Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPemeriksaan keuangan
Total questions: 96
Worksheet time: 42mins
Name
Class
Date
1.
Opini yang memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP merupakan pengertian dari
a)
Wajar Tanpa Pengecualian
b)
Tidak Wajar
c)
Wajar Dengan Pengecualian
d)
Tidak Memberikan Pendapat
e)
Menolak Pemberian Opini
2.
Pernyataan yang tidak benar terkait audit sektor publik adalah
a)
Diaudit oleh lembaga audit pemerintah
b)
Menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
c)
Entitas swasta merupakan objek auditnya
d)
dapat diperiksa KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah
e)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang dominan
3.
Hierarki perangkat lunak BPK ada berapa level?
a)
3 level
b)
4 level
c)
5 level
d)
6 level
e)
Semua Salah
4.
yang tidak termasuk dalam hierarki perangkat lunak
a)
mandat
b)
POS
c)
Pedoman
d)
Kode etik
e)
SPKN
5.
Dalam melakukan pengujian SPI, pemeriksa LK harus mempertimbangkan
a)
kesimpulan dari desain SPI
b)
batas materialitas
c)
jumlah sampel pemeriksaan
d)
kualitas pemeriksaan
e)
struktur SPI
6.
Pemeriksa LK harus memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang hal-hal berikut, kecuali
a)
Faktor- faktor internal dan eksternal yang memengaruhi entitas
b)
KKP Pemeriksaan Sebelumnya
c)
Pengaruh pemangku kepentingan
d)
Gambaran umum proses kerja entitas
e)
Semua Salah
7.
Ada 3 jenis pemeriksaan yaitu
a)
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, PDDT
b)
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kepatuhan, PDDT
c)
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, PDTT
d)
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Tambahan
e)
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, PDKT
8.
Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini tercantum dalam…
a)
Standar Audit (SA) 200 SPAP
b)
ISSAI 100 par 22
c)
UU No. 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat 2
d)
UU No. 15 Tahun 2004 pasal 3
e)
Standar Audit (SA) 200 SPAP
9.
Berikut adalah tujuan perencanaan pemeriksaan yang benar kecuali:
a)
Perencanaan pemeriksaan
b)
Pelaksanaan pemeriksaan
c)
Pelaporan hasil pemeriksaan
d)
Pemeriksaan
e)
Perencanaan pemeriksaan
10.
Sesuai ISSAI 100 paragraf 29, ada terdapat berapa jenis perikatan dalam audit sektor publik?
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
e)
5
11.
Secara umum pengendalian kunci mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali?
a)
persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang
b)
menetapkan risiko deteksi
c)
verifikasi untuk menjamin ketepatan perhitungan dan pemenuhan persyaratan
d)
penjagaan dan pengamanan terhadap aset
e)
pemisahan tugas/fungsi guna meningkatkan aspek pengendalian
12.
Faktor yang tidak memengaruhi pemilihan metode uji petik dalam pemeriksaan ialah...
a)
Biaya yang terbatas
b)
Kondisi entitas
c)
Kompetensi pemeriksa
d)
Risiko entitas
e)
Tingkat urgensi
13.
Yang tidak termasuk dalam pengendalian kunci adalah ?
a)
Adanya persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang
b)
Adanya rekonsiliasi secara berkala
c)
Adanya penyatuan tugas/fungsi guna meningkatkan aspek pengendalian
d)
Adanya penjagaan dan pengamanan terhadap aset
e)
Adanya penjagaan dan kepatuhan
14.
Standar Audit mengenai Respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai terdapat pada ?
a)
SA 315
b)
SA 320
c)
SA 330
d)
SA 300
e)
SA 305
15.
Semua transaksi dan kejadian dicatat pada waktu yang tepat adalah penjeleasan tentang...
a)
Akurasi
b)
Timing
c)
Kelengkapan
d)
Klasifikasi
e)
Keterjadian
16.
Suatu proses integral yang didesain dan diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset adalah..
a)
Sistem Pengendalian Internal
b)
Prosedur operasi standar
c)
Pengendalian Umum
d)
Pengendalian Aplikasi
e)
Risk Assesment
17.
Yang termasuk asersi pengungkapan dan penyajian, kecuali..
a)
Keterjadian serta hak dan kewajiban
b)
Kelengkapan
c)
Klasifikasi dan keterpahaman
d)
Keakurasian dan penilaian
e)
Penilaian dan pengalokasian
18.
Seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan pendekatan?
a)
Objek
b)
Subjek
c)
Tujuan
d)
Proses
e)
Kebijakan
19.
Kewenangan BPK Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006, kecuali....
a)
Meminta keterangan kepada seseorang
b)
membina jabatan fungsional pemeriksa
c)
memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
d)
menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
e)
menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
20.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara adalah undang-undang nomor?
a)
UU 15 Tahun 2006
b)
UU 15 Tahun 2005
c)
UU 15 Tahun 2008
d)
UU 17 Tahun 2003
e)
UU 15 Tahun 2004
21.
Pada Pasal Berapa Kewenangan Pemeriksa BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ?
a)
Pasal 9
b)
Pasal 10
c)
Pasal 11
d)
Pasal 19
e)
Pasal 29
22.
Perbedaan audit sektor privat dan sektor publik terletak pada, kecuali
a)
Pelaksana audit
b)
waktu audit
c)
objek audit
d)
standar audit yg digunakan
e)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
23.
lingkup keuangan negara diatur dalam?
a)
Pasal 4 UU no. 17 tahun 2003
b)
Pasal 3 UU no. 17 tahun 2003
c)
Pasal 2 UU no. 17 tahun 2003
d)
Pasal 3 UU no. 15 tahun 2006
e)
Pasal 2 UU no. 15 tahun 2006
24.
hierarki perangkat lunak BPK terdiri dari
a)
1 Level
b)
2 Level
c)
3 Level
d)
4 Level
e)
5 Level
25.
terdiri dari apasaja hierarki perangkat lunak BPK Level 2?
a)
surat edaran, panduan, dokumen
b)
pedoman
c)
juknis/juklak
d)
kebijakan, kode etik
e)
peraturan perundangan
26.
untuk menentukan lingkup pemeriksaan, terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan, kecuali ?
a)
penerimaan dana publik
b)
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
c)
Kepatuhan pengendalian intern atau ketiadaan SPI yang cukup
d)
hak warga negara dan badan sektor publik
e)
pengaruh kepada masyarakat
27.
apa saja karakteristik kriteria pemeriksaan yang baik ?
a)
relevan, kemanfaatan, lengkap
b)
andal, kegunaan, dimengerti
c)
netral, andal, jelas
d)
semua salah
e)
a dan b benar
28.
Berikut yang bukan merupakan lingkup pemeriksaan interim laporan keuangan adalah ...
a)
SPI
b)
Informasi lainnya yang signifikan yang terkait dengan laporan kinerja
c)
Analisis resiko
d)
Transaksi periode interim
e)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
29.
Input yang diperlukan dalam penyusunan LHP, kecuali ...
a)
Risalah diskusi
b)
Konsep LHP
c)
Rencana Aksi dari entitas
d)
Opini atas laporan keuangan
e)
Tanggapan tertulis dan resmi atas konsep LJP
30.
Menganalisis dampak pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan keuangan yang diperiksa merupakan tujuan dari tahapan...
a)
Pemahaman Entitas dan Proses Bisnis
b)
Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
c)
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
d)
Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
e)
Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal
31.
Dibawah ini merupakan dari tahap perancanaan pemeriksaan keuangan, kecuali
a)
Identifikasi dan penilaian risiko awal
b)
Pemenuhan kebutuhan pemeriksa
c)
Penentuan metode uji petik
d)
Penyesuaian prosedur pengujian
e)
Penetapan batas materialitas awal
32.
Analisis yang dilakukan dengan melihat hubungan antar akun neraca dengan akun LRA maupun kesesuaian dengan nilai yang disajikan dalam Laporan Arus KAs (LAK) yaitu
a)
Analisis Horizontal
b)
Analisis Vertikal
c)
Analisis Kecenderungan
d)
Analisis Perbandingan
e)
Teknik Prediktif
33.
Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan hal berikut, kecuali:
a)
kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi
b)
kecukupan pengungkapan
c)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
d)
Relevansi dan Keandalan Laporan Keuangan
e)
efektivitas SPI
34.
Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP disebut ...
a)
Unqualified Opinion
b)
Qualified Opinion
c)
Adverse Opinion.
d)
Disclaimer Opinion
e)
No Opinion
35.
Asersi tentang saldo akun pada akhir periode, yaitu ...
a)
Eksistensi
b)
Hak dan kewajiban
c)
Kelengkapan
d)
Penilaian dan pengalokasian
e)
Pisah Batas
36.
