Font size
WorksheetsOlimpiade APBN 2022
Total questions: 100
Worksheet time: 3hrs 20mins
Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah adalah...
terminal
hotel
pasar
kebersihan
Desa Melati berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah...
Meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat
Terciptanya pemerataan pendapatan nasional
Tersedianya subsidi bagi rakyat miskin
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana
Salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak adalah...
PPn
Bagian pemerintah atas laba BUMN
Hibah
Cukai
Perhatikan pengeluaran anggaran berikut!
1) Gaji pegawai negeri sipil
2) Belanja pelunasan utang luar negeri
3) Belanja perbaikan jalan provinsi
4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi
5) Merenovasi kantor PDAM
Pengeluaran Pemerintah daerah ditunjukkan oleh angka...
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
3), 4), dan 5
Daftar rencana keuangan yang terperinci memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka satu tahun disebut...
Pengertian APBD
Pengertian APBN
Tujuan APBN
Tujuan APBD
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, adlaah salah satu fungsi APBN yaitu....
Stabilisasi
Otorisasi
Alokasi
Pengawasan
Dalam mekanisme APBN yang berwewenang menyusun RAPBN adalah....
Presiden dan Menteri Keuangan
Presiden
DPR
Presiden dan DPR
Berikut ini yang termasuk dalam retribusi daerah adalah....
Restoran
Pasar
Hotel
Kendaraan bermotor
Fungsi pengawasan dalam APBD berarti...
anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fudamental
anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya
anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah
anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan...
Undang-Undang
Permendagri
Perda
Nota Keuangan
APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan dibawah ini. yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah...
DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan
Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai APBN
APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi APBN yaitu...
Perencanaan
Distribusi
Otorisasi
Pengawasan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) diatur dengan nomor...
6 Tahun 2008
8 Tahun 2008
18 Tahun 2016
16 Tahun 2018
Bupati daerah X akan memberikan dana setiap setahun sekali kepada desa yang tingkat keterlibatan warganya dalam acara gotong royong tinggi. Semua desa di daerah X memerlukan bantuan pemerintah daerah, begitu juga wilayah yang lokasinya terpencil. Dana bantuan digunakan untuk membiayai pemangunan infrastruktur berupa jalan atau jembatan.
Pernyataan diatas, berkaitan dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yaitu berupa...
Dana alokasi khusus
Dana alokasi umum
Dana otonomi khusus
Dana Penyesuaian
APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat inflasi atau deflasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi.....
Alokasi
Stabilisasi
Perencanaan
Distribusi
Di bawah ini tidak yang termasuk pajak dalam negeri adalah.....
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Bumi Bangunan
Pajak Penghasilan
Pajak Reklame
Di bawah ini yang tidak termasuk pajak daerah adalah.....
Pajak kendaraan bermotor
Pajak penghasilan
Pajak reklame
Pajak hiburan
APBN sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunnya merupakan fungsi.....
Perencanaan
Pengawasan
Otoritas
Alokasi
Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut.....
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran Pembangunan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jika disusun APBN menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah.....
Anggaran Defisit
Anggaran Surplus
Anggaran Dinamis
Anggaran Berimbang
Anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran, kebijakan yang dilakukan saat inflasi adalah kebijakan.....
Anggaran Berimbang
Anggaran Dinamis
Anggaran Defisit
Anggaran Surplus
Berikut ini yang termasuk pengeluaran rutin APBN adalah.....
Proyek jalan tol
Cicilan hutang
Pembiayaan rupiah
belanja modal
Pemerintah atau presiden melakukan pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada lembaga legislatif DPR. Pengajuan tersebut dalam bentuk.....
Rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara
Nota kesepakatan anggaran negara
Draf dalam bentuk nota keuangan
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Di bawah ini yang termasuk belanja tidak langsung APBD adalah.....
Belanja pegawai, belanja modal, bantuan keuangan
Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi
Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa
Belanja pegawai, belanja bunga, belanja modal
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi ....
