Perhatikan unsur-unsur berikut ini!

1)    Bersifat tidak tertulis.

2)    Bersifat mengatur secara khusus.

3)    Dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

4)    Dibuat sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan nasional ditunjukkan oleh angka....

Jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu....

Arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan....

Bentuk peraturan perundang-undangan lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar, tetapi merupakan sesuatu yang tumbuh dalam praktik kenegaraan. Pernyataan tersebut menunjukkan arti dari....

Perhatikan informasi berikut ini!

Peraturan perundang-undangan ini ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya, peraturan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan genting yang mendesak dan harus segera diatasi. Alasan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ini adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang, tetapi undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tapi tak memadai. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam informasi di atas adalah....

Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama dengan....

Dalam pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang disetujui oleh DPR, kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diubah menjadi....

Perhatikan fungsi-fungsi berikut ini!

1)    Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.

2)    Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

3)    Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

4)    Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Secara umum, fungsi dari peraturan presiden ditunjukkan oleh angka....

Apabila dimaknai lebih mendalam, keberadaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan....

Perhatikan informasi berikut!

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Informasi di atas sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah....

Perhatikan materi muatan berikut ini!

1)    Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

2)    Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

3)    Pengesahan perjanjian internasional tertentu.

4)    Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

5)    Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Materi muatan di atas merupakan materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu....

UUD NRI Tahun 1945 menduduki urutan paling atas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa....

Apabila UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai....

Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh DPRD bersama-sama dengan bupati. Materi muatan peraturan daerah ini adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah....

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Maksud dari pernyataan tersebut adalah....

Indonesia telah memiliki hukum dasar atau konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Apakah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 bisa dilaksanakan tanpa peraturan perundang-undangan yang lain?

UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin HAM sebagaimana terdapat dalam pasal 28, dan 28A-28J. Akan tetapi di Indonesia masih dibentuk berbagai peraturan tentang HAM. Mengapa demikian? Alasan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah....

Ketentuan pada pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 berikut ini masih bersifat umum dan sulit dimengerti. Oleh karena itu, agar lebih mudah diterapkan, maka ketentuan tersebut membutuhkan....

Perhatikan wacana berikut ini!

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima 6 gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan para pemohon. Alasannya, ada dua perkara yang dinyatakan telah melewati tenggat pengujian formil dan ada empat perkara yang dinilai tidak jelas atau kabur.

Diketahui terdapat enam perkara yang diputus MK terkait judicial review UU IKN. Dua pemohon perkara mengajukan gugatan uji formil dan materiil, sedangkan empat pemohon perkara mengajukan uji formil.

Dua pemohon yang mengajukan gugatan uji formil dan materiil adalah Busyro Muqoddas dkk dan pemohon Anah Mardianah, MK menolak gugatan keduanya karena dinilai telah melewati tenggat pengajuan uji formil. MK berpendapat pengajuan uji formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 9 ayat 2 peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021.

Namun, dalam gugatan yang diajukan Busyro dkk dan gugatan yang diajukan Anah Mardianah, para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU No.3/2022 ke MK pada 1 April 2022. Sementara itu, UU No.3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41. Dengan begitu, permohonan para pemohon baru diajukan pada hari ke-46 sejak UU IKN diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2022 nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6766.

Sementara itu, dalam permohonan 4 pemohon lainnya yang diajukan oleh Sugeng, Herifuddin Daulay, Mulak Sihotang, dan Damai Hari Lubis dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap tidak jelas.

Misalnya terhadap permohonan uji materi dan uji formil yang diajukan Sugeng dan Herifuddin Daulay, Mahkamah menilai alasan pemohon atau posita, kedudukan hukum hingga petitumnya tidak jelas. Dalam permohonan Sugeng, MK menilai pemohon Sugeng tidak menguraikan secara jelas tentang proses pembentukan UU IKN yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 di bagian posita atau alasan pengujian formil maupun posita pengujian materiil.

"Pada bagian alasan posita pengujian materiil pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai norma pasal yang diajukan untuk diuji serta alasan inkonstitusionalnya pasal tersebut. Pemohon hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa uraian yang jelas kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD NRI Tahun 1945," kata hakim konstitusi Wahiduddin Adams.

"Menurut MK, permohonan para pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materil. Dengan demikian secara keseluruhan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan keputusan MK tersebut, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022adalah....