wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Olimpiade APBN 2022

Total questions: 100

Worksheet time: 3hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah adalah...

a)

terminal

b)

hotel

c)

pasar

d)

kebersihan

2.

Desa Melati berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah...

a)

Meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat

b)

Terciptanya pemerataan pendapatan nasional

c)

Tersedianya subsidi bagi rakyat miskin

d)

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana

3.

Salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak adalah...

a)

PPn

b)

Bagian pemerintah atas laba BUMN

c)

Hibah

d)

Cukai

4.

Perhatikan pengeluaran anggaran berikut!

1) Gaji pegawai negeri sipil

2) Belanja pelunasan utang luar negeri

3) Belanja perbaikan jalan provinsi

4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi

5) Merenovasi kantor PDAM

Pengeluaran Pemerintah daerah ditunjukkan oleh angka...

a)

1), 3), dan 5)

b)

2), 3), dan 5)

c)

2), 3), dan 4)

d)

3), 4), dan 5

5.

Daftar rencana keuangan yang terperinci memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka satu tahun disebut...

a)

Pengertian APBD

b)

Pengertian APBN

c)

Tujuan APBN

d)

Tujuan APBD

6.

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, adlaah salah satu fungsi APBN yaitu....

a)

Stabilisasi

b)

Otorisasi

c)

Alokasi

d)

Pengawasan

7.

Dalam mekanisme APBN yang berwewenang menyusun RAPBN adalah....

a)

Presiden dan Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Presiden dan DPR

8.

Berikut ini yang termasuk dalam retribusi daerah adalah....

a)

Restoran

b)

Pasar

c)

Hotel

d)

Kendaraan bermotor

9.

Fungsi pengawasan dalam APBD berarti...

a)

anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fudamental

b)

anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya

c)

anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah

d)

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

10.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Permendagri

c)

Perda

d)

Nota Keuangan

11.

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan dibawah ini. yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah...

a)

DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

b)

RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

c)

Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

d)

Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai APBN

12.

APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi APBN yaitu...

a)

Perencanaan

b)

Distribusi

c)

Otorisasi

d)

Pengawasan

13.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) diatur dengan nomor...

a)

6 Tahun 2008

b)

8 Tahun 2008

c)

18 Tahun 2016

d)

16 Tahun 2018

14.

Bupati daerah X akan memberikan dana setiap setahun sekali kepada desa yang tingkat keterlibatan warganya dalam acara gotong royong tinggi. Semua desa di daerah X memerlukan bantuan pemerintah daerah, begitu juga wilayah yang lokasinya terpencil. Dana bantuan digunakan untuk membiayai pemangunan infrastruktur berupa jalan atau jembatan.

Pernyataan diatas, berkaitan dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yaitu berupa...

a)

Dana alokasi khusus

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana otonomi khusus

d)

Dana Penyesuaian

15.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat inflasi atau deflasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi.....

a)

Alokasi

b)

Stabilisasi

c)

Perencanaan

d)

Distribusi

16.

Di bawah ini tidak yang termasuk pajak dalam negeri adalah.....

a)

Pajak Pertambahan Nilai

b)

Pajak Bumi Bangunan

c)

Pajak Penghasilan

d)

Pajak Reklame

17.

Di bawah ini yang tidak termasuk pajak daerah adalah.....

a)

Pajak kendaraan bermotor

b)

Pajak penghasilan

c)

Pajak reklame

d)

Pajak hiburan

18.

APBN sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunnya merupakan fungsi.....

a)

Perencanaan

b)

Pengawasan

c)

Otoritas

d)

Alokasi

19.

Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut.....

a)

Pengeluaran Rutin

b)

Pengeluaran Pembangunan

c)

Dana Alokasi Umum

d)

Dana Alokasi Khusus

20.

Jika disusun APBN menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah.....

a)

Anggaran Defisit

b)

Anggaran Surplus

c)

Anggaran Dinamis

d)

Anggaran Berimbang

21.

Anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran, kebijakan yang dilakukan saat inflasi adalah kebijakan.....

a)

Anggaran Berimbang

b)

Anggaran Dinamis

c)

Anggaran Defisit

d)

Anggaran Surplus

22.

Berikut ini yang termasuk pengeluaran rutin APBN adalah.....

a)

Proyek jalan tol

b)

Cicilan hutang

c)

Pembiayaan rupiah

d)

belanja modal

23.

Pemerintah atau presiden melakukan pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada lembaga legislatif DPR. Pengajuan tersebut dalam bentuk.....

a)

Rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara

b)

Nota kesepakatan anggaran negara

c)

Draf dalam bentuk nota keuangan

d)

Anggaran pendapatan dan belanja negara

24.

Di bawah ini yang termasuk belanja tidak langsung APBD adalah.....

a)

Belanja pegawai, belanja modal, bantuan keuangan

b)

Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi

c)

Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa

d)

Belanja pegawai, belanja bunga, belanja modal

25.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi ....

a)

Distribusi

b)

Perencanaan

c)

Otorisasi

d)

Alokasi

e)

Stabilisasi

26.

Berikut ini adalah fungsi APBD yang dapat mengatur pemerataan pendapatan, yaitu ....

a)

Distribusi

b)

Perencanaan

c)

Otorisasi

d)

Alokasi

e)

Stabilisasi

27.

Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian nasional. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu fungsi ....

a)

Distribusi

b)

Perencanaan

c)

Otorisasi

d)

Alokasi

e)

Stabilisasi

28.

Perhatikan kegiatan ekonomi negara berikut:

1. Pemerintah menyalurkan bantuan beras miskin melalui Perum Bulog

2. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan transportasi MRT beserta sarananya

3. Pemerintah mendanai pembangunan jembatan layang untuk mengurangi kemacetan

4. Pemerintah membiayai ruang terbuka hijau di perkotaan beserta tempat ibadah

5. Pemerintah membuat rancangan pembangunan jalan tol antar provinsi

Berikut penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi pada angka....

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 4

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 3, dan 5

e)

3, 4, dan 5

29.

Pada 2020 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam APBN dialokasikan sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Alokasi dana BOS tersebut meningkat 6,03% dibanding alokasi dana BOS tahun 2019. Pengalokasian dana BOS menunjukkan APBN memiliki fungsi...

a)

Otorisasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Pengawasan

e)

Perencanaan

30.

RAPBN disahkan menjadi APBN oleh ....

a)

Presiden melalui Keputusan Presiden

b)

DPR melalui Keputusan Presiden

c)

Presiden melalui Undang-Undang

d)

DPR melalui Undang-Undang

e)

Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden

31.

Tujuan penyusunan APBN adalah ….

a)

pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

b)

pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah

c)

pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah

d)

pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan

e)

pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

32.

Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....

a)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN

b)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM

c)

Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional

d)

Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi BUMN

e)

PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan

33.

Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....

a)

Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor

b)

Pajak tontonan, PPN, dan PPH

c)

Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame

d)

PPN, pajak kendaraan bermotor, dan PPh

e)

PPN, PPh, dan pajak reklame

34.

Berikut ini termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ....

a)

Belanja pegawai, bantuan pembangunan perumahan, dan pembayaran utang

b)

Belanja pegawai, pembayaran utang, dan dana alokasi umum

c)

Bantuan pembangunan, pembayaran utang, dan bantuan pasar

d)

Bantuan perumahan, bantuan pasar, dan dana alokasi umum

e)

Pembayaran utang, bantuan pasar, dan dana alokasi umum

35.

Pajak yang dikenakan kepada setiap bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas ...

a)

Domisili

b)

Sumber

c)

Kebangsaan

d)

Kepastian

e)

Keadilan

36.

Berikut ini yang merupakan pajak langsung adalah ...

a)

pajak penghasilan

b)

pajak penjualan

c)

PPN

d)

bea impor

e)

pita rokok

37.

