NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsFGD DJPb NTT
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Name
Class
Date
1.
Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:
a)
Sistem akuntansi PPKD dan BUD
b)
Sistem akuntansi PPKD dan SKPD
c)
Sistem akuntansi SKPKD dan BUD
d)
Sistem akuntansi SKPKD dan SKPD
2.
Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah:
a)
Kepala daerah
b)
Sekretaris daerah
c)
Kepala SKPKD selaku BUD
d)
Kepala SKPD yang menangani keuangan dan aset daerah
3.
Penetapan pilihan entitas pemerintah atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah definisi dari:
a)
Standar akuntansi pemerintahan
b)
Sistem akuntansi pemerintahan
c)
Kebijakan akuntansi
d)
Bagan akun standar
4.
Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah selesai disusun, untuk menjamin keandalannya, pertama kali akan ditelaah oleh:
a)
Penyusun laporan keuangan pemerintah daerah
b)
Inspektorat daerah
c)
BKPK
d)
BPK
5.
Entitas berikut termasuk dalam entitas pelaporan sesuai peraturan yang berlaku adalah:
a)
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum daerah
b)
Pemerintah daerah, bendahara umum negara, dan bendahara umum daerah
c)
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara
d)
Pemerintah pusat, bendahara umum negara, dan bendahara umum daerah
6.
Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur dalam:
a)
PP 12 Tahun 2019
b)
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020
c)
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019
d)
PP 71 Tahun 2010
7.
Jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah disebut
a)
Utang
b)
Piutang
c)
Pembiayaan
d)
pendapatan
8.
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah disebut:
a)
Belanja
b)
Beban
c)
Transfer
d)
Pembiayaan
9.
Kebijakan Akuntansi Pemda diatur dengan :
a)
Peraturan Kepala Daerah
b)
Peraturan Daerah
c)
Peraturan Mendagri
d)
Keputusan Kepala Daerah
10.
Jumlah pemda (Provinsi/ Kab/ Kota) lingkup Nusa Tenggara Timur yang meraih opini WDP pada tahun 2019 sebanyak
a)
10
b)
11
c)
12
d)
13
11.
Penyampaian LKPD ke Perwakilan BPK paling lambat tanggal
a)
28 Februari tahun berikutnya
b)
31 Maret tahun berikutnya
c)
30 April tahun berikutnya
d)
31 Mei tahun berikutnya
12.
Jumlah pemda (Provinsi/ Kab/ Kota) lingkup Nusa Tenggara Timur yang meraih opini WTP atas LKPD tahun 2020 sebanyak
a)
18
b)
19
c)
20
d)
21
13.
Ada berapa strategi mempertahankan opini WTP BPK menurut narasumber Direktorat APK
a)
4
b)
5
c)
6
d)
7
14.
Yang bukan merupakan tantangan penyusunan LKPD tahun 2022 adalah
a)
Kapasitas SDM
b)
Sistem informasi
c)
Komitmen stakeholder
d)
Waktu yang luang
15.
Jumlah pemda lingkup Nusa Tenggara Timur
a)
21
b)
22
c)
23
d)
24
Reset
