WorksheetsAsesment Internal KC Kupang
Total questions: 20
Worksheet time: 25mins
Unsur perpajakan atas Beban Pegawai berikut ini yang tidak sesuai adalah …
PPh Pasal 21 dipotong atas honor, uang saku dan uang lembur yang diterima/diperoleh Pegawai
BPJS Kesehatan tidak memotong PPh Pasal 21 atas Beban Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
BPJS Kesehatan wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran tunai kepada Pegawai serta honorarium TKT
Tidak terdapat kewajiban pemungutan PPN yang dilakukan oleh BPJS atas honorarium TKT
Unsur perpajakan atas akun Beban Pemeliharaan Alat Angkutan atas jasa service kendaraan adalah ...
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4 Ayat (2)
Bukan objek pajak
sewa ruang gedung untuk rapat atau acara lain umumnya bersifat paket untuk acara pertemuan atau kegiatan lain, selain ruangan milik usaha perhotelah dihitung biaya per-orang termasuk konsumsi dan fasilitas lainnya. Seringkali justru tidak muncul biaya sewa gedung dalam tagihan dari pemilik/pengelola gedung. Berikut ini perlakuan pemotongan PPh atas transaksi tersebut, kecuali..........
Apabila di dalam perjanjian atau tagihan dari pemilik gedung tercantum besarnya biaya sewa gedung, BPJS Kesehatan memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan atau bangunan
Apabila perjanjian atau tagihan hanya mencantumkan biaya paket konsumsi per-orang, BPJS Kesehatan dapat memotong PPh Pasal 23 atas imbalan jasa katering yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan, dengan tarif efektif sebesar 2% dari seluruh pembayaran kepada pemberi jasa
Apabila perjanjian atau tagihan hanya mencantumkan biaya paket konsumsi per-orang, BPJS Kesehatan dapat memotong PPh Pasal 21 atas imbalan jasa katering apabila pemberi jasa adalah orang pribadi
Apabila perjanjian atau tagihan disebutkan unsur-unsur biayanya, seperti sewa gedung, konsumsi, dan fasilitas lainnya, tetapi tidak disebutkan berapa besarnya masing-masing unsur biaya, maka bisa dipastikan transaksi ini termasuk objek pemotongan PPh atas jasa katering
Setiap tagihan yang diajukan oleh unit kerja kepada UKPF yang menangani fungsi Pembayaran/Treasuri baik di Kantor Pusat ataupun Kantor Wilayah/Kantor Cabang diproses sesuai ketentuan berikut, kecuali …
Urutan pengerjaan verifikasi tagihan dilakukan dengan metode First In First Out berdasarkan nomor identifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran hasil luaran aplikasi pembayaran tagihan keuangan
Berkas dinyatakan diterima apabila telah diserahkan oleh pengaju kepada verifikator keuangan dalam bentuk softcopy (melalui aplikasi)
Untuk unit kerja Kantor Pusat, berkas dinyatakan lengkap apabila telah disetujui oleh Pejabat struktural setingkat Senior Manager/Manager yang melaksanakan fungsi treasuri Dana BPJS Kesehatan
Untuk unit kerja Kantor Cabang, berkas dinyatakan lengkap apabila telah disetujui oleh Pejabat struktural setingkat Senior Manager/Manager yang melaksanakan fungsi treasuri Dana BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan menyewa 2 unit mobil selama 3 hari kepada CV A untuk kegiatan operasional. Harga sewa per mobil sebesar Rp500.000/hari. Maka, jumlah PPh yang dipotong atas transaksi sewa kendaraan tersebut adalah…
Rp60.000
Rp30.000
Rp225.000
Rp450.000
Manakah jenis transaksi dibawah ini yang tidak termasuk kategori tagihan internal?
Biaya gaji
Biaya lembur
Biaya bantuan pindah
Biaya sewa rumah dinas
Pada tanggal 12 Mei 2022, BPJS Kesehatan membeli ATK senilai Rp3.500.000 kepada CV Bola Dunia. Berapakah PPN yang terutang atas pembelian ATK tersebut?
Rp350.000
Rp35.000
Rp375.000
Rp385.000
Pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) disebut disebut …
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4 Ayat (2)
PPN
Salah satu transaksi yang terdapat di BPJS Kesehatan adalah Kas Kecil. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan Kas Kecil adalah ...
Kas Kecil BPJS Kesehatan merupakan bagian dari Kas BPJS Kesehatan yang sumber dananya berasal dari Aset BPJS Kesehatan
Kas Kecil dipegang dan dipertanggungjawabkan secara terpisah oleh pemegang Kas kecil yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja
Metode yang digunakan dalam pengelolaan Kas Kecil adalah metode Fluctuation Fund
Jumlah uang di Kas Kecil selalu tetap sebesar dana yang diserahkan kepada pemegang Kas Kecil
Apabila terdapat honor atau uang transport yang dibayarkan kepada peserta atas keikutsertaannya pada kegiatan Promotif dan Preventif maka terdapat kewajiban pemotongan pajak berikut …
PPh Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
Semua benar
Suatu dokumen yang menggambarkan rincian kerja yang perlu dilakukan untuk setiap aktivitas yang terdefinisi dalam Pro-Ops adalah
Instruksi Kerja
Pro Ops
Flow Chart
Aktivity
Pengertian Manajemen Risiko adalah
Upaya organisasi dalam mencapai sasaran
Upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko
Upaya Organisasi dalam meningkatkan profil/laba
Upaya Organisasi yang terkoordinasi untuk meningkatkan nilai organisasi
Pedoman Pengelolaan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terbaru adalah :
Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 01 Tahun 2022
Berikut pernyataan yang sesuai terkait pengajuan kebutuhan dana (CFC) sesuai Perdir 01 tahun 2022 :
Disusun mingguan oleh Kantor Cabang sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan deviasi minimal antara pengajuan dan realisasi
Disampaikan paling lambat Jumat Pukul 17.00 WIB
Rencana Pengeluaran kas selama 1 bulan
Diajukan H-1 sebelum kegiatan
Dibawah ini pernyataan yang sesuai terkait dengan penggunaan Uang Muka Kerja kecuali :
Diajukan oleh Pelaksana Anggaran
Persetujuan RAB kegiatan melalui proposal UMK dilakukan oleh PJA
Pengajuan UMK kepada UKPF Treasuri paling cepat 7 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan dan paling lambat setiap Rabu Pukul 17.00 WIB sebelum dana efektif tersedia
Uang saku perjalanan dinas pihak Internal
Berikut adalah Pemanfaatan UMK yang sesuai dengan Perdir 01 tahun 2022, kecuali :
Honorarium pihak eksternal dan Internal
Pengeluaran biaya penunjang pelaksanaan program kegiatan maks Rp10 Juta
Swakelola dengan batasan maks Rp50 Juta/Per kegiatan pengajuan
Biaya Pengadaan Seminar Kit
Pernyataan yang sesuai terkait penggunaan kas kecil adalah :
sebagai dana talangan terkait kegiatan program bidang
Pembentukan Kas Kecil Dana BPJS Kesehatan pada unit kerja tertentu dimaksudkan untuk memudahkan proses pembayaran transaksi operasional harian yang umlahnya relatif kecil
Dana taktis penunjang kegiatan
Dana Penggantian Pulsa Halo Pegawai Kantor Cabang
Kelengkapan dokumen verifikasi Tagihan definitif internal antara lain sebagai berikut, kecuali …
Checklist kelengkapan tagihan yang ditandatangani oleh Pla
Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh PJA
Rekap daftar gaji Pegawai/Direksi/Dewan Pengawas
Bukti transaksi tagihan berupa kuitansi bermeterai cukup
Batas minimal pertanggung jawaban Kas kecil adalah :
25%
30%
50%
Bebas dan tidak terikat persentase tertentu
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait Surat Perintah Membayar, kecuali :
Tujuan surat adalah Pejabat Struktural pemegang fungsi treasury Kantor Cabang
SPM dibuat dan disetujui oleh Pla, selaku bidang pengaju
SPM disetujui oleh Pja, selaku penanggung jawab anggaran
Memuat Informasi terkait Jumlah Pembayaran, Tujuan Bayar, No. Rekening dan Maksud Transaksi Pembayaran