Pevita adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Asas yang dikenakan kepada Pevita adalah....

a)

Domisili

b)

Sumber

c)

Kebangsaan

d)

Kepastian

e)

Keadilan

38.

Tabel pendapatan dari tarif pajak

Dari tabel di atas, tarif III merupakan tarif pajak ....

a)

Tetap

b)

Proporsional

c)

progresif

d)

degresif

e)

regresif

39.

Hal yang paling membedakan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya adalah dalam hal.....

a)

besarnya tarif yang di tarik oleh pemerintah

b)

lembaga yang mengelolanya

c)

balas jasa yang diberikannya

d)

sistem penarikannya kepada wajib pajak

e)

proses penarikannya oleh pemerintah

40.

Pengusaha kena pajak menjual tunai sepeda motor dengan harga jual Rp23.000.000,00. Pengusaha kena pajak melimpahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Harga jual akhir kepada konsumen sebesar....

a)

Rp23.000.000,00

b)

Rp24.300.000,00

c)

Rp25.300.000,00

d)

Rp25.530.000,00

e)

Rp25.600.000,00

41.

Budi memiliki sebidang tanah seluas 250 m2, di atasnya dibangun rumah seluas 90 m². Taksiran harga jual tanah per m2 Rp 50.000,00, sedangkan taksiran jual bangunan per m2 Rp 100.000,00- Besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Budi, jika diketahui NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,00 adalah...

a)

Rp 16.200

b)

Rp 20.250

c)

Rp 40.500

d)

Rp 64.500

e)

Rp 67.500

42.

Pak Putra memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 14.500.000, 00 per bulan dari hasil bekerja di perusahaan BUMN. Pak Putra sudah menikah dan memiliki 2 anak. Besarnya pajak yang dibayar Pak Putra setiap bulannya adalah.....

a)

Rp 837.500

b)

Rp 725.000

c)

Rp 831.250

d)

Rp 1.675.000

e)

Rp 1.870.000

43.

Oki bekerja sebagai masinis dengan penghasilan Rp8.500.000,00 per bulan. Oki sudah menikah dan belum mempunyai anak. Oki mempunyai empat tanggungan saudara kandung sudah termuat dalam KK. Setiap bulan Oki dikenai biaya jabatan sebesar 5% dan iuran pensiun sebesar Rp150.000,00. Besar gaji bersih setelah pajak yang diterima Oki setiap bulan adalah ...

a)

Rp 7.820.700

b)

Rp 7.828.750

c)

Rp 8.253.750

d)

Rp 8.403.750

e)

Rp 8.500.000

44.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau

deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..

a)

alokasi

b)

stabilisasi

c)

distribusi

d)

realokasi

e)

otorisasi

45.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

46.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

47.

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..

a)

Retribusi dan cukai

b)

DAU dan laba BUMN

c)

DAK dan pendapatan migas

d)

DAK dan pajak kendaraan bermotor

e)

Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

48.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi .

a)

Perencanaan

b)

Stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

49.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

50.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

51.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos

a)

retribusi daerah

b)

pinjaman daerah

c)

dana perimbangan

d)

pendapatan asli daerah

e)

keuntungan dari BUMD

52.

APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk

menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan

pemerintah daerah yaitu ....

a)

mengalokasikan dana alokasi khusus

b)

mengalokasikan dana alokasi umum

c)

menerbitkan surat utang negara

d)

mencari pinjaman daerah

e)

mengalokasikan dana bagi hasil

53.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

54.

Daftar anggaran yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) disebut….

a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

e)

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah

55.

Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....

a)

Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor

b)

Pajak tontonan, PPN, dan PPh

c)

Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak reklame

d)

PPn, pajak kendaraan bermotor, dan PPh

e)

PPN, PPh, dan Pajak reklame

56.

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

1 bulan

d)

6 bulan

e)

4 tahun

57.

RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....

a)

DPRD

b)

Presiden

c)

BPK

d)

Menteri Keuangan

e)

DPR

58.

