WorksheetsPenilaia Tengah Semester PKN
Total questions: 25
Worksheet time: 38mins
Menurut UUD 1945 penyelenggaran pemerintah tertinggi di Indonesia adalah
MPR
Presiden
DPR
KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI
bukti yang menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah ?
setiap pelanggaran mendapatkan sanksi hukum
negara memiliki perangkat undang-undang
kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang
kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat
Contoh dari kewajiban warga negara di dalam bidang ekonomi adalah ?
Taat membayar pajak
Mengikuti pemilihan umum
Taat akan lalu lintas
Mengikuti program wajib belajar
Yang termasuk ke dalam perbuatan/tindakan adil sesuai dengan mandat UUD 1945 adalah
Berhak menuntut haknya
Berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan
Berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan
Berhak menerima bagian yang sama
Di dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah haruslah ...
dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah lengkap
Mendapatkan persetujuan secara bulat
Mendapatkan persetujuan dengan suara terbanyak
Semua salah
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, makna tersebut memiliki arti ...
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa
Pancasila sebagai tujuan bangsa
Semua salah
Teori trias politica di dalam pembagian kekuasaan negara merupakan teori yang dikemukakan oleh ...
Montesuieu
Van Vollenhoven
John Locke
Lucius Alpirnicus Piso Caesoninus
Lembaga kekuasaan negara yang masuk ke dalam kekuasaan eksaminatif adalah ...
Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaga Administrasi Negara
Bank Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dan yang sudah jelaskan penyebutannya di dalam UUD 1945 adalah ...
Kementerian Dalam Negara, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan
Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementeri Hukum & HAM
Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan
Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Nilai-nilai yang terkandung di dalam penerapan pada Sila ke -2 adalah ...
Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah
Menggalang persatuan dan kesatuan
Menghormati agama lain
Menjunjung Hak warga negara tanpa diskriminatif
Pembagian kekuasaan negara menurut teori trias politica adalah ...
Eksaminatif, Moneter dan Legislatif
Konstitutif, Legislatif dan Eksekutif
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Legislatif, Eksekutif dan Eksaminatif
Nilai yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah nilai ...
Ketuhanan
Kemanusiaan
Persatuan
Keadilan
Yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah ...
Jalur laut sejauh 200 mil ke arah laut terbuka
Laut yang berjarak 12 mil dari garis laut lepas
Dasar laut yang merupakan lanjutan dari benua
Jarak laut sejauh 200 km dari arah laut lepas
Asas-asas di dalam kewarganegaraan di Indonesia terdiri dari dua yaitu ...
Ius Sanguinis dan Ius Soli
Ius Sanguinis dan Ius Bipatride
Ius Soli dan Ius Sanitasi
Ius Bipatride dan Ius Soli
Seorang penduduk yang memiliki kewarganegaraan ganda disebut ...
Apatride
Bipatride
Astride
Brigadire
Seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan adalah ...
Apatride
Bipatride
Astride
Brigadire
Zidane merupakan seorang anak yang dilahirkan dari pasangan Smail dan Malika yang keduanya berkebangsaan A dengan menganut asas Ius Soli, sedangkan ketika itu Zidane dilahirkan di negara B yang menganut Asas Ius Sanguinis, dari kisah di atas bahwa Zidane dalam status kewarganegaraannya adalah ...
Apatride
Astride
Bipatride
Brigadire
Yang dimaksud dengan warga negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 UUD 1945 adalah ...
Orang Indonesia Asli dan Bangsa lain yang disahkan oleh UU menjadi warga negara
Orang Indonesia asli yang disahkan oleh UU sebagai warga negara
Orang bangsa asing yang disahkan oleh UU menjadi warga negara
Orang Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Maudy Ayunda merupakan seorang anak yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, oleh karenanya ketika ia sudah mulai menginjak bangku SMA dia sangatlah aktif dalam kegiatan organisasi khususnya organisasi kemanusiaan, tidak jarang juga ia sangat sekali gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu orang yang terkena bencana, membagikan sembako serta kegiatan yang lainnya, dari cerita tersebut tindakan Maudy Ayunda merupakan cerminan perilaku dalam nilai-nilai Pancasila yang termasuk pada pengamalan sila ke ...
1
2
4
5
Gemar melakukan kegiatan gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pengamalan pada sila ke ...
1
2
3
5
Lembaga-lembaga negara yang berada pada lingkup kekuasaan yudikatif ialah ...
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Mahkamah Agung, Kepolisian dan TNI
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer
Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Komisi Yudisial
Tugas dari lembaga kekuasaan Eksaminatif ialah ...
Untuk memeriksa keamanan negara
Untuk memeriksa kesehatan masyarakat di sebuah negara
Untuk memeriksa dan bertanggung jawab terhadap urusan keuangan
Untuk memeriksa sikap hakim
Yang dimaksud dengan Kekuasaan negara yang bersifat Vertikal dan Horizontal adalah ...
Vertikal adalah hubungan negara dengan PBB, sedangkan Horizontal adalah lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Vertikal adalah hubungan pemerintahan antara Pemda dengan Desa, sedangkan Horizontal adalah hubungan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Vertikal adalah hubungan pemerintahan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkah Horizontal adalah hubungan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Vertikal adalah hubungan bawah ke atas, sedangkah Horizontal adalah sejajar
3 lembaga bawah ini yang termasuk ke dalam Lembaga-lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia adalah ...
Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional dan Badan Kepegawaian Negara
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Ombudsman
Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Lembaga Administrasi Negara
Kejaksaan Agung, kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
Kementerian kementerian yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ialah ...
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kementerian Informasi
Kementerian Pertahanan, Kementerian Perikanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Narkotika Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Administrasi Negara
