

Rp. 200.000

c)

Rp.250.000

d)

Rp. 220.000

5.

Kuasa Pengguna Barang adalah

a)

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN

b)

Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang atau Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya

c)

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN

d)

Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

6.

Pegawai yang sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja dikenakan pemotongan tunjangan sebesar

a)

0

b)

0,025

c)

0,0125

d)

0,1

7.

Di bawah ini adalah jenis belanja yang dapat dibayar dengan menggunakan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP, kecuali

a)

Belanja keperluan perkantoran

b)

Belanja modal

c)

Belanja bahan

d)

Belanja barang persediaan konsumsi

8.

Pelaksanaan opname fisik untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan sekurang-kurangnya

a)

6 kali dalam setahun

b)

3 kali dalam setahun

c)

5 kali dalam setahun

d)

1 kali dalam setahun

9.

IKU yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya merupakan salah satu prinsip penentuan IKU, yaitu

a)

Realistic

b)

Specific

c)

Agreeable

d)

Measurable

10.

Metode penilaian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penilaian persediaan. Ada 2 jenis metode penilaian dalam Modul Persediaan Aplikasi SAKTI yaitu

a)

Harga Rata-rata dan Perpetual

b)

Harga Satuan Awal dan Harga Satuan Terakhir

c)

Perpetual dan Fi Fo

d)

Harga Satuan Terakhir dan Harga Rata-rata

11.

Unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat wilayah adalah

a)

UAKPB

b)

UAPPB-W

c)

UAPPB-E1

d)

UAPB

12.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN untuk aset tetap renovasi peralatan dan mesin yaitu

a)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 2.000.000

b)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000

c)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000

d)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000

13.

Berikut yang bukan merupakan bentuk pemindahtanganan BMN adalah

a)

Penjualan

b)

Tukar menukar

c)

Hibah

d)

Sewa

14.

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kecuali

a)

Memiliki masa bekerja 30 tahun secara terus-menerus dan telah 1 bulan dalam pangkat terakhir

b)

10 tahun secara terus-menerus dan telah 1 tahun dalam pangkat terakhir

c)

PPKP bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

d)

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir

15.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai terkait absensi, dapat diberikan apabila akumulasi waktu keterlambatan atau pulang sebelum waktu tanpa ijin yang sah dalam setahun mencapai

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

10 hari kerja

d)

2 hari kerja

16.

Penatausahaan user SPAN dan SAKTI merupakan tugas pada

a)

.Seksi Vera-KI

b)

Seksi PDMS

c)

Subbagian Umum

d)

Seksi Bank

17.

Dalam mekanisme pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP), maksimal jumlah pengeluaran yang bisa dibayar menggunakan kuitansi adalah

a)

40 Juta

b)

20 Juta

c)

50 Juta

d)

30 Juta

18.

Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan BMN ke dalam Buku Barang pada Kuasa

Pengguna Barang untuk selanjutnya menyampaikannya kepada

a)

Pengguna Barang

b)

Unit Akuntansi Pengguna Barang

c)

Pengelola Barang

d)

Pelaksana Penatausahaan

19.

Laporan pengawasan dan pengendalian BMN disusun dengan periode

a)

Bulanan

b)

Semesteran

c)

Tahunan

d)

Triwulanan

20.

Dibawah ini adalah jenis-jenis Buku Pembantu (BP) yang ada di Pembukuan Bendahara Pengeluaran adalah, kecuali

a)

BP Kas Tunai

b)

BP Kas Bank

c)

BP Kas Umum

d)

BP Rekonsiliasi

21.

Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang meliputi

a)

Semua benar

b)

Barang persediaan

c)

Ekstrakomptabel

d)

Intrakomptabel

22.

Jaringan listrik pada setiap bangunan gedung kantor di Lingkungan Instansi Vertikal Ditjen

Perbendaharaan harus memiliki sertifikat yang disebut

a)

Sertifikat ISO

b)

Sertifikat Operasional

c)

Sertifikat Laik Operasi

d)

Sertifikat Laik Jalan

23.

Standar barang dan kebutuhan BMN berupa alat angkutan kendaraan bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri diatur dalam PMK Nomor

a)

PMK-76/PMK.06/2018

b)

PMK-76/PMK.06/2017

c)

PMK-76/PMK.06/2015

d)

PMK-76/PMK.06/2016

24.

Syarat PNS dalam mengajukan ijin pendidikan diluar kedinasan adalah telah menjadi PNS selama 2 tahun, dan untuk pengajuan pendidikan sarjana minimal golongan

a)

II c

b)

III a

c)

II b

d)

II a

25.

Hak cuti bersalin PNS wanita diberikan sampai anak

a)

Ke-3

b)

Ke-4

c)

Ke-2

d)

Ke-5

26.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN adalah nilai yang dihasilkan oleh laporan capaian iku kemenkeu

a)

Three

b)

Five

c)

Four

d)

Three dan Four

27.

Berikut merupakan jenis polarisasi data IKU, kecuali

a)

Stabilize

b)

Minimize

c)

Average

d)

Maximize

28.

Penyusutan dilakukan terhadap BMN berupa

a)

Aset tetap

b)

Persediaan

c)

Aset tak berwujud

d)

Aset lainnya

29.

Pajak apakah yang tepat dikenakan pada Honor Tim

a)

PPh 21 Final (402)

b)

PPh 21 Final (100)

c)

PPh 22

d)

PPh 23

30.

Untuk siapa saja surat keluar bisa diteruskan melalui aplikasi e-office

a)

Kantor vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan

b)

Stakeholder

c)

Kantor Lingkup Kementerian Keuangan

d)

Kementerian/ Lembaga

31.

Berikut pernyataan yang benar tentang sewa barang milik negara, kecuali

a)

Pengguna Barang tidak dapat menetapkan besaran Sewa lebih tinggi dan yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang

b)

Surat usulan persetujuan Sewa BMN kepada Pengelola Barang ditembuskan kepada Pengguna

Barang c.q. KepalaBiro Perlengkapan

c)

Kepala Kantor/Sekretaris Unit Eselon 1/Kepala Biro Umum menyampaikan permohonan penetapan keputusan pelaksanaan Sewa BMN kepada Kepala Biro Perlengkapan

d)

Kepala Biro Umum mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa untuk periodesitas sewa per tahun

32.

Tarif uang lembur untuk PNS golongan III adalah

a)

15

b)

17

c)

13

d)

20

33.

Berapa batas waktu penyampaian surat keterangan / pemberitahuan TL/PSW ke penanggung jawab kehadiran pegawai

a)

2 hari kerja sejak yang bersangkutan diingatkan oleh penanggung jawab kehadiran pegawai

b)

1 hari kerja sejak yang bersangkutan diingatkan oleh penanggung jawab kehadiran pegawai

c)

2 hari kerja sejak terjadinya peristiwa absensi

d)

3 hari kerja sejak terjadinya peristiwa absensi

34.

Cuti alasan penting dapat digunakan untuk alasan, kecuali

a)

Suami/istri meninggal dunia

b)

Bapak atau ibu meninggal dunia

c)

Anak atau menantu meninggal dunia

d)

Tetangga meninggal dunia

35.

Dokumen yang berisi penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk pengukuran kinerja disebut

a)

SKP

b)

IKU

c)

PPKP

d)

Manual IKU

36.

Manakah dibawah ini yang tidak perlu menandatangani Kuitansi pembayaran barang

a)

Bendahara

b)

PPK

c)

Pejabat Penerima Barang

d)

Pejabat Barang/Jasa

37.

Kegiatan opname fisik terhadap barang persediaan dilakukan dengan frekuensi yaitu

a)

Tiap 5 tahun sekali

b)

Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

c)

Sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun

d)

Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun

38.

Laporan Pajak yang dikirimkan tiap bulan oleh Bendahara ke KPP adalah

a)

SPT Tahunan

b)

SPT Masa

c)

SPT Badan

d)

SPT Bendahara

39.

Pegawai yang tidak hadir dengan keterangan yang tidak sah selama 6 s.d 10 hari dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan yaitu

a)

Penundaan kenaikan pangkat

b)

Teguran tertulis

c)

teguran lisan

d)

penundaan KGB

40.

Spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan ke butuhan Kementerian/ Lembaga disebut

a)

Standar Kebutuhan

b)

Standar Barang

c)

Spesifikasi minimum

d)

Standar maksimum

41.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN berupa gedung dan bangunan yaitu

a)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000

b)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000

c)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000

d)

Sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000

42.

PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas cuti, kecuali

a)

cuti bersama

b)

cuti sakit

c)

cuti karena alasan penting

d)

cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan

43.

User pengguna modul pembayaran dalam Aplikasi SAKTI terdiri dari

a)

Validator, Approver, dan Administrator

b)

Operator, Administrator, dan Approver

c)

Operator, Validator, dan Approver

d)

Operator, Validator, dan Administrator

44.

Siapa yang mendapatkan kewenangan untuk merekam dokumen masuk pada aplikasi e-office

a)

Sekretaris

b)

Satpam

c)

Kepala Sub Bagian Umum

d)

Seluruh Pegawai

45.

Berikut merupakanTingkat Kendali atas IKU (Degree of Controllability), kecuali

a)

Exact

b)

High

c)

Low

d)

Moderate

46.

Yang diatur dalam Standar Barang Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) adalah

a)

Batas tertinggi spesifikasi teknis AADB

b)

Batas minimum spesifikasi teknis AADB

c)

Jumlah Minimum AADB

d)

Jumlah Maksimum AADB

47.

Tim Pelaksanaan Tukar Menukar BMN tanah dan/atau bangunan memiliki tugas sebagai berikut, kecuali

a)

menyiapkan hal-hal yang bersifat administratif

b)

Melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan

c)

menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Perlengkapan

d)

Melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar

48.

Batas Waktu KPPN menerbitkan Surat Persetujuan pembukaan rekening adalah

a)

5 (lima) hari Kerja sejak diterimanya Surat Permohonan

b)

10 (sepuluh) hari Kerja sejak diterimanya Surat Permohonan

c)

10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Permohonan

d)

5 (lima) hari kalender sejak diterimanya Surat Permohonan

49.

SPP retur pada KPPN diterbitkan oleh

a)

Kepala Seksi Bank KPPN

b)

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

c)

Pelaksana pada seksi Bank

d)

Kepala KPPN

50.

Pengembalian penerimaan negara yang telah disetor melalui kas negara dapat dilakukan pembayaran kembali. Berikut ini adalah pengembalian penerimaan Negara yang dapat dibayar kembali, kecuali

a)

Semua penerimaan yang diakui pihak penyetor

b)

Penerimaan Pajak dan bea cukai

c)

Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN

d)

Penerimaan PNBP

51.

Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) terhadap penerimaan yang dimintakan pengembalian oleh satker pada tahun berjalan diterbitkan oleh

a)

KPPN Terdekat

b)

KPPN Khusus Investasi

c)

KPPN Khusus Penerimaan

d)

KPPN mitra satker

52.

Berikut ini adalah penamaan rekening bendahara satuan kerja yang benar, kecuali

a)

BPN KPPBC TMP SOEKARNO HATTA (127)

b)

BPG 006 KEMENAG UNTUK MADINA

c)

BENPENG DINAS CATATAN SIPIL KOTA MADIUN

d)

RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE

53.

Pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara diatur melalui Peraturan Dirjen

PerbendaharaanNomor

a)

PER-17/PB/2017

b)

KEP-05/PB/2018

c)

KEP-187/PB/2017

d)

PER-5/PB/2018

54.

Dibawah ini adalah komponen yang dapat dimintakan koreksi penerimaan, kecuali

a)

Kode satker

b)

Program

c)

Kode akun

d)

Jumlah total penerimaan

55.

BO/BPG wajib menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada KPPN paling lambat pukul …….

Pada hari kerja berikutnyasetelah danaretur diterimadan dibukukan direkeningretur

a)

8:00 waktu setempat

b)

11:00 waktu setempat

c)

10:00 waktu setempat

d)

9:00 waktu setempat

56.

Pencatatan penerimaan dana retur SP2D menggunakan kode akun

a)

817113

b)

827111

c)

827113

d)

817111

57.

Dalam proses perbaikan penerimaan negara, yang melakukan pembukuan atas penerimaan negara melalui proses interface pada aplikasi SPAN adalah

a)

Kepala Seksi Vera/Vera KI

b)

Pelaksana pada seksi Bank

c)

Kepala Seksi Pencairan Dana/PDMS

d)

Kepala Seksi Bank

58.

Contoh Format NTB adalah

a)

144370120013

b)

QRE1190TVNKII53J

c)

QWDGGHJIIFGVVE

d)

Tidak ada format baku

59.