Distribusi
Perencanaan
Otorisasi
Alokasi
Stabilisasi
Berikut ini adalah fungsi APBD yang dapat mengatur pemerataan pendapatan, yaitu ....
Distribusi
Perencanaan
Otorisasi
Alokasi
Stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian nasional. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu fungsi ....
Distribusi
Perencanaan
Otorisasi
Alokasi
Stabilisasi
Perhatikan kegiatan ekonomi negara berikut:
1. Pemerintah menyalurkan bantuan beras miskin melalui Perum Bulog
2. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan transportasi MRT beserta sarananya
3. Pemerintah mendanai pembangunan jembatan layang untuk mengurangi kemacetan
4. Pemerintah membiayai ruang terbuka hijau di perkotaan beserta tempat ibadah
5. Pemerintah membuat rancangan pembangunan jalan tol antar provinsi
Berikut penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi pada angka....
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
2, 3, dan 4
2, 3, dan 5
3, 4, dan 5
Pada 2020 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam APBN dialokasikan sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Alokasi dana BOS tersebut meningkat 6,03% dibanding alokasi dana BOS tahun 2019. Pengalokasian dana BOS menunjukkan APBN memiliki fungsi...
Otorisasi
Distribusi
Stabilisasi
Pengawasan
Perencanaan
RAPBN disahkan menjadi APBN oleh ....
Presiden melalui Keputusan Presiden
DPR melalui Keputusan Presiden
Presiden melalui Undang-Undang
DPR melalui Undang-Undang
Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden
Tujuan penyusunan APBN adalah ….
pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah
pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan
pedoman pelaksanaan proyek pembangunan
Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....
Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN
Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM
Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional
Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi BUMN
PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan
Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....
Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor
Pajak tontonan, PPN, dan PPH
Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame
PPN, pajak kendaraan bermotor, dan PPh
PPN, PPh, dan pajak reklame
Berikut ini termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ....
Belanja pegawai, bantuan pembangunan perumahan, dan pembayaran utang
Belanja pegawai, pembayaran utang, dan dana alokasi umum
Bantuan pembangunan, pembayaran utang, dan bantuan pasar
Bantuan perumahan, bantuan pasar, dan dana alokasi umum
Pembayaran utang, bantuan pasar, dan dana alokasi umum
Pajak yang dikenakan kepada setiap bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas ...
Domisili
Sumber
Kebangsaan
Kepastian
Keadilan
Berikut ini yang merupakan pajak langsung adalah ...
pajak penghasilan
pajak penjualan
PPN
bea impor
pita rokok
Pevita adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Asas yang dikenakan kepada Pevita adalah....
Domisili
Sumber
Kebangsaan
Kepastian
Keadilan
Tabel pendapatan dari tarif pajak
Dari tabel di atas, tarif III merupakan tarif pajak ....
Tetap
Proporsional
progresif
degresif
regresif
Hal yang paling membedakan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya adalah dalam hal.....
besarnya tarif yang di tarik oleh pemerintah
lembaga yang mengelolanya
balas jasa yang diberikannya
sistem penarikannya kepada wajib pajak
proses penarikannya oleh pemerintah
Pengusaha kena pajak menjual tunai sepeda motor dengan harga jual Rp23.000.000,00. Pengusaha kena pajak melimpahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Harga jual akhir kepada konsumen sebesar....
Rp23.000.000,00
Rp24.300.000,00
Rp25.300.000,00
Rp25.530.000,00
Rp25.600.000,00
Budi memiliki sebidang tanah seluas 250 m2, di atasnya dibangun rumah seluas 90 m². Taksiran harga jual tanah per m2 Rp 50.000,00, sedangkan taksiran jual bangunan per m2 Rp 100.000,00- Besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Budi, jika diketahui NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,00 adalah...
Rp 16.200
Rp 20.250
Rp 40.500
Rp 64.500
Rp 67.500
Pak Putra memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 14.500.000, 00 per bulan dari hasil bekerja di perusahaan BUMN. Pak Putra sudah menikah dan memiliki 2 anak. Besarnya pajak yang dibayar Pak Putra setiap bulannya adalah.....
Rp 837.500
Rp 725.000
Rp 831.250
Rp 1.675.000
Rp 1.870.000
Oki bekerja sebagai masinis dengan penghasilan Rp8.500.000,00 per bulan. Oki sudah menikah dan belum mempunyai anak. Oki mempunyai empat tanggungan saudara kandung sudah termuat dalam KK. Setiap bulan Oki dikenai biaya jabatan sebesar 5% dan iuran pensiun sebesar Rp150.000,00. Besar gaji bersih setelah pajak yang diterima Oki setiap bulan adalah ...
Rp 7.820.700
Rp 7.828.750
Rp 8.253.750
Rp 8.403.750
Rp 8.500.000
APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau
deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..
alokasi
stabilisasi
distribusi
realokasi
otorisasi
Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....
defisit
surplus
berimbang
defisit dinamis
seimbang dinamis
Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....
defisit
surplus
berimbang
defisit dinamis
seimbang dinamis
Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..
Retribusi dan cukai
DAU dan laba BUMN
DAK dan pendapatan migas
DAK dan pajak kendaraan bermotor
Pajak pertambahan nilai dan bea masuk
APBN digunakan untuk mengurangi jumlah
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN
memiliki fungsi .
Perencanaan
Stabilisasi
distribusi
otorisasi
alokasi
Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!
(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota
Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.
(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.
(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.
(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.
(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.
Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada
angka.
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (5), (4), (3) dan (2)
(4), (1), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (2) dan (1)
Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.
(1) Dana bagi hasil
(2) Pembiayaan bunga utang
(3) Dana alokasi umum
(4) Dana alokasi khusus
(5) Subsidi
(6) Belanja modal
Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...
(1), (2) dan (3)
(1), (4) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (5) dan (6)
(4), (5) dan (6)
Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos
retribusi daerah
pinjaman daerah
dana perimbangan
pendapatan asli daerah
keuntungan dari BUMD
APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk
menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan
pemerintah daerah yaitu ....
mengalokasikan dana alokasi khusus
mengalokasikan dana alokasi umum
menerbitkan surat utang negara
mencari pinjaman daerah
mengalokasikan dana bagi hasil
Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber
penerimaan berupa ...
hibah
iuran
pajak
retribusi
tabungan
Daftar anggaran yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) disebut….
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....
Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor
Pajak tontonan, PPN, dan PPh
Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak reklame
PPn, pajak kendaraan bermotor, dan PPh
PPN, PPh, dan Pajak reklame
APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....
1 tahun
5 tahun
1 bulan
6 bulan
4 tahun
RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....
DPRD
Presiden
BPK
Menteri Keuangan
DPR
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah
dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus
dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....
Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN
Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM
Hibah, PPN, dan pajak perdagangann internasional
Pembayaran bunga utang, subsidi BBM, dan Pirvatisasis BBM
PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan
Pembangunan fasilitas umum tersebut menunjukkan fungsi APBD yaitu....
Fungsi Distribusi
Fungsi Stabilisasi
Fungsi alokasi
Fungsi Ekonomis
Walikota/Bupati menetapkan APBD bersama dengan....
DPR
DPRD
Menteri
Gubernur
Walikota/Bupati menetapkan APBD bersama dengan....
DPR
DPRD
Menteri
Gubernur
Anggaran negara hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi …. APBN.
perencanaan
otorisasi
pengawasan
alokasi
distribusi
Salah satu fungsi APBN adalah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disebut ....
otorisasi
pengawasan
alokasi
distribusi
stabilisasi
APBN adalah….
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.
Tujuan dari penyususunan APBN adalah….
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….
Fungsi Otoritas
Fungsi Perencanaan
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi
Fungsi Pengawasan
APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….
Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN
Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan
Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…
DPRD
MPR
DPD
MA
BPK
Perhatikan komponen pendapatan berikut ini
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. bagian laba dari BUMN
3. Cukai
4. Pungutan ekpor
5. Penerimaan dari pengelolaan SDA
Dari komponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor….
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
3, 4, dan 5
1, 3, dan 4
2, 4, dan 5
Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…
Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA
APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi….
Otorisasi
Perencanaan
Alokasi
Distribusi
Pengawasan
Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah….
Dana alokasi umum
Pajak Daerah
Retrebusi Daerah
Pajak hiburan
Parkir
Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk….
Undang-udang
Kepres
Permendagri
Perda
Nota keuangan
Perhatikan jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH),
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Belanja pegawai
5. Belanja barang
6. Belanja modal
Berdasarkan data di atas, yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah ....
1, 2, dan 3
1, 3, dan 5
1, 3, dan 6
1, 4, dan 5
4, 5, dan 6
Jenis belanja daerah yang termasuk ke dalam anggaran belanja pembangunan adalah ....
belanja DPRD
biaya operasional dan pemeliharaan
belanja kepala daerah
subsidi
angsuran pinjaman daerah
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
Pembelajaran dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Merupakan salah satu azas penyusunan APBN yaitu ….
Kemandirian
Prioritas
Penghematan
pengeluaran pembangunan
pengeluaran nasiona
Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah disebut….
APBN
APBD
Anggaran Daerah
RAPBD
RAPBN
Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah ….
UU No. 32 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2003
PP No. 105 Tahun 2000
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
PP No. 101 Tahun 2000
Semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik dinamakan ….
belanja rutin
belanja gaji
belanja barang
belanja barang
belanja pembangunan
Pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain dinamakan …
transfer payment
alokasi dana
transfer pendapatan
working payment
pembiayaan beralih
Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian ….
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh pemerintah
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR
ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA
Berikut ini adalah komponen APBN
1. Belanja pegawai
2. Pembayaran dalam rupiah
3. Bantuan proyek
4. Subsidi daerah otonom
5. Bunga dan angsuran utang
Yang merupakan pengeluaran rutin adalah …
1, 2, dan 3
1, 4, dan 5
2, 3, dan 4
2, 4, dan 5
3, 4, dan 5
APBN digunakan untuk mengurangi jumlah
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN
memiliki fungsi .
Perencanaan
Stabilisasi
distribusi
otorisasi
alokasi
APBN diarahkan untuk mengurani pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini, APBN mempunyai fungsi ....
Distribusi
Perencanaan
Otorisasi
Alokasi
Stabilisasi
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pengertian tersebut berdasarkan....
UU RI No.14 Tahun 2015
UU RI No.14 Tahun 2016
UU RI No.15 Tahun 2015
UU RI No.15 Tahun 2016
UU RI No.14 Tahun 2014
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. fungsi tersebut adalah....
Fungsi distribusi
Fungsi alokasi
Fungsi stabilisasi
Fungsi perencanaan
Fungsi pengawasan
Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....
Penerimaan Hibah
Penerimaan perpajakan
Penerimaan bukan pajak
Pendapatan pajak dalam negeri
Pendapatan pajak perdagangan Internasional
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus disebut....
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana tranfer daerah
Dana hibah
Dana perimbangan
Pihak yang bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk RUU PAN adalah....
Presiden
BPK
Menteri Keuangan
DPR
DPRD
Yang termasuk dalam fungsi perencanaan APBD adalah....
Menghindari adanya overspending, underspanding dan salah sasaran
Mendistribusikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah
Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam undang-undang....
UU No.32 Tahun 2004 dan No.33 Tahun 2004
UU No.17 Tahun 2003 dan No.33 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2004 dan No.33 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2004 dan No.32 Tahun 2004
UU No.32 Tahun 2004 dan No.17 Tahun 2003
APBD digunakan sebaga alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah yang disebut dengan....
Alat motivasi
Alat kebijakan fiskal
Alat politik
Alat koordinasi
Alat penilaian kinerja