APBN dinyatakan surplus apabila ….

a)

jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu

b)

jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan

c)

jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara

d)

jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

e)

jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

59.

Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

a)

dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

b)

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah

c)

dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus

d)

dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

e)

dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum

60.
Berikut yang tidak termasuk komponen utama APBD adalah …
a)
pendapatan asli derah
b)
lain - lain pendapatan yang sah
c)
laba BUMN
d)
laba BUMD
e)
retribusi pasar
61.

Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....

a)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN

b)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM

c)

Hibah, PPN, dan pajak perdagangann internasional

d)

Pembayaran bunga utang, subsidi BBM, dan Pirvatisasis BBM

e)

PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan

62.

Pembangunan fasilitas umum tersebut menunjukkan fungsi APBD yaitu....

a)

Fungsi Distribusi

b)

Fungsi Stabilisasi

c)

Fungsi alokasi

d)

Fungsi Ekonomis

63.

Walikota/Bupati menetapkan APBD bersama dengan....

a)

DPR

b)

DPRD

c)

Menteri

d)

Gubernur

64.

Walikota/Bupati menetapkan APBD bersama dengan....

a)

DPR

b)

DPRD

c)

Menteri

d)

Gubernur

65.

Anggaran negara hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi …. APBN.

a)

perencanaan

b)

otorisasi

c)

pengawasan

d)

alokasi

e)

distribusi

66.

Salah satu fungsi APBN adalah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disebut ....

a)

otorisasi

b)

pengawasan

c)

alokasi

d)

distribusi

e)

stabilisasi

67.

APBN adalah….

a)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

b)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

c)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

d)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

e)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

68.

Tujuan dari penyususunan APBN adalah….

a)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

b)

Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

c)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

d)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

e)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

69.

Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….

a)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

b)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

c)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan

d)

APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

e)

APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

70.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….

a)

Fungsi Otoritas

b)

Fungsi Perencanaan

c)

Fungsi Alokasi

d)

Fungsi Distribusi

e)

Fungsi Pengawasan

71.

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….

a)

Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b)

Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

c)

Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

d)

DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

e)

RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

72.

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

a)

DPRD

b)

MPR

c)

DPD

d)

MA

e)

BPK

73.

Perhatikan komponen pendapatan berikut ini

1.      Pajak penghasilan (PPh)

2.      bagian laba dari BUMN

3.      Cukai

4.      Pungutan ekpor

5.      Penerimaan dari pengelolaan SDA

Dari komponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor….

a)

1, 2, dan 3

b)

2, 3, dan 4

c)

3, 4, dan 5

d)

1, 3, dan 4

e)

2, 4, dan 5

74.

Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…

a)

Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

b)

Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

c)

Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

d)

Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

e)

Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA

75.

APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi….

a)

Otorisasi

b)

Perencanaan

c)

Alokasi

d)

Distribusi

e)

Pengawasan

76.

Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah….

a)

Dana alokasi umum

b)

Pajak Daerah

c)

Retrebusi Daerah

d)

Pajak hiburan

e)

Parkir

77.

Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk….

a)

Undang-udang

b)

Kepres

c)

Permendagri

d)

Perda

e)

Nota keuangan

78.

Perhatikan jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH),

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

4. Belanja pegawai

5. Belanja barang

6. Belanja modal

Berdasarkan data di atas, yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah ....

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 3, dan 5

c)

1, 3, dan 6

d)

1, 4, dan 5

e)

4, 5, dan 6

79.

Jenis belanja daerah yang termasuk ke dalam anggaran belanja pembangunan adalah ....

a)

belanja DPRD

b)

biaya operasional dan pemeliharaan

c)

belanja kepala daerah

d)

subsidi

e)

angsuran pinjaman daerah

80.

APBN dinyatakan surplus apabila ….

a)

jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu

b)

jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan

c)

jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara

d)

jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

e)

jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

81.

Pembelajaran dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Merupakan salah satu azas penyusunan APBN yaitu ….

a)

Kemandirian

b)

Prioritas

c)

Penghematan

d)

pengeluaran pembangunan

e)

pengeluaran nasiona

82.

Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah disebut….

a)

APBN

b)

APBD

c)

Anggaran Daerah

d)

RAPBD

e)

RAPBN

83.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah ….

a)

UU No. 32 Tahun 2003

b)

UU No. 33 Tahun 2003

c)

PP No. 105 Tahun 2000

d)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

e)

PP No. 101 Tahun 2000

84.

Semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik dinamakan ….

a)

belanja rutin

b)

belanja gaji

c)

belanja barang

d)

belanja barang

e)

belanja pembangunan

85.

Pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain dinamakan …

a)

transfer payment

b)

alokasi dana

c)

transfer pendapatan

d)

working payment

e)

pembiayaan beralih

86.

Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian ….

a)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh pemerintah

b)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR

c)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK

d)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR

e)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA

87.

Berikut ini adalah komponen APBN

1.      Belanja pegawai

2.      Pembayaran dalam rupiah

3.      Bantuan proyek

4.      Subsidi daerah otonom

5. Bunga dan angsuran utang

Yang merupakan pengeluaran rutin adalah …

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 4, dan 5

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 4, dan 5

e)

3, 4, dan 5

88.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi .

a)

Perencanaan

b)

Stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

89.

APBN diarahkan untuk mengurani pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini, APBN mempunyai fungsi ....

a)

Distribusi

b)

Perencanaan

c)

Otorisasi

d)

Alokasi

e)

Stabilisasi

90.
Fungsi APBN dan APBD diatur dalam...
a)
UU No.17 Tahun 2001
b)
UU No. 17 Tahun 2002
c)
UU No. 17 Tahun 2003
d)
UU No. 16 Tahun 2001
91.
Pendapatan asli daerah adalah...
a)
Retribusi
b)
Dana alokasi umum
c)
Subsidi
d)
Bea masuk
92.
Belanja pemerintah pusat antara lain...
a)
Subsidi
b)
Dana Perimbangan
c)
Dana bagi hasil
d)
Belanja umum
93.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pengertian tersebut berdasarkan....

a)

UU RI No.14 Tahun 2015

b)

UU RI No.14 Tahun 2016

c)

UU RI No.15 Tahun 2015

d)

UU RI No.15 Tahun 2016

e)

UU RI No.14 Tahun 2014

94.

APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. fungsi tersebut adalah....

a)

Fungsi distribusi

b)

Fungsi alokasi

c)

Fungsi stabilisasi

d)

Fungsi perencanaan

e)

Fungsi pengawasan

95.

Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....

a)

Penerimaan Hibah

b)

Penerimaan perpajakan

c)

Penerimaan bukan pajak

d)

Pendapatan pajak dalam negeri

e)

Pendapatan pajak perdagangan Internasional

96.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus disebut....

a)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

b)

Dana Alokasi Umum (DAU)

c)

Dana tranfer daerah

d)

Dana hibah

e)

Dana perimbangan

97.

Pihak yang bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk RUU PAN adalah....

a)

Presiden

b)

BPK

c)

Menteri Keuangan

d)

DPR

e)

DPRD

98.

Yang termasuk dalam fungsi perencanaan APBD adalah....

a)

Menghindari adanya overspending, underspanding dan salah sasaran

b)

Mendistribusikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

d)

Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah

e)

Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

99.

Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam undang-undang....

a)

UU No.32 Tahun 2004 dan No.33 Tahun 2004

b)

UU No.17 Tahun 2003 dan No.33 Tahun 2004

c)

UU No.23 Tahun 2004 dan No.33 Tahun 2004

d)

UU No.23 Tahun 2004 dan No.32 Tahun 2004

e)

UU No.32 Tahun 2004 dan No.17 Tahun 2003

100.

APBD digunakan sebaga alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah yang disebut dengan....

a)

Alat motivasi

b)

Alat kebijakan fiskal

c)

Alat politik

d)

Alat koordinasi

e)

Alat penilaian kinerja