WorksheetsPTS Sejarah Indonesia Kelas XII
Total questions: 20
Worksheet time: 50mins
Salah satu faktor penyebab munculnya ancaman disintegrasi bangsa di berbagai daerah adalah karena adanya Perbedaan. Berikut merupakan bentuk ancaman distegrasi yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan adalah . . . .
APRA Bandung, DI/TII Jawa Barat dan PKI Madiun 1948
RMS, DI/TII Sulawesi Selatan, dan DI/TII Kalimantan Selatan
PKI Madiun, DI/TII Aceh dan G30S/PKI 1965
APRA, RMS dan Andi Aziz
Andi Aziz, PKI Madiun dan DI/TII
Pembentukan DI/TII Aceh dengan menginduk pada NII di bawah Kartosuwiryo dipicu oleh kekecewaan Daud Beureuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, yakni . . . .
menurunnya status Aceh dari Daerah Istimewa menjadi Karesidenan di bawah Sumatera Utara
pemerintah lebih mendengar kaum adat dari pada kaum ulama dalam merumuskan masa depan Aceh
penggunaan kekuatan militer besar-besaran untuk menumpas gerakan DI/TII di seluruh Jawa
tidak mengizinkan Aceh untuk melakukan referendum untuk menentukan masa depannya sendiri
inkompetensi pemerintah pusat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi daerah pasca kemerdekaan
Program pembangunan yang timpang di awal kemerdekaan Indonesia menyebabkan terjadinya pemberontakan di beberapa daerah. Pemberontakan yang disebabkan oleh faktor tersebut adalah ....
Pemberontakan Andi Aziz
Pemberontakan DII/TII Aceh
Pemberontakan PKI Madiun
Pemberontakan PRRI/Permesta
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Tokoh penggerak perlawanan PRRI terhadap pemerintah pusat adalah
Moh Hatta
Adam Malik
Tan Malaka
Raymond Westerling
Syafruddin Prawiranegara
Pemberontakan Republik Maluku Selatan dikategorikan sebagai gerakan Separatisme. Hal ini dikarenakan ….
bekerjasama dengan pemerinhan colonial
menentang kebijakan pemerintah pusat
mendapat bantuan dari luar negeri
sering melakukan pemberontakan
ingin memisahkan diri dari NKRI
Gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 menimbulkan perubahan besar pada keberlangsungan Negara Indonesia. Salah satu dampak yang timbul dari gerakan tersebut adalah ….
Pergantian sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi parlementer
Dijalankannya program Reorganisasi dan Rasionalisasi
Munculnya Supersemar
Diumumkan Dwikora
Pembubaran RIS
Salah satu bukti keterlibatan bangsa asing dalam gerakan separatis PRRI/Permesta adalah ....
ditemukannya pilot asing dalam pesawat PRRI/ Permesta yang jatuh tertembak
peralatan tempur yang digunakan berasal dari negara asing
ditemukannya dokumen kerjasama antara PRRI dengan negara asing
tokoh-tokoh PRRI/Permesta adalah perwira-perwira TNI yang dilatih oleh negara asing
pasca penumpasan PRRI/Permesta, tokoh-tokohnya banyak melarikan diri ke luar negeri
Gerakan APRA di Jawa Barat dipelopori oleh ....
Andi Aziz
Raymond Westerling
Anak Agung Gde Agung
Kahar Muzakar
Amir Syafruddin
Gerakan separatis PRRI/Permesta dilakukan oleh perwira-perwira militer. Mereka membentuk dewan-dewan di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Salah satu dewan yang dibentuk di wilayah Sulawesi adalah ....
Dewan Banteng
Dewan Gajah
Dewan Garuda
Dewan Manguni
Dewan Pasopati
Sebagian pemuda Indonesia sempat menjadi bagian dari pasukan yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, tidak semua pemuda tersebut turut dalam perjuangan justru ada yang memberontak. Pemberontakan di Bandung didalangi oleh pasukan yang berasal dari prajurit ....
Heiho
Kampetai
NICA
Peta
KNIL
1. Perhatikan data berikut ini!
1) Kabinet bersifat presidensial
2) Kabinet bersifat parlementer
3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan
4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah
5) Pemerintah membangun partai tunggal
Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
3, 4, dan 5
1, 3, dan 5
1, 2, dan 4
Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah
Penyelesaian Konflik Angkatan darat
Pembangunan Lima Tahun
Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
Pembentukan Partai Politik
Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (Mutual Security Act). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah….
Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan penandatanganan MSA
Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa
pemerintahan Kabinet …
Ir Djuanda
Ali sastroamijoyo
Sukiman
Natsir
Wilopo
Gagasan Soemitro dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian ( RUP ) yang disebut Plan Soemitro lalu dikenal sebagai Program Benteng. Pada masa pemerintahan kabinet...
Sukiman
Wilopo
Mohammad Natsir
Ali Sastroamidjojo
Djuanda
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi pada 16 Maret 1953 adalah ...
konflik antara militer dan pemerintahan
pemerintahan tandingan yang dibuat di luar Jawa
konflik perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara
perdebatan tentang hasil perjanjian Renville
Sengketa tanah yang terjadi di Sulawesi Utara
pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ...
DPR dan Badan Konstituante
DPR dan MPR
DPRS dan Badan Konstituante
DPAS dan Kabinet Kerja
Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah ....
akibat mosi tidak percaya mengenai PP No 39 tahun 1950 mengenai pemilihan DPRD
akibat mosi tidak percaya mengenai pemulihan kondisi ekonomi
sering mendapatkan kritik dan kecaman dari pihak oposisi
akibat mosi tidak percaya tentang krisis moneter
gagal dalam upaya memulihkan kondisi keamanan
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