Pada aplikasi SPRINT, perekaman pembukaan rekening merupakan tugas dari user

a)

Staff Satker

b)

Kuasa Pengguna Anggaran Satker

c)

Staff Seksi Bank

d)

Kepala Seksi Bank

60.

KPPN melakukan rekonsiliasi data rekening tingkat daerah setiap bulannya paling lambat tanggal

a)

20 (dua Puluh) bulan berikutnya

b)

5 (lima) bulan berikutnya

c)

10 (Sepuluh) bulan berikutnya

d)

15 (Lima Belas) bulan berikutnya

61.

Sebagai sarana penunjang pengelolaan rekening pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat aplikasi

a)

SPRINT

b)

SIMAK BMN

c)

SAS

d)

MPN G2

62.

Berikut ini merupakan lampiran yang harus disampaikan ketika mengajukan permintaan pengembalian pada tahun anggaran yang lalu oleh satker, kecuali

a)

Fotokopi Bukti Penerimaan Negara

b)

Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan

c)

Surat pertanggungjawaban mutlak

d)

Fotocopy Tanda pengenal

63.

Bukti valid bahwa setoran penerimaan negara telah masuk ke Kas Negara adalah

a)

Nomor Transaksi Bank

b)

Nomor Pokok Wajib Pajak

c)

Nomor Terima Penerimaan Negara

d)

Nomor Transaksi Penerimaan Negara

64.

Pihak yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen bukti-bukti pengeluaran adalah

a)

Bendahara Pengeluaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Kuasa Pengguna Anggaran

d)

Pemegang Kartu Kredit

65.

Berikut ini penyebab KPPN melakukan penolakan atas permintaan koreksi penerimaan negara, kecuali

a)

Tidak lolos validasi

b)

Baris koreksi lebih dari satu

c)

Jumlah nilai yang akan dikoreksi tidak sama dengan jumlah nilai penerimaan awal

d)

Data yang akan diubah tidak sesuai dengan data dalam SPAN

66.

Berikut ini alasan yang tidak benar mengenai pengembalian PNBP, yaitu

a)

Kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing oleh Bank/Pos Persepsi

b)

Kesalahan perekaman pada segmen BAS

c)

Kelebihan Pemotongan pada SPM

d)

Kelebihan Penyetoran

67.

Berikut kelebihan pembayaran melalui kartu kredit, kecuali

a)

Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi

b)

Meminimalisasi pembayaran tunai

c)

Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)

d)

Seluruh transaksi tidak dikenakan pajak

68.

Pada aplikasi SPRINT, laporan pembukaan rekening dari satker di-approve/disetujui oleh User

a)

Kepala Seksi Verak/Verak KI

b)

Kepala KPPN

c)

Staff Seksi Bank

d)

Kepala Seksi Bank

69.

KPPN berhak menyetorkan dana retur SP2D ke kas negara apabila dalam waktu ......... Satker tidak menyampaikan surat ralat/perbaikan atas retur SP2D ke KPPN

a)

3 bulan

b)

4 bulan

c)

1 bulan

d)

Minggu ketiga bulan berikutnya

70.

Berikut ini adalah hal yang menyebabkan KPPN berhak untuk menutup rekening dan memindahkan saldonya ke kas negara, kecuali

a)

Rekening digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya

b)

Satker tidak menyampaikan laporan pembukaan rekening

c)

Satker tidak melaporkan saldo rekening yang dikelolanya

d)

satker membuka rekening tanpa persetujuan KPPN

71.

Format ADK Konfirmasi setoran penerimaan negara dibuat dalam ekstensi

a)

rar

b)

doc

c)

txt

d)

exe

72.

Tugas dan wewenang KPA terkait pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP

adalah

a)

Menandatangani perjanjian kerja sama dengan bank penerbit kartu kredit

b)

Melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy

c)

Membuat dan menandatangani Surat Penarikan Kartu Kredit

d)

Membuat perjanjian kerja sama dengan bank penerbit kartu Kredit

73.

Berikut ini merupakan pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja yang dilakukan oleh KPPN, kecuali

a)

Membukukan rekening

b)

Memperoleh informasi atas rekening

c)

Melakukan blokir debit

d)

Menutup rekening

 

74.

Apabila Satker tidak melaporkan saldo rekening, KPPN berhak memberikan sanksi berupa

a)

Penundaan Pencairan SPM

b)

Blokir debit

c)

Blokir Rekening

d)

Penutupan Rekening

75.

SPP retur pada KPPN yang berisi permintaan tagihan kepada negara, diterbitkan berdasarkan

a)

.Surat permintaan pembayaran kembali dari Satker

b)

Surat pemberitahuan retur KPPN

c)

Daftar retur dari Bank Operasional pusat

d)

Surat ralat/perbaikan rekening dari Satker

76.

Berikut ini yang merupakan lampiran Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening adalah :

a)

Sumber Dana

b)

Mekanisme Penyaluran Dana

c)

Tujuan Penggunaan rekening

d)

Surat Kuasa

77.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara adalah PMK Nomor :

a)

PMK-115/PMK.05/2017

b)

PMK-252/PMK.05/2017

c)

PMK-182/PMK.05/2017

d)

PMK-96/PMK.05/2017

78.

Berdasarkan SOP seksi Bank, ADK koreksi diterima oleh :

a)

Pelaksana Seksi Veradi Front Office

b)

PelaksanaSubbagUmumdi FrontOffice

c)

Pelaksana Seksi BankdiMidle Office

d)

PelaksanaSeksiBank di Front Office

79.

Besaran denda yang dikenakan kepada Bank Operasional atas keterlambatan penyaluran dana retur kepada penerima adalah sebesar :

a)

3% (tiga persen)

b)

2% (persen)

c)

1% (satu persen)

d)

5% (lima persen)

80.

Berikut ini merupakan lampiran dari surat ralat/perbaikan rekening yang disampaikan oleh satker kepada KPPN terkait penyelesaian retur SP2D, kecuali :

a)

Surat Kuasa KPA

b)

ADK Perubahan Data Kontrak

c)

ADK Pendaftaran data Supplier

d)

Surat pertanggungjawaban mutlak

81.

Pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dilakukan pada belanja barang, kecuali :

a)

Non Operasional

b)

Honor pejabat perbendaharaan

c)

Operasional

d)

Perjalanan Dinas Jabatan

82.

ADK Konfirmasi setoran penerimaan negara memuat data sebagai berikut, kecuali :

a)

Kode Akun

b)

Kode Satker

c)

Kode NTPN

d)

Nilai Setor

83.

Pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara melalui RKUN pada tahun anggaran yang lalu dilakukan oleh :

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

Direktorat Sistem Perbendaharaan

c)

KPPN

d)

DirektoratAkutansi danPelaporan Keuangan

84.

Batas waktu terakhir penyampaian ralat/perbaikan rekening oleh satker dari sejak diterbitkannya surat pemberitahuan retur oleh KPPN adalah :

a)

10 hari kerja

b)

15 hari kerja

c)

Minggu I bulan berikutnya

d)

5 hari kerja

85.

Berita acara rekonsiliasi retur SP2D antara KPPN dan Satker dibuat berdasarkan :

a.Daftar retur SP2D pada SPAN b.Laporan konsolidasi data retur c.Hasil verifikasi data retur SP2D

a)

Daftar retur SP2D pada SPAN

b)

Laporan konsolidasi data retur

c)

Hasil verifikasi data retur SP2D

d)

Rekening koran retur SP2D Bank Opeasional pusat

86.

KPPN menyusun daftar saldo rekening tingkat KPPN dan mengirimkannya kepada Kanwil DJPB paling lambat tanggal :

a.10bulan berikutnya b.20 bulanberikutnya c.15bulan berikutnya d.5 bulan berikutnya

a)

10bulan berikutnya

b)

20 bulanberikutnya

c)

15bulan berikutnya

d)

5 bulan berikutnya

87.

Berikut adalah berkas yang harus dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan perbaikan penerimaan negara oleh satker, kecuali :

a)

Nota Konfirmasi

b)

Bukti Penerimaan Negara

c)

Surat pertanggungjawaban mutlak

d)

ADKkoreksi

88.

Tahapan tata cara koreksi penerimaan negara pada pelaksana seksi bank di Front Office adalah :

a)

Mengunggah ADK koreksi ke portal FTP

b)

Melakukan proses validasi pada aplikasi SPAN

c)

Mengunduh ADK koreksi dari portal FTP

d)

Mencetak nota perbaikan penerimaan negara

89.

Dibawah ini merupakan pihak-pihak yang boleh mengajukan surat permohonan koreksi penerimaan negara, kecuali :

a)

Wajib Pajak/Wajib Setor

b)

Bank

c)

Satker

d)

KPP

90.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D

adalah Perdirjen Perbendaharaan Nomor :

a)

PER-9/PB/2018

b)

PER-37/PB/2014

c)

PER-13/PB/2013

d)

PER-18/PB/2013

91.

Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan konfirmasi Setoran Penerimaan Negara adalah :

a)

OM-SPAN

b)

Pbn Open

c)

SPRINT

d)

SIMAK

92.

Pembayaran belanja barang dengan kartu kredit kepada satu penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar :

a)

50000000

b)

100000000

c)

20000000

d)

200000000

93.

Satker wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya kepada KPPN Paling lambat :

a)

Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

b)

Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya

c)

Tanggal 15 (lima Belas) bulan berikutnya

d)

Tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

94.

Pihak yang bertugas untuk pengaktifan/penonaktifan Kartu kredit adalah :

a)

Administrator Kartu Kredit setelah mendapat persetujuan KPA

b)

Pemegang Kartu Kredit

c)

PejabatPembuat Komitmen

d)

Bendahara Pengeluaran

95.

Bank Indonesia/Bank Operasional mengirimkan data elektronik rekening koran retur kepada beberapa pihak, salah satunya adalah :

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

KPPN Khusus Penerimaan

c)

KPPN Seluruh Indonesia

d)

KPPN Khusus Investasi

96.

Pejabat perbendaharaan yang bertugas untuk mengusulkan nama pemegang kartu kredit adalah :

a)

Pejabat Pembuat Komitmen

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Pejabat Penandatangan SPM

97.

Pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara melalui RKUN pada tahun anggaran berjalan dilakukan oleh :

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

KPPN

c)

Direktorat Sistem Informasi danTeknologi Perbendaharaan

d)

DirektoratSistem Perbendaharaan

98.

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dilaksanakan setiap ....

a)

Semesteran

b)

Mingguan

c)

Triwulanan

d)

Bulanan

99.

Kerangka sistem aplikasi dalam proses bisnis penyusunan laporan keuangan pada lingkup satker yang benar sesuai dengan Aplikasinya adalah :

a)

Aplikasi SAIBA : Penerimaan ADK dari Aplikasi SAS, Aplikasi SIMAK BMN, dan Pembuatan Jurnal

Penyesuaian, Posting, Laporan Keuangan

b)

Aplikasi SAIBA : Penerimaan ADK dari Aplikasi SAS, Aplikasi Persediaan, dan Pembuatan Jurnal

Penyesuaian, Posting, Laporan Keuangan

c)

Aplikasi Persediaan: DataTransaksiPersediaan,Laporan Persediaan, ADKJurnal/Transaksi BMN

d)

Aplikasi SIMAK BMN:Penerimaan ADKdata dan jurnal persediaan,Datatransaksi BMN,Laporan Keuangan, ADK Jurnal

100.

Di bawah ini bukan bukan objek pemantauan rutin, yaitu :

a)

Ruang Kerja

b)

Kebersihan Toilet

c)

Komputer

d)

Pegawai

101.

Pada Laporan Keuangan, setiap Rupiah uang Negara yang digunakan harus dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai ....

a)

Menghasilkan Barang : Persediaan (Neraca); Tidak menghasilkan Barang : Beban (LO)

b)

Menghasilkan Barang : Aset (Neraca); Tidak menghasilkan Barang : Beban (LO)

c)

Menghasilkan Barang : Aset (Neraca); Tidak menghasilkan Barang : Beban (LRA)

d)

Menghasilkan Barang : Aset (Neraca); Tidak menghasilkan Barang : Belanja (LRA)

102.

3 segmen pada SPAN yang paling berpengaruh dalam laporan keuangan ....

a)

segmen akun, KPPN, dan bank

b)

segmen satker, KPPN, dan bank

c)

segmen satker, KPPN, akun dan bank

d)

segmen satker, KPPN, dan akun

103.

Untuk melaksanakan tugas pemantauan pengendalian intern, UKI dibentuk pada tiga level organisasi sebagai berikut, kecuali ....

a)

UKI-Wilayah

b)

UKI-KPPN

c)

UKI-Pelayanan

d)

UKI-Eselon 1

104.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan

Umum diatur dalam :

a)

PP No. 72 tahun 2012

b)

PP No. 74 tahun 2012

c)

PP No. 73 tahun 2012

d)

PP No. 71 tahun 2012

105.