Transaksi dan kejadian yang dicatat dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional selama periode akuntansi adalah benar-benar terjadi merupakan pengertian dari asersi?
a)
Akurasi
b)
Klasifikasi
c)
Keterjadian
d)
Kelengkapan
e)
Pembukuan
37.
Bagaimana jika desain SPI disimpulkan lemah (tidak andal)?
a)
pemeriksa LK tidak perlu melakukan pengujian pengendalian
b)
pemeriksa LK melakukan pengujian pengendalian, kemudian melakukan pengujian substantif mendalam (test of detail) terhadap akun-akun dan transaksi yang terkait proses bisnis
c)
pengujian substantif mendalam (test of detail) terhadap akun-akun
d)
Pemeriksa melakukan penilaian risiko
e)
Pemeriksa dapat langsung melakukan pengujian substantif mendalam (test of detail) terhadap akun-akun dan transaksi yang terkait proses bisnis
38.
Semua transaksi dan kejadian yang seharusnya dicatat telah dicatat merupakan pengertian dari asersi tingkat proses bisnis
a)
Keterjadian
b)
Akurasi
c)
Kelengkapan
d)
Klasifikasi
e)
Timing
39.
Yang tidak termasuk dari tahapan perencanaan pemeriksaan, yaitu....
a)
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan Dan Harapan Penugasan
b)
Pemahaman Entitas Dan Proses Bisnis
c)
Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
d)
Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
e)
Pelaksanaan Pengujian Pengendalian Internal
40.
Sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan proses bisnis/siklus transaksinya adalah sebagai berikut. Kecuali :
a)
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebelumnya
b)
Hasil survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa
c)
Komunikasi dengan Pemeriksa terdahulu
d)
Surat Tugas Pemeriksaan
e)
Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber
41.
Proses bisnis yang dijalankan oleh entitas pemerintah pada umumnya sama, yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut Kecuali:
a)
Proses bisnis penganggaran
b)
Proses bisnis kepegawaian dan penggajian
c)
Proses bisnis penerimaan pendapatan
d)
Proses bisnis perbendaharaan
e)
Proses bisnis pengelolaan kas
42.
Asersi tentang saldo akun pada akhir periode, kecuali...
a)
Eksistensi (existence)
b)
Hak dan kewajiban (rights and obligations)
c)
Kelengkapan (completeness)
d)
Klasifikasi (classification)
e)
Penilaian dan pengalokasian (valuation and allocation)
43.
Fungsi utama BPK adalah....
a)
Memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negara
b)
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
c)
Menindak pelanggaran penggunaan keuangan negara
d)
Mengelola pembiayaan pembangunan nasional
e)
Mengajukan anggaran pembelanjaan negara
44.
Pemeriksaan mengenai aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas merupakan pemeriksaan...
a)
Pemeriksaan Laporan Keuangan
b)
Pemeriksaan Kinerja
c)
Pemeriksaan Kepatuhan
d)
Pemeriksaan Investigatif
e)
Semua Salah
45.
Semua transfer informasi dari data rekaman transaksi pada jurnal ke sub akun dan buku besar adalah akurat, merupakan pengertian dari asersi...
a)
Timing
b)
Klasifikasi
c)
Pembukuan dan Mengikhtisarkan
d)
Akurasi
e)
Kelengkapan
46.
Menganalisis dampak pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan keuangan yang diperiksa, merupakan tujuan dari tahapan...
a)
Pemahaman Entitas dan Proses Bisnis
b)
Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
c)
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
d)
Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
e)
Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal
47.
Waktu Pemeriksaan Keuangan adalah
a)
Reguler dan Tidak berkala
b)
Tidak reguler/berkala
c)
Reguler atau berkala
d)
Tidak Reguler dan Tidak Berkala
e)
Setiap bulan
48.
Objek Audit Sektor Publik, kecuali
a)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
b)
PT. Waskita
c)
PT. Unilever
d)
Kominfo
e)
PFN
49.
Apabila dari hasil pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian internal entitas atas suatu siklus tertentu tidak ..., maka Pemeriksa merevisi risiko pengendalian menjadi ... dan menyesuaikan prosedur pemeriksaan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan menambah prosedur pengujian substantif atau melakukan pengujian substantif mendalam atas akun-akun terkait.
a)
Efisien, tinggi
b)
Efektif, tinggi
c)
Efektivitas, tinggi
d)
Efektif, rendah
e)
Ekonomis, tinggi
50.
Pengujian subtantif transaksi dan saldo dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa, yaitu kecuali...
a)
keberadaan dan keterjadian
b)
kelengkapan
c)
hak dan kewajiban
d)
penilaian dan pengklasifikasian
e)
penyajian dan pengungkapan
51.
Berdasarkan UU No.15 /2004 Pasal 10, didalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK Memiliki Kewenangan..
a)
Meminta Keterangan Kepada seseorang
b)
Memotret,merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan
c)
Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media,aset lokasi yang menjadi objek pemeriksaan
d)
Melakukan penyegelan tempat penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan perusahaan swasta
52.
berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 Menjabarkan Lingkup Keuangan Negara Meliputi,Kecuali :
a)
Penerimaan Negara
b)
Pengeluaran Negara
c)
Pengeluaran Daerah
d)
Kekayaan Lain yang dikuasai pemerintah dengan rangka penyelenggaraan kepentingan organisasi tertentu
53.
Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut....
a)
Relevan, Lengkap, Andal, Kompeten, Valid
b)
Netral, Lengkap, Relevan, Andal, Valid
c)
Lengkap, Andal, Terpercaya, Mudah Dipahami, Kuat
d)
Kuat, Relevan, Lengkap, Andal, Dapat Dipahami, Jelas
e)
Relevan, Lengkap, Andal, Netral, Dapat Dipahami
54.
Ketepatan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal
a)
Kompeten, Relevan, dan Andal
b)
Relevan, Valid, dan Andal
c)
Relevan, Valid, dan Terpercaya
d)
Tidak Meragukan, Valid, dan Andal
e)
Andal, Terpercaya, Tidak Meragukan
55.
Sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman atas entitas, kecuali
a)
Hasil Survei pendahuluan
b)
KKP
c)
Laporan SPI
d)
Database Entitas
e)
Peraturan Perundang-undangan
56.
Asersi pada tingkat proses bisnis dipengaruhi oleh
a)
Transaksi atau kejadian yang tercatat
b)
Risiko dan Pengendalian intern
c)
Dampak SPI
d)
Compensating Control
e)
Siklus Bisnis
57.
Prosedur analitis dapat dilakukan pada tahap?
a)
Perencanaan pemeriksaan
b)
Pelaksanaan pemeriksaan
c)
Pelaporan pemeriksaan
d)
Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan
e)
Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan
58.
Metode prosedur analitis yang dilakukan dengan melihat hubungan akun dalam satu jenis laporan keuangan saja yaitu:
a)
Analisis Horizontal
b)
Analisis Vertikal
c)
Analisis Perbandingan
d)
Analisis Kecenderungan
e)
Teknik prediktif
59.
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara diatur dalam?
a)
UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (1)
b)
UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (2)
c)
UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (4)
d)
UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (3)
e)
UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (5)
60.
Pada lingkup pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, proses bisnis entitas sering kali diwujudkan dalam bentuk tata kelola pemerintahan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya?
a)
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
b)
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
c)
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
d)
PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
e)
PP No. 28/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
61.
"Transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat", merupakan defenisi dari asersi …..
a)
Klasifikasi
b)
Pisah Batas
c)
Eksistensi
d)
Kelengkapan
e)
Keterjadian
62.
Suatu pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengonfirmasi mengenai hal-hal tertentu
atau untuk mendukung bukti audit lain, merupakan defenisi dari ?
a)
Prosedur Analitis
b)
Surat Representasi
c)
Temuan pemeriksaan
d)
Surat Tugas
e)
Laporan Hasil Pemeriksaan
63.
Tahap Perencanaan memiliki hasil akhir...
a)
LHP, P2, dan PKP
b)
LHPP, PKP, dan P2
c)
LHPP, PKP, dan Renstra
d)
LHP, PKP, dan Renstra
e)
LHPP, P2, dan Renstra
64.
Karakteristik dari LHP yang berkualitas adalah...
a)
Lengkap, Dapat Dipahami, Lengkap, Jelas dan Ringkas, serta Andal
b)
Relevan, Dapat Dipahami, Lengkap, Jelas dan Ringkas, serta Andal
c)
Lengkap, Dapat Dipahami, Lengkap, Jelas dan Ringkas, serta Andal
d)
Lengkap, Meyakinkan, Tepat Waktu, Jelas dan Ringkas, serta Dapat dipahami
e)
Lengkap, Meyakinkan, Tepat Waktu, Jelas dan Ringkas, serta Berimbang
65.
Terdapat sembilan siklus/proses bisnis yang dijalankan oleh entitas pemerintah pada umumnya, kecuali:
a)
Proses bisnis penganggaran
b)
Proses bisnis kepegawaian dan penggajian
c)
Proses bisnis penerimaan pendapatan
d)
Proses bisnis pengelolaan kas
e)
Proses bisnis keuangan
66.
Terhadap asersi tingkat proses bisnis yang pemeriksa pertimbangkan mengenai pengaruh/dampak atas risiko dan pengendalian intern yang dibangun, kecuali:
a)
Keterjadian
b)
Kelengkapan
c)
Akurasi
d)
Pembukuan dan mengikhtisarkan
e)
Pencatatan
67.
Pemeriksa menentukan hal pokok dan kriteria dengan mempertimbangkan risiko dan materialitas merupakan
a)
Objek Audit
b)
Perikatan Asestasi
c)
Standar Audit
d)
Kewenangan Pemeriksa BPK
e)
Perikatan direct reporting
68.
3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diatur dalam
a)
Standar Audit
b)
UU No. 15 tahun 2004 Pasal 4 ayat 1
c)
UU No. 15 Tahun 2005 Pasal 10
d)
ISSAI 100 paragraf 29
e)
Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2017
69.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang...
a)
Keuangan Negara
b)
Badan Pemeriksa Keuangan
c)
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
d)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
e)
Pengelolaan Keuangan Daerah
70.
Penyesuaian Tingkat Risiko dan Tingkat Materialitas setelah Uji Pengendalian merupakan salah satu bagian metodologi pemeriksaan keuangan yang masuk dalam tahapan...
a)
Perencanaan
b)
Pelaksanaan
c)
Pelaporan
d)
Pertanggungjawaban
e)
Persiapan
71.
Pendekatan dalam perumusan keuangan menurut UU No. 17 Tahun 2003 meliputi :
a)
Objek, Subjek, Rencana, Tujuan
b)
Objek, Subjek, Rencana, Kesimpulan
c)
Objek, Subjek, Proses, Kesimpulan
d)
Objek, Subjek, Proses, Tujuan
e)
Objek, Subjek, Input, Output
72.
Hak negara, Kewajiban negara, Penerimaan negara, Pengeluaran negara, Penerimaan daerah, dan Pengeluaran daerah merupakan penjabaran lingkup keuangan negara berdasarkan :
a)
UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 2
b)
UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 3
c)
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1
d)
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 2
e)
UU No. 17 Tahun 2003 Butir 3
73.
Berikut yang tidak termasuk Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit adalah
a)
Kelengkapan
b)
Keakurasian
c)
Pisah batas
d)
Klasifikasi
e)
Eksistensi
74.
Berikut yang tidak termasuk dalam kriteria kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah
a)
Kesesuaian dengan SAP
b)
Kecukupan pengungkapan
c)
Kepatuhan perundang-undangan
d)
Efektivitas SPI
e)
Keakurasian laporan keuangan
75.
"Jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitandengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat”, merupakan defenisi dari asersi
a)
Keakurasian
b)
Pisah Batas
c)
Eksistensi
d)
Hak dan kewajiban
e)
Kelengkapan
76.
“Seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan”, merupakan defenisi dari asersi ?
a)
Kelengkapan
b)
Eksistensi
c)
Hak dan Kewajiban
d)
Keakurasian dan penilaian
e)
Pisah batas
77.
Yang bukan nilai materialitas pada tahap perencanaan adalah
a)
Planning Materiality
b)
Tolerable Misstatement
c)
Classical Variable
d)
Semua Salah
78.
Berikut ini yang tidak termasuk Asersi tentang saldo akun pada akhir periode adalah
a)
Eksistensi
b)
Pisah Batas
c)
Hak dan Kewajiban
d)
Kelengkapan
79.
Tujuan pemeriksaan harus memiliki karakteristik, kecuali
a)
realistis
b)
dapat dicapai
c)
memberikan informasi yang cukup kepada entitas
d)
memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan
e)
Tepat waktu
80.
Terdapat empat jenis opini atas kewajaran laporan keuangan, kecuali
a)
Wajar Tanpa Pengecualian
b)
Wajar dengan pengecualian
c)
Tidak Wajar
d)
Pernyataan menolak memberikan opini
e)
Setengah Wajar
81.
Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang ........... apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
a)
Pasti
b)
Mutlak
c)
Memadai
d)
Mumpuni
e)
Presisi
82.
Pengujian Substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi sebagaimana dinyatakan dalam:
a)
SA 330
b)
SA 310
c)
SA 340
d)
SA 350
e)
SA 320
83.
SPI dinilai pada level berikut kecuali....
a)
Level Transaksi
b)
Level Akun
c)
Level Entitas
d)
Level Keuangan
e)
Level Pos
84.
Informasi diungkapkan dalam jumlah yang tepat dan wajar termasuk asersi
a)
Klasifikasi
b)
Keakurasian dan penilaian
c)
Kelengkapan
d)
Klasifikasi dan keterpahaman
e)
Eksistensi
85.
Faktor faktor dalam kriteria pemeriksaan adalah
a)
Tujuan Pemeriksaan, Lingkup pemeriksaan, Perencanaan Pemeriksaan
b)
Tujuan Pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, Hal pokok/informasi yang diperiksa
c)
Tujuan pemeriksaan, Lingkup pemeriksaan, hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa
d)
Perencanaan Pemeriksaan, Lingkup pemeriksaan, hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa
e)
Perencanaan Pemeriksaan, Tujuan pemeriksaan, Lingkup Pemeriksaan, Hal pokok, informasi
86.
Rumus dalam Menentukan Resiko Deteksi adalah
a)
DR = AR/(IR X CR)
b)
DR = AR/IRXCR
c)
DR = AR(IR/CR)
d)
DR = AR/(IR/CR)
e)
DR = AR(IR X CR)/ CR
87.
Yang tidak termasuk pedoman BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan yaitu:
a)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
b)
Juklak Pemeriksaan Keuangan Negara
c)
Standar Profesional Akuntan Publik
d)
Panduan Manajemen Pemeriksaan
e)
Petunjuk Teknis Materialitas
88.
Hasil pemahaman proses bisnis yang terdapat pada matriks risiko bisnis digunakan untuk :
a)
Opini Pemeriksaan
b)
Program Pemeriksaan
c)
Penilaian Risiko Bawaan
d)
Survei Pendahuluan
e)
Risalah Pembahasan
89.
Pengujian yang digunakan Pemeriksa apabila mendapati SPI secara keseluruhan lemah atau risiko pengendaliannya tinggi adalah pengujian...
a)
Pengujian Substantif Terbatas
b)
Pengujian Substantif Mendalam
c)
Pengujian pengendalian mendalam
d)
Pengujian pengendalian terbatas
e)
Pengujian implementasi
90.
Dalam menentukan lingkup pemeriksaan, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah...
a)
Pemberi dana publik
b)
SPI yang cukup/memadai
c)
Kepatuhan pengendalian intern
d)
Pengaruh kepada masyarakat
e)
Kewajiban warga negara dan badan sektor public
91.
Menurut Juknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Internal, terdapat .... pengendalian aplikasi yaitu pengendalian ....
a)
1, Proses
b)
2, Masukan dan Keluaran
c)
3, Masukan, Proses, dan Keluaran
d)
4, Masukan, Pre-Proses, Proses, dan Keluaran
e)
5, Masukan, Pre-Proses, Proses, Keluaran, dan Versioning
92.
Input yang diperlukan dalam tahapan Penetapan Batas Materialitas Awal, kecuali
a)
Hasil Pemahaman SPI
b)
Data Laporan Keuangan Entitas
c)
Hasil Penilaian Risiko Pemeriksaan
d)
Diskusi dengan Karyawan dan Manajemen Entitas
e)
Hasil Penelaahan Umum atas Entitas
93.
Secara umum bukti audit ada empat jenis, yaitu
a)
Bukti fisik, bukti dokumen, bukti testimoni, bukti analisis
b)
Bukti fisik, bukti elektronik, bukti testimoni, bukti pengakuan
c)
Bukti elektronik, bukti analisis, bukti testimoni, bukti pengakuan
d)
Bukti elektronik, bukti dokumen, bukti testimoni, bukti analisis
e)
Semua jawaban salah
94.
Suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika
a)
Nilainya besar
b)
Diberitakan di media massa
c)
Akun yang terpengaruh adalah akun kas
d)
Mempengaruhi pengambilan keputusan
e)
Tidak efektif dan efisien
95.
Berikut ini yang termasuk dalam jenis-jenis risiko pemeriksaan, kecuali...
a)
Risiko Deteksi
b)
Risiko Pengendalian
c)
Risiko Inheren
d)
Risiko Audit
e)
Risiko Penilaian
96.
Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara terdapat dalam...
a)
UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 10
b)
UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 9
c)
UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 10
d)
UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 9
e)
UU No. 51 Tahun 2006 Pasal 9
Reset