Pemantauan Pengendalian Intern atas objek Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN dilakukan secara :

a)

Semesteran

b)

Bulanan

c)

Dua Mingguan

d)

Triwulanan

106.

Yang bukan merupakan wujud penerapan manajemen risiko adalah ....

a)

Penyelenggaraan proses manajemen risiko

b)

Didasarkan pad informasi terbaik yang tersedia

c)

Pengembangan budaya sadar risiko

d)

Pembentukan struktur manajemen risiko

107.

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur melalui :

a)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-227/PB/2016

b)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-247/PB/2016

c)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-247/PB/2014

d)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-217/PB/2016

108.

Peraturan yang mengatur pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai adalah :

a)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-247/PB/2014

b)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016

c)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2015

d)

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-247/PB/2016

109.

Periode pemantauan berkala manajemen risiko ialah ....

a)

Tahunan

b)

Triwulanan

c)

Bulanan

d)

Semesteran

110.

Laporan Pengelolaan pengaduan disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap ....

a)

Bulan

b)

Triwulan

c)

Semesteran

d)

Minggu

111.

Tindak lanjut atas pemberian barang gratifikasi berupa makanan/minuman adalah :

a)

Disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo atau tempat sosial lainnya

b)

Diberikan kepada satpam, supir dan pramubakti kantor

c)

Pihak pemberimenyatakan iklas,makalayak dimakan bersama temansatu kantor

d)

Disimpan dalam lemari pendingin agar tidak rusak

 

112.

Membocorkan informasi yang bersifat rahasia melanggar kode etik :

a)

Etika terhadap sesama PNS

b)

Etika bermasyarakat

c)

Etika berorganisasi

d)

Etika bernegara

113.

Unit pengendali gratifikasi ditetapkan oleh ....

a)

Keputusan Pimpinan Unit Eselon II

b)

Keputusan Pimpinan Unit Eselon IV

c)

Keputusan Pimpinan Unit Eselon I

d)

Keputusan Pimpinan Unit Eselon III

114.

Selisih TK – TM boleh terjadi dalam hal ....

a)

Semua benar

b)

Selisih TK-TM karena selisih nilai penyusutan dari aktifitas transfer ATR

c)

Selisih TK-TM Persediaan karena pergeseran nilai persediaan karena metode HPT (Harga

Perolehan Terakhir)

d)

Transaksi TK-TM antar K/L

115.

Siapakah pemilik risiko pada KPPN?

a)

Kepala KPPN

b)

Kepala Seksi MSKI/VERAKI

c)

Seluruh Pejabat Eselon IV

d)

Seluruh Pegawai KPPN

116.

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur melalui :

a)

PP No.71 tahun 2010

b)

PMK 215/PMK.05/2015

c)

PMK 214/PMK.05/2013

d)

PP No. 8 tahun 2006

117.

Etika terhadap sesama PNS antara lain :

a)

menghargai perbedaan pendapat

b)

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

c)

tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

118.

Yang bukan merupakan akun perjalanan dinas dalam negeri adalah :

a)

524219

b)

524113

c)

524111

d)

524112

119.

Selain permohonan maaf secara lisan dan/atau tulisan, sanksi moral atas pelanggaran kode etik dapat berupa :

a)

Pernyataan penyesalan secara tertulis

b)

Pernyataan khilaf

c)

Pernyataan penyesalan secara lisan

d)

Pernyataan tidak akan mengulangi

120.

Unsur kelengkapan laporan pengaduan antara lain, kecuali :

a)

Why

b)

How

c)

What

d)

Where

121.

Mewujudkan pola hidup sederhana adalah salah satu etika :

a)

Etika bermasyarakat

b)

Etika terhadap sesama PNS

c)

Etika bernegara

d)

Etika berorganisasi

122.

Penerima Gratifikasi yang terlambat melapor ke UPG harus melapor kepada KPK paling lambat …. hari dari tanggal menerima gratifikasi.

a)

30 Hari kerja

b)

10 Hari kerja

c)

20 Hari kerja

d)

15 Hari kerja

123.

Sanksi Moral secara terbuka dapat dijatuhkan dalam hal, kecuali :

a)

Pelanggaran kode etik yang bersifat individu/antar individu

b)

Pelanggaran kode etik yang terkait isu SARA dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial

c)

Menjadi fokus perhatian pimpinan kementerian/unit eselon I

d)

Pencemaran namabaik/citra instansiyang terungkap melaluimedia massa

124.

Saldo Awal SIMAK-BMN yang telah diupload ke E-Rekon & LK G2, dapat dimonitoring prosesnya melalui menu :

a)

Proses Rekon -> Sawal BMN

b)

Proses Rekon -> Simak BMN

c)

Dashboard->SIMAK BMN

d)

Dashboard->Sawal BMN

125.

Pokok-pokok perubahan e-Rekon&LK G2 ....

a)

Monitoring Transaksi Transfer Masuk/Keluar per Akun, User single session, Integrasi data SIMAK BMN, Penambahan Fitur-fitur Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK-BMN

b)

Monitoring Transaksi Transfer Masuk/Keluar per Akun, User single session, Integrasi data SIMAN, Penambahan Fitur-fitur Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK-BMN

c)

Monitoring Transaksi Transfer Masuk/Keluar per Akun, User single session, Integrasi data

Persediaan, Penambahan Fitur-fitur Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK-BMN

d)

Monitoring Transaksi Transfer Masuk/Keluar per Akun, User single session, Integrasi data SIMAK BMN dan Persediaan, Penambahan Fitur-fitur Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK-BMN

126.

E-Rekon&LK melakukan perhitungan dalam rangka menyusun Laporan ....

a)

Saldo Awal ditambah Transaksi = Saldo Akhir

b)

Perhitungan Saldo Akhir

c)

Saldo Awal ditambah Mutasi = Saldo Akhir

d)

Mutasi tahun berjalan dan Saldo Akhir

127.

Akun transaksi belanja pemeliharaan yang menghasilkan barang persediaan adalah :

a)

523119

b)

523121

c)

523112

d)

523111

128.

Fasilitas dapat memudahkan user dalam memonitoring maupun pencarian suatu daftar dalam

Aplikasi E-Rekon & LK G2 yaitu :

a)

Search Nama Satker

b)

Referensi

c)

Advance Filter

d)

Search Kode Satker

129.

Nilai Saldo Awal di e-Rekon&LK untuk Pelaporan BMN didapat dari ....

a)

Saldo Awal SIMAK Tk. Satker tahun 2018 yang sama dengan 2017 Audited diupload oleh masing- masing Satker ke e-Rekon&LK ; Yang melakukan upload adalah Operator SIMAK BMN, langsung ke e-rekon&LK, melalui SAIBA

b)

Saldo Awal SIMAK Tk. Satker tahun 2018 yang sama dengan 2017 Audited diupload oleh masing- masing Satker ke e-Rekon&LK , data di dapat dari masing-masing K/L.

c)

Saldo Awal SIMAK Tk. Satker tahun 2018 yang sama dengan 2017 Audited diupload oleh masing- masing Satker ke e-Rekon&LK ; Yang melakukan upload adalah Operator SIMAK BMN, langsung ke e-rekon&LK, tidak melalui SAIBA

d)

Saldo Awal SIMAK Tk. Satker tahun 2018 yang sama dengan 2017 Audited diupload oleh masing- masing Satker ke e-Rekon&LK ; Yang melakukan upload adalah Operator SAIBA

130.

Pengaturan Jadwal Upload ADK TAB merupakan kewenangan :

a)

Direktorat SITP

b)

Direktorat APK

c)

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

d)

KPPN

131.

PMK 214/PMK.05/2013 dan Kepdirjen 211/PB/2018 mengatur tentang :

a)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

b)

Bagan Akun Standar

c)

Aplikasi SAS

d)

Aplikasi PBN Open

132.

Berikut ini adalah entitas yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, kecuali

:

a)

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

Dekonsentrasi / Tugas Pemerintahan

b)

BUMN

c)

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

(BUN)

d)

Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD

133.

Pengertian Satker In-Aktif adalah ....

a)

Satker yang pada tahun berjalan memiliki DIPA

b)

Satker yang pada tahun berjalan tidak memiliki DIPA, atau memiliki DIPA dengan nilai nihil

c)

Satker yang pada tahun berjalan tidak memiliki DIPA dengan nilai nihil

d)

Satkeryangpadatahunberjalanmenjadi satkerlikuidasi

134.

Pernyataan yang benar tentang Pengiriman ADK BMN Tahun Anggaran Berjalan adalah :

a)

parameter bulanan dan ke aplikasi e-Rekon dan LK G2

b)

parameter bulanan dan hanya ke Aplikasi SAIBA

c)

.semua salah

d)

parameter semesteran dan hanya ke Aplikasi SAIBA

135.

Analisis Unsur-Unsur Laporan Keuangan BUN, antara lain ....

a)

Analisis Internal atas LAK, Analisis atas Neraca, Analisis atas LO dan LPE, Analisis kesinambungan antar laporan

b)

Analisis Internal atas LAK, Analisis atas Neraca, Analisis atas LRA Analisis kesinambungan antar laporan

c)

Analisis Internal atas LRA,Analisis atas Neraca,Analisis kesinambungan antar laporan

d)

Analisis Internal atasLAK,Analisis atas Neraca,Analisiskesinambungan antar laporan

136.

Manfaat penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, yaitu kecuali ....

a)

Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan

b)

Meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan

c)

Meningkatkan keandalan laporan keuangan

d)

Meningkatkan kualitas penatausahaan aset

137.

Saldo Awal SIMAK-BMN diupload oleh user level … pada menu ...

a)

Operator SAIBA, Upload -> Saldo Awal BMN

b)

Operator BMN, Upload->Rekonsiliasi

c)

Operator BMN, Daftar BMN

d)

Operator BMN, Upload -> Saldo Awal BMN

138.

Berikut termasuk analisis neraca , kecuali ....

a)

Nilai saldo per pos Neraca Periode Berjalan bernilai Positif

b)

Nilai Saldo Per Pos pada Neraca Awal Tahun sama dengan nilai saldo per pos Neraca TAYL, kecuali

Pos Kas Dalam Transito

c)

Nilai Aset samadengan Nilai Kewajibanditambah Ekuitas d.

d)

Nilai pada baris Pendapatan Hibah(43XXXX) bernilaiPositif

139.

Yang bukan merupakan transaksi unit akuntansi dan pelaporan keuangan SAI K/L adalah :

a)

Transaksi Lainnya

b)

Transaksi Realisasi

c)

Transaksi Akrual

d)

Transaksi Khusus

140.

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, kecuali :

a)

Dapat dibandingkan dan dapat dipahami

b)

Andal

c)

Relevan

d)

dihasilkan dengan cost yang melebihi benefit

141.

Fitur baru pada Aplikasi e-Rekon&LK yang berfungsi untuk memonitoring transaksi transfer masuk/keluar yang dilakukan pada tingkat satuan kerja adalah :

a)

Laporan BMN

b)

Rincian BMN

c)

Daftar Aset Belum diregister

d)

Monitoring transfer Masuk/KeluaR

142.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Bagan Akun Standar adalah :

a)

PMK-213/PMK.05/2014

b)

Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian LKKL

c)

Sistem Akuntnasi dan Pelaporan Keuangan BLU

d)

PMK-214/PMK.05/2013

143.

Rencana Pemantauan Tahunan sebagai dasar Pelaksanaan Pengendalian Intern Seksi MSKI

ditetapkan dengan:

a)

Surat Sekjen Kementerian Keuangan

b)

Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

c)

Surat Sekretaris DJPB selaku pimpinan UKI E1

d)

Surat Irjen KementerianKeuangan

144.

Berikut ini adalah latar belakang dilakukannya integrasi SIMAK BMN ke dalam Aplikasi e-rekon dan

LK G2, kecuali :

a)

Monitoringhasil rekonsiliasi internal sulitdilakukan

b)

Tindak lanjut atasrekomendasihasil pemeriksaan BPK

c)

ProsesRekonsiliasi Internal BMN telah berjalansangat efektif

d)

Proses Rekonsiliasi Internal BMN berjalan kurangefektif

145.

Pelaksanaan tugas UKI-P pada KPPN Tipe A2 diselenggarakan oleh :

a)

Subag Umum

b)

Seksi Verifikasi Akuntansi

c)

Seksi VERAKI

d)

Seksi MSKI

146.

Batas waktu pelaporan hasil pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai untuk tingkat UKI-P paling lambat :

a)

4 (empat) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemantauan

b)

6 (enam) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemantauan

c)

5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemantauan

d)

3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemantauan

147.

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor ....

a)

PMK No.14/PMK.09/2016

b)

PMKNo.14/PMK.09/2016

c)

PMK No.14/PMK.09/2017

d)

PMKNo.15/PMK.09/2017

148.

Manakah berikut ini yang termasuk tugas bendahara pengeluaran ....

a)

a.Menyimpan

b)

b.Menatausahakan

c)

c.Benar semua

d)

d.Menerima

149.

Prosedur koreksi data transaksi keuangan diatur dalam ....

a)

a.PER-17/PB/2014

b)

b.PER-19/PB/2014

c)

c.PER-18/PB/2014

d)

d.PER-16/PB/2014

150.

Penerima pensiun diberikan pensiun gaji ketiga belas dengan ketentuan :

a)

a.Pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan dengan dikenakan potongan asuransi kesehatan

b)

b.Pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dengan tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan

c)

c.Pensiun pokok ditambah tunjangan kinerja dan tambahan penghaslan dengan dikenakan porongan asuransi kesehatan

d)

d.Pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan dengan tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan

151.

Yang tidak termasuk pejabat perbendaharaan adalah ....

 

a)

PPK

b)

KPA

c)

PPSPM

d)

PPBJ

152.

Berapa nomor jenis SPM kategori gaji induk?

a)

3

b)

4

c)

2

d)

1

153.

Kontrak yang berhasil didaftarkan dalam SPAN akan mendapatkan ....

a)

NRK

b)

TKO

c)

DRPP

d)

NRS

154.

Dasar Hukum Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN adalah :

a)

a.Per-58/PB/2012

b)

b.Per-58/PB/2015

c)

c.Per-58/PB/2014

d)

d.Per-58/PB/2013

155.

Tata tertib pelaksanaan Treasury Management Reperesentative antara lain kecuali :

a)

a.Petugas TMR tidak diperkenankan menyusun dokumen terkait pelaksanaan tugas kebendaharaan satker

b)

b.Petugas TMR dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatr dalam peraturan perundang undangan mengenai gratifikasi

c)

c.Petugas TMR tidak diperkenankan meminta fasilitas dalam bentuk apapun dari satker

d)

d.Pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan teknis over the counter wajib berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah

156.

Nilai yang dikirim sebagai Rencana Penarikan Dana Harian adalah sebesar ....

a)

a.netto

b)

b.netto,apabila nilai SPM diatas satu milyar

c)

c.bruto, apabila nilai SPM netto kurang dari 1 milyar

d)

d.bruto

157.

160    Apabila terdapat RPD harian yang tidak sesuai dengan penarikannya, maka yang dilakukan KPPN

adalah ....

a)

a.menghapus data RPD Harian

b)

b.mengirim ulang data ke OM SPAN

c)

c.menghapus data realisasi

d)

d.membuat surat teguran

158.

Pedoman atau peraturan tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola APBN adalah ....

a)

a.PMK nomor : PMK-162/PMK.05/2014

b)

b.PMK nomor : PMK-113/PMK.05/2013

c)

c.PMK nomor : PMK-16/PMK.05/2014

d)

d.PMK nomor : PMK-162/PMK.05/2013

159.

Batas penyampaian SPM oleh satker setelah ditandatangani PPSPM, yaitu ....

a)

a.3 hari

b)

b.7 hari

c)

c.5 hari

d)

d.2 hari

160.

Apabila karwas kontrak terlambat disampaikan ke KPPN, maka harus mendapat persetujuan dispensasi terlebih dahulu dari ....

a)

a.Kepala Kantor Satuan Kerja

b)

b.Kepala Seksi Pencairan Dana

c)

c.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

d)

d.Kepala KPPN

161.

Pembatalan data kontrak terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan dapat dilakukan oleh satker dengan menyampaikan surat kepada KPPN yang ditandatangani oleh :

a)

a.Penyedia Barang/Jasa

b)

b.KPA

c)

c.PPSPM

d)

d.PPK

162.

 Syarat pengajuan SPM UP adalah ....

a)

a.SPM,surat pernyataan KPA,rekening koran, rincian kegiatan

b)

b.SPM,Surat pernyataan KPA, Rekening koran

c)

c.SPM, surat pernyataan KPA,rincian kegiatan

d)

d.SPM, surat pernyataan KPA

163.

Alamat Aplikasi OMSPAN adalah ....

a)

a.https://omspan.depkeu.go.id

b)

b.https://omspan.kemenkeu.go.id

c)

c.https://span.kemenkeu.go.id

d)

d.https://spanint.kemenkeu.go.id/

164.

Hal yang termuat dalam Rencana Penarikan Dana Harian satker, kecuali ....

a)

a.Jenis belanja

b)

b.nilai RPD Harian

c)

c.jenis SPM

d)

d.kode satker

165.

Customer Service Officer pada KPPN bertindak selaku Agen Layer ke- … pada layanan Pengguna

Terintegrasi HAI DJPb

a)

2

b)

4

c)

3

d)

1

166.

Kewenangan PPSPM untuk menguji SPP UP/TUP diselesaikan paling lambat ....

a)

a.4 hari kerja

b)

b.5 hari kerja

c)

c.2 hari kerja

d)

d.3 hari kerja

167.

Syarat Minimum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Treasury Management Representative antara lain minimum berpangkat golongan/ruang :

a)

a.Pengatur Muda (II/a)

b)

b.Pengatur Tk.I (II/d)

c)

c.Pengatur Muda Tk. I (II/b)

d)

d.Pengatur (II/c)

168.

Penolakan pendaftaran suplier yang menunjukkan "data duplikat", yaitu ....

a)

a.Ada 2 penerima dengan nama rekening sama

b)

b.Ada 2 penerima dengan nama bank beda

c)

c.Ada 2 penerima dengan nomor rekening sama

d)

d.Ada 2 penerima dengan nama bank sama

169.

Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan penerima tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan, makan Tunjangan Hari Raya diberikan dengan ketentuan :

a)

a.Salah satu yang jumlahnya lebih kecil

b)

b.Sebesar rata-rata dari penghasilan tersebut

c)

c.Salah satu yang jumlahnya lebih besar

d)

d.Sesuai dengan lamiran pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

170.

Yang bukan merupakan tupoksi Seksi MSKI, yaitu ....

a)

a.Fungsi Customer Service

b)

b.Pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan

c)

c.Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM) , dan keuangan,

d)

d.Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan

171.

RPD harian tingkat satker yang disampaikan ke KPPN untuk rencana pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar, yaitu sebesar ....

a)

a.Transaksi A yaitu jumlah SPM sebesar Rp.500.000.000,-

b)

b.Transaksi A yaitu jumlah SPM sebesar Rp.1.500.000.000,-

c)

c.Transaksi A yaitu jumlah SPM sebesar Rp.1.000.000.000,-

d)

d.Transaksi A yaitu jumlah SPM sebesar Rp.2.000.000.000,-

172.

RPD harian atas transaksi B wajib disampaikan paling lambat :

a)

a.15 (lima belas) hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN

b)

b.13 (tiga belas) hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN

c)

c.5 (lima) hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN

d)

d.10 (sepuluh) hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN

173.

Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan dari satker disetujui oleh :

a)

a.Seksi Pencairan Dana

b)

b.Seksi Bank

c)

c.Kepala Kantor Wilayah

d)

d.Kepala KPPN

174.

Selain mengisi Form Registrasi Pin PPSPM, PPSPM wajib melampiri Form Registrasi dengan, kecuali :

a)

a.Satu lembar Materai Rp 6.000,00

b)

b.Fotocopy SK Kepangkatan terakhir

c)

c.Fotocopy KTP

d)

d.Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PPSPM

175.

Alamat situs intranet perbendaharaan adalah .... a.

a)

http://intra.perbendaharaan.co.id

b)

b.http://intra.perbendaharaan.go.id

c)

c.http://intra.perbendaharaan.net

d)

d.http://intra.perbendaharaan.com

176.

Nilai kontrak fisik yang harus didaftarkan di SPAN adalah ....

a)

a.100 juta

b)

b.10 juta

c)

c.20 juta

d)

d.50 juta

177.

Alamat situs layanan email kementerian keuangan adalah ....

a)

a.https://spanint.kemenkeu.go.id

b)

b.https://webmail.kemenkeu.go.id

c)

c.https://mail.kemenkeu.go.id

d)

d.https://mail.depkeu.go.id

178.

Nama file hasil konversi untuk pendaftaran suplier adalah ....

a)

a.RPMRT

b)

b.BCSR

c)

c.RBCSR

d)

d.PMRT

179.

Sebab penonaktifan rekening pegawai, kecuali ....

a)

a.Mutasi eksternal

b)

b.Mutasi internal

c)

c.Meninggal

d)

d.Pensiun

180.

Kewenangan untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya dilaksanakan oleh ....

a)

a.PPSPM

b)

b.PA

c)

c.Bendahara

d)

d.PPK

181.

Pengertian basis data (database) adalah ...

a)

a.Kumpulan dari file/tabel yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak berhubungan yang disimpan daam media penyimpan elektronik yang dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak (program komputer)

b)

b.a, b, dan c salah semua

c)

c.Kumpulan dari berbagai data yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang tersimpan dalam perangkat keras (magnetic disk, optical disk, dan media penyimpan sekunder lainnya) yang dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak

d)

d.Kumpulan dari berbagai data/file/tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpan elektronik yang dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak (program komputer).

182.

Rencana Penarikan Dana untuk transaksi C wajib disampaikan ke KPPN paling lambat :

a)

a.7 Hari kerja

b)

b.10 Hari kerja

c)

c.3 hari kerja

d)

d.5 hari kerja

183.

Pedoman atau peraturan tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan

Perencanaan Kas adalah ....

a)

a.PMK nomor : PMK-182/PMK.05/2017

b)

b.PMK nomor : PMK-197/PMK.05/2017

c)

c.PMK nomor : PMK-197/PMK.05/2018

d)

d.PMK nomor : PMK-182/PMK.05/2018

184.

Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dalam rangka sebagai pertanggungjawaban atas dana UP

adalah ....

a)

a.SPM-UP

b)

b.SPM-GUP

c)

c.SPM-LS

d)

d.SPM-TUP

185.

  UP dapat diberikan untuk pengeluaran sebagai berikut, kecuali ....

a)

a.Belanja Modal

b)

b.Belanja Pegawai

c)

c.Belanja Barang

d)

d.Belanja Lain-lain

186.

Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai disebut?

a)

a.SPM TUP

b)

b.SPM LS

c)

c.SPM GUP

d)

d.SPM GTUP

187.

Standar minimal kantor pelayanan terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor :

a)

a.Tidak perlu diatur, disesuaikan dengan kearifan lokal.

b)

b.Kep-247/PB/2014

c)

c.KEP-222/PB/2012

d)

d.KEP-222/PB/2011

188.

File hasil konversi yang di unggah oleh Validator untuk mendaftarkan Supplier adalah :

a)

a.BCKA

b)

b.BCKR

c)

c.BCSR

d)

d.BCSU

189.

File hasil konversi yang di unggah oleh Validator untuk mendaftarkan Tahun Jamak adalah :

a)

a.BCAM

b)

b.BCKR

c)

c.BCKA

d)

d.BCKM

190.

Perubahan kontrak yang cukup dilakukan dengan ADK yaitu ....

a)

a.Perubahan nomor kontrak

b)

b.Perubahan jumlah line

c)

c.Perubahan nilai kontrak

d)

d.Perubahan jumlah termin

191.

File ADK Addendum kontrak yang diupload di SPAN adalah ....

a)

a.BCSR

b)

b.BCKM

c)

c.BCAA

d)

d.BCAA

192.

Kumpulan sejumlah komputer yang dapat berhubungan antar satu dengan yang lainnya di dalam satu area disebut ....

a)

a.Bluetooth

b)

b.WAN

c)

c.Intranet

d)

d.LAN

193.

Berikut adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari ....

a)

a.Jawaban a,b, dan c salah

b)

b.Tambahan Uang Persediaan

c)

c.Uang Muka

d)

d.Uang Persediaan

194.

Penyampaian SPM Gaji Induk oleh satker ke KPPN paling lambat tanggal .... bulan sebelumnya

a)

a.25

b)

b.10

c)

c.20

d)

d.15

195.

Yang bukan merupakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah ....

a)

a.Penyampaian Laporan Keuangan

b)

b.Jumlah Retur SP2D

c)

c.Jumlah reivisi DIPA

d)

d.Persentase Pagu minus

196.

Berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang dapat dibayarkan dengan mekanisme UP, kecuali :

a)

a.Belanja Pegawai

b)

b.Belanja Lain-lain

c)

c.Belanja Barang

d)

d.Belanja Modal

197.

Koreksi data transaksi pengeluaran dilakukan terhadap, kecuali ....

a)

a.Sifat pembayaran

b)

b.Deskripsi/uraian pengeluaran

c)

c.BAS

d)

d.Pembeban